Siapa Pro Pemberantasan Korupsi Sebenarnya?

Seleksi Pimpinan KPK

Susi Fatimah - Okezone


JAKARTA - Sebagai lembaga politik, proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR pasti tak bisa lepas dari kepentingan politik. Apalagi, banyak kasus korupsi termasuk yang tengah diusut KPK, juga menyeret nama beberapa anggota partai politik.

Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat yang dihubungi secara terpisah, Jumat (19/8/2011) malam. Bambang dan Martin sama-sama duduk di Komisi III DPR yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 8 calon pimpinan KPK pada September mendatang.

Meski demikian, Bambang yakin proses pemilihan itu akan steril dari transaksi atau negosiasi kasus antara partai politik dengan calon tertentu. Agar lebih meyakinkan, dia mengusulkan agar pemilihan dilakukan terbuka sehingga bisa diawasi masyarakat.

“Pasti ada konflik kepentingan dalam pemilihan calon ini, karena ada kasus yang menimpa beberapa orang di DPR, saya sebetulnya menyarankan agar fit and proper test terbuka, biarkan publik tahu,” kata Bambang

Sementara Martin berpendapat, satu-satunya harapan agar DPR memilih calon yang betul-betul tepat guna memperkuat kinerja KPK ke depan hanyalah hati nurani masing-masing anggota. Selama ini pemilihan calon pejabat lembaga negara selalu dengan sistem terpusat berdasarkan komando dari partai.

Tak heran, kata Martin, pada saat uji kelayakan dan kepatutan hanya sedikit anggota yang mengikuti, namun mereka semua akan hadir ketika pemungutan suara dimulai.

“DPR inilah yang munafik sekali dalam pemberantasan korupsi karena kader-kader partai juga kan yang diberantas ini. Jadi pasti akan berupaya menempatkan orang-orang di KPK yang mengamankan orang-orang partai,” katanya.

Oleh karena itu, sejak lama Martin menyuarakan agar seleksi pejabat negara terutama lembaga independen seperti KPK tak lagi melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Alasannya, seleksi di DPR adalah proses politik yang kerap kali tak ada kaitannya dengan kompetensi calon karena pemilihan pasti sudah ditentukan secara terpusat oleh partai.

Panita Seleksi calon Pimpinan KPK tampaknya juga menyadari hal itu. Oleh karenanya, berbeda dengan periode sebelumnya, mereka sejak awal mengumumkan 4 calon dengan peringkat teratas atau dianggap terbaik untuk menguatkan pengawasan publik agar DPR tidak memilih calon yang justru mendapat peringkat terjelek. Keempat calon tersebut yakni Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat.

“Tapi ranking Panitia Seleksi tak akan otomatis menjadi keputusan Komisi III. Karena DPR adalah lembaga politik, keputusannya politik,” ujar Martin.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. “Pansel KPK, jangan terlalu berharap DPR akan menentukan siapa yang terbaik berdasarkan pertimbangan profesionalisme. Karena DPR itu lembaga politik,” katanya.

Secara terbuka baik Bambang, Marzuki maupun Martin sepakat bahwa Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua layak memimpin KPK dan keduanya sudah cukup dikenal oleh Komisi III DPR.

Tapi, kita tunggu saja. Pilihan anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon pimpinan KPK akan mempertegas jawaban, siapa sebenarnya yang hendak melemahkan KPK? Sejauh mana pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar semua pihak melawan pelemahan KPK berjalan di lapangan atau tidak?


http://news.okezone.com/read/2011/08/20/339/494140/siapa-pro-pemberantasan-korupsi-sebenarnya