Kiprah para Pembisik Menteri Muhaimin

PENGANTAR: Seorang menteri di negara ini memerlukan orangorang yang dipercaya untuk membantu tugasnya.
Namun, bila orang-orang di sekeliling menteri itu jumlahnya cukup banyak dan menggantikan pejabat struktural di kementerian untuk mengambil keputusan, hasilnya akan terjadi kegelisahan di kalangan internal lembaga tersebut dan membuat sistem koordinasi menjadi tumpang tindih. BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Juni lalu memberikan nilai minus kepada Kemenakertrans. Melalui audit pada kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, BPK menilai adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan oleh Kemenakertrans sehingga memberi peluang terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, hal itu disebabkan tumpang-tindihnya pengambilan keputusan di Kemenakertrans. Beberapa sumber yang bekerja di kementerian itu menyatakan gaya kepemimpinan sang Menteri, Muhaimin Iskandar, yang kerap membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian, menjadi pemicu kacaunya proses pengambilan keputusan.
Bukan cuma itu, para kolega yang disebut sebagai staf khusus itu, dituding mencari keuntungan dari keputusan yang diterbitkan kementerian.

“Bila terjadi kekerasan terhadap TKI di luar negeri, kami harus siap diinspeksi oleh pe jabat Kemenakertrans. Sekecil apa pun kesalahan pasti dicari.
Ujung-ujungnya, kami harus menyiapkan uang minimal Rp200 juta untuk dibagikan ke pejabat dan staf khusus menteri,“ kata Doni (nama samaran), salah seorang pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Bukan cuma itu, para staf khusus tersebut juga dituding mencari keuntungan dalam promosi jabatan struktural.
Seorang pejabat di lingkungan Kemenakertrans mengaku dimintai uang Rp400 juta oleh staf khusus menteri supaya jalannya menjadi pejabat di eselon II mulus. Namun, karena ia tidak mampu menyediakan uang itu dalam tempo dua bulan, ia pun harus rela jabatan itu kini diisi oleh juniornya.

Saat menanggapi semua itu, Muhaimin, yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyebutkan tuduhan itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah.“ (Tim/T-2)

C E N TA N G perenang masalah per buruhan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ternyata tidak bisa dilepaskan dari masih amburadulnya manajemen organisasi di tubuh Kementerian Te n a g a K e r j a d a n Transmigrasi (Keme nakertrans). Organisasi yang terlalu gemuk berujung pada tumpang tindih pekerjaan membuat kementerian itu sulit mengidentifikasi masalah, apalagi mendapatkan jalan keluarnya.

Misalnya saja, pemerintah masih tidak mampu memberi perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Sangat ironis karena hal itu bertolak belakang dengan devisa triliunan rupiah yang dibawa masuk oleh para TKI setiap tahunnya ke Indonesia.

Karena itu wajar saja jika pada akhir Juni lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menilai minus kinerja Kemenakertrans. Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, ada tujuh permasalahan pokok menyangkut pahlawan devisa negara itu.

Menurut BPK, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan Kemenakertrans. Kondisi itu memberi peluang terjadinya penyimpangan mulai proses rekrutmen, pelatihan serta pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan hingga pemulangan.

“Persoalan TKI sebetulnya berasal dari dalam negeri. Banyak TKI yang dikirim tidak memenuhi persyaratan standar,“ ujar anggota BPK Hasan Bisri, Jumat (24/6), da lam jumpa pers terkait dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan 2010 BPK.

Lembaga audit milik negara itu juga menemukan proses rekrutmen TKI yang belum didukung TKI yang belum didukung proses yang valid dan transparan. Keadaan itu kian diperparah pemberian asuransi untuk para TKI yang belum memberi perlindungan secara adil, pasti, dan transparan.

Apakah masih rendahnya kinerja kementerian itu diakibatkan masih belum efektif dan efisiennya organisasi kementerian, atau karena tidak profesionalnya pimpinan puncak kementerian yang dalam dua periode terakhir selalu diisi dari kalangan partai politik?
Berdasarkan hasil penelusuran Media Indonesia dalam tiga pekan terakhir, lemahnya kinerja kementerian itu salah satunya disebabkan ketidakpuasan sejumlah karyawan, mulai dari eselon II sampai IV, atas gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Muhaimin yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai sering membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian.

“Keadaan itu menurunkan semangat kerja karyawan. Karyawan kementerian ini banyak jumlahnya, tapi tidak ada kerjaan karena hampir semua tugas diambil alih oleh para staf khusus menteri,“ ujar salah seorang pejabat teras di kementerian itu saat ditemui akhir pekan lalu.

Ia menuturkan, hanya selang beberapa bulan menjadi menteri pada 2009, Muhaimin langsung mengangkat tiga staf khusus Menakertrans yang berasal dari lingkungan PKB. Belum cukup di situ, ia juga mengangkat lima koleganya untuk menjadi asisten menteri.

Padahal sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 62/2005 yang mengganti Perpres No 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tidak dikenal adanya jabatan asisten menteri.

“Padahal Pak Menteri sudah punya sembilan pejabat eselon I yang selalu siap membantunya setiap saat. Ini ditambah lagi 3 staf khusus setingkat eselon Ib dan 5 asisten menteri. Ini hanya pemborosan uang negara karena mereka digaji APBN,“ ujarnya bersungut-sungut.

Berdasarkan surat keputusan menteri yang dikeluarkannya, Muhaimin mengangkat Jazilul Fawaid, Antonius Doni, dan Abdul Wahid Maktub sebagai staf khususnya. Jazilul hingga saat ini masih tercatat sebagai Wakil Sekjen DPP PKB, sedangkan Doni dan Abdul Wahid tercatat sebagai calon anggota legislatif dari PKB pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.

Muhaimin juga mengeluarkan surat keputusan menteri yang mengangkat lima asisten menteri, di antaranya Dita Indah Sari (mantan aktivis buruh, Ketua DPP PRD), Faisol Reza (mantan Sekjen PRD), Abdul Wahyu, dan Mohammad Syaufi Syamsudin (mantan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans).

Pejabat yang menjadi sumber Media Indonesia itu juga menambahkan, hal yang lebih menge salkannya lagi adalah saat Muhaimin lebih mendengarkan saran dari para staf khusus dan asistennya ketimbang para pejabat yang sudah sejak lama berkarier di situ.

“Karena sifatnya yang khusus dan terdiri atas orang-orang dekat, biasanya bisikan dari staf khusus lebih didengar dan berpengaruh daripada pendapat staf ahli atau bahkan direktur jenderal,“ terangnya.

Kegelisahan di internal Kemenakertrans memuncak pada 12 Januari silam dengan beredarnya surat kaleng di kalangan karyawan. Surat kaleng yang ditujukan kepada Komisi IX DPR itu di antaranya berisi kritikan keras terhadap pengangkatan staf khusus dan asisten menteri itu.

Ada delapan poin yang disoroti dalam surat kaleng itu karena dinilai akan merugikan Kemenakertrans. “Namanya juga surat kaleng, sulit dimintai pertanggungjawabannya. Tapi saya pribadi setuju dengan isi surat itu karena salah satu isinya, `Kami, mewakili rekan-rekan staf di Kemenakertrans, merasa telah ditekan dengan cara-cara kekuasaan oleh staf khusus di bawah kendali Menakertrans',“ imbuh pejabat itu.

Dalam menanggapi semua itu, Muhaimin saat ditemui menyebut semua itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Semua itu fitnah. Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah,“ tukasnya beberapa waktu lalu.

Muhaimin juga sempat berang dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR pada 26 Januari silam, terkait isi surat kaleng itu. “Percayalah, tidak ada udang di balik batu, murni ada problem.
Kalau ada yang ingin (jabatan) dan bikin surat kaleng, kalau ketemu akan saya tempeleng (tampar),“ katanya saat itu dengan nada tinggi.



http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/Kiprah-para-Pembisik-Menteri-Muhaimin-22082011001029.shtml?Mode=1