Mengenali Potensi Konflik

IVAN A HADAR:

Sewaktu Ambon rusuh, saya mendapat kiriman SMS yang berasal dari mantan Wali Kota Ambon. Isinya kurang lebih sebagai berikut: “...terjadi pembakaran rumah di dua lokasi perbatasan..., tidak ada gerakan massa di kedua lokasi tersebut, padahal di situ ada pos aparat keamanan yang berjaga-jaga.

Perkembangan ini sama dengan kondisi Ambon pada 1999-2000.Ini adalah cara memancing emosi masyarakat. Ternyata, provokator masih bergerak bebas....” Bila kondisi yang digambarkan benar, ada persoalan dengan aparat keamanan.Karena itu, selain menuntut tanggung jawab Kapolda dan Pangdam, banyak yang berharap agar warga Ambon tidak terprovokasi, mengingat dahsyatnya dampak konflik pada 1999- 2000 yang meluluhlantakkan hampir semua aspek kehidupan bersama.

Mencermati kondisi kejiwaan masyarakat Indonesia, halhal sepele bisa menjadi pemicu konflik yang melebar.Perilaku korup elite politik di pusat dan daerah ikut menambah beban kehidupan masyarakat akibat memburuknya kondisi sosial ekonomi. Solidaritas yang memperkuat toleransi anak bangsa dirusak oleh perilaku tak terpuji para penguasa yang seharusnya menjadi panutan. Meski mungkin banyak yang pesimistis, perbaikan dari semua itu harus berangkat dari pendidikan.

Kurikulum agar anak didik lebih bertambah toleransinya perlu menjadi “pendobrak”untuk membuka wacana tentang perlunya revisi “menu kurikulum”di TanahAir. Selain memberikan penekanan pada penguatan daya nalar dan analisis, pengubahan kurikulum idealnya mempromosikan toleransi, demokrasi, dan penghargaan terhadap HAM.

Membentuk Kultur

Secara umum pendidikan disepakati sebagai sebentuk persiapan kehidupan. Salah satu unsur utamanya adalah bildung. Kata dalam bahasa Jerman ini mempunyai arti yang luas,salah satunya: membentuk. Lewat bildung generasi baru sebuah masyarakat dimampukan mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk kebijakan masa depan suatu bangsa. Tugas terpenting dalam menata masa depan adalah pengembangan sebuah culture of peace. Saat ini tiga ancaman utama bagi perdamaian adalah ancaman kehancuran akibat senjata nuklir,kerusakan lingkungan, dan kemiskinan.

Semua ancaman tadi disebabkan oleh ulah manusia dan merupakan dampak langsung dari tatanan ekonomi-politik yang tidak adil dan bernuansa kekerasan. Peneliti perdamaian AS, Betty Reardon, menegaskan bahwa ”Sebuah budaya perdamaian akan dicapai bila umat manusia memahami permasalahan global serta memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif; juga bila standar HAM internasional telah dinikmati secara luas dan persamaan gender,pluralisme budaya, serta keterbatasan alam dihormati.Semua proses ini tidak mungkin tercapai tanpa perencanaan jangka panjang dan sistematis dalam pendidikan untuk perdamaian.”

Mengentaskan Kekerasan

Seperti tersirat dalam pemaparan di atas, perdamaian bukan sekadar tiadanya perang. Bagi Johan Galtung, perdamaian adalah tiadanya kekerasan struktural, kultural, dan personal. Dengan demikian, pedagogik perdamaian juga merupakan kumpulan formula yang mencakup beberapa bidang berikut. Pertama, wacana kritis tentang militerisme, persenjataan, dan perang.Pendidikan perdamaian sebaiknya lebih fokus pada fenomena perang sebagai historical institution.

Hanya dengan begitu, penyebab perang bisa dianalisis secara tuntas. Kedua, pendidikan global, yang mengungkapkan bahwa manusia dan masyarakat di seluruh dunia semakin tergantung satu dengan lainnya. Perdamaian sejati tidak akan terwujud dengan mengesampingkan sebagian dunia dan kelompok minoritas. Ketiga, pendidikan HAM, mulai dari Deklarasi HAM PBB (1948) hingga dokumen terbaru tentang hak ekonomi, budaya, dan sosial. Semua itu adalah kriteria untuk menilai pemerintah dan kebijakannya.

Keempat, pendidikan antirasisme dan inter-cultural learning.Selain kritik terhadap rasisme sebagai alat kekuasaan dengan prinsip devide et impera, inter-cultural learning memberi penekanan bahwa pengalaman yang membentuk pandangan hidup dan sistem nilai kita sebenarnya dipengaruhi oleh kebudayaan.Persinggungan budaya akan menolong kita untuk merelatifkan sudut pandang sehingga menjadi toleran terhadap yang lain. Kelima, pendidikan peace with the nature. Sebenarnya perang dan persenjataan bukan hanya faktor terburuk perusakan lingkungan.

Lebih dari itu, lewat kekerasan peperangan, sebuah tatanan dipertahankan di mana sekelompok kecil bangsa kaya–di atas penderitaan mayoritas rakyat dunia yang miskin– mengeruk sumber daya alam dan dengan demikian juga membahayakan masa depan umat manusia.Artinya,yang harus dicanangkan adalah perubahan radikal basis kehidupan manusia, yaitu moda produksi serta perilaku konsumtif dan sistem nilai yang dianut. Sulit memang terutama bagi orang dan bangsa kaya.Namun, tanpa peace with the nature, tiada pula bisa dicapai perdamaian (secara) sosial.

Terakhir, pendidikan penanganan konflik. Diyakini luas bahwa penanganan konflik yang damai dan kreatif dapat dipelajari. Program-program seperti social learning, mediasi, dan komunikasi nonkekerasan mampu mentransfer pengalaman penting serta meningkatkan kapasitas untuk itu.Namun,penanganan konflik yang konstruktif tidak terbatas pada private sphere. Moda konflik bernuansa kekerasan juga dijumpai dalam relasi antarmanusia dan dalam politik.Artinya, setiap kesempatan social learning juga memiliki komponen politik. Pendidikan perdamaian, sekaligus adalah social learning dan political education.

Tanpa pengetahuan dan kesadaran untuk mengkritisi penyebab politis dari ketidakdamaian dan kekerasan, semua social engagement tidaklah tuntas. Dengan demikian, pendidikan perdamaian bukan sekadar untuk memotivasi generasi muda mendukung perdamaian dan nonkekerasan, melainkan juga mengembangkan persyaratan pribadi dan intelektual agar mampu secara sistematis bekerja demi pencapaiannya.●

DR IVAN A HADAR
Direktur Indonesian Institute for Democracy Education (IDe), Anggota Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431241/