Tari Saman atau Saman Gayo?

Tari Saman atau Saman Gayo?
Yusradi Usman al-Gayoni Pemerhati budaya

Dalam masyarakat Gayo sendiri, alih budaya lebih sering dilakukan secara lisan daripada tulisan."

SIDANG ke-6 Komite Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Dunia Tak Benda United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization (UNESCO) di Nusa Dua, Bali, Kamis, 24 November 2011, akhirnya menetapkan Tari Saman sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia.
Sebagai warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Gayo dan Aceh, kita patut bersyukur dan berbangga hati atas penetapan tersebut. Di sisi lain, pengakuan itu menjadi tantangan awal dalam melestarikan Tari Saman. Selama ini, terdapat salah pemahaman dan salah mempraktikkan Saman yang dapat ‘mengancam’ keberadaannya. Dengan demikian, pengukuhan Tari Saman menjadi momentum yang tepat untuk meluruskan, menyosialisasikan, mempertahankan, dan melestarikan tarian ini.

Saman Gayo?
Sejak ditetapkan, istilah `Saman Gayo' semakin menguat ke permukaan publik. Dari garis sejarah, tarian ini memang berasal dari Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Hasil verifikasi UNESCO membuktikan Saman berasal dari Gayo Lues ‘Negeri Seribu Bukit’. Di Gayo Lues, Saman sudah menjadi bagian hidup. Maka itu, kemudian ada pelbagai bentuk Saman, seperti Saman Jejunten, Saman Ngerje, Saman Enjik, Saman Bepukes, Saman Festival, dan Bejamu Saman. Ada pula yang sampai ‘dipertandingkan’, yaitu Saman Serlo Sara Ingi (Saman yang dipertandingkan selama sehari semalam) dan Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman yang dipertandingkan selama dua hari dua malam). Lebih dari itu, ini dapat ditarikan khalayak, mulai masyarakat grass root sampai pejabat (berkedudukan sosial lebih). Juga, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua yang sudah renta.
Yang jadi persoalan ialah kata ‘Gayo’ setelah Saman. Apakah penambahan itu perlu? Tambahan kata Gayo melogikakan sesuatu yang ganda dan bermakna jamak. Artinya, ada bentuk Tari Saman yang lain.

Padahal, Saman cuma satu, yaitu Saman yang berasal dari Tanoh Gayo, Kabupaten Gayo Lues. Bila melihat pertalian his

tori, sosiokultural, religiositas, ekologi (ekologi bahasa), dan semiotika yang dikandunginya serta bukti indikasi geografi s, Tari Tangan Seribu (sebutan dari Ibu Tien Soeharto alm) ini cukup ditulis dengan Tari Saman, tanpa melekatkan kata Gayo. Kalau ditulis Tari Saman Gayo, berarti, kita—masyarakat Indonesia—ikut membenarkan salah pemahaman tadi. Dalam arti, mengakui dan melegitimasi dua atau lebih Saman sekaligus. Blessing in disguise Memang, dalam perkembangannya di luar Gayo Lues dan daerah Gayo lainnya, seperti di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Lokop-Serbejadi (Aceh Timur), Kalul (Aceh Tamiang), Bener Meriah, dan Lhok Gayo (Aceh Barat Daya)--khususnya di pesisir Aceh, pelbagai daerah di Indonesia, dan di belahan dunia lain--Tari Saman sering kali dilakukan perempuan, bercampur laki-laki dengan perempuan, memakai instrumen, penarinya berjumlah genap, tidak berkerawang (berpakaian adat Gayo), dan tidak berlirikkan bahasa Gayo dalam mengungkapkan lagu-lagunya.
Selain itu, gerakan-gerakannya pun jauh dari bentuk aslinya.

Tari yang sering ditampilkan itu disebut Ratoh Duek, jenis tari lainnya di Aceh.

Namun, ada ‘untung-ruginya’ dari kesalahan tersebut.

Bagaimanapun, Tari Saman dalam posisi yang dirugikan.

Sebab, yang ditarikan bukan Tari Saman, tetapi disebut Tari Saman. Lebih-lebih, saat yang menarikannya perempuan

atau bercampur laki-laki dengan perempuan, hal itu pastinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Gayo. Juga, dengan ajaran agama Islam yang dianut secara fanatik oleh masyarakat Gayo dan Aceh. Dengan begitu, penarian seperti itu ‘haram hukumnya’. Sebaliknya, Ratoh Duek pun merasa rugi, tetapi tetap diuntungkan berupa ‘keuntungan ekonomi’. Sebenarnya di situlah akar persoalannya sehingga sampai terjadi salah pemahaman tadi.
Akan tetapi, bila dikaji lebih bijak, kondisi demikian mendatangkan blessing in disguise. Pada akhirnya, Tari Saman semakin dikenal luas dan mendunia, walaupun muncul kerancuan, kebingungan, dan ‘kesesatan’ pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, UNESCO pun turun langsung melakukan verifi kasi ke Gayo Lues pada 2010. Alhasil, Saman ditetapkan sebagai warisan bu

daya dunia tak benda beberapa waktu yang lalu. Meluruskan Saman Pastinya, pengakuan UNESCO bukanlah tujuan dan target akhir. Sebaliknya, itu menjadi langkah awal dalam penyelamatan dan pelestarian tarian ini. Salah satunya dengan meluruskan salah pemahaman dan salah mempraktikkan itu, yaitu memberikan informasi dan menarikan Saman dengan benar dan baik. Termasuk, perdebatan perihal boleh tidaknya Saman ditarikan perempuan atau bercampur keduanya.
Sebab, hal itu berhubungan dengan kreativitas penyuka dan keberterimaan publik terhadap Tari Saman, apalagi di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya yang merupakan kota urban. Bila dimaklumi, kalaupun diakui UNESCO sudah barang tentu itu melanggar dan ikut mengerdilkan nilainilai yang dikandungi Saman dan adat istiadat serta budaya masyarakat Gayo. Lebih dari itu, persoalan yang sensitif tersebut akan menjadi perde

batan panjang. Oleh sebab itu, perlu penyelesaian yang arif dengan tetap memperhatikan, menghormati, dan menghargai masyarakat Gayo.
Di luar itu, persoalan yang substansial terletak pada masalah minimnya dokumentasi dan publikasi Saman. Kedua persoalan tersebut tidak sebatas pada Saman, tetapi juga menyangkut Gayo secara keseluruhan. Karena itu, salah pemahaman dan salah mempraktikkan tadi bisa saja terjadi akibat kelemahan orang Gayo ‘kurang menulis’. Dalam masyarakat Gayo sendiri, alih budaya lebih sering dilakukan secara lisan daripada tulisan.

Pun demikian, sejauh ini, sudah ada beberapa buku khusus yang mengulas Saman dan ditulis putra Gayo Lues. Di samping itu, semangat dan usaha ke arah itu—dokumentasi dan publikasi—semakin tumbuh dan berkembang saat ini, khususnya pada generasi muda Gayo. Namun, upaya-upaya tersebut mesti terus digalakkan. Apalagi, ini menyangkut Tari Saman. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang sudah dipaparkan tidak akan terjadi lagi pada masa-masa mendatang. Semoga!
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/12/23/ArticleHtmls/Tari-Saman-atau-Saman-Gayo-23122011026021.shtml?Mode=1

Pricing for Profit

Pricing for Profit
Friday, 23 December 2011
Kita semua menyadari bahwa penetapan harga jual produk kita sangatlah crucial oleh karena terlalu rendah mengurangi keuntungan– padahal dari harga juallah perusahaan memperolehnya– sebaliknya jika terlalu tinggi, tidak dapat bersaing dan akan kehilangan kesempatan menjual; alhasil rugi karena tidak ada penjualan sementara biaya tetap berjalan.


Penetapan harga yang tepat bukan saja akan meningkatkan penjualan akan tetapi juga meningkatkan keuntungan dengan naiknya penjualan. Dalam praktiknya, ada perusahaan yang menetapkan harga dengan berorientasi pasar untuk dapat bersaing secara efektif, dan dengan demikian akan menguasai pangsa pasar. Barulah setelahnya menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan yang layak.Tentu dengan dukungan iklan dan promosi lainnya baik above-thelinemaupun below-the-line. Pihak produksi dituntut untuk dapat memproduksi produk terkait dengan biaya serendahrendahnya.

Kadang disadari atau tidak disadari, mutu dikorbankan, yang dapat berakibat fatal. Pada bagian lain ada perusahaan yang berorientasi semata- mata cost, dan harga ditetapkan dengan mark-up untuk mengakomodasi ke-untungan yang diinginkan. Kategori dan jenis produk yang berlainan akan memilih salah satu dari keduanya; contohnya untuk produk consumer yang mass-production sangat berorientasi kompetisi pasar, sementara produk fashion, gengsi atau produk eksklusif lebih cenderung berorientasi cost plus dengan tingkat keuntungan setinggi mungkin. Hampir tidak ada atau jarang perusahaan yang berorientasi dua-duanya, karena sulit untuk diterapkan.

Biasanya satu kali harga diset akan sulit untuk mengubahnya dalam waktu dekat karena saat peluncuran produk sangat berkaitan erat dengan kesan pertama dalam benak konsumen. Sementara,tujuan perusahaan dengan harga adalah memperoleh dua-duanya; baik unit penjualan maupun keuntungan, namun dengan penetapan harga yang salah justru bisa berakibat kehilangan dua-duanya. Michael de Kare-Silver, Penulis buku E-shock, profesor tamu di Business School Technology Department, Middlesex University,London,melakukan penggamatan lebih mendalam tentang pricingini.

Menurutnya, penetapan harga terkait dengan tujuan jangka pendek menengah atau jangka panjang. Kemudian keberanian manajemen dalam mengambil keputusan menentukan harga jual juga sangat berperan, hal-hal yang tidak bersifat rasional dan logikal, akan tetapi menggunakan gut, feeling, dan insting. Ada empat pendekatan dalam penetapan harga:

1.Lowest cost/lowest price: biaya produksi yang rendah mendorong untuk menetapkan harga jual yang murah biasanya bertujuan untuk merebut pangsa pasar dalam waktu singkat,

2. Supply and demand management: permintaan atau pemakaian yang tinggi,memberikan kesempatan untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi.

3. Supplier-customer balance of power: setiap pemasok diminta kontribusi untuk menekan biaya produksi sehingga memberikan keuntungan kotor yang lebih tinggi untuk dipergunakan dalam persaingan di pasar. ,

4. Open book and partnership-pricing: antara perusahaan dan para pemasok ada keterbukaan di mana kesepakatan dicapai untuk bahan baku produk tertentu pemasok menurunkan harga namun untuk bahan baku yang lain menaikkan harga sehingga secara keseluruhan mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan.

Sedangkan faktor-faktor lain adalah juga melihat faktor eksternal di luar produk dan harga seperti halnya dukungan marketing, promosi, teknologi, inovasi, dan itu biasanya mendorong manajemen untuk menetapkan harga jual, khususnya ketika pertama kali produk diluncurkan. Selanjutnya, Michael juga berpesan, beberapa hal yang terkait dengan penetapan harga:

1.Untuk meningkatkan keuntungan, jangan langsung melakukan pemotongan biaya produksi maupun biaya operasi, tetapi periksa dulu apakah harga produk telah ditinjau dengan benar, jangan sampai peluang tidak dimanfaatkan.

2.Apakah tanggung jawab sudah seimbang antara manufacturing( produksi),marketing (pemasaran) dan sales (penjualan),

3.Periksa peluang setiap lini produk, jangan diambil rata-rata. Ada produk dengan persaingan ketat, umumnya yang sudah masuk generik, sebaliknya ada produk yang monopoli atau eksklusif. Kelengkapan data dan akurasi informasi baik yang bersifat intern maupun yang bersifat eksternal sangat menunjang penetapan harga yang benar.

Pengambilan keputusan bisa menggunakan feeling, tetapi informasi dan data tidak sesekali menggunakan feeling namun memang harus diakui bahwa tidak mudah untuk dapat menetapkan harga yang pas yang pada satu pihak diterima pasar dengan baik, tanpa perusahaan harus berkorban dalam keuntungan; yang menaikkan volume atau unit penjualan dan tidak menyebabkan penurunan. Bagaimanapun anda harus menempuh proses ini. Mudahmudahan uraian di atas tidak menambah kebingungan anda dalam menetapkan harga jual produk Anda.●

DR ELIEZER H HARDJO PHD CM
Anggota Dewan Juri Rekor Bisnis (ReBi) & Institute of Certified Professional Managers (ICPM)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/454077/

Politik Indikator Kemiskinan

Angka statistik merupakan alat modern dalam membentuk pengaruh dan legitimasi. Hal ini sudah lama disadari dan dimanfaatkan oleh para politisi, khususnya yang duduk dalam pemerintahan. Hampir semua negara modern mempunyai lembaga negara yang berfungsi melaporkan angka-angka berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi suatu negara.

Pemerintahan SBY sangat sadar dengan efek politis angka-angka, khususnya angka kemiskinan, terlihat dari terus-menerus memberikan laporan publik tahunan. Telah dilaporkan jumlah orang miskin di Indonesia terus berkurang. Angka yang dilaporkan pada tahun 2011 adalah 12, 49 persen, suatu penurunan dibanding tahun 2010, yaitu 13,33 persen.

Setiap pemerintah berkepentingan untuk tampak berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mereka akan menggunakan metode yang paling menguntungkan sejauh yang dimungkinkan oleh sistem dan proses politik. Negara Eropa Barat dan USA yang demokrasinya jauh lebih stabil akan menghadapi tantangan yang keras dan mempermalukan secara politis jika mengambil metode yang hanya menonjolkan keberhasilan program pemerintah. Tantangan akan datang dari lembaga-lembaga kademis dan riset, yang akan diangkat oleh media massa.

Angka kemiskinan merupakan wilayah diskursus yang paling diperhatikan oleh pemerintahan sekarang, dengan menggunakan tampilan angka. Anggota masyarakat yang kompeten harus bisa memperhatikan setidaknya tiga aspek dari tampilan angka-angka ini, yaitu konsep tentang kemiskinan itu sendiri, batasan garis kemiskinan, dan metode pengumpulan data.

Pengertian pemerintah tentang kemiskinan adalah sempit sekali, lepas apapun motifnya sengaja untuk tujuan politik atau tidak. Ini setidaknya menunjukkan kemiskinan wawasan. Keberadaan kemiskinan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, baik sebagai yang menyebabkan maupun sebagai sesuatu yang akan mempengaruhi pembangunan di bidang lain.

Sekarang ini kemiskinan diisolasi sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Artinya, tidak dilihat karakter kemiskinan yang dipengaruhi faktor lain, seperti governansi, mutu lembaga-lembaga pembangunan, perkembangan industri, ketimpangan daerah, ketimpangan yang sudah diwarisi sejak pemerintahan Orde Baru, dan banyak hal lain. Perlakuan isolasi ini tampak dari kebijakan mengatasi kemiskinan yang ditonjolkan seperti program pemberian kredit, program PNPM, program BOS, Bantuan Langsung Tunai yang sungguh jauh dari menyentuh dari akar kemiskinan sendiri.

Dari aspek kaitan kemiskinan dengan arah pembangunan bangsa lebih terabaikan lagi. Bayangkan beban macam apa bagi mutu sumber daya manusia bagi masa depan pembangunan Indonesia. Orang miskin identik kekurangan kesehatan, pendidikan, ketrampilan, kapasitas sosial dan ekonomi, dan banyak kekurangan lain. Pembangunan yang benar adalah yang mengkaitkan pengentasan kemiskinan dengan skema pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sebagai contoh, bagaimana mengembangkan perindustrian Indonesia yang dapat menyerap tenaga tidak trampil namun sekaligus sebagai bagian dari proses pertumbuhan industri. Beberapa negara Amerika Latin mengatasi masalah ini dengan kebijakan ekonomi makro yang mendukung industri namun mengarahkan industri untuk menjalankan skema peningkatan ketrampilan buruh. Dengan cara ini, industri juga menyiapkan tingkat teknologi industri yang lebih tinggi di masa mendatang.

Salah satu aspek penting yang harus diubah adalah juga orientasi dan mutu pendidikan anak Indonesia. Sekarang ini antara pendidikan dengan pembangunan sedikit sekali hubungannya. Membantu anak miskin melalui, misalnya program BOS (yang banyak tidak tepat sasaran itu), hanya untuk mengantar mereka sebagai penganggur setelah lulus. Pendidikan di Indonesia seharusnya sejalan dengan kerangka pembangunan daerah, bukan hampir seragam seperti sekarang ini.

Baru-baru ini majalah The Economist mengeluarkan artikel yang membahas tentang garis kemiskinan. Pemerintah menerapkan garis kemiskinan yang sedikit kurang dari 1 dollar AS sehari. Dengan batasan itu, angka tahun 2011 adalah 30 juta orang. Persoalannya, hidup macam apa dan mau kemana yang dialami 70 juta orang Indonesia lainnya yang dianggap miskin oleh batasan kemiskinan Bank Dunia: 2 dollar AS perhari. Sebagai gambaran, kurang dari setengah orang miskin di perdesaan mampu mengakses air bersih dan hanya 55 persen yang melewati SMP.

Komposit dari batasan kemiskinan tidak cukup hanya membedakan antara makanan (seperti telur, gula pasir, mie instan, tempe, daging ayam ras, dan sebagianya) dan bukan makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, dan angkutan. Komposit ini bisa memberi salah pengertian (misleading) jika tidak dilihat kerangka besarnya, seperti orientasi pendidikan yang tersedia dan ketersediaan kesempatan kerja dalam radius wilayah tertentu dengan memperhitungkan biaya transportasi.

Persoalan ketiga adalah metode pengumpulan data. Ada dua macam persoalan yang berkaitan dengan validitas pengukuran, yaitu persoalan teknis pengukuran untuk mencapai kesimpulan dan kondisi sosial-ekonomi pada saat pengumpulan data. Dari aspek yang pertama, metode pengukuran yang digunakan badan pemerintah, Badan Pusat Statistik, terdapat kelemahan dalam hal keterwakilan responden yang bisa bias secara signifikan. Namun, ada persoalan lain, yaitu waktu dan wilayah yang dipilih sebagai daerah responden.

Sudah ada tuduhan yang diangkat di publik bahwa pengumpulan data dilakukan pada saat masa panen dan di daerah-daerah yang banyak mendapat dana program perbaikan kesejahteraan dari pemerintah. Dengan cara ini, demikian tuduhannya, angka pengangguran menjadi lebih kecil dari kenyataan yang sesunggunnya. Penulis tidak mengetahui secara tepat seberapa jauh tuduhan ini mengandung kebenaran. Cara untuk mengatasi kelemahan maupun tuduhan semacam ini tidak lain adalah memperbaiki transparansi dan akuntabilitas BPS.

Meuthia Ganie-Rochman
Sosiolog dan Dosen FISIP Universitas Indonesia
http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/09/21/202/Politik-Indikator-Kemiskinan

Status Indonesia Waspada Krisis

JAKARTA – Gejolak perekonomian yang melanda Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah berdampak terhadap pasar finansial Indonesia.

Namun, pemerintah menegaskan status Indonesia masih dalam skala waspada menghadapi ancaman krisis global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan,kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan saat krisis finansial melanda dunia akhir 2008. ”Sekarang waspada status kita. Dulu (2008) cepat sekali masuk ke krisis kalau dilihat dari pergerakan saham dan surat utang negara (SUN). Kalau sekarang memang ada pemegang (SUN) yang melepas, tapi tidak semua,” ujar Hatta setelah menghadiri Konferensi Kehutanan Indonesia di Jakarta kemarin.

Hatta meyakini kondisi pasar finansial Indonesia segera membaik lantaran aktivitas ekonomi nasional tidak banyak bersinggungan dengan perekonomian global, tapi lebih bertumpu pada kekuatan domestik.Indonesia juga telah memiliki protokol dalam menangani krisis seperti stabilisasi SUN oleh BUMN. ”Apabila itu (krisis) terjadi, ekspor kita akan terganggu. Namun, ekspor kita terhadap GDP (gross domestic product) rasionya terus menurun, yang artinya pasar domestik kita besar sekali.Ini yang harus kita jaga,”tandasnya.

Mantan Menteri Perhubungan ini optimistis dampak krisis terhadap perekonomian nasional temporer.Karena itu,dia meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir. ”Ini kan sifatnya temporary karena kita tidak berkaitan langsung dengan global walaupun harus waspada. Tahun 2008 kita bisa mengatasi. Meski lebih buruk dari sekarang ini impact-nya, sekarang pun harus bisa kita atasi,”ujar Hatta. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini merupakan yang terkecil dibandingkan mata uang lain di kawasan Asia.

Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo mengatakan,mengacu pada kurs rupiah Senin (26/9), sejak awal tahun rupiah hanya terdepresiasi 0,55%.Mata uang Korea Selatan,won,mengalami depresiasi terparah,kemudian diikuti dolar Singapura dan ringgit Malaysia. ”Rupiah itu kalau dikomparasikan dari mata uang yang lain nilainya paling stabil,” ujarnya seusai diskusi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Arus Devisa Ekspor dalam rangka 1st Anniversary MNC Business di Jakarta kemarin. Meskipun demikian, BI tidak bersedia menyebutkan ambang batas nilai tukar rupiah yang akan dijaganya.

Perry mengatakan akan melakukan intervensi baik di pasar saham maupun membeli SUN untuk menjaga stabilitas rupiah. Perry memastikan cadangandevisaIndonesiaamanuntuk tujuh bulan pembiayaan impor plus pembayaran utang luar negeri. Angka ini lebih tinggi dibanding negara-negara emergingmarket yangumumnya hanya cukup untuk lima bulan. ”Ini akan memberikan keyakinan ke pasar jumlah cadangan devisa jauh lebih cukup. Sekarang fundamental ekonomi, pertumbuhan 6,6%,inflasi 5%, kredit tumbuh 24%, cadangan devisa tujuh bulan impor, kurang kuat apa lagi ekonomi kita,”tegasnya.

Saham Menguat

Indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin menguat hingga mendekati 5% setelah Senin (26/9) anjlok. IHSG tercatat menguat 157,801 poin (4,76%) ke level 3.473,938. Asing membukukan pembelian bersih (foreign net buy) saham sebesar Rp42 miliar. Adapun investor lokal mendominasi dengan melakukan akumulasi beli saham hingga Rp4,05 triliun. Akumulasi terutama dilakukan terhadap saham-saham unggulan (blue chips),yang sudah murah akibat koreksi yang telah terjadi.

”Begitu global menguat, IHSG langsung menguat kencang karena secara fundamental kita memang tidak mengalami masalah. Apalagi banyak saham unggulan sudah berada di bawah nilai wajar,” ujar pengamat pasar modal, Edwin Sinaga. Dia menilai pelemahan indeks lebih disebabkan sentimen eksternal akibat memburuknya kondisi ekonomi AS dan Eropa. Sedangkan dari dalam negeri fundamental ekonomi tidak memiliki masalah. Saat koreksi sudah begitu dalam, investor, terutama lokal, mengambil posisi beli untuk mengantisipasi reboundIHSG.

Saham-saham unggulan pada perdagangan kemarin mengalami penguatan signifikan. Beberapa di antaranya saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) naik Rp450 (8,18%) ke posisi Rp5.950, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik Rp400 (7,48%) menjadi Rp5.750, dan PT Astra International Tbk (ASII) naik Rp3.550 (6,23%) menjadi Rp60.550. ”Investor lokal banyak memanfaatkan rendahnya harga-harga saham unggulan untuk menambah portofolio mereka,”kata Edwin. Kepala Riset MNC Securities, Edwin Sebayang mengatakan, rebound IHSG sudah diperkirakan.

Kenaikan indeks utama di AS dan seluruh bursa Eropa pada perdagangan sebelumnya memberikan keyakinan investor untuk mulai melakukan akumulasi saham. Kenaikan itu dipicu adanya komitmen dari para pembuat kebijakan di Eropa untuk menanggulangi krisis di kawasan tersebut. Di bagian lain, dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang digelar di AS, Pemerintah Indonesia berharap IMF dan Bank Dunia lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman dana kepada negara-negara yang tengah terbelit krisis finansial.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam pidatonya mengatakan, saat ini ekonomi dunia menghadapi masalah utang luar negeri yang menumpuk, defisit fiskal yang semakin melebar dan ketidakseimbangan global. Pemerintah Indonesia menilai, pemulihan ekonomi global yang dilakukan masih cukup rentan meskipun terjadi perkembangan signifikan di negara-negara berkembang.

Dia berharap, pertemuan tahunan yang digelar bertepatan dengan keprihatinan akan kondisi ekonomi dunia dapat menghasilkan solusi untuk mencegah krisis meluas.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431338/

--

Menakar Kekuatan Ekonomi Indonesia

PURBAYA YUDHI:

Ketidakpastian perekonomian dunia telah membuat bursa saham dunia bergejolak.Bursa saham kita pun turut terkoreksi tajam.


Apakah terpuruknya bursa saham memang menunjukkan perekonomian kita juga akan terpuruk seperti Eropa atau akan melambat dengan signifikan seperti perekonomian AS? Bagaimana peluang IHSG untuk naik lagi ke level yang lebih tinggi dari saat ini?

Ekonomi Dunia Melambat

Krisis utang di Eropa tampaknya sudah memasuki babak baru. Saat ini kekhawatiran terhadap gagal bayar (default) utang Yunani semakin nyata. Krisis utang bahkan sudah merebak ke negara-negara lain di Eropa. Surat utang Portugal, Italia, Spanyol juga sudah mengalami tekanan yang cukup signifikan, dan Eropa dipandang belum memiliki cara untuk mengendalikan krisis utang di sana. Lebih parah lagi, perekonomian di sana sudah mulai melambat.

Berdasarkan Indikator Perekonomian Dininya, perekonomian Eropa hampir pasti akan memasuki resesi dalam beberapa bulan mendatang. Sementara di AS juga perekonomiannya sedang menghadapi masalah yang cukup serius.Pertumbuhan ekonomi ASmasihrendahdancenderung melambat.Angka pengangguran di sana masih di atas 9%,dan tampak sulit untuk turun. Rasio utang AS terhadap PDB berada di kisaran 100%. Barubaru ini bank sentral AS,The Fed,menyatakan prospek perekonomian AS terancam.

Sementara pasar menilai The Fed tampak sudah kehabisan amunisi untuk memperbaiki ekonomi AS. Perkembangan ekonomi yang kurang menggembirakan tersebut telah memicu IMF untuk menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2011 dari semula 4,5% menjadi 4,0%. IMF juga memperkirakan perekonomian dunia hanya akan tumbuh 4,0% pada 2012. Perkembangan ini tentu saja membuat investor menjadi khawatir dan mengurangi investasinya di saham.Akibatnya, bursa saham dunia pun mengalami koreksi yang dalam.

IHSG pun turut terkoreksi tajam.Pada 22 September lalu IHSG bahkan terkoreksi sebesar 8,9%. Ini adalah koreksi harian yang terdalam yang pernah terjadi selama ini. Walaupun sempat rebound pada Senin 26 September lalu, IHSG kembali mengalami koreksi sebesar 3,2%. Nilai tukar rupiah juga turut terkoreksi.Dalam waktu yang tidak terlalu lama, rupiah terkoreksi dari kisaran Rp8.500 per USD menjadi sekitar Rp9.100 per USD. Padahal sebelumnya banyak analis memperkirakan rupiah akan terus menguat, bahkan hingga di bawah Rp8.000 per USD.

Fundamen Ekonomi Kuat

Hal yang harus disadari adalah saat ini keadaan ekonomi kita tidak selemah pada 1997, dan lebih kuat dari keadaan pada 2008/2009. Kondisi ekonomi yang kuat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung semakin cepat.Pada semester pertama 2011, perekonomian Indonesia tumbuh 6,5% dan untuk 2011 diperkirakan akan tumbuh 6,4%. Ini adalah laju pertumbuhan tercepat setelah krisis 97/98.

Sementara itu, daya beli masyarakat kita pun cukup baik.Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Danareksa Research Institute berada di sekitar level tertinggi dalam 24 bulan terakhir.Artinya,masyarakat kita masih akan berbelanja dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita.Ingat, sekitar 55-60% dari ekonomi kita disumbang oleh belanja rumah tangga. Keadaan ini amat berbeda dengan di Eropa maupun di AS,di mana IKK-nya berada pada level yang amat rendah. Sementara itu, tekanan inflasi di dalam negeri juga sudah semakin terkendali.

Pada Agustus 2011 laju inflasi tahunan sudah turun ke 4,79%, dan inflasi diperkirakan akan bertahan di bawah 5% hingga akhir tahun.Artinya, daya beli masyarakat kita akan tetap terpelihara. Inflasi yang rendah juga memberi ruang kepada Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level yang rendah. Suku bunga yang rendah memberikan ruang kepada perekonomian kita untuk tumbuh lebih cepat. Indikator pendeteksian dini yang dimiliki Danareksa Research Institute juga menunjukkan perekonomian kita masih terus berekspansi.

Bahkan belum terlihat indikasi perlambatan hingga pertengahan tahun depan.Dengan kata lain, terdapat peluang yang amat besar perekonomian kita masih akan terus tumbuh dengan cukup baik hingga 2012. Memang, kalau ekonomi global memasuki masa resesi, kita pasti terkena dampak negatifnya. Akan tetapi,rasio ekspor terhadap PDB kita pada 2011 ini sudah turun menjadi sekitar 26,4%,dari sekitar 29% pada 2008. Artinya, ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian global lebih kecil dari sebelumnya.

Dengan keadaan yang demikian, dampak dari resesi perekonomian global terhadap kita akan lebih kecil dibandingkan dengan pada 2009. Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan pada 2009, di mana perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,6%. Sebagai catatan, IMF juga menurunkan prediksi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 menjadi 6,3%. Di tengah perlambatan ekonomi global yang masif,angka pertumbuhan tersebut tidaklah terlalu buruk.

Dengan latar belakang yang demikian,koreksi yang terjadi di bursa saham kita beberapa hari yang lalu rasanya terlalu dalam dibandingkan dengan keadaan fundamental perekonomian yang kita miliki. Biasanya pergerakan bursa saham suatu negara merefleksikan kondisi ekonomi negara tersebut. Bursa saham yang terlalu rendah dibandingkan dengan keadaan fundamental perekonomiannya akan segera menguat.Reboundyang terjadi pada perdagangan hari Selasa adalah hal yang wajar.

Ke depan,peluang bagi IHSG naik secara signifikan ke level yang jauh lebih tinggi lagi, terbuka amat lebar.●

PURBAYA YUDHI SADEWA
Chief Economist Danareksa Research Institute

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431242/

Pimpin (Berantas) Korupsi

MOHAMMAD NASIH:

Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi sampai saat ini masih sebatas janji.


Secara faktual belum ada realisasi konkret dari janji yang sempat melahirkan harapan besar yang kemudian ia mendapatkan dukungan besar dalam Pilpres 2009 dan menang hanya dalam satu putaran. Saat ini tindakan korupsi bahkan kian menjadijadi dan menjalar ke segala lini. Bisa dikatakan bahwa keinginan Presiden SBY untuk memberantas korupsi hanya kuat dalam iklan layanan masyarakat di layar kaca, tetapi lemah dalam tindakan di dunia nyata.

Janji untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi tak lebih dari sekadar retorika yang disampaikan dengan sangat apik untuk kampanye pemilu untuk memperebutkan kembali jabatan sebagai presiden RI periode kedua dengan memanfaatkan kekuatan hyper reality of media. Lebih ironis lagi,kemudian terbongkar praktik-praktik korupsi yang justru terjadi dalam lingkaran terdekat SBY. Skandal yang menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin— dan dalam perkembangan selanjutnya juga nama-nama lain dari partai penguasa itu—merupakan bukti yang paling nyata mengenai keterlibatan orangorang yang berada dalam lingkaran SBY.

Itu semakin menunjukkan bahwa janji pemberantasan korupsi sesungguhnya hanyalah retorika. Yang terjadi, praktik korupsi justru terjadi secara sangat sistematik karena ditopang oleh mereka yang memiliki— akses kepada—kekuasaan besar. Pemberantasan korupsi memang tak cukup hanya dengan menggunakan retorika. Seorang pemimpin pemerintahan yang ingin melakukan pemberantasan korupsi setidaknya harus melakukan dua hal. Pertama, keteladanan.Keteladanan ini sangat diperlukan terutama dalam masyarakat yang memiliki budaya feodal.

Sebagaimana ditulis oleh Mochtar Lubis, salah satu ciri manusia Indonesia adalah feodal (2001). Dalam masyarakat feodal, baik buruk masyarakat dapat sangat ditentukan oleh orang yang menjadi pemimpin. Dalam konteks ini,jika pemimpin menunjukkan keteladanan yang baik, mereka yang dipimpin akan meniru kebaikan yang ditunjukkan pemimpin tersebut. Demikian juga sebaliknya. Dalam hal untuk menekan tindakan korupsi yang penyebabnya— menurut Ibnu Khaldun— adalah sikap hidup bermewah- mewah, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku hidup yang tidak bermewahmewah.

Ia harus mem-praktikkan sikap hidup asketik dengan tidak menjadikan kekuasaan yang ada padanya untuk memperkaya diri. Kedua, ketegasan. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian menegakkan aturan main dan tidak boleh lari dari tanggung jawab. Jika dalam kampanye menjelang Pemilu 2009 SBY mengatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi, tentu saja seharusnya dia telah memiliki imajinasi tentang bagaimana kekuasaan yang akan diraihnya kembali memiliki jangkauan untuk menundukkan para koruptor.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden tidak bisa mengatakan tidak akan melakukan intervensi karena Jaksa Agung dan Kapolri diangkat oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.Seharusnya, dalam konteks pemberantasan korupsi yang bisa ditangani kejaksaan dan kepolisian, Presiden memberikan target yang jelas dengan konsekuensi yang tegas. Presiden bisa saja melakukan kontrak kinerja dengan orang yang akan diangkat sebagai Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan target tertentu dan jika tidak mampu menyelesaikannya dalam jangka waktu tertentu, akan dibebaskan dari tugas yang tidak dapat diembannya tersebut.

Dari sinilah ketegasan seorang presiden dapat diukur. Seorang pemimpin yang tidak berani dan tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi padahal dia sesungguhnya memiliki jangkauan untuk itu justru dapat melahirkan praduga bahwa sesungguhnya dia secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterlibatan dengan praktik korupsi yang telah terjadi. Keterlibatan itulah yang membuatnya tersandera, sehingga menjadi tak berdaya di tengah gurita korupsi yang sedang terjadi.

Dugaan tersebut bahkan bisa menjadi lebih menguat karena para aktor korupsi ternyata terus-menerus mendapatkan remisi dan pada praktiknya tidak sedikit dari mereka yang bisa bebas di luar penjara dalam masa hukuman. Logikanya tentu kemudian menjadi sangat sederhana. Jika seorang pemimpin dengan kekuasaan besar yang ada di tangannya tidak berani memimpin tindakan pemberantasan korupsi, justru sesungguhnya dia sedang memimpin tindakan korupsi untuk mempertahankan kekuasaan dalam periode politik berikutnya atau setidaknya untuk memperkaya diri.

Kebenaran logis ini sangat mudah bisa dimengerti walaupun dalam kehidupan seharihari kebenaran materiilnya tidak pernah mendapatkan bukti––meskipun sekadar bukti awal.Dengan kekuasaan yang besar, bukti kebenaran materiil dapat dengan mudah direkayasa sehingga sulit untuk menemukannya. Kondisi ini akan membuat tindakan korupsi menjadi semakin sulit untuk diberantas. Para pelaku korupsi bukan saja tidak mendapatkan hukuman berat, melainkan juga mendapatkan pengurangan masa hukuman yang sudah tak setimpal itu.Ini menyebabkan para penjahat lain yang memiliki akses kekuasaan melakukan hal yang sama.

Mereka telah berkalkulasi bahwa jika mereka melakukan kejahatan yang sama, mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Mereka masih akan kaya raya setelah menjalani hukuman penjara. Bahkan lebih kaya dibanding jika harus bekerja ekstrakeras dalam jangka waktu yang lama. Apalagi jika penghapusan remisi kepada para koruptor juga berhenti hanya wacana. Wallahu a’lam bi alshawab. ●

DR MOHAMMAD NASIH
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Pengurus Dewan Pakar ICMI Pusat
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431239/

Mengenali Potensi Konflik

IVAN A HADAR:

Sewaktu Ambon rusuh, saya mendapat kiriman SMS yang berasal dari mantan Wali Kota Ambon. Isinya kurang lebih sebagai berikut: “...terjadi pembakaran rumah di dua lokasi perbatasan..., tidak ada gerakan massa di kedua lokasi tersebut, padahal di situ ada pos aparat keamanan yang berjaga-jaga.

Perkembangan ini sama dengan kondisi Ambon pada 1999-2000.Ini adalah cara memancing emosi masyarakat. Ternyata, provokator masih bergerak bebas....” Bila kondisi yang digambarkan benar, ada persoalan dengan aparat keamanan.Karena itu, selain menuntut tanggung jawab Kapolda dan Pangdam, banyak yang berharap agar warga Ambon tidak terprovokasi, mengingat dahsyatnya dampak konflik pada 1999- 2000 yang meluluhlantakkan hampir semua aspek kehidupan bersama.

Mencermati kondisi kejiwaan masyarakat Indonesia, halhal sepele bisa menjadi pemicu konflik yang melebar.Perilaku korup elite politik di pusat dan daerah ikut menambah beban kehidupan masyarakat akibat memburuknya kondisi sosial ekonomi. Solidaritas yang memperkuat toleransi anak bangsa dirusak oleh perilaku tak terpuji para penguasa yang seharusnya menjadi panutan. Meski mungkin banyak yang pesimistis, perbaikan dari semua itu harus berangkat dari pendidikan.

Kurikulum agar anak didik lebih bertambah toleransinya perlu menjadi “pendobrak”untuk membuka wacana tentang perlunya revisi “menu kurikulum”di TanahAir. Selain memberikan penekanan pada penguatan daya nalar dan analisis, pengubahan kurikulum idealnya mempromosikan toleransi, demokrasi, dan penghargaan terhadap HAM.

Membentuk Kultur

Secara umum pendidikan disepakati sebagai sebentuk persiapan kehidupan. Salah satu unsur utamanya adalah bildung. Kata dalam bahasa Jerman ini mempunyai arti yang luas,salah satunya: membentuk. Lewat bildung generasi baru sebuah masyarakat dimampukan mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk kebijakan masa depan suatu bangsa. Tugas terpenting dalam menata masa depan adalah pengembangan sebuah culture of peace. Saat ini tiga ancaman utama bagi perdamaian adalah ancaman kehancuran akibat senjata nuklir,kerusakan lingkungan, dan kemiskinan.

Semua ancaman tadi disebabkan oleh ulah manusia dan merupakan dampak langsung dari tatanan ekonomi-politik yang tidak adil dan bernuansa kekerasan. Peneliti perdamaian AS, Betty Reardon, menegaskan bahwa ”Sebuah budaya perdamaian akan dicapai bila umat manusia memahami permasalahan global serta memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif; juga bila standar HAM internasional telah dinikmati secara luas dan persamaan gender,pluralisme budaya, serta keterbatasan alam dihormati.Semua proses ini tidak mungkin tercapai tanpa perencanaan jangka panjang dan sistematis dalam pendidikan untuk perdamaian.”

Mengentaskan Kekerasan

Seperti tersirat dalam pemaparan di atas, perdamaian bukan sekadar tiadanya perang. Bagi Johan Galtung, perdamaian adalah tiadanya kekerasan struktural, kultural, dan personal. Dengan demikian, pedagogik perdamaian juga merupakan kumpulan formula yang mencakup beberapa bidang berikut. Pertama, wacana kritis tentang militerisme, persenjataan, dan perang.Pendidikan perdamaian sebaiknya lebih fokus pada fenomena perang sebagai historical institution.

Hanya dengan begitu, penyebab perang bisa dianalisis secara tuntas. Kedua, pendidikan global, yang mengungkapkan bahwa manusia dan masyarakat di seluruh dunia semakin tergantung satu dengan lainnya. Perdamaian sejati tidak akan terwujud dengan mengesampingkan sebagian dunia dan kelompok minoritas. Ketiga, pendidikan HAM, mulai dari Deklarasi HAM PBB (1948) hingga dokumen terbaru tentang hak ekonomi, budaya, dan sosial. Semua itu adalah kriteria untuk menilai pemerintah dan kebijakannya.

Keempat, pendidikan antirasisme dan inter-cultural learning.Selain kritik terhadap rasisme sebagai alat kekuasaan dengan prinsip devide et impera, inter-cultural learning memberi penekanan bahwa pengalaman yang membentuk pandangan hidup dan sistem nilai kita sebenarnya dipengaruhi oleh kebudayaan.Persinggungan budaya akan menolong kita untuk merelatifkan sudut pandang sehingga menjadi toleran terhadap yang lain. Kelima, pendidikan peace with the nature. Sebenarnya perang dan persenjataan bukan hanya faktor terburuk perusakan lingkungan.

Lebih dari itu, lewat kekerasan peperangan, sebuah tatanan dipertahankan di mana sekelompok kecil bangsa kaya–di atas penderitaan mayoritas rakyat dunia yang miskin– mengeruk sumber daya alam dan dengan demikian juga membahayakan masa depan umat manusia.Artinya,yang harus dicanangkan adalah perubahan radikal basis kehidupan manusia, yaitu moda produksi serta perilaku konsumtif dan sistem nilai yang dianut. Sulit memang terutama bagi orang dan bangsa kaya.Namun, tanpa peace with the nature, tiada pula bisa dicapai perdamaian (secara) sosial.

Terakhir, pendidikan penanganan konflik. Diyakini luas bahwa penanganan konflik yang damai dan kreatif dapat dipelajari. Program-program seperti social learning, mediasi, dan komunikasi nonkekerasan mampu mentransfer pengalaman penting serta meningkatkan kapasitas untuk itu.Namun,penanganan konflik yang konstruktif tidak terbatas pada private sphere. Moda konflik bernuansa kekerasan juga dijumpai dalam relasi antarmanusia dan dalam politik.Artinya, setiap kesempatan social learning juga memiliki komponen politik. Pendidikan perdamaian, sekaligus adalah social learning dan political education.

Tanpa pengetahuan dan kesadaran untuk mengkritisi penyebab politis dari ketidakdamaian dan kekerasan, semua social engagement tidaklah tuntas. Dengan demikian, pendidikan perdamaian bukan sekadar untuk memotivasi generasi muda mendukung perdamaian dan nonkekerasan, melainkan juga mengembangkan persyaratan pribadi dan intelektual agar mampu secara sistematis bekerja demi pencapaiannya.●

DR IVAN A HADAR
Direktur Indonesian Institute for Democracy Education (IDe), Anggota Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431241/

Reshuffle Menteri-Menteri "Asing" di Kabinet Indonesia Bersatu II

Terkait dugaan korupsi, perselingkuhan, kinerja yang tidak memuaskan, dan ada yang sakit, di jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, memunculkan wacana dan keseriusan akan reshuffle. Reshuffle yang dilakukan tentu sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kinerja pemerintahan SBY.

Me-reshuffle para menteri yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak bisa bekerja, karena sakit atau tidak profesional, merupakan sebuah tindakan yang tepat. Dengan mengganti mereka seolah-olah pemerintah ini mendapat energi yang baru. Namun ada lagi menteri yang harus di-reshuffle, yakni menteri kepanjangan tangan kepentingan asing di Indonesia. Menteri-menteri itu pantas di-reshuffle sebab juga sama-sama merugikan kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Meski pendiri Wikileaks, Julian Assange, telah diburu dan ditahan oleh interpol, namun bocoran-bocoran berita Wikileaks tetap terus mengalir. Berita terakhir yang kita dengar, ada sekitar 1.860 dokumen kawat diplomatik yang bocor ke publik, diantaranya tentang sikap dan arah kebijakan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

Seperti biasanya bocoran dari Wikileaks itu sesuatu yang tidak mengenakan serta membuka aib orang. Bila bocoran sebelumnya, menyebut Ibu Negara Ani Yudhoyono turut menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Bahkan, Ibu Negara disebut broker dan melakukan bisnis dengan sejumlah pengusaha Indonesia. Bocoran yang muncul sekarang adalah banyaknya menteri yang pro terhadap kepentingan Amerika Serikat. Menteri-menteri yang pro Amerika Serikat itu seperti Hatta Rajasa, Endang Rahayu Sedyaningsih, Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu, Marty Muliana Natalegawa, Djoko Suyanto, dan MS Hidayat.

Dengan bocoran tersebut maka membuka mata kita bahwa selama ini arah dan kebijakan pembangunan kita disetir oleh Amerika Serikat. Tentu hal ini merugikan kita karena kita tidak bebas menentukan arah pembangunan. Toh kalau pembangunan itu sukses, keuntungannya bukan untuk rakyat namun untuk Amerika Serikat.

Mengapa menteri-menteri itu mau menjadi boneka Amerika Serikat? Ini disebabkan karena ketidakmandirian ekonomi Indonesia sehingga semuanya tergantung kepada Amerika Serikat atau negara asing lainnya. Dominasi Amerika Serikat selama beberapa dekade membuat banyak negara, termasuk Indonesia, secara tidak sadar terperangkap dan tersedot menjadi bagian dari kepentingan ekonomi Amerika Serikat dengan posisi sebagai pasar. Banyaknya bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia, dari berbagai hal, membuat kita merasa tidak enak bila tidak menuruti kata-kata kepentingan Amerika Serikat.

Ketika tidak ada keseimbangan kekuatan dunia, maka hegemoni kepentingan Amerika Serikat menjadi-jadi sehingga tidak hanya menteri saja yang bisa disetir namun presidennya pun bisa diatur dan disetir. Banyak negara-negara di dunia, khususnya di Timur Tengah, Amerika Serikat dengan kesewenang-wenangnya mengatur negara lain.

Meski dikatakan dominasi Amerika Serikat akan berakhir dan kemungkinan Indonesia tidak tergantung lagi, itu suatu hal yang tidak tepat. Sebab posisi itu akan diganti oleh negara lain. Dan peluang itu ada pada China. Buktinya Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika dipaksa membeli pesawat MA-60 buatan Xi'an Aircraft Industry China. Lagi-lagi pembelian pesawat itu juga terkait dengan menteri yang mempunyai hubungan khusus dengan China. Disebut Indonesia membeli 15 pesawat dengan nilai USD161 juta. Pembelian ini hasil pinjaman dari Bank Of China. Pesawat berkapasitas 56 penumpang ini dihargai sekira USD11 juta per unit.

Untuk menghadapi agar pemerintahan kita tidak dikendalikan atau menjadi negara boneka dari Amerika Serikat dan negara asing lainnya, maka kiat yang ditempuh adalah menumbuhkan sikap berani mengatakan tidak bagi kepentingan asing yang tidak sesuai dengan arah pembangunan. Salah satu bocoran dari Wikileaks itu adalah Amerika Serikat tidak suka dengan Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia I, Anton Apriyantono. Anton Apriyantono tidak disukai oleh negeri Paman Sam itu karena berani berkata tidak terhadap kepentingan Amerika Serikat di Indonesia yang merugikan dunia pertanian. Sikap demikianlah yang seharusnya layak untuk dilakukan.

Selain berani bersikap tegas perlunya membangun kemandirian bangsa dari segala hal. Potensi itu ada, namun karena sudah masuk perangkap negara lain, mau enaknya saja, dan ketergantungan kepada negara lain memberikan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu, maka potensi itu menjadi hilang.

Sebagai negara yang besar dan kaya dengan berbagai sumber alam sebenarnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, namun karena faktor seperti diungkapkan di atas, yakni sudah masuk perangkap negara lain, mau enaknya saja, dan ketergantungan kepada negara lain memberikan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu, maka semua yang ada menjadi percuma.

Sangat naif kalau dikatakan Indonesia tidak bisa berdiri di kaki sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita lihat Cuba dan Korea Utara saja, meski dengan keterbatasannya mereka mampu menjadi negara yang mandiri dan lepas dari oknum-oknum asing di negaranya. Cuba yang sejak tahun 1960-an diembargo Amerika Serikat namun Presiden Cuba Fidel Castro tetap mampu membangun negaranya. Di tengah embargo itu, Cuba mampu membuat rakyatnya sehat. Buktinya dari data Unicef tahun 2008, Cuba berhasil menurunkan angka kematian bayi (setiap 1000 kelahiran) dari 37 pada tahun 1960 menjadi 4,7 pada tahun 2008. Bandingkan angka ini dengan Kanada (5), AS (6), México (29), Argentina (14), Haiti (60), Brasil (19), Colombia (17). Demikian pula Korea Utara, dengan ideologi juche atau berdiri di kaki sendiri mampu menjadi sebuah negara yang mempunyai kekuatan militer yang tangguh.

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan jumlah kekayaan alam yang melimpah sebenarnya faktor itu bisa digunakan untuk bargaining dengan pihak-pihak asing. Iran misalnya, dengan minyak yang dimilikinya bisa mendikte negara-negara lain. Melimpahnya para tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia, dan negara-negara Arab, faktor ini bisa digunakan untuk tawar menawar. Buktinya Malaysia dan negara-negara Arab sempat kelimpungan ketika pengiriman jasa tenaga kerja hendak dihentikan. Hal-hal demikianlah yang seharusnya dikedepankan oleh Indonesia daripada sekadar menuruti apa maunya kepentingan asing yang tidak memberi banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.

Ardi Winangun
Pengurus Presidium Masika ICMI
dan Siswa Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa-Megawati Institute
http://suar.okezone.com/read/2011/09/28/58/507935/reshuffle-menteri-menteri-asing-di-kabinet-indonesia-bersatu-ii

Tangkap Aktor Intelektual Bom Bunuh Diri di Solo

Din Syamsuddin:




RMOL. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengecam aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/9).

“Aksi pengeboman itu sebagai tindakan tidak berprikema­nu­siaan dan dilakukan orang tak ber-Tuhan. Aksi seperti ini tidak dapat dibenarkan,” tegas Din Syamsuddin.

Berikut kutipan selengkapnya:


Tanggapan Anda terhadap teror di Solo?

Tentu kita sangat prihatin dan mengecam keras aksi peledakan bom apalagi dilakukan di tempat ibadah dan melukai umat yang sedang menunaikan ibadah. Aksi seperti itu tidak dapat dibe­narkan dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertuhan dan berperikemanusiaan.


Ada tujuan lain dari aksi itu?

Saya menduga aksi itu bertu­juan mengadu domba antar umat beragama dan memalingkan per­hatian masyarakat dari keru­ku­nan yang sudah dipupuk di Indo­nesia.

Kenapa bom terus terjadi di negeri ini?

Operasi intelijen dan upaya penangkalan atau pencegahan terorisme oleh aparat keamanan masih lemah. Jika saja intelijen mampu bekerja baik, maka peris­tiwa bom Solo tersebut bisa dian­tisipasi.

Saya berharap Polri segera me­nyelidik dan menemukan pelaku serta aktor intelektual di bela­kang­nya bom bunuh diri itu. Tang­kap segera dalang utamanya.


Apa yang harus dilakukan ma­syarakat Indonesia pasca bom ini?

Saya mengimbau seluruh umat beragama agar dapat menahan diri dan tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, dan ingin mengadu domba antar umat beragama.


O ya, Jumat (23/9) Anda me­ne­mui Antasari Azhar di Lapas Tangerang, bisa disebutkan apa alasannya?

Sebenarnya sudah cukup lama saya ingin menjenguk Pak Anta­sari.

Tapi baru bisa Jumat (23/9) lalu. Ada dua alasannya. Pertama, saya ingin bersilaturahim dengan beliau, karena saya kenal beliau dari dulu.

Kedua, saya bersimpati dan pri­hatin dengan kasus yang di­ha­dapi Pak Antasari. Saya ingin memberikan dorongan moril kepada beliau.


Apa saja yang dibicarakan?

Obrolan kami penuh dengan silaturahim saja. Kami berbin­cang-bincang dan makan nasi bungkus bersama, nasi yang saya bawa dari restoran garuda dan beliau sangat suka. Pak An­tasari mengawali pembicaraan bahwa beliau adalah orang Mu­ham­ma­diyah. Saat itu anak pe­rempuan Pak Antasari memberi­kan buku tentang pendiri Mu­ham­madiyah, KH Ahmad Dah­lan, dan mem­bawakan VCD sang pencerah.


Pembicaraan mengenai ka­sus Antasari?

Saya ingin mengkonfirmasi ke­pada Pak Antasari, apakah du­gaan saya selama ini benar, bah­wa kasusnya bukan murni ma­salah hukum tapi kental nuan­sa politik. Intinya, dari pembi­ca­raan saya dan Pak Antasari, saya dapat simpulkan apa yang selama ini menjadi dugaan saya adalah be­nar. Apalagi setelah saya me­nyak­sikan sidang PK Antasari yang mengajukan tiga saksi ahli dan bukti-bukti baru.


Apa yang disampaikan Anta­sari?

Dari jawaban dan perumpa­maan yang beliau sampaikan, saya dapat disimpulkan, ada sikap Pak Antasari yang mungkin saja menggangu dan membuat pihak lain tidak nyaman. Saya menilai Pak Antasari terjebak cinta segitiga, dan beberapa per­soalan yang semuanya masih misterius.


Siapa pihak yang tidak nya­man?

Pak Antasari tidak menyebut nama dan institusi. Beliau me­nyebutkan perumpamaan-pe­rum­­pamaan bahwa mungkin saja ada pihak yang merasa terhala­ngi. Sebab, mempersoalkan IT KPU. [rm]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=40712

Uang Rokok

Uang rokok itu ‘recehan’.Dan sekadar tanda terima kasih yang tulus antara dua pihak yang saling menghargai.Uang yang diterima pejabat itu lain. Itu tanda keserakahan,dari jiwa-jiwa yang rusak,dan mentalitas yang terjajah.


“Mas, kami berterima kasih atas bantuan Anda. Maka, terimalah ini sekadar tanda terima kasih itu.” “Lho, apa ini? Tidak usah. Saya tak mengharapkan ini.” “Jangan ditolak Mas. Ini sekadar uang rokok.Dan jumlahnya tak seberapa.” “Bukan soal jumlah. Seberapa pun jumlahnya, saya tak mengharapkannya.” Orang pertama menyodorkan amplop, terkadang tanpa amplop, dan orang kedua menepisnya.

Ada ketulusan yang memancar di masing-masing pihak. Orang pertama tulus menyampaikan tanda ucapan terima kasihnya tadi. Orang kedua pun tulus menolaknya, bukan demi penolakan itu sendiri, melainkan demi persahabatan yang juga tulus. Apa yang terjadi kemudian, siapa yang “kalah”, siapa yang “menang”, tergantung pada siapa yang lebih kuat memaksakan niat baiknya. Jika pihak pertama memaksa,dan dengan nekat memasukkannya ke dalam kantong pihak kedua,orang pertama menang. Sebaliknya, bila kelihatan ragu-ragu,dan tak sungguh-sungguh memaksa, pihak ke-dua yang akan menang.

Lebih-lebih bila pihak kedua mengeluarkan uang itu dari kantongnya dan memasukkannya ke dalam kantong pihak pertama,jelas pihak kedua yang menang. Ini bentuk “pameran” kebaikan hati atau “pameran”ketulusan di dalam masyarakat. Di banyak tempat,pada banyak orang, hal ini masih sering terjadi. Di desa,di kota,di kalangan petani, buruh tani atau pedagang, dan pegawai, tak ada bedanya sama sekali. Orang pertama merasa menerima jasa dan berterima kasih. Orang kedua memberi jasa,dengan sikap tulus,dan tak berharap memperoleh upah, dalam bentuk apa pun.

Tadi, orang pertama mengatakan sekadar “uang rokok”, maksudnya, jika ditilik dari sudut relasi kerja atau pemberian jasa, “uang rokok” itu berarti upah untuk suatu jenis pekerjaan, atau pembayaran atas suatu jasa,dengan uang.Pihak kedua, si pemberi jasa, menolak. Ini perkara lumrah. Tapi bila dia menerimanya,ini pun lumrah. Bangsa kita lihai membuat ungkapan. Kita memiliki peribahasa, yang membungkus halus dan indah, suatu hal.

Mungkin kita bisa menyebutnya lebih indah dari aslinya karena ketika suatu peribahasa diartikan,kita akan menemukannya sebagai kenyataan harian yang lugas, apaadanya,dantakmenyimpan teka teki apa pun.Apa yang terlalu transparan, jelas, terbuka, dan tak mengandung teka-teki, mungkin tak merangsang daya tarik dan rasa ingin tahu yang menggebu. Ungkapan uang rokok lebih halus daripada kata bayaran atau upah. Jika dalam suatu jenis pekerjaan orang menuntut upah atau bayaran, dia tak selalu terbuka menanyakan upah,atau bayaran,melainkan ada tidaknya “uang rokok”.

Mengapa kita tak memiliki ungkapan “uang sirih”,“uang nasi”, “uang teh”, atau “uang kopi”? Saya sendiri tidak tahu. Maka tulisan ini hanya ingin membahas “uang rokok” tadi. Kita tahu apa fungsi rokok dalam pergaulan sehari-hari dan apa manfaat rokok di dalam tradisi yang berkembang di masyarakat kita. Rokok punya kekuatan pengikat dan peneguh solidaritas sosial di antara para perokok. Di dalam suatu pertemuan, orang yang baru bertemu selama hidup,tak merasa malu menerima rokok dari pihak lain. Sebaliknya, orang yang tak punya rokok, pantas saja bertanya,atau meminta,rokok pada pihak lain.

Rokok memang pengikat dan peneguh solidaritas sosial di antara sesama perokok. Meskipun begitu, kalau orang tak merasa malu,dan tiap saat hanya siap meminta rokok, tanpa pernah membeli untuk berbagi dengan pihak lain yang selama ini memberinya rokok terus, orang itu akan menjadi bahan omongan. Dia akan dianggap pelit, tak tahu malu, dan memalukan.Di dunia kecil kita memang banyak macam orang.Ada saja yang tak pernah membeli rokok,dan sering,atau selalu, mengambil rokok orang untuk dikantongi secara sembunyi- sembunyi, dan satu lagi dirokok saat itu juga.

Rokok juga bersifat serbapantas. Suatupertemuankurang semarak tanpa rokok.Pertemuan dalam momentum sukuran, dan orang serbagembira, orang merokok.Sebaliknya,per-temuan dalam suatu acara duka,dan masing-masing hadirin memperlihatkan simpati secara tulus pada yang berduka, orang pun merokok.Dan tak dicela. Tak ada tradisi melarang orangmerokokdalamsuatupertemuan duka, karena merokok tak berarti melukai etika yang membikin pihak yang berduka bertambah duka.Tak ada.Tapi dalam ruang pengap, yang aliran udaranya tidak lancar, di mana laki-laki dan perempuan berhimpun dan kita merokok, terkutuklah sang perokok yang tak tahu tenggang rasa itu.

Di ruangan macam itu merokok menambah udara panas. Asap rokok yang mungkin semerbak bagi si perokok menjadi bau menjengkelkan bagi yang tak merokok.Lebih-lebih bagi kaum perempuan yang baunya wangi.

Ada atau tidak peraturan yang tegas mengatur di mana kita bisa merokok, etika harus ditegakkan.Perokok ulung pun harus berpuasa untuk tidak merokok biarpun mulut sudah kecut, jika ia berada di dalam kerumunan orang banyak yang memerlukan udara segar. Dalam momentum macam itu rokok yang halal menurut agama menjadi haram menurut hukum sosial, yang menghendaki kebaikan bersama.

Tapi, melarang orang merokok dengan suatu peraturan resmi, peraturan yang mewakili pemerintah,tapi atas desakan pihak asing yang didiktekan pada pejabat kita, apa pun alasannya, terkutuklah peraturan itu.Pejabat suatu negara merdeka, mengapa mau didikte bangsa asing? Mereka ikut bersikap antirokok, sekadar demi uang rokok? Bukan. Uang rokok itu ‘recehan’. Dan sekadar tanda terima kasih yang tulus antara dua pihak yang saling menghargai. Uang yang diterima pejabat itu lain. Itu tanda keserakahan, dari jiwa-jiwa yang rusak, dan mentalitas yang terjajah.●
M SOBARY
Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/430677/

"Ada Orang Pintar di Belakang Nazaruddin"

Wawancara Achmad Mubarok

"Dari segi hukum, surat ke SBY itu bodoh. Dari sisi politik itu bukan surat politisi."

Elin Yunita Kristanti, Iwan Kurniawan


VIVAnews - Ketika masih dalam pelarian, Nazaruddin "bernyanyi" lantang menyerang sejumlah koleganya di Partai Demokrat, juga sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap bertolak belakang kini justru ditunjukkan eks Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Nazar menyatakan diri, siap pasang badan.

Sebuah surat bahkan dia layangkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Isinya, dia minta segera dihukum tanpa disidang. "Asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya," demikian petikan surat Nazaruddin.

Terkait surat tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengaku tak percaya inisiatif surat itu datang dari Nazaruddin sendiri. Mubarok menegaskan, surat tersebut semacam jebakan bagi Demokrat. Saat ini justru partainya yang paling berkepentingan Nazaruddin diproses. "Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas," katanya.

Berikut wawancara VIVAnews.com dengan Mubarok, profesor psikologi Islam di Universitas Indonesia kelahiran Purworkerto, 15 Desember 1945.

Menurut Anda, surat tersebut inisiatif siapa?

Saya tidak percaya surat itu ide Nazaruddin. Surat itu, dari segi hukum, bodoh. Dari sisi politik itu bukan surat politisi. Yang ada, ini orang yang tertekan secara psikologis, diberi masukan oleh orang.

Masukan itu jelas sekali telanjang menjerumuskan Partai Demokrat. Sebab kalau mengatakan tidak akan menyebut Demokrat, opini Demokrat sudah terlanjur terbentuk oleh media. Demokrat sekarang buka seluas-luasnya, karena kebenaran akan membawa kebaikan. Justru Demokrat berkepentingan untuk membuktikan.

Menurut Bapak, siapa yang memberi masukan untuk membuat surat tersebut?

Yang memberi masukan itu orang pintar, dalam keadaan bingung diberi masukan oleh orang pintar.

Siapa orang pintar itu?

Ada tiga pihak. Yang pertama mungkin keluarga. Yang kedua, yang mungkin dibongkar, yaitu mafia anggaran, karena Nazaruddin telah ngomong "nanti akan saya buka mafia anggaran karena saya bagian kecil dari mafia anggaran". Seperti yang kita tahu, yang bermain mafia anggaran itu bukan Partai Demokrat.

Yang ketiga?

Pengacaranya. Pengacara mana yang paling pintar menipu itu yang kasih masukan. Demokrat sudah tidak mau, karena sudah disebut maka ingin membuktikan. Kami tidak mau rekayasa, kami dukung KPK untuk membuktikan.

Tapi apa jaminannya bahwa Demokrat tidak akan mengintervensi proses hukum?

Selama ini sama sekali tidak mengintervensi. Bagaimana mau intervensi? Kami tidak bisa. Kepentingan Demokrat sekarang adalah untuk membuka seluas-luasnya. Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas, fitnah-fitnah itu. Fitnah itu hilang kalau dibuktikan. Yang paling berkepentingan Nazaruddin ditindak secara hukum dan adil adalah Demokrat. Tapi yang ingin Demokrat jatuh tidak menginginkannya, inginnya dia bungkam saja, biar Demokrat tersandera terus-terusan.

Kini Nazar memilih bungkam dan minta anak-istrinya tidak diganggu. Apakah ada pihak yang mengancam Nazar untuk tidak bicara?

Nazar itu orang yang nyanyi sebebas-bebasnya, dengan berbagai lagu campur aduk. Dia bilang tidak serupiah pun uang masuk ke dia. Faktanya, PPATK menemukan 150 transaksi mencurigakan milik Nazaruddin. Sama saya saja bohong, kok. Bilang ke saya lagi di Mekkah, padahal dia di Jakarta. Si Nasir itu adiknya, tapi dia bilang sepupunya.

Jadi, apa yang disampaikan Nazar bohong?

Bukan begitu. Dia berpikir tidak akan ditangkap. Jadi semau dia lah. Nanti sehabis itu dia tuduh siapa lagi. Dia asyik. Tapi dia bodoh, orang lari kok selalu SMS, ya dikejar pakai teknologi. Kami di sini selalu mengikuti dia di mana-mana. Di Argentina, sewaktu terlacak dia langsung matikan HP-nya.

Makanya, sewaktu dia tertangkap saya sudah tahu dia ada di Cartagena. Ada orang yang kasih tahu. Cuma, waktu itu saya belum sempat kasih tahu Pak Presiden karena saya di Makassar.

'Nyanyian' Nazarudin menyebut keterlibatan sejumlah pemimpin KPK. Anda percaya?

'Nyanyian' itu isyarat, tapi bukan fakta hukum. 'Nyanyian' harus dibuktikan dengan bukti hukum. Sebab, kalau orang dihukum karena 'nyanyian' nanti bisa jadi negara fitnah. Demokrat sama sekali tidak keberatan, siapapun yang terbukti, harus dihukum.

Jadi jika 'nyanyian' Nazar terbukti, Demokrat akan menghukum petingginya yang terlibat?

Oh ya, tapi kami sudah tahu yang terkena bukan hanya Partai Demokrat. Justru yang paling takut sekarang adalah yang belum disebut. Dia lah yang mengancam-ngancam. Makanya, sekarang Demokrat pede sekali. Silakan. Kalau dibongkar nanti, Demokrat sih hanya uang kecil-kecil saja. (kd)
• VIVAnews

http://us.fokus.vivanews.com/news/read/241863-mubarok--ada-orang-pintar-di-belakang-nazar

Siapa Pro Pemberantasan Korupsi Sebenarnya?

Seleksi Pimpinan KPK

Susi Fatimah - Okezone


JAKARTA - Sebagai lembaga politik, proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR pasti tak bisa lepas dari kepentingan politik. Apalagi, banyak kasus korupsi termasuk yang tengah diusut KPK, juga menyeret nama beberapa anggota partai politik.

Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat yang dihubungi secara terpisah, Jumat (19/8/2011) malam. Bambang dan Martin sama-sama duduk di Komisi III DPR yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 8 calon pimpinan KPK pada September mendatang.

Meski demikian, Bambang yakin proses pemilihan itu akan steril dari transaksi atau negosiasi kasus antara partai politik dengan calon tertentu. Agar lebih meyakinkan, dia mengusulkan agar pemilihan dilakukan terbuka sehingga bisa diawasi masyarakat.

“Pasti ada konflik kepentingan dalam pemilihan calon ini, karena ada kasus yang menimpa beberapa orang di DPR, saya sebetulnya menyarankan agar fit and proper test terbuka, biarkan publik tahu,” kata Bambang

Sementara Martin berpendapat, satu-satunya harapan agar DPR memilih calon yang betul-betul tepat guna memperkuat kinerja KPK ke depan hanyalah hati nurani masing-masing anggota. Selama ini pemilihan calon pejabat lembaga negara selalu dengan sistem terpusat berdasarkan komando dari partai.

Tak heran, kata Martin, pada saat uji kelayakan dan kepatutan hanya sedikit anggota yang mengikuti, namun mereka semua akan hadir ketika pemungutan suara dimulai.

“DPR inilah yang munafik sekali dalam pemberantasan korupsi karena kader-kader partai juga kan yang diberantas ini. Jadi pasti akan berupaya menempatkan orang-orang di KPK yang mengamankan orang-orang partai,” katanya.

Oleh karena itu, sejak lama Martin menyuarakan agar seleksi pejabat negara terutama lembaga independen seperti KPK tak lagi melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Alasannya, seleksi di DPR adalah proses politik yang kerap kali tak ada kaitannya dengan kompetensi calon karena pemilihan pasti sudah ditentukan secara terpusat oleh partai.

Panita Seleksi calon Pimpinan KPK tampaknya juga menyadari hal itu. Oleh karenanya, berbeda dengan periode sebelumnya, mereka sejak awal mengumumkan 4 calon dengan peringkat teratas atau dianggap terbaik untuk menguatkan pengawasan publik agar DPR tidak memilih calon yang justru mendapat peringkat terjelek. Keempat calon tersebut yakni Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat.

“Tapi ranking Panitia Seleksi tak akan otomatis menjadi keputusan Komisi III. Karena DPR adalah lembaga politik, keputusannya politik,” ujar Martin.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. “Pansel KPK, jangan terlalu berharap DPR akan menentukan siapa yang terbaik berdasarkan pertimbangan profesionalisme. Karena DPR itu lembaga politik,” katanya.

Secara terbuka baik Bambang, Marzuki maupun Martin sepakat bahwa Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua layak memimpin KPK dan keduanya sudah cukup dikenal oleh Komisi III DPR.

Tapi, kita tunggu saja. Pilihan anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon pimpinan KPK akan mempertegas jawaban, siapa sebenarnya yang hendak melemahkan KPK? Sejauh mana pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar semua pihak melawan pelemahan KPK berjalan di lapangan atau tidak?


http://news.okezone.com/read/2011/08/20/339/494140/siapa-pro-pemberantasan-korupsi-sebenarnya

Lima Puluh Tahun Setelah Tembok Berlin

Nina L. Khrushcheva SENIOR FELLOW PADA WORLD POLICY INSTITUTE DI NEW YORK, PENGARANG BUKU IMAGINING NABOKOV: RUSSIA BETWEEN ART AND POLITICS

Yang jelas adalah bahwa, pada akhirnya, tidak ada tembok yang dapat menghambat demokrasi-dan begitu juga sebaliknya. Bahwa jika rakyat di suatu negara tidak cukup menginginkan demokrasi, maka tidak diperlukan Tembok Berlin untuk mengekang mereka.

Jarang suatu tonggak sejarah tersusun J begitu rapi dalam suatu bulan seperti pada musim panas ini. Lima puluh tahun yang lalu bulan ini, lahir Tem bok Berlin. Setelah terombang-ambing dalam keragu-raguan, Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, akhirnya mengizinkan Walter Ulbricht, pemimpin Jerman Timur, membangun tembok yang memisahkan Berlin Timur dengan Berlin Barat guna menjamin kelangsungan hidup komunisme di seluruh blok Soviet. Sampai saat itu, Jerman Timur sudah kehilangan 3 juta orang--termasuk banyak di antara mereka orang-orang paling berbakat--sementara ratusan orang setiap hari terus dengan bebas dan aman melintas masuk ke zona wilayah Berlin yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Dan 20 tahun yang lalu bulan ini juga, tokoh-tokoh garis keras dalam pemerintahan Soviet mencoba menggulingkan Presiden Mikhail Gorbachev, yang, dua tahun setelah Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menyeru kepadanya untuk “merobohkan tembok ini“, berbuat persis seperti itu. Bagaikan suatu mukjizat, seorang reformis yang menginginkan Rusia menjadi bagian dunia Barat yang demokratis telah memegang tampuk kekuasaan di Kremlin.

Lawan-lawan Gorbachev, yaitu tokoh-tokoh garis keras dalam Politbiro seperti mereka yang dulu membelenggu Khrushchev pada saat dibangunnya Tembok Berlin, bertekad mempertahankan sistem usang yang dilambangkan Tembok itu. Tapi, pada Agustus 1991, warga Kota Moskow melawan. Mereka menentang kelompok garis keras yang berkomplot melakukan kup, dan pada akhirnya berhasil merebut hati sebagian besar Tentara Merah. Dengan perlawanan yang mereka lakukan, kup yang direncanakan itu akhirnya ambruk.

Warga Kota Berlin tidak bisa berbuat serupa ketika dihadapkan pada kekuasaan Soviet. Khrushchev memenuhi permintaan Ulbricht bahwa hanya satu tembok fisik yang bisa mempertahankan keberadaan negara Jerman Timur. Respons yang diberikan Khrushchev mengingatkan kita akan cara yang digunakannya menangani Revolusi Hungaria pada 1956, masa ketika ia baru saja mengkonsolidasikan kekuasaannya dan perlu menjinakkan kelompok garis keras di Kremlin.

Tapi, lima tahun setelah memerintahkan penindasan yang brutal terhadap tuntutan kemerdekaan yang bergema di Budapest, Khrushchev belum sepenuhnya yakin akan perlunya membangun Tembok Berlin. Ia khawatir bahwa kebijakannya untuk memperbaiki hubungan dengan Eropa Barat akan dirusak dalam proses ini, dan bahwa Presiden AS John F. Kennedy akan memandang Tembok Berlin sebagai tindak provokatif dalam suatu konfrontasi yang bisa berujung pada perang nuklir.

Khrushchev telah meletakkan harapan yang besar pada kemampuan Uni Soviet membangun hubungan yang lebih positif dengan Eropa Barat, terutama setelah terjadinya insiden pesawat mata-mata U-2 pada 1960 (ketika pesawat yang diterbangkan pilot Amerika, Gary Francis Powers, itu ditembak jatuh di atas wilayah Soviet) yang telah meracuni hubungan dengan AS.
Sementara itu, pertemuan tingkat tingginya dengan Kennedy di Wina sebelumnya, pada 1961, tidak menghasilkan apa-apa dalam upaya memperbaiki hubungan, sedangkan membangun Tembok Berlin pada 13 Agustus tahun itu tampaknya bagi Khrushchev merupakan tindak yang murni defensif, bukan unjuk kekuatan.

Khrushchev juga memperhitungkan na sib politiknya sendiri. Sejak Pidato Rahasia-nya pada 1956 yang mengutuk kultus individu Stalin, posisinya di dalam Politbiro telah melemah; dukungan yang diterimanya dalam kepemimpinan di Kremlin sangat dangkal dan tokoh-tokoh garis keras menyerangnya dari segala arah. Akhirnya, keputusan membangun Tembok Berlin itu merupakan upaya putus asa untuk menjamin kontinuitas pemerintahan komunis di Jerman Timur dan memuaskan keinginan mereka yang berbeda pendapat dengannya.

Brinkmanship alias kebijakan yang menyerempet bahaya seperti yang terjadi saat dibangunnya Tembok Berlin itu biasanya merupakan produk dari seorang politikus yang putus asa untuk menunjang posisinya di dalam negeri. Ironisnya bagi Khrushchev adalah bahwa, walaupun yang menginginkan dibangunnya Tembok Berlin adalah tokoh-tokoh keras itu, mereka kemudian mencantumkan ketidaktegasan Khrushchev membangun tembok ini dalam daftar tuduhan yang mereka gunakan untuk memaksanya meletakkan jabatan pada 1964. Keputusan yang diambil Khrushchev itu melanggengkan pemerintahan Soviet di Jerman Timur selama puluhan tahun, tapi keputusan itu juga menyumbang terhadap pudarnya pengaruhnya dalam kancah politik.

Ketika Gorbachev mengizinkan dijebolnya Tembok Berlin dan kemudian merobohkannya, ia kehilangan dukungan sebagian besar pimpinan Partai Komunis Uni Soviet bahkan lebih daripada yang dialami Khrushchev. Gorbachev pernah mengatakan kepada saya betapa Nicolae Ceausescu, diktator Rumania itu, menelepon dan memintanya mengerahkan tank ke Berlin untuk mempertahankan Tembok Berlin.

Tapi Gorbachev, walaupun masih seorang yang percaya kepada komunisme, me nolak mempertahankan imperium Soviet dengan laras senjata. Brinkmanship yang dilakukannya sangat berbeda dengan yang dilakukan Khrushchev: ia menantang Barat berani atau tidak mengakui dan menerima bahwa Uni Soviet sudah benar-benar berubah. Dalam sebuah percakapan dengan Menteri Luar Negeri AS saat itu, James Baker, Gorbachev mempertanyakan sikap Amerika yang selalu merujuk pada “nilai-nilai kebebasan Barat“, dan menegaskan bahwa “nilai-nilai ini semuanya adalah milik kemanusiaan“.

Ketika Barat mulai percaya bahwa Gorbachev dan reformasi yang dilakukannya memang murni, kemarahan kolega-koleganya di Kremlin memuncak. Para pemimpin kup pada Agustus 1991 memandang disingkirkannya Gorbachev sama seperti Ulbricht dulu memandang tuntutan yang meminta dibangunnya Tembok Berlin--sebagai satu-satunya jalan untuk mempertahankan pemerintahan komunis.

Ketika Barat mencoba memperingatkan Gorbachev akan adanya kup, peringatan itu sudah terlambat. Tapi tindakan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka dilakukan oleh rakyat Rusia mempertahankan kebebasan yang baru saja mereka nikmati, beserta tidak kompetennya tokoh-tokoh komplotan kup itu, akhirnya mengalahkan upaya memulihkan kembali pemerintahan totaliter di negeri itu.

Andaikan Tembok Berlin tidak dibangun pada 1961, akankah komunisme ambruk lebih dini? Andaikan Gorbachev merespons permintaan Ceausescu dan mengerahkan tank serta pasukan untuk mempertahankan Tembok Berlin, akankah komunisme di Eropa ambruk?
Semua ini merupakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan mengingat Gorbachev menolak menggunakan kekerasan di mana pun untuk mempertahankan imperium Soviet di Eropa Timur, maka pandangan yang mengatakan bahwa ia akan berbuat demikian untuk mempertahankan Tembok Berlin tidak masuk akal.Yang jelas adalah bahwa, pada akhirnya, tidak ada tembok yang dapat menghambat demokrasi--dan begitu juga sebaliknya. Bahwa jika rakyat di suatu negara tidak cukup menginginkan demokrasi, maka tidak diperlukan Tembok Berlin untuk mengekang mereka. Dunia harus berterima kasih kepada Vladimir Putin atas pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini. HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2011.


http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/08/22/ArticleHtmls/Lima-Puluh-Tahun-Setelah-Tembok-Berlin-22082011011003.shtml?Mode=1

Memenangkan Hati Papua

Memenangkan Hati Papua
Amiruddin al-Rahab DIREKTUR EKSEKUTIF THE RIDEP INSTITUTE, ANALIS POLITIK PAPUA

Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam dua sisi, yaitu pelopori pembangunan yang bisa dijangkau dan menjangkau orang Papua di akar keladi. Sisi kedua, segerakan bentuk tim kecil untuk menjajaki dialog agar sumbatan politik bisa diretas.

Presiden SBY, dalam pidatonya untuk menyambut hari kemerdekaan di hadapan DPR/DPD RI pada 16 Agustus 2010, dengan lantang menyatakan bahwa upaya menyelesaikan persoalan Papua akan ditempuh lewat jalan “komunikasi yang konstruktif“. Setahun berlalu, langkah itu tidak pernah tampak wujudnya. Papua tetap saja ditangani secara sporadis dengan banyak tangan secara ad hoc.
Lambannya instruksi “komunikasi konstruktif“itu diwujudkan membuat masalah di Papua bertumpuk dan masalah baru terus bertambah. Jadi, tidak mengherankan jika sekarang ini semua pihak berteriak di Papua bahwa keadaan kian buruk. Gejalanya tampak nyata, dari kian kerapnya aksi bersenjata, kian banyaknya demonstrasi, tingginya angka pengangguran, besarnya jumlah penduduk miskin, hingga masih tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat gizi yang buruk dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai.

Puncaknya adalah aksi menuntut referendum pada 2 Agustus 2011 di Jayapura dan Manokwari. Aksi menuntut referendum itu hanyalah ujung tentakel dari aksi politik Benny Wenda di London, yang menyelenggarakan kampanye menggugat Pepera dalam sebuah diskusi di Cambridge University atas nama International Lawyer for West Papua (ILWP), yang didukung oleh International Parliaments for West Papua (IPWP). Aksi ini kemudian dibumbui oleh aksi bersenjata di Kampung Nafri, dekat Jayapura, yang menelan 4 korban jiwa.
Hilang wujud Semua ini bermula dari lambannya pemerintah daerah dan pusat dalam merespons perkembangan situasi sosial-politik dan sosial-ekonomi di Papua. Implikasinya adalah Papua tetap ditangani seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa arah dan tanpa program terfokus. Sandaran satu-satunya tetap pada upaya menggelontorkan dana triliunan rupiah dengan pengawasan yang lemah. Akibatnya, korupsi menggila.
Ditengarai ada sekitar Rp 4,3 triliun dana Otsus yang belum bisa diverifikasi penggunaannya. Bukan itu saja, lebih dari Rp 1 triliun dana Otsus dibiarkan diam di bank.
Padahal sekolah roboh, guru menghilang, puskesmas tanpa obat, dan dokter langka.
Kemiskinan menggila dan pengangguran menyiksa.

Celakanya, respons pemerintah atas semrawutnya penggunaan anggaran yang besar itu hanya melontarkan stigma. Menteri Pertahanan RI hanya menyatakan dana Otsus itu ada dipakai untuk memasok gerakan separatis di Papua. Pernyataan ini seakan menjadi pamungkas bahwa orang-orang di Papua tidak bisa dipercaya. Jika sudah begini, di mana komunikasi konstruktif yang diumbar oleh SBY pada 2010 itu?
Yang membeku Masalah Papua tidak bisa ditelusuri hanya dari manuver elite Papua semata. Masalah harus diselami ke arus bawahnya, karena di arus bawah inilah tersedia energi mahabesar bagi para elite di Papua untuk melakukan manuver dengan menggemakan tuntutan “merdeka“. Pada 5-7 Juli 2011 diselenggarakan Konferensi Perdamaian di Papua. Konferensi ini dihadiri wakil-wakil arus bawah orang asli Papua dari 30 kabupaten seantero tanah Papua. Dari konferensi ini terjaring paling tidak ada empat masalah mendasar yang menakutkan tetapi belum ditemukan kanal penyalurannya.

Pertama, trauma akan masa lalu yang keras dan destruktif. Artinya, dampak dari militerisasi Papua yang begitu panjang dengan menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) membuat orangorang Papua di akar keladi begitu hancur harga dirinya. Kekerasan itu terus ber ulang. Pemulihan atas kehancuran itu belum kunjung disembuhkan sampai kini.
Akibatnya, kepercayaan tidak bisa tumbuh.
Pengadilan HAM dan KKR sebagai sarana yang diwajibkan oleh undang-undang telah dilupakan pemerintah.

Kedua, gempuran investasi dan ancaman kehilangan tanah ulayat. Penetrasi investasi telah merebut tanah ulayat dari tangan orang Papua. Pada saat yang sama, orangorang Papua di akar keladi sama sekali ti dak siap menjadi tenaga upahan (proletarianisasi). Akibatnya, mereka kehilangan sumber daya untuk bertahan hidup akibat lepas ikatan dari tanah buruan dan garapan. Sementara itu, tuntutan hidup terus menekan karena sistem ekonomi uang telah menjerat mereka lantaran segala kebutuhan pokok datang dari luar.

Ketiga, arus imigrasi dari barat terus menekan populasi Papua. Dari perspektif Papua, arus imigrasi menghadirkan semacam monster yang tidak mudah mereka jinakkan, dan dipersepsikan siap menerkam mereka kapan pun. Monster migrasi ini begitu menakutkan di mata Papua, karena akan memojokkan orang Papua menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri di satu sisi, dan di sisi lain monster itu akan mudah menjalar ke seluruh tanah ulayat.

Keempat, hancurnya tatanan tradisi dan rusaknya tata hierarki kepemimpinan adat oleh sistem politik baru, yaitu sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sistem pilkada secara langsung merusak jagat kosmologi Papua, karena uang yang berperan utama di dalamnya. Masyarakat yang tadinya diikat oleh tatanan adat dalam memutuskan dan mengelola sumber daya, sejak adanya pilkada langsung menjadi dikendalikan oleh calo-calo politik dan pengurus partai politik. Ikatan-ikatan komunal, suku, klan, marga, dan lain-lain sekarang ini bisa ditransaksikan dalam pasar politik pilkada, yang pada gilirannya bisa menjadi penghancur yang dahsyat. Peristiwa di Ilaga, Kabupaten Puncak, adalah puncak gunung es dari gejala yang mengerikan ini.
Memenangkan hati Kelindan dan jalinan dari keempat faktor yang menghadirkan ketakutan di alam bawah sadar orang-orang Papua itu terekam rapi dalam indikator Papua Tanah Damai yang menjadi hasil Konferensi Perdamaian Papua. Jika pemerintah saat ini memiliki political will yang nyata untuk mengurai masalah Papua, maka agenda pemerintah adalah mewujudkan seluruh indikator Papua Tanah Damai dalam bidang politik, keamanan, hukum dan HAM, ekonomi, serta lingkungan dan sosial budaya.

Kata kuncinya adalah berikan ruang kebebasan untuk berekspresi, hapus stigmatisasi separatis, akui hak ulayat dan hukum adat demi perlindungan hak-hak dasar, hentikan kekerasan, serta hadirkan aparatur pemerintah dan keamanan yang profesional dalam melayani masyarakat, dan adakan program pemberdayaan terhadap orang asli Papua.

Untuk memenangkan hati orang Papua, langkah-langkah itu tidak bisa ditunda lagi.
Jika penundaan terus terjadi, elite-elite Papua akan lebih mudah membakar ketakutan-ketakutan di akar keladi itu menjadi kobaran api di Papua. Jika itu terjadi, pidato atau ungkapan indah Presiden seperti di awal tulisan ini sama sekali tidak berguna untuk menenangkan keadaan. Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam dua sisi, yaitu pelopori pembangunan yang bisa dijangkau dan menjangkau orang Papua di akar keladi. Sisi kedua, segerakan bentuk tim kecil untuk menjajaki dialog agar sumbatan politik bisa diretas. Semoga.
http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/08/22/ArticleHtmls/Memenangkan-Hati-Papua-22082011012014.shtml?Mode=1

Kiprah para Pembisik Menteri Muhaimin

PENGANTAR: Seorang menteri di negara ini memerlukan orangorang yang dipercaya untuk membantu tugasnya.
Namun, bila orang-orang di sekeliling menteri itu jumlahnya cukup banyak dan menggantikan pejabat struktural di kementerian untuk mengambil keputusan, hasilnya akan terjadi kegelisahan di kalangan internal lembaga tersebut dan membuat sistem koordinasi menjadi tumpang tindih. BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Juni lalu memberikan nilai minus kepada Kemenakertrans. Melalui audit pada kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, BPK menilai adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan oleh Kemenakertrans sehingga memberi peluang terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, hal itu disebabkan tumpang-tindihnya pengambilan keputusan di Kemenakertrans. Beberapa sumber yang bekerja di kementerian itu menyatakan gaya kepemimpinan sang Menteri, Muhaimin Iskandar, yang kerap membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian, menjadi pemicu kacaunya proses pengambilan keputusan.
Bukan cuma itu, para kolega yang disebut sebagai staf khusus itu, dituding mencari keuntungan dari keputusan yang diterbitkan kementerian.

“Bila terjadi kekerasan terhadap TKI di luar negeri, kami harus siap diinspeksi oleh pe jabat Kemenakertrans. Sekecil apa pun kesalahan pasti dicari.
Ujung-ujungnya, kami harus menyiapkan uang minimal Rp200 juta untuk dibagikan ke pejabat dan staf khusus menteri,“ kata Doni (nama samaran), salah seorang pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Bukan cuma itu, para staf khusus tersebut juga dituding mencari keuntungan dalam promosi jabatan struktural.
Seorang pejabat di lingkungan Kemenakertrans mengaku dimintai uang Rp400 juta oleh staf khusus menteri supaya jalannya menjadi pejabat di eselon II mulus. Namun, karena ia tidak mampu menyediakan uang itu dalam tempo dua bulan, ia pun harus rela jabatan itu kini diisi oleh juniornya.

Saat menanggapi semua itu, Muhaimin, yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyebutkan tuduhan itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah.“ (Tim/T-2)

C E N TA N G perenang masalah per buruhan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ternyata tidak bisa dilepaskan dari masih amburadulnya manajemen organisasi di tubuh Kementerian Te n a g a K e r j a d a n Transmigrasi (Keme nakertrans). Organisasi yang terlalu gemuk berujung pada tumpang tindih pekerjaan membuat kementerian itu sulit mengidentifikasi masalah, apalagi mendapatkan jalan keluarnya.

Misalnya saja, pemerintah masih tidak mampu memberi perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Sangat ironis karena hal itu bertolak belakang dengan devisa triliunan rupiah yang dibawa masuk oleh para TKI setiap tahunnya ke Indonesia.

Karena itu wajar saja jika pada akhir Juni lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menilai minus kinerja Kemenakertrans. Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, ada tujuh permasalahan pokok menyangkut pahlawan devisa negara itu.

Menurut BPK, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan Kemenakertrans. Kondisi itu memberi peluang terjadinya penyimpangan mulai proses rekrutmen, pelatihan serta pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan hingga pemulangan.

“Persoalan TKI sebetulnya berasal dari dalam negeri. Banyak TKI yang dikirim tidak memenuhi persyaratan standar,“ ujar anggota BPK Hasan Bisri, Jumat (24/6), da lam jumpa pers terkait dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan 2010 BPK.

Lembaga audit milik negara itu juga menemukan proses rekrutmen TKI yang belum didukung TKI yang belum didukung proses yang valid dan transparan. Keadaan itu kian diperparah pemberian asuransi untuk para TKI yang belum memberi perlindungan secara adil, pasti, dan transparan.

Apakah masih rendahnya kinerja kementerian itu diakibatkan masih belum efektif dan efisiennya organisasi kementerian, atau karena tidak profesionalnya pimpinan puncak kementerian yang dalam dua periode terakhir selalu diisi dari kalangan partai politik?
Berdasarkan hasil penelusuran Media Indonesia dalam tiga pekan terakhir, lemahnya kinerja kementerian itu salah satunya disebabkan ketidakpuasan sejumlah karyawan, mulai dari eselon II sampai IV, atas gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Muhaimin yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai sering membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian.

“Keadaan itu menurunkan semangat kerja karyawan. Karyawan kementerian ini banyak jumlahnya, tapi tidak ada kerjaan karena hampir semua tugas diambil alih oleh para staf khusus menteri,“ ujar salah seorang pejabat teras di kementerian itu saat ditemui akhir pekan lalu.

Ia menuturkan, hanya selang beberapa bulan menjadi menteri pada 2009, Muhaimin langsung mengangkat tiga staf khusus Menakertrans yang berasal dari lingkungan PKB. Belum cukup di situ, ia juga mengangkat lima koleganya untuk menjadi asisten menteri.

Padahal sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 62/2005 yang mengganti Perpres No 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tidak dikenal adanya jabatan asisten menteri.

“Padahal Pak Menteri sudah punya sembilan pejabat eselon I yang selalu siap membantunya setiap saat. Ini ditambah lagi 3 staf khusus setingkat eselon Ib dan 5 asisten menteri. Ini hanya pemborosan uang negara karena mereka digaji APBN,“ ujarnya bersungut-sungut.

Berdasarkan surat keputusan menteri yang dikeluarkannya, Muhaimin mengangkat Jazilul Fawaid, Antonius Doni, dan Abdul Wahid Maktub sebagai staf khususnya. Jazilul hingga saat ini masih tercatat sebagai Wakil Sekjen DPP PKB, sedangkan Doni dan Abdul Wahid tercatat sebagai calon anggota legislatif dari PKB pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.

Muhaimin juga mengeluarkan surat keputusan menteri yang mengangkat lima asisten menteri, di antaranya Dita Indah Sari (mantan aktivis buruh, Ketua DPP PRD), Faisol Reza (mantan Sekjen PRD), Abdul Wahyu, dan Mohammad Syaufi Syamsudin (mantan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans).

Pejabat yang menjadi sumber Media Indonesia itu juga menambahkan, hal yang lebih menge salkannya lagi adalah saat Muhaimin lebih mendengarkan saran dari para staf khusus dan asistennya ketimbang para pejabat yang sudah sejak lama berkarier di situ.

“Karena sifatnya yang khusus dan terdiri atas orang-orang dekat, biasanya bisikan dari staf khusus lebih didengar dan berpengaruh daripada pendapat staf ahli atau bahkan direktur jenderal,“ terangnya.

Kegelisahan di internal Kemenakertrans memuncak pada 12 Januari silam dengan beredarnya surat kaleng di kalangan karyawan. Surat kaleng yang ditujukan kepada Komisi IX DPR itu di antaranya berisi kritikan keras terhadap pengangkatan staf khusus dan asisten menteri itu.

Ada delapan poin yang disoroti dalam surat kaleng itu karena dinilai akan merugikan Kemenakertrans. “Namanya juga surat kaleng, sulit dimintai pertanggungjawabannya. Tapi saya pribadi setuju dengan isi surat itu karena salah satu isinya, `Kami, mewakili rekan-rekan staf di Kemenakertrans, merasa telah ditekan dengan cara-cara kekuasaan oleh staf khusus di bawah kendali Menakertrans',“ imbuh pejabat itu.

Dalam menanggapi semua itu, Muhaimin saat ditemui menyebut semua itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Semua itu fitnah. Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah,“ tukasnya beberapa waktu lalu.

Muhaimin juga sempat berang dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR pada 26 Januari silam, terkait isi surat kaleng itu. “Percayalah, tidak ada udang di balik batu, murni ada problem.
Kalau ada yang ingin (jabatan) dan bikin surat kaleng, kalau ketemu akan saya tempeleng (tampar),“ katanya saat itu dengan nada tinggi.



http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/Kiprah-para-Pembisik-Menteri-Muhaimin-22082011001029.shtml?Mode=1

Politikus Muda Cenderung Berorientasi Uang

Sebastian Salang :

FENOMENA politik tanpa ideologi, seperti yang ada saat ini, menyebabkan politik menjadi tempat pencarian nafkah belaka bagi para politikus muda. Demikian yang disampaikan Koordinator Formappi Sebastian Salang saat diwawancarai Media Indonesia, kemarin, di Jakarta. Berikut petikan lengkap wawancara tersebut: Apa penyebab banyaknya politisi muda yang korupsi?
Perilaku korup politikus muda merupakan konsekuensi dari tren meningkatnya anakanak muda yang masuk dunia politik. Kini, 70% politikus muda mendominasi DPR. Kalau DPR melakukan korupsi, jelas yang menjalankan praktik itu adalah politikus muda.

Mengapa praktik korup tersebut dilakukan?
Kekuasaan merupakan sumber praktik korupsi. Politikus muda yang ditempatkan di parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Tiga bidang kekuasaan itu bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan ekonomi. Apalagi jika politikus muda ditempatkan di badan anggaran, kemungkinan untuk memupuk kekayaan lebih besar lagi.

Mengapa politisi muda cenderung menyalahgunakan kekuasaan?
Pendidikan politik inter nal partai lemah.
Selain itu, politik tanpa ideologi yang ada saat ini menyebabkan politik men j a d i tempat pencarian nafkah bagi politikus muda.

Bagaimana peran parpol dalam menghambat korupsi?
Sebetulnya ideologi partai politik tidak berpengaruh pada praktik korupsi. Sebagus apa pun ideologi, jika tuntutan pragmatis membesarkan partai tetap ada, korupsi eksis.

Pragmatisme yang melanda politikus muda saat ini menjadikan korupsi sebagai model cepat transaksi jangka pendek yang langsung menguntungkan.

Apakah berarti partai yang memelihara korupsi?
Kenyataannya memang demikian. Faktor politik yang berbiaya tinggi menyebabkan orang yang terjun di dunia politik dipaksa menghimpun dana sebanyak-banyaknya. Partai politik malah mendorong dan menempatkan orang yang lincah mencari uang di jabatan sentral partai.

Lantas apa solusinya?
Selama biaya politik mahal, upaya memupuk kekayaan bagi politikus akan terus berlangsung. Salah satu cara untuk mengurangi korupsi ialah mendorong sistem politik yang menjamin biaya politik murah.
(*/P-3)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/WAWANCARA-Politikus-Muda-Cenderung-Berorientasi-Uang-22082011004017.shtml?Mode=1

CALAK EDU Kearifan Lokal

Jika seorang guru mampu membuat jembatan antara know-do-be melalui serangkaian pembiasaan dan keteladanan yang disemai dan diangkat dari kearifan lokal, virtue akan tumbuh secara benar."

KEARIFAN (wisdom) dan lokal (local) ada lah dua kata yang sebenarnya memiliki arti sendiri-sendiri. Kearifan adalah kata sifat yang melekat pada karakter seseorang, yang berarti arif dan bijaksana, sedangkan lokal adalah kondisi sebuah tempat atau setempat.
Akan tetapi, ketika digabungkan menjadi satu, kearifan lokal, maknanya sangatlah luas terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tata nilai, kebiasaan, dan tradisi, baik budaya maupun agama, yang menjadi aturan dan kesepakatan tempatan (lokalitas). Karena itu, kearifan lokal bisa juga dimaknai sebagai gagasangagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam serta diikuti oleh anggota masyarakatnya.
Sejauh ini, pemaknaan terhadap kearifan lokal dalam dunia pendidikan kita sangatlah kurang. Memang ada istilah `muatan lokal' dalam struktur kurikulum pendidikan kita, tetapi pemaknaannya sangatlah formal karena muatan lokal sama sekali kurang mengeksplorasi kearifan lokal. Muatan lokal hanya sebatas bahasa daerah dan tari daerah yang diajarkan secara apa adanya, tetapi melupakan bagaimana kearifan lokal seharusnya dimasukkan ke skema pedagogis secara kritis dan berkesinambungan.

Tantangan dunia pendidikan kita saat ini sangatlah kompleks.
Apalagi jika dikaitkan dengan kemajuan global di bidang sains dan teknologi, nilai-nilai lokal seperti hilang dan ditinggalkan.
Karena itu, eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa sangat perlu untuk dilakukan, sekaligus juga berupaya untuk mengkritik eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi tuntutan tersendiri bagi pengembangan lembaga pendidikan dan usaha-usaha eksplorasi khazanah budaya bangsa pada umumnya.

Kearifan lokal sesungguhnya meninggalkan banyak rekam jejak keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Para tokoh politik, pejabat, praktisi, dan pengamat pendidikan sering berbicara soal norma pendidikan, tetapi perilaku mereka sangat bertolak belakang dengan kenyataan pada umumnya. Mereka bicara pendidikan tapi minus keteladanan. Jelas bahwa mereka adalah para hipokrit yang bersembunyi di balik kebijakan pendidikan tetapi tak pernah belajar dari keteladanan yang genuine dari kearifan lokal budaya bangsa.

Jika ditilik dari logika antropologis, kebijakan pendidikan kita yang kurang menghargai kearifan lokal sesungguhnya merupakan upaya terstruktur dalam menghilangkan cultural identity, yaitu suatu identitas/ kepribadian budaya bangsa yang menjadikan sebuah bangsa mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuannya sendiri. Padahal sejatinya, pendidikan harus mengadopsi kekayaan budaya lokal secara terencana dan berkesinambungan agar proses pendidikan mampu bertahan terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar secara bijak, mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan bisa memberi arah pada perkembangan budaya bangsa (Ayatrohadi, 1986).

Pentingnya menempatkan kearifan lokal dalam struktur kurikulum kita secara luas dan sustainable merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa. Budaya Nusantara yang plural dan dinamis merupakan sumber kearifan lokal yang tak akan mati karena semuanya merupakan kenyataan hidup (living reality) yang tidak dapat dihindari. Pendidikan kita harus meyakinkan dirinya bahwa kemajemukan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan.

Kemajemukan merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguatkan dan meningkatkan wawasan dalam mengapresiasi satu sama lain. Dus, kemajemukan harus menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (virtue and wisdom).

Jika mengikuti teori dan model globalisasi pendidikan yang diajukan Yin Cheong Cheng dalam Fostering Local Knowledge and Wisdom in Globalized Education: Multiple Theories (2002), setidaknya ada enam model teori globalisasi pendidikan, yaitu 1) theory of tree, 2) theory of crystal, 3) theory of birdcage, 4) theory of DNA, 5) theory of fungus, dan 6) theory of amoeba. Setiap teori mengasumsikan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal (local wisdom) sebelum sebuah kebijakan tentang kurikulum pendidikan diberlakukan. Identifikasi teori-teori ini ke dalam struktur lokal/daerah seharusnya dipertimbangkan dalam mengembangkan model pendidikan dengan standar internasional sekalipun.

Salah satu hal yang menarik dari pendekatan tersebut ialah teori sangkar burung (theory of birdcage), yaitu membuka diri terhadap globalisasi tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berusaha menyaring pengaruhpengaruh negatif globalisasi.
Dalam teori ini, ideologi dan norma-norma sosial menjadi sumber dasar bagi desain kurikulum dan seluruh kegiatan pendidikan dengan lokus lokal dalam memanfaatkan global knowledge.

Muara dari kearifan lokal di sekolah pun harus menjelma menjadi semacam virtue (kebajikan) dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah. Agar virtue dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seorang anak, Susan M Drake dan Rebecca C Burns dalam Meeting Standards through Integrated Curriculum (2004) memberikan saran tentang arti penting pencapaian aspek ketiga dari proses belajarmengajar, yaitu menuntun agar menjadi (being). Jika seorang guru mampu membuat jembatan antara know-do-be melalui serangkaian pembiasaan dan keteladanan yang disemai dan diangkat dari kearifan lokal, virtue akan tumbuh secara benar.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/CALAK-EDU-Kearifan-Lokal-22082011026040.shtml?Mode=1

Mulai Upeti hingga Pungli

Bukan rahasia lagi untuk kalangan PJTKI, orang-orang di sekitar Menteri Muhaimin itu menjadi momok dalam setiap urusan.

Meski statusnya sebagai staf khusus yang harusnya memberi solusi, mereka lebih banyak membuka jalan untuk kolusi."

Doni Pengelola PJTKI

BAGAIMANA sepak terjang para staf khusus dan asisten menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)? Dari penelusuran Media Indonesia, sejumlah pihak yang biasa berurusan dengan kementerian itu mengakui besarnya peran staf khusus dalam berbagai urusan.
Doni (bukan nama sebenarnya), seorang pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang beralamat di Jakarta Selatan, menyatakan keberadaan staf khusus Kemenakertrans sangat signifikan. Bahkan ia menuding keberadaan para staf khusus itu justru membuat praktik kolusi dan nepotisme di sektor ketenagakerjaan semakin kentara.

“Bukan rahasia lagi untuk kalangan PJTKI, orang-orang di sekitar Menteri Muhaimin itu menjadi momok dalam setiap urusan. Meski statusnya sebagai staf khusus yang harusnya memberi solusi, mereka lebih banyak membuka jalan untuk kolusi,“ tuturnya saat ditemui pekan lalu.

Ia menuturkan banyak PJTKI baru yang muncul setelah Muhaimin menjadi Menakertrans.
Proses pemberian izin pendirian PJTKI menjadi wilayah kerja para staf khusus itu.

Dengan setoran Rp300 juta-Rp500 juta, izin tersebut sudah bisa keluar dalam jangka waktu 2 bulan saja. Padahal jika melalui prosedur resmi, pengurusan izin ini membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Syarat-syarat itu antara lain perusahaan yang harus berstatus hukum perseroan terbatas (PT) dan memiliki modal yang disetor senilai Rp3 miliar, serta memiliki uang jaminan berupa deposito senilai Rp250 juta.

Tidak hanya itu, bersama pejabat di Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tena ga Kerja Indonesia (BNP2TKI), para pejabat itu kerap menjadikan PJTKI sebagai sapi perah bila muncul kasus kekerasan TKI di luar negeri.

“Kalau ada kasus kekerasan di luar negeri terhadap TKI, kami harus bersiap untuk diinspeksi oleh pejabat BNP2TKI dan Kemenakertrans yang membawa aparat kepolisian dan wartawan. Pasti dicari sekecil apa pun kesalahan kami dengan ancaman sanksi maksimal hingga pembekuan dan pencabutan izin operasi,“ tuturnya.

Ujung-ujungnya, sambungnya, pengurus PJTKI harus menyediakan uang kas minimal Rp200 juta yang dibagi ke setiap pejabat BNP2TKI dan staf khusus Kemenakertrans.
Ia mengaku tidak tahu apakah uang tersebut sampai ke Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan Menakertrans Muhaimin Iskandar, atau tidak. Namun, dengan gamblang ia menyebut nama Jazilul Fawaid sebagai staf khusus Muhaimin yang sering menjadi penerima setoran dana dari PJTKI bermasalah tersebut.

Ia memaparkan, seharusnya ongkos yang dikeluarkan para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri bisa lebih murah jika tidak ada praktik yang disebutnya sudah membudaya di kedua instansi pemerintah itu. Misalnya saja, biaya perekrutan dan pelatihan untuk calon TKI ke Korea Selatan yang normalnya sekitar Rp6 juta bisa membengkak sampai Rp30 juta. Begitu juga dengan biaya pengiriman TKI ke Arab Saudi, calon majikan diharuskan membiayai perekrutan dan pelatihan senilai US$2.500 (Rp20 juta).

“Pos untuk setoran yang tidak resminya banyak. Jadi, kalaupun pihak calon majikan yang membiayai, calon TKI tidak bisa menikmati uang sisa dari biaya perekrutan dan pelatihan tersebut secara maksimal,“ tuturnya.

Dari nilai puluhan juta yang dibayarkan calon majikan, sambungnya, seorang calon TKI hanya menikmati Rp2juta-Rp4 juta.
Sisanya digunakan PJTKI untuk membayar tenaga perekrut di lapangan (sering disebut sponsor) sebesar US$1.100 (Rp8,8 juta) dan Rp11,2 juta habis untuk biaya pelatihan dan pengurusan administrasi di Kemenakertrans dan BNP2TKI.

Nama Jazilul juga kembali disebut-sebut dalam pungutan premi asuransi yang harus dibayar calon TKI. Ia dituding menerima Rp100 ribu dari premi sebesar Rp400 ribu yang dibayar setiap calon TKI.

“TKI tetap harus menyetor premi ke perusahaan asuransi Rp400 ribu jika mereka sudah siap berangkat, dalam arti sudah mengantongi kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN). Dari jumlah itu, nanti kami sisihkan Rp100 ribu untuk setoran ke Pak Jazilul, dan pengeluaran itu dimasukkan ke dalam komponen biaya premi asuransi. Karena itu kami harus mencari cara lain untuk menutupi pengeluaran itu karena Jazilul tidak mau memakai kuitansi, tanda terima, atau transfer lewat rekening bank,“ papar seorang manajer sebuah perusahaan asuransi yang masuk 10 anggota konsorsium asuransi TKI, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menakertrans No.Kep.2009/MEN/IX/2010.

Jazilul, yang juga tercatat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, juga disebut sebagai pengumpul setoran dari kalangan konsorsium asuransi TKI rata-rata senilai Rp5 miliar per bulan.

Dipaparkannya lagi, dalam sebulan perusahaan asuransi tempatnya bekerja menerima pembayaran premi hingga sekitar Rp1,2 miliar dari para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri, yang rata-rata mencapai 3.000 orang. Dari nilai premi sebesar itu, Rp400 juta di antaranya harus ia serahkan ke Jazilul.

“Itu setoran rutin setiap bulan. Biasanya kita janjian dulu ketemuan di mana. Namun, pascamoratorium dengan Arab Saudi pada 1 Agustus lalu, setoran juga akan turun karena TKI yang berangkat ke sana akan berkurang drastis,“ tuturnya.

Dalam catatan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), setiap bulan premi asuransi yang dibayarkan PJTKI mencapai kisaran Rp20 miliar-Rp25 miliar. Selama 5 bulan pertama 2011, dana asuransi itu terkumpul hingga Rp92 miliar, sedangkan klaim asuransi yang dikeluar kan konsorsium asuransi TKI hanya berkisar Rp1,2 miliar untuk beberapa kasus TKI yang bermasalah di luar negeri.

“Padahal kalau mekanisme perlindungan dan pembayaran klaim asuransi sudah benar berjalan, tidak perlu lagi PJTKI ditodong untuk membayar ongkos pulang TKI yang bermasalah. Ataupun masyarakat harus patungan membayar uang pengganti (diat) TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi,“ ujar Sekretaris Jenderal Apjati Rusdi Basalamah, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Saat akan dimintai konfirmasi mengenai tudingan serius itu, Jazilul sama sekali tidak mau memberi tanggapan. Saat sejumlah pertanyaan diajukan ketika Media Indonesia mencegatnya di Kantor Kemenakertrans beberapa waktu lalu, ia langsung menghindar dan langsung masuk ke ruang kerjanya.

Penjelasan dari pihak Kemenakertrans justru didapat dari salah satu asisten menteri Dita Indah Sari. Ia membantah tuduhan adanya setoran ke Kemenakertrans yang dipotong dari premi asuransi setiap calon TKI.

“Kalau potongan Rp100 ribu itu tidak ada.
Kalau ada juga, ya pasti sudah ketahuan,“ ucapnya.

Mengenai adanya konsorsium perusahaan asuransi yang tunggal, Dita menjelaskan, hal itu upaya untuk memperbaiki kondisi sebelumnya dengan jumlah konsorsium yang terlalu gemuk. “Sebelumnya ada sembilan konsorsium, masing-masing ada lima asuransi di dalamnya. Jadi hampir 50 perusahaan asuransi yang menangani TKI, sehingga repot mengontrolnya dan tidak fokus. Lalu, terjadi perang diskon,“ kata dia.

Ia juga menampik adanya praktik setoran upeti ketika ada inspeksi mendadak atau razia.
“Saya ke PJTKI itu hanya untuk mendengarkan pengaduan, misalnya ada masalah trafficking.
Itu pun yang memanggil PJTKI-nya juga bukan saya, tapi Dirjen Binapenta (Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja),“ tutur Dita.

Begitu juga dengan tudingan adanya pungli dalam setiap penerbitan izin pendirian PJTKI.
Ia menegaskan, penerbitan izin tersebut pada masa jabatan Muhaimin justru semakin ketat.
“Hanya lima atau enam izin yang dikeluarkan.
Target kita memang merampingkan jadi memang dibekukan, karena kebijakannya mengurangi. Padahal yang minta banyak,“ tutupnya.
(Tim/T-1)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/Mulai-Upeti-hingga-Pungli-22082011018020.shtml?Mode=1