"Ada Orang Pintar di Belakang Nazaruddin"

Wawancara Achmad Mubarok

"Dari segi hukum, surat ke SBY itu bodoh. Dari sisi politik itu bukan surat politisi."

Elin Yunita Kristanti, Iwan Kurniawan


VIVAnews - Ketika masih dalam pelarian, Nazaruddin "bernyanyi" lantang menyerang sejumlah koleganya di Partai Demokrat, juga sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap bertolak belakang kini justru ditunjukkan eks Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Nazar menyatakan diri, siap pasang badan.

Sebuah surat bahkan dia layangkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Isinya, dia minta segera dihukum tanpa disidang. "Asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya," demikian petikan surat Nazaruddin.

Terkait surat tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengaku tak percaya inisiatif surat itu datang dari Nazaruddin sendiri. Mubarok menegaskan, surat tersebut semacam jebakan bagi Demokrat. Saat ini justru partainya yang paling berkepentingan Nazaruddin diproses. "Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas," katanya.

Berikut wawancara VIVAnews.com dengan Mubarok, profesor psikologi Islam di Universitas Indonesia kelahiran Purworkerto, 15 Desember 1945.

Menurut Anda, surat tersebut inisiatif siapa?

Saya tidak percaya surat itu ide Nazaruddin. Surat itu, dari segi hukum, bodoh. Dari sisi politik itu bukan surat politisi. Yang ada, ini orang yang tertekan secara psikologis, diberi masukan oleh orang.

Masukan itu jelas sekali telanjang menjerumuskan Partai Demokrat. Sebab kalau mengatakan tidak akan menyebut Demokrat, opini Demokrat sudah terlanjur terbentuk oleh media. Demokrat sekarang buka seluas-luasnya, karena kebenaran akan membawa kebaikan. Justru Demokrat berkepentingan untuk membuktikan.

Menurut Bapak, siapa yang memberi masukan untuk membuat surat tersebut?

Yang memberi masukan itu orang pintar, dalam keadaan bingung diberi masukan oleh orang pintar.

Siapa orang pintar itu?

Ada tiga pihak. Yang pertama mungkin keluarga. Yang kedua, yang mungkin dibongkar, yaitu mafia anggaran, karena Nazaruddin telah ngomong "nanti akan saya buka mafia anggaran karena saya bagian kecil dari mafia anggaran". Seperti yang kita tahu, yang bermain mafia anggaran itu bukan Partai Demokrat.

Yang ketiga?

Pengacaranya. Pengacara mana yang paling pintar menipu itu yang kasih masukan. Demokrat sudah tidak mau, karena sudah disebut maka ingin membuktikan. Kami tidak mau rekayasa, kami dukung KPK untuk membuktikan.

Tapi apa jaminannya bahwa Demokrat tidak akan mengintervensi proses hukum?

Selama ini sama sekali tidak mengintervensi. Bagaimana mau intervensi? Kami tidak bisa. Kepentingan Demokrat sekarang adalah untuk membuka seluas-luasnya. Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas, fitnah-fitnah itu. Fitnah itu hilang kalau dibuktikan. Yang paling berkepentingan Nazaruddin ditindak secara hukum dan adil adalah Demokrat. Tapi yang ingin Demokrat jatuh tidak menginginkannya, inginnya dia bungkam saja, biar Demokrat tersandera terus-terusan.

Kini Nazar memilih bungkam dan minta anak-istrinya tidak diganggu. Apakah ada pihak yang mengancam Nazar untuk tidak bicara?

Nazar itu orang yang nyanyi sebebas-bebasnya, dengan berbagai lagu campur aduk. Dia bilang tidak serupiah pun uang masuk ke dia. Faktanya, PPATK menemukan 150 transaksi mencurigakan milik Nazaruddin. Sama saya saja bohong, kok. Bilang ke saya lagi di Mekkah, padahal dia di Jakarta. Si Nasir itu adiknya, tapi dia bilang sepupunya.

Jadi, apa yang disampaikan Nazar bohong?

Bukan begitu. Dia berpikir tidak akan ditangkap. Jadi semau dia lah. Nanti sehabis itu dia tuduh siapa lagi. Dia asyik. Tapi dia bodoh, orang lari kok selalu SMS, ya dikejar pakai teknologi. Kami di sini selalu mengikuti dia di mana-mana. Di Argentina, sewaktu terlacak dia langsung matikan HP-nya.

Makanya, sewaktu dia tertangkap saya sudah tahu dia ada di Cartagena. Ada orang yang kasih tahu. Cuma, waktu itu saya belum sempat kasih tahu Pak Presiden karena saya di Makassar.

'Nyanyian' Nazarudin menyebut keterlibatan sejumlah pemimpin KPK. Anda percaya?

'Nyanyian' itu isyarat, tapi bukan fakta hukum. 'Nyanyian' harus dibuktikan dengan bukti hukum. Sebab, kalau orang dihukum karena 'nyanyian' nanti bisa jadi negara fitnah. Demokrat sama sekali tidak keberatan, siapapun yang terbukti, harus dihukum.

Jadi jika 'nyanyian' Nazar terbukti, Demokrat akan menghukum petingginya yang terlibat?

Oh ya, tapi kami sudah tahu yang terkena bukan hanya Partai Demokrat. Justru yang paling takut sekarang adalah yang belum disebut. Dia lah yang mengancam-ngancam. Makanya, sekarang Demokrat pede sekali. Silakan. Kalau dibongkar nanti, Demokrat sih hanya uang kecil-kecil saja. (kd)
• VIVAnews

http://us.fokus.vivanews.com/news/read/241863-mubarok--ada-orang-pintar-di-belakang-nazar

Siapa Pro Pemberantasan Korupsi Sebenarnya?

Seleksi Pimpinan KPK

Susi Fatimah - Okezone


JAKARTA - Sebagai lembaga politik, proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR pasti tak bisa lepas dari kepentingan politik. Apalagi, banyak kasus korupsi termasuk yang tengah diusut KPK, juga menyeret nama beberapa anggota partai politik.

Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat yang dihubungi secara terpisah, Jumat (19/8/2011) malam. Bambang dan Martin sama-sama duduk di Komisi III DPR yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 8 calon pimpinan KPK pada September mendatang.

Meski demikian, Bambang yakin proses pemilihan itu akan steril dari transaksi atau negosiasi kasus antara partai politik dengan calon tertentu. Agar lebih meyakinkan, dia mengusulkan agar pemilihan dilakukan terbuka sehingga bisa diawasi masyarakat.

“Pasti ada konflik kepentingan dalam pemilihan calon ini, karena ada kasus yang menimpa beberapa orang di DPR, saya sebetulnya menyarankan agar fit and proper test terbuka, biarkan publik tahu,” kata Bambang

Sementara Martin berpendapat, satu-satunya harapan agar DPR memilih calon yang betul-betul tepat guna memperkuat kinerja KPK ke depan hanyalah hati nurani masing-masing anggota. Selama ini pemilihan calon pejabat lembaga negara selalu dengan sistem terpusat berdasarkan komando dari partai.

Tak heran, kata Martin, pada saat uji kelayakan dan kepatutan hanya sedikit anggota yang mengikuti, namun mereka semua akan hadir ketika pemungutan suara dimulai.

“DPR inilah yang munafik sekali dalam pemberantasan korupsi karena kader-kader partai juga kan yang diberantas ini. Jadi pasti akan berupaya menempatkan orang-orang di KPK yang mengamankan orang-orang partai,” katanya.

Oleh karena itu, sejak lama Martin menyuarakan agar seleksi pejabat negara terutama lembaga independen seperti KPK tak lagi melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Alasannya, seleksi di DPR adalah proses politik yang kerap kali tak ada kaitannya dengan kompetensi calon karena pemilihan pasti sudah ditentukan secara terpusat oleh partai.

Panita Seleksi calon Pimpinan KPK tampaknya juga menyadari hal itu. Oleh karenanya, berbeda dengan periode sebelumnya, mereka sejak awal mengumumkan 4 calon dengan peringkat teratas atau dianggap terbaik untuk menguatkan pengawasan publik agar DPR tidak memilih calon yang justru mendapat peringkat terjelek. Keempat calon tersebut yakni Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat.

“Tapi ranking Panitia Seleksi tak akan otomatis menjadi keputusan Komisi III. Karena DPR adalah lembaga politik, keputusannya politik,” ujar Martin.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. “Pansel KPK, jangan terlalu berharap DPR akan menentukan siapa yang terbaik berdasarkan pertimbangan profesionalisme. Karena DPR itu lembaga politik,” katanya.

Secara terbuka baik Bambang, Marzuki maupun Martin sepakat bahwa Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua layak memimpin KPK dan keduanya sudah cukup dikenal oleh Komisi III DPR.

Tapi, kita tunggu saja. Pilihan anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon pimpinan KPK akan mempertegas jawaban, siapa sebenarnya yang hendak melemahkan KPK? Sejauh mana pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar semua pihak melawan pelemahan KPK berjalan di lapangan atau tidak?


http://news.okezone.com/read/2011/08/20/339/494140/siapa-pro-pemberantasan-korupsi-sebenarnya

Lima Puluh Tahun Setelah Tembok Berlin

Nina L. Khrushcheva SENIOR FELLOW PADA WORLD POLICY INSTITUTE DI NEW YORK, PENGARANG BUKU IMAGINING NABOKOV: RUSSIA BETWEEN ART AND POLITICS

Yang jelas adalah bahwa, pada akhirnya, tidak ada tembok yang dapat menghambat demokrasi-dan begitu juga sebaliknya. Bahwa jika rakyat di suatu negara tidak cukup menginginkan demokrasi, maka tidak diperlukan Tembok Berlin untuk mengekang mereka.

Jarang suatu tonggak sejarah tersusun J begitu rapi dalam suatu bulan seperti pada musim panas ini. Lima puluh tahun yang lalu bulan ini, lahir Tem bok Berlin. Setelah terombang-ambing dalam keragu-raguan, Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, akhirnya mengizinkan Walter Ulbricht, pemimpin Jerman Timur, membangun tembok yang memisahkan Berlin Timur dengan Berlin Barat guna menjamin kelangsungan hidup komunisme di seluruh blok Soviet. Sampai saat itu, Jerman Timur sudah kehilangan 3 juta orang--termasuk banyak di antara mereka orang-orang paling berbakat--sementara ratusan orang setiap hari terus dengan bebas dan aman melintas masuk ke zona wilayah Berlin yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Dan 20 tahun yang lalu bulan ini juga, tokoh-tokoh garis keras dalam pemerintahan Soviet mencoba menggulingkan Presiden Mikhail Gorbachev, yang, dua tahun setelah Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menyeru kepadanya untuk “merobohkan tembok ini“, berbuat persis seperti itu. Bagaikan suatu mukjizat, seorang reformis yang menginginkan Rusia menjadi bagian dunia Barat yang demokratis telah memegang tampuk kekuasaan di Kremlin.

Lawan-lawan Gorbachev, yaitu tokoh-tokoh garis keras dalam Politbiro seperti mereka yang dulu membelenggu Khrushchev pada saat dibangunnya Tembok Berlin, bertekad mempertahankan sistem usang yang dilambangkan Tembok itu. Tapi, pada Agustus 1991, warga Kota Moskow melawan. Mereka menentang kelompok garis keras yang berkomplot melakukan kup, dan pada akhirnya berhasil merebut hati sebagian besar Tentara Merah. Dengan perlawanan yang mereka lakukan, kup yang direncanakan itu akhirnya ambruk.

Warga Kota Berlin tidak bisa berbuat serupa ketika dihadapkan pada kekuasaan Soviet. Khrushchev memenuhi permintaan Ulbricht bahwa hanya satu tembok fisik yang bisa mempertahankan keberadaan negara Jerman Timur. Respons yang diberikan Khrushchev mengingatkan kita akan cara yang digunakannya menangani Revolusi Hungaria pada 1956, masa ketika ia baru saja mengkonsolidasikan kekuasaannya dan perlu menjinakkan kelompok garis keras di Kremlin.

Tapi, lima tahun setelah memerintahkan penindasan yang brutal terhadap tuntutan kemerdekaan yang bergema di Budapest, Khrushchev belum sepenuhnya yakin akan perlunya membangun Tembok Berlin. Ia khawatir bahwa kebijakannya untuk memperbaiki hubungan dengan Eropa Barat akan dirusak dalam proses ini, dan bahwa Presiden AS John F. Kennedy akan memandang Tembok Berlin sebagai tindak provokatif dalam suatu konfrontasi yang bisa berujung pada perang nuklir.

Khrushchev telah meletakkan harapan yang besar pada kemampuan Uni Soviet membangun hubungan yang lebih positif dengan Eropa Barat, terutama setelah terjadinya insiden pesawat mata-mata U-2 pada 1960 (ketika pesawat yang diterbangkan pilot Amerika, Gary Francis Powers, itu ditembak jatuh di atas wilayah Soviet) yang telah meracuni hubungan dengan AS.
Sementara itu, pertemuan tingkat tingginya dengan Kennedy di Wina sebelumnya, pada 1961, tidak menghasilkan apa-apa dalam upaya memperbaiki hubungan, sedangkan membangun Tembok Berlin pada 13 Agustus tahun itu tampaknya bagi Khrushchev merupakan tindak yang murni defensif, bukan unjuk kekuatan.

Khrushchev juga memperhitungkan na sib politiknya sendiri. Sejak Pidato Rahasia-nya pada 1956 yang mengutuk kultus individu Stalin, posisinya di dalam Politbiro telah melemah; dukungan yang diterimanya dalam kepemimpinan di Kremlin sangat dangkal dan tokoh-tokoh garis keras menyerangnya dari segala arah. Akhirnya, keputusan membangun Tembok Berlin itu merupakan upaya putus asa untuk menjamin kontinuitas pemerintahan komunis di Jerman Timur dan memuaskan keinginan mereka yang berbeda pendapat dengannya.

Brinkmanship alias kebijakan yang menyerempet bahaya seperti yang terjadi saat dibangunnya Tembok Berlin itu biasanya merupakan produk dari seorang politikus yang putus asa untuk menunjang posisinya di dalam negeri. Ironisnya bagi Khrushchev adalah bahwa, walaupun yang menginginkan dibangunnya Tembok Berlin adalah tokoh-tokoh keras itu, mereka kemudian mencantumkan ketidaktegasan Khrushchev membangun tembok ini dalam daftar tuduhan yang mereka gunakan untuk memaksanya meletakkan jabatan pada 1964. Keputusan yang diambil Khrushchev itu melanggengkan pemerintahan Soviet di Jerman Timur selama puluhan tahun, tapi keputusan itu juga menyumbang terhadap pudarnya pengaruhnya dalam kancah politik.

Ketika Gorbachev mengizinkan dijebolnya Tembok Berlin dan kemudian merobohkannya, ia kehilangan dukungan sebagian besar pimpinan Partai Komunis Uni Soviet bahkan lebih daripada yang dialami Khrushchev. Gorbachev pernah mengatakan kepada saya betapa Nicolae Ceausescu, diktator Rumania itu, menelepon dan memintanya mengerahkan tank ke Berlin untuk mempertahankan Tembok Berlin.

Tapi Gorbachev, walaupun masih seorang yang percaya kepada komunisme, me nolak mempertahankan imperium Soviet dengan laras senjata. Brinkmanship yang dilakukannya sangat berbeda dengan yang dilakukan Khrushchev: ia menantang Barat berani atau tidak mengakui dan menerima bahwa Uni Soviet sudah benar-benar berubah. Dalam sebuah percakapan dengan Menteri Luar Negeri AS saat itu, James Baker, Gorbachev mempertanyakan sikap Amerika yang selalu merujuk pada “nilai-nilai kebebasan Barat“, dan menegaskan bahwa “nilai-nilai ini semuanya adalah milik kemanusiaan“.

Ketika Barat mulai percaya bahwa Gorbachev dan reformasi yang dilakukannya memang murni, kemarahan kolega-koleganya di Kremlin memuncak. Para pemimpin kup pada Agustus 1991 memandang disingkirkannya Gorbachev sama seperti Ulbricht dulu memandang tuntutan yang meminta dibangunnya Tembok Berlin--sebagai satu-satunya jalan untuk mempertahankan pemerintahan komunis.

Ketika Barat mencoba memperingatkan Gorbachev akan adanya kup, peringatan itu sudah terlambat. Tapi tindakan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka dilakukan oleh rakyat Rusia mempertahankan kebebasan yang baru saja mereka nikmati, beserta tidak kompetennya tokoh-tokoh komplotan kup itu, akhirnya mengalahkan upaya memulihkan kembali pemerintahan totaliter di negeri itu.

Andaikan Tembok Berlin tidak dibangun pada 1961, akankah komunisme ambruk lebih dini? Andaikan Gorbachev merespons permintaan Ceausescu dan mengerahkan tank serta pasukan untuk mempertahankan Tembok Berlin, akankah komunisme di Eropa ambruk?
Semua ini merupakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan mengingat Gorbachev menolak menggunakan kekerasan di mana pun untuk mempertahankan imperium Soviet di Eropa Timur, maka pandangan yang mengatakan bahwa ia akan berbuat demikian untuk mempertahankan Tembok Berlin tidak masuk akal.Yang jelas adalah bahwa, pada akhirnya, tidak ada tembok yang dapat menghambat demokrasi--dan begitu juga sebaliknya. Bahwa jika rakyat di suatu negara tidak cukup menginginkan demokrasi, maka tidak diperlukan Tembok Berlin untuk mengekang mereka. Dunia harus berterima kasih kepada Vladimir Putin atas pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini. HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2011.


http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/08/22/ArticleHtmls/Lima-Puluh-Tahun-Setelah-Tembok-Berlin-22082011011003.shtml?Mode=1

Memenangkan Hati Papua

Memenangkan Hati Papua
Amiruddin al-Rahab DIREKTUR EKSEKUTIF THE RIDEP INSTITUTE, ANALIS POLITIK PAPUA

Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam dua sisi, yaitu pelopori pembangunan yang bisa dijangkau dan menjangkau orang Papua di akar keladi. Sisi kedua, segerakan bentuk tim kecil untuk menjajaki dialog agar sumbatan politik bisa diretas.

Presiden SBY, dalam pidatonya untuk menyambut hari kemerdekaan di hadapan DPR/DPD RI pada 16 Agustus 2010, dengan lantang menyatakan bahwa upaya menyelesaikan persoalan Papua akan ditempuh lewat jalan “komunikasi yang konstruktif“. Setahun berlalu, langkah itu tidak pernah tampak wujudnya. Papua tetap saja ditangani secara sporadis dengan banyak tangan secara ad hoc.
Lambannya instruksi “komunikasi konstruktif“itu diwujudkan membuat masalah di Papua bertumpuk dan masalah baru terus bertambah. Jadi, tidak mengherankan jika sekarang ini semua pihak berteriak di Papua bahwa keadaan kian buruk. Gejalanya tampak nyata, dari kian kerapnya aksi bersenjata, kian banyaknya demonstrasi, tingginya angka pengangguran, besarnya jumlah penduduk miskin, hingga masih tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat gizi yang buruk dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai.

Puncaknya adalah aksi menuntut referendum pada 2 Agustus 2011 di Jayapura dan Manokwari. Aksi menuntut referendum itu hanyalah ujung tentakel dari aksi politik Benny Wenda di London, yang menyelenggarakan kampanye menggugat Pepera dalam sebuah diskusi di Cambridge University atas nama International Lawyer for West Papua (ILWP), yang didukung oleh International Parliaments for West Papua (IPWP). Aksi ini kemudian dibumbui oleh aksi bersenjata di Kampung Nafri, dekat Jayapura, yang menelan 4 korban jiwa.
Hilang wujud Semua ini bermula dari lambannya pemerintah daerah dan pusat dalam merespons perkembangan situasi sosial-politik dan sosial-ekonomi di Papua. Implikasinya adalah Papua tetap ditangani seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa arah dan tanpa program terfokus. Sandaran satu-satunya tetap pada upaya menggelontorkan dana triliunan rupiah dengan pengawasan yang lemah. Akibatnya, korupsi menggila.
Ditengarai ada sekitar Rp 4,3 triliun dana Otsus yang belum bisa diverifikasi penggunaannya. Bukan itu saja, lebih dari Rp 1 triliun dana Otsus dibiarkan diam di bank.
Padahal sekolah roboh, guru menghilang, puskesmas tanpa obat, dan dokter langka.
Kemiskinan menggila dan pengangguran menyiksa.

Celakanya, respons pemerintah atas semrawutnya penggunaan anggaran yang besar itu hanya melontarkan stigma. Menteri Pertahanan RI hanya menyatakan dana Otsus itu ada dipakai untuk memasok gerakan separatis di Papua. Pernyataan ini seakan menjadi pamungkas bahwa orang-orang di Papua tidak bisa dipercaya. Jika sudah begini, di mana komunikasi konstruktif yang diumbar oleh SBY pada 2010 itu?
Yang membeku Masalah Papua tidak bisa ditelusuri hanya dari manuver elite Papua semata. Masalah harus diselami ke arus bawahnya, karena di arus bawah inilah tersedia energi mahabesar bagi para elite di Papua untuk melakukan manuver dengan menggemakan tuntutan “merdeka“. Pada 5-7 Juli 2011 diselenggarakan Konferensi Perdamaian di Papua. Konferensi ini dihadiri wakil-wakil arus bawah orang asli Papua dari 30 kabupaten seantero tanah Papua. Dari konferensi ini terjaring paling tidak ada empat masalah mendasar yang menakutkan tetapi belum ditemukan kanal penyalurannya.

Pertama, trauma akan masa lalu yang keras dan destruktif. Artinya, dampak dari militerisasi Papua yang begitu panjang dengan menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) membuat orangorang Papua di akar keladi begitu hancur harga dirinya. Kekerasan itu terus ber ulang. Pemulihan atas kehancuran itu belum kunjung disembuhkan sampai kini.
Akibatnya, kepercayaan tidak bisa tumbuh.
Pengadilan HAM dan KKR sebagai sarana yang diwajibkan oleh undang-undang telah dilupakan pemerintah.

Kedua, gempuran investasi dan ancaman kehilangan tanah ulayat. Penetrasi investasi telah merebut tanah ulayat dari tangan orang Papua. Pada saat yang sama, orangorang Papua di akar keladi sama sekali ti dak siap menjadi tenaga upahan (proletarianisasi). Akibatnya, mereka kehilangan sumber daya untuk bertahan hidup akibat lepas ikatan dari tanah buruan dan garapan. Sementara itu, tuntutan hidup terus menekan karena sistem ekonomi uang telah menjerat mereka lantaran segala kebutuhan pokok datang dari luar.

Ketiga, arus imigrasi dari barat terus menekan populasi Papua. Dari perspektif Papua, arus imigrasi menghadirkan semacam monster yang tidak mudah mereka jinakkan, dan dipersepsikan siap menerkam mereka kapan pun. Monster migrasi ini begitu menakutkan di mata Papua, karena akan memojokkan orang Papua menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri di satu sisi, dan di sisi lain monster itu akan mudah menjalar ke seluruh tanah ulayat.

Keempat, hancurnya tatanan tradisi dan rusaknya tata hierarki kepemimpinan adat oleh sistem politik baru, yaitu sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sistem pilkada secara langsung merusak jagat kosmologi Papua, karena uang yang berperan utama di dalamnya. Masyarakat yang tadinya diikat oleh tatanan adat dalam memutuskan dan mengelola sumber daya, sejak adanya pilkada langsung menjadi dikendalikan oleh calo-calo politik dan pengurus partai politik. Ikatan-ikatan komunal, suku, klan, marga, dan lain-lain sekarang ini bisa ditransaksikan dalam pasar politik pilkada, yang pada gilirannya bisa menjadi penghancur yang dahsyat. Peristiwa di Ilaga, Kabupaten Puncak, adalah puncak gunung es dari gejala yang mengerikan ini.
Memenangkan hati Kelindan dan jalinan dari keempat faktor yang menghadirkan ketakutan di alam bawah sadar orang-orang Papua itu terekam rapi dalam indikator Papua Tanah Damai yang menjadi hasil Konferensi Perdamaian Papua. Jika pemerintah saat ini memiliki political will yang nyata untuk mengurai masalah Papua, maka agenda pemerintah adalah mewujudkan seluruh indikator Papua Tanah Damai dalam bidang politik, keamanan, hukum dan HAM, ekonomi, serta lingkungan dan sosial budaya.

Kata kuncinya adalah berikan ruang kebebasan untuk berekspresi, hapus stigmatisasi separatis, akui hak ulayat dan hukum adat demi perlindungan hak-hak dasar, hentikan kekerasan, serta hadirkan aparatur pemerintah dan keamanan yang profesional dalam melayani masyarakat, dan adakan program pemberdayaan terhadap orang asli Papua.

Untuk memenangkan hati orang Papua, langkah-langkah itu tidak bisa ditunda lagi.
Jika penundaan terus terjadi, elite-elite Papua akan lebih mudah membakar ketakutan-ketakutan di akar keladi itu menjadi kobaran api di Papua. Jika itu terjadi, pidato atau ungkapan indah Presiden seperti di awal tulisan ini sama sekali tidak berguna untuk menenangkan keadaan. Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam dua sisi, yaitu pelopori pembangunan yang bisa dijangkau dan menjangkau orang Papua di akar keladi. Sisi kedua, segerakan bentuk tim kecil untuk menjajaki dialog agar sumbatan politik bisa diretas. Semoga.
http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/08/22/ArticleHtmls/Memenangkan-Hati-Papua-22082011012014.shtml?Mode=1

Kiprah para Pembisik Menteri Muhaimin

PENGANTAR: Seorang menteri di negara ini memerlukan orangorang yang dipercaya untuk membantu tugasnya.
Namun, bila orang-orang di sekeliling menteri itu jumlahnya cukup banyak dan menggantikan pejabat struktural di kementerian untuk mengambil keputusan, hasilnya akan terjadi kegelisahan di kalangan internal lembaga tersebut dan membuat sistem koordinasi menjadi tumpang tindih. BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Juni lalu memberikan nilai minus kepada Kemenakertrans. Melalui audit pada kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, BPK menilai adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan oleh Kemenakertrans sehingga memberi peluang terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, hal itu disebabkan tumpang-tindihnya pengambilan keputusan di Kemenakertrans. Beberapa sumber yang bekerja di kementerian itu menyatakan gaya kepemimpinan sang Menteri, Muhaimin Iskandar, yang kerap membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian, menjadi pemicu kacaunya proses pengambilan keputusan.
Bukan cuma itu, para kolega yang disebut sebagai staf khusus itu, dituding mencari keuntungan dari keputusan yang diterbitkan kementerian.

“Bila terjadi kekerasan terhadap TKI di luar negeri, kami harus siap diinspeksi oleh pe jabat Kemenakertrans. Sekecil apa pun kesalahan pasti dicari.
Ujung-ujungnya, kami harus menyiapkan uang minimal Rp200 juta untuk dibagikan ke pejabat dan staf khusus menteri,“ kata Doni (nama samaran), salah seorang pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Bukan cuma itu, para staf khusus tersebut juga dituding mencari keuntungan dalam promosi jabatan struktural.
Seorang pejabat di lingkungan Kemenakertrans mengaku dimintai uang Rp400 juta oleh staf khusus menteri supaya jalannya menjadi pejabat di eselon II mulus. Namun, karena ia tidak mampu menyediakan uang itu dalam tempo dua bulan, ia pun harus rela jabatan itu kini diisi oleh juniornya.

Saat menanggapi semua itu, Muhaimin, yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyebutkan tuduhan itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah.“ (Tim/T-2)

C E N TA N G perenang masalah per buruhan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ternyata tidak bisa dilepaskan dari masih amburadulnya manajemen organisasi di tubuh Kementerian Te n a g a K e r j a d a n Transmigrasi (Keme nakertrans). Organisasi yang terlalu gemuk berujung pada tumpang tindih pekerjaan membuat kementerian itu sulit mengidentifikasi masalah, apalagi mendapatkan jalan keluarnya.

Misalnya saja, pemerintah masih tidak mampu memberi perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Sangat ironis karena hal itu bertolak belakang dengan devisa triliunan rupiah yang dibawa masuk oleh para TKI setiap tahunnya ke Indonesia.

Karena itu wajar saja jika pada akhir Juni lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menilai minus kinerja Kemenakertrans. Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, ada tujuh permasalahan pokok menyangkut pahlawan devisa negara itu.

Menurut BPK, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan Kemenakertrans. Kondisi itu memberi peluang terjadinya penyimpangan mulai proses rekrutmen, pelatihan serta pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan hingga pemulangan.

“Persoalan TKI sebetulnya berasal dari dalam negeri. Banyak TKI yang dikirim tidak memenuhi persyaratan standar,“ ujar anggota BPK Hasan Bisri, Jumat (24/6), da lam jumpa pers terkait dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan 2010 BPK.

Lembaga audit milik negara itu juga menemukan proses rekrutmen TKI yang belum didukung TKI yang belum didukung proses yang valid dan transparan. Keadaan itu kian diperparah pemberian asuransi untuk para TKI yang belum memberi perlindungan secara adil, pasti, dan transparan.

Apakah masih rendahnya kinerja kementerian itu diakibatkan masih belum efektif dan efisiennya organisasi kementerian, atau karena tidak profesionalnya pimpinan puncak kementerian yang dalam dua periode terakhir selalu diisi dari kalangan partai politik?
Berdasarkan hasil penelusuran Media Indonesia dalam tiga pekan terakhir, lemahnya kinerja kementerian itu salah satunya disebabkan ketidakpuasan sejumlah karyawan, mulai dari eselon II sampai IV, atas gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Muhaimin yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai sering membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian.

“Keadaan itu menurunkan semangat kerja karyawan. Karyawan kementerian ini banyak jumlahnya, tapi tidak ada kerjaan karena hampir semua tugas diambil alih oleh para staf khusus menteri,“ ujar salah seorang pejabat teras di kementerian itu saat ditemui akhir pekan lalu.

Ia menuturkan, hanya selang beberapa bulan menjadi menteri pada 2009, Muhaimin langsung mengangkat tiga staf khusus Menakertrans yang berasal dari lingkungan PKB. Belum cukup di situ, ia juga mengangkat lima koleganya untuk menjadi asisten menteri.

Padahal sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 62/2005 yang mengganti Perpres No 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tidak dikenal adanya jabatan asisten menteri.

“Padahal Pak Menteri sudah punya sembilan pejabat eselon I yang selalu siap membantunya setiap saat. Ini ditambah lagi 3 staf khusus setingkat eselon Ib dan 5 asisten menteri. Ini hanya pemborosan uang negara karena mereka digaji APBN,“ ujarnya bersungut-sungut.

Berdasarkan surat keputusan menteri yang dikeluarkannya, Muhaimin mengangkat Jazilul Fawaid, Antonius Doni, dan Abdul Wahid Maktub sebagai staf khususnya. Jazilul hingga saat ini masih tercatat sebagai Wakil Sekjen DPP PKB, sedangkan Doni dan Abdul Wahid tercatat sebagai calon anggota legislatif dari PKB pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.

Muhaimin juga mengeluarkan surat keputusan menteri yang mengangkat lima asisten menteri, di antaranya Dita Indah Sari (mantan aktivis buruh, Ketua DPP PRD), Faisol Reza (mantan Sekjen PRD), Abdul Wahyu, dan Mohammad Syaufi Syamsudin (mantan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans).

Pejabat yang menjadi sumber Media Indonesia itu juga menambahkan, hal yang lebih menge salkannya lagi adalah saat Muhaimin lebih mendengarkan saran dari para staf khusus dan asistennya ketimbang para pejabat yang sudah sejak lama berkarier di situ.

“Karena sifatnya yang khusus dan terdiri atas orang-orang dekat, biasanya bisikan dari staf khusus lebih didengar dan berpengaruh daripada pendapat staf ahli atau bahkan direktur jenderal,“ terangnya.

Kegelisahan di internal Kemenakertrans memuncak pada 12 Januari silam dengan beredarnya surat kaleng di kalangan karyawan. Surat kaleng yang ditujukan kepada Komisi IX DPR itu di antaranya berisi kritikan keras terhadap pengangkatan staf khusus dan asisten menteri itu.

Ada delapan poin yang disoroti dalam surat kaleng itu karena dinilai akan merugikan Kemenakertrans. “Namanya juga surat kaleng, sulit dimintai pertanggungjawabannya. Tapi saya pribadi setuju dengan isi surat itu karena salah satu isinya, `Kami, mewakili rekan-rekan staf di Kemenakertrans, merasa telah ditekan dengan cara-cara kekuasaan oleh staf khusus di bawah kendali Menakertrans',“ imbuh pejabat itu.

Dalam menanggapi semua itu, Muhaimin saat ditemui menyebut semua itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Semua itu fitnah. Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah,“ tukasnya beberapa waktu lalu.

Muhaimin juga sempat berang dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR pada 26 Januari silam, terkait isi surat kaleng itu. “Percayalah, tidak ada udang di balik batu, murni ada problem.
Kalau ada yang ingin (jabatan) dan bikin surat kaleng, kalau ketemu akan saya tempeleng (tampar),“ katanya saat itu dengan nada tinggi.



http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/Kiprah-para-Pembisik-Menteri-Muhaimin-22082011001029.shtml?Mode=1

Politikus Muda Cenderung Berorientasi Uang

Sebastian Salang :

FENOMENA politik tanpa ideologi, seperti yang ada saat ini, menyebabkan politik menjadi tempat pencarian nafkah belaka bagi para politikus muda. Demikian yang disampaikan Koordinator Formappi Sebastian Salang saat diwawancarai Media Indonesia, kemarin, di Jakarta. Berikut petikan lengkap wawancara tersebut: Apa penyebab banyaknya politisi muda yang korupsi?
Perilaku korup politikus muda merupakan konsekuensi dari tren meningkatnya anakanak muda yang masuk dunia politik. Kini, 70% politikus muda mendominasi DPR. Kalau DPR melakukan korupsi, jelas yang menjalankan praktik itu adalah politikus muda.

Mengapa praktik korup tersebut dilakukan?
Kekuasaan merupakan sumber praktik korupsi. Politikus muda yang ditempatkan di parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Tiga bidang kekuasaan itu bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan ekonomi. Apalagi jika politikus muda ditempatkan di badan anggaran, kemungkinan untuk memupuk kekayaan lebih besar lagi.

Mengapa politisi muda cenderung menyalahgunakan kekuasaan?
Pendidikan politik inter nal partai lemah.
Selain itu, politik tanpa ideologi yang ada saat ini menyebabkan politik men j a d i tempat pencarian nafkah bagi politikus muda.

Bagaimana peran parpol dalam menghambat korupsi?
Sebetulnya ideologi partai politik tidak berpengaruh pada praktik korupsi. Sebagus apa pun ideologi, jika tuntutan pragmatis membesarkan partai tetap ada, korupsi eksis.

Pragmatisme yang melanda politikus muda saat ini menjadikan korupsi sebagai model cepat transaksi jangka pendek yang langsung menguntungkan.

Apakah berarti partai yang memelihara korupsi?
Kenyataannya memang demikian. Faktor politik yang berbiaya tinggi menyebabkan orang yang terjun di dunia politik dipaksa menghimpun dana sebanyak-banyaknya. Partai politik malah mendorong dan menempatkan orang yang lincah mencari uang di jabatan sentral partai.

Lantas apa solusinya?
Selama biaya politik mahal, upaya memupuk kekayaan bagi politikus akan terus berlangsung. Salah satu cara untuk mengurangi korupsi ialah mendorong sistem politik yang menjamin biaya politik murah.
(*/P-3)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/WAWANCARA-Politikus-Muda-Cenderung-Berorientasi-Uang-22082011004017.shtml?Mode=1

CALAK EDU Kearifan Lokal

Jika seorang guru mampu membuat jembatan antara know-do-be melalui serangkaian pembiasaan dan keteladanan yang disemai dan diangkat dari kearifan lokal, virtue akan tumbuh secara benar."

KEARIFAN (wisdom) dan lokal (local) ada lah dua kata yang sebenarnya memiliki arti sendiri-sendiri. Kearifan adalah kata sifat yang melekat pada karakter seseorang, yang berarti arif dan bijaksana, sedangkan lokal adalah kondisi sebuah tempat atau setempat.
Akan tetapi, ketika digabungkan menjadi satu, kearifan lokal, maknanya sangatlah luas terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tata nilai, kebiasaan, dan tradisi, baik budaya maupun agama, yang menjadi aturan dan kesepakatan tempatan (lokalitas). Karena itu, kearifan lokal bisa juga dimaknai sebagai gagasangagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam serta diikuti oleh anggota masyarakatnya.
Sejauh ini, pemaknaan terhadap kearifan lokal dalam dunia pendidikan kita sangatlah kurang. Memang ada istilah `muatan lokal' dalam struktur kurikulum pendidikan kita, tetapi pemaknaannya sangatlah formal karena muatan lokal sama sekali kurang mengeksplorasi kearifan lokal. Muatan lokal hanya sebatas bahasa daerah dan tari daerah yang diajarkan secara apa adanya, tetapi melupakan bagaimana kearifan lokal seharusnya dimasukkan ke skema pedagogis secara kritis dan berkesinambungan.

Tantangan dunia pendidikan kita saat ini sangatlah kompleks.
Apalagi jika dikaitkan dengan kemajuan global di bidang sains dan teknologi, nilai-nilai lokal seperti hilang dan ditinggalkan.
Karena itu, eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa sangat perlu untuk dilakukan, sekaligus juga berupaya untuk mengkritik eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi tuntutan tersendiri bagi pengembangan lembaga pendidikan dan usaha-usaha eksplorasi khazanah budaya bangsa pada umumnya.

Kearifan lokal sesungguhnya meninggalkan banyak rekam jejak keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Para tokoh politik, pejabat, praktisi, dan pengamat pendidikan sering berbicara soal norma pendidikan, tetapi perilaku mereka sangat bertolak belakang dengan kenyataan pada umumnya. Mereka bicara pendidikan tapi minus keteladanan. Jelas bahwa mereka adalah para hipokrit yang bersembunyi di balik kebijakan pendidikan tetapi tak pernah belajar dari keteladanan yang genuine dari kearifan lokal budaya bangsa.

Jika ditilik dari logika antropologis, kebijakan pendidikan kita yang kurang menghargai kearifan lokal sesungguhnya merupakan upaya terstruktur dalam menghilangkan cultural identity, yaitu suatu identitas/ kepribadian budaya bangsa yang menjadikan sebuah bangsa mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuannya sendiri. Padahal sejatinya, pendidikan harus mengadopsi kekayaan budaya lokal secara terencana dan berkesinambungan agar proses pendidikan mampu bertahan terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar secara bijak, mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan bisa memberi arah pada perkembangan budaya bangsa (Ayatrohadi, 1986).

Pentingnya menempatkan kearifan lokal dalam struktur kurikulum kita secara luas dan sustainable merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa. Budaya Nusantara yang plural dan dinamis merupakan sumber kearifan lokal yang tak akan mati karena semuanya merupakan kenyataan hidup (living reality) yang tidak dapat dihindari. Pendidikan kita harus meyakinkan dirinya bahwa kemajemukan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan.

Kemajemukan merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguatkan dan meningkatkan wawasan dalam mengapresiasi satu sama lain. Dus, kemajemukan harus menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (virtue and wisdom).

Jika mengikuti teori dan model globalisasi pendidikan yang diajukan Yin Cheong Cheng dalam Fostering Local Knowledge and Wisdom in Globalized Education: Multiple Theories (2002), setidaknya ada enam model teori globalisasi pendidikan, yaitu 1) theory of tree, 2) theory of crystal, 3) theory of birdcage, 4) theory of DNA, 5) theory of fungus, dan 6) theory of amoeba. Setiap teori mengasumsikan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal (local wisdom) sebelum sebuah kebijakan tentang kurikulum pendidikan diberlakukan. Identifikasi teori-teori ini ke dalam struktur lokal/daerah seharusnya dipertimbangkan dalam mengembangkan model pendidikan dengan standar internasional sekalipun.

Salah satu hal yang menarik dari pendekatan tersebut ialah teori sangkar burung (theory of birdcage), yaitu membuka diri terhadap globalisasi tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berusaha menyaring pengaruhpengaruh negatif globalisasi.
Dalam teori ini, ideologi dan norma-norma sosial menjadi sumber dasar bagi desain kurikulum dan seluruh kegiatan pendidikan dengan lokus lokal dalam memanfaatkan global knowledge.

Muara dari kearifan lokal di sekolah pun harus menjelma menjadi semacam virtue (kebajikan) dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah. Agar virtue dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seorang anak, Susan M Drake dan Rebecca C Burns dalam Meeting Standards through Integrated Curriculum (2004) memberikan saran tentang arti penting pencapaian aspek ketiga dari proses belajarmengajar, yaitu menuntun agar menjadi (being). Jika seorang guru mampu membuat jembatan antara know-do-be melalui serangkaian pembiasaan dan keteladanan yang disemai dan diangkat dari kearifan lokal, virtue akan tumbuh secara benar.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/CALAK-EDU-Kearifan-Lokal-22082011026040.shtml?Mode=1

Mulai Upeti hingga Pungli

Bukan rahasia lagi untuk kalangan PJTKI, orang-orang di sekitar Menteri Muhaimin itu menjadi momok dalam setiap urusan.

Meski statusnya sebagai staf khusus yang harusnya memberi solusi, mereka lebih banyak membuka jalan untuk kolusi."

Doni Pengelola PJTKI

BAGAIMANA sepak terjang para staf khusus dan asisten menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)? Dari penelusuran Media Indonesia, sejumlah pihak yang biasa berurusan dengan kementerian itu mengakui besarnya peran staf khusus dalam berbagai urusan.
Doni (bukan nama sebenarnya), seorang pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang beralamat di Jakarta Selatan, menyatakan keberadaan staf khusus Kemenakertrans sangat signifikan. Bahkan ia menuding keberadaan para staf khusus itu justru membuat praktik kolusi dan nepotisme di sektor ketenagakerjaan semakin kentara.

“Bukan rahasia lagi untuk kalangan PJTKI, orang-orang di sekitar Menteri Muhaimin itu menjadi momok dalam setiap urusan. Meski statusnya sebagai staf khusus yang harusnya memberi solusi, mereka lebih banyak membuka jalan untuk kolusi,“ tuturnya saat ditemui pekan lalu.

Ia menuturkan banyak PJTKI baru yang muncul setelah Muhaimin menjadi Menakertrans.
Proses pemberian izin pendirian PJTKI menjadi wilayah kerja para staf khusus itu.

Dengan setoran Rp300 juta-Rp500 juta, izin tersebut sudah bisa keluar dalam jangka waktu 2 bulan saja. Padahal jika melalui prosedur resmi, pengurusan izin ini membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Syarat-syarat itu antara lain perusahaan yang harus berstatus hukum perseroan terbatas (PT) dan memiliki modal yang disetor senilai Rp3 miliar, serta memiliki uang jaminan berupa deposito senilai Rp250 juta.

Tidak hanya itu, bersama pejabat di Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tena ga Kerja Indonesia (BNP2TKI), para pejabat itu kerap menjadikan PJTKI sebagai sapi perah bila muncul kasus kekerasan TKI di luar negeri.

“Kalau ada kasus kekerasan di luar negeri terhadap TKI, kami harus bersiap untuk diinspeksi oleh pejabat BNP2TKI dan Kemenakertrans yang membawa aparat kepolisian dan wartawan. Pasti dicari sekecil apa pun kesalahan kami dengan ancaman sanksi maksimal hingga pembekuan dan pencabutan izin operasi,“ tuturnya.

Ujung-ujungnya, sambungnya, pengurus PJTKI harus menyediakan uang kas minimal Rp200 juta yang dibagi ke setiap pejabat BNP2TKI dan staf khusus Kemenakertrans.
Ia mengaku tidak tahu apakah uang tersebut sampai ke Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan Menakertrans Muhaimin Iskandar, atau tidak. Namun, dengan gamblang ia menyebut nama Jazilul Fawaid sebagai staf khusus Muhaimin yang sering menjadi penerima setoran dana dari PJTKI bermasalah tersebut.

Ia memaparkan, seharusnya ongkos yang dikeluarkan para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri bisa lebih murah jika tidak ada praktik yang disebutnya sudah membudaya di kedua instansi pemerintah itu. Misalnya saja, biaya perekrutan dan pelatihan untuk calon TKI ke Korea Selatan yang normalnya sekitar Rp6 juta bisa membengkak sampai Rp30 juta. Begitu juga dengan biaya pengiriman TKI ke Arab Saudi, calon majikan diharuskan membiayai perekrutan dan pelatihan senilai US$2.500 (Rp20 juta).

“Pos untuk setoran yang tidak resminya banyak. Jadi, kalaupun pihak calon majikan yang membiayai, calon TKI tidak bisa menikmati uang sisa dari biaya perekrutan dan pelatihan tersebut secara maksimal,“ tuturnya.

Dari nilai puluhan juta yang dibayarkan calon majikan, sambungnya, seorang calon TKI hanya menikmati Rp2juta-Rp4 juta.
Sisanya digunakan PJTKI untuk membayar tenaga perekrut di lapangan (sering disebut sponsor) sebesar US$1.100 (Rp8,8 juta) dan Rp11,2 juta habis untuk biaya pelatihan dan pengurusan administrasi di Kemenakertrans dan BNP2TKI.

Nama Jazilul juga kembali disebut-sebut dalam pungutan premi asuransi yang harus dibayar calon TKI. Ia dituding menerima Rp100 ribu dari premi sebesar Rp400 ribu yang dibayar setiap calon TKI.

“TKI tetap harus menyetor premi ke perusahaan asuransi Rp400 ribu jika mereka sudah siap berangkat, dalam arti sudah mengantongi kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN). Dari jumlah itu, nanti kami sisihkan Rp100 ribu untuk setoran ke Pak Jazilul, dan pengeluaran itu dimasukkan ke dalam komponen biaya premi asuransi. Karena itu kami harus mencari cara lain untuk menutupi pengeluaran itu karena Jazilul tidak mau memakai kuitansi, tanda terima, atau transfer lewat rekening bank,“ papar seorang manajer sebuah perusahaan asuransi yang masuk 10 anggota konsorsium asuransi TKI, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menakertrans No.Kep.2009/MEN/IX/2010.

Jazilul, yang juga tercatat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, juga disebut sebagai pengumpul setoran dari kalangan konsorsium asuransi TKI rata-rata senilai Rp5 miliar per bulan.

Dipaparkannya lagi, dalam sebulan perusahaan asuransi tempatnya bekerja menerima pembayaran premi hingga sekitar Rp1,2 miliar dari para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri, yang rata-rata mencapai 3.000 orang. Dari nilai premi sebesar itu, Rp400 juta di antaranya harus ia serahkan ke Jazilul.

“Itu setoran rutin setiap bulan. Biasanya kita janjian dulu ketemuan di mana. Namun, pascamoratorium dengan Arab Saudi pada 1 Agustus lalu, setoran juga akan turun karena TKI yang berangkat ke sana akan berkurang drastis,“ tuturnya.

Dalam catatan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), setiap bulan premi asuransi yang dibayarkan PJTKI mencapai kisaran Rp20 miliar-Rp25 miliar. Selama 5 bulan pertama 2011, dana asuransi itu terkumpul hingga Rp92 miliar, sedangkan klaim asuransi yang dikeluar kan konsorsium asuransi TKI hanya berkisar Rp1,2 miliar untuk beberapa kasus TKI yang bermasalah di luar negeri.

“Padahal kalau mekanisme perlindungan dan pembayaran klaim asuransi sudah benar berjalan, tidak perlu lagi PJTKI ditodong untuk membayar ongkos pulang TKI yang bermasalah. Ataupun masyarakat harus patungan membayar uang pengganti (diat) TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi,“ ujar Sekretaris Jenderal Apjati Rusdi Basalamah, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Saat akan dimintai konfirmasi mengenai tudingan serius itu, Jazilul sama sekali tidak mau memberi tanggapan. Saat sejumlah pertanyaan diajukan ketika Media Indonesia mencegatnya di Kantor Kemenakertrans beberapa waktu lalu, ia langsung menghindar dan langsung masuk ke ruang kerjanya.

Penjelasan dari pihak Kemenakertrans justru didapat dari salah satu asisten menteri Dita Indah Sari. Ia membantah tuduhan adanya setoran ke Kemenakertrans yang dipotong dari premi asuransi setiap calon TKI.

“Kalau potongan Rp100 ribu itu tidak ada.
Kalau ada juga, ya pasti sudah ketahuan,“ ucapnya.

Mengenai adanya konsorsium perusahaan asuransi yang tunggal, Dita menjelaskan, hal itu upaya untuk memperbaiki kondisi sebelumnya dengan jumlah konsorsium yang terlalu gemuk. “Sebelumnya ada sembilan konsorsium, masing-masing ada lima asuransi di dalamnya. Jadi hampir 50 perusahaan asuransi yang menangani TKI, sehingga repot mengontrolnya dan tidak fokus. Lalu, terjadi perang diskon,“ kata dia.

Ia juga menampik adanya praktik setoran upeti ketika ada inspeksi mendadak atau razia.
“Saya ke PJTKI itu hanya untuk mendengarkan pengaduan, misalnya ada masalah trafficking.
Itu pun yang memanggil PJTKI-nya juga bukan saya, tapi Dirjen Binapenta (Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja),“ tutur Dita.

Begitu juga dengan tudingan adanya pungli dalam setiap penerbitan izin pendirian PJTKI.
Ia menegaskan, penerbitan izin tersebut pada masa jabatan Muhaimin justru semakin ketat.
“Hanya lima atau enam izin yang dikeluarkan.
Target kita memang merampingkan jadi memang dibekukan, karena kebijakannya mengurangi. Padahal yang minta banyak,“ tutupnya.
(Tim/T-1)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/Mulai-Upeti-hingga-Pungli-22082011018020.shtml?Mode=1

RAPBN 2012 dan Pembangunan Manusia

RAPBN 2012 dan Pembangunan Manusia
Firmanzah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

SESUNGGUHNYA pem bangunan ekonomi me rupakan pembangunan manusia. Tugas negara secara konstitusi ialah membuat manusia Indonesia lebih sejahtera, makmur, berkeadilan, dan berdaya saing. Tantangan terbesar kita dewasa ini ialah membuat manusia Indonesia terbebas dari dua persoalan mendasar, yaitu kemiskinan (poverty) dan keterbelakangan (backwardness).

APBN merupakan alat negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ketika dihadapkan pada keterbatasan anggaran (budget constraint), RAPBN memuat aspek prioritas dan keberpihakan. Tentunya skala prioritas harus terkait dengan cita cita dasar yang bertumpu pada aspek pember dayaan dan penguatan kapasitas manusia Indonesia. Paradigma baru melihat bagaimana asumsi dan target pencapaian dalam RAPBN perlu didasarkan dan diarahkan kepada persoalan dasar yang dihadapi, yaitu peningkatan standar kualitas hidup manusia Indonesia dalam arti luas (inklusif).
Catatan RAPBN 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2011 telah menyampaikan pokok-pokok nota keuangan dan RAPBN 2012 di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pidato kenegaraan yang dilaksanakan rutin menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI merupakan momen yang penting karena terkait dengan arah kebijakan pemerintah di tahun 2012. Dalam pidato tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2012 sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN tahun 2012, yakni pertumbuhan ekonomi dipatok 6,7%, laju inflasi 5,3% nilai tukar rupiah Rp8.800 per US$, harga minyak US$90 per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Dengan asumsi ini, anggaran belanja negara dalam RAPBN 2012 ditetapkan sebesar Rp1.418,5 triliun, atau naik 7,4% dari tahun 2011 sebesar Rp1320,7 triliun (dalam APBN-P 2011). Adapun pendapatan negara dan hibah dipatok sebesar Rp1.292,9 triliun, naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5% dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun. Dengan porsi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran menjadi 1,5% (dari PDB) atau lebih rendah daripada defisit dalam APBN-P 2011 sebesar 2,1%.

Postur anggaran demikian memang terbuka bagi interpretasi banyak pihak terutama terkait dengan lompatan-lompatan besar yang diharapkan masyarakat pada umumnya.
Misalnya, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,7%. Angka tersebut, menurut sebagian kalangan, merupakan pertumbuhan natural yang ditopang konsumsi domestik.
Sektor itu merupakan motor (driver) dari pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang berkat kontribusi belanja rumah tangga yang tinggi. Tanpa diimbangi infrastruktur dan fasilitas publik, dipastikan yang muncul ialah kemacetan, antrean kendaraan, dan kemandekan. Tidaklah menghe rankan apabila masyarakat berharap adanya terobosan untuk mengatasi ketidakseim bangan antara pertumbuhan konsumsi dan ketersediaan fasilitas umum.

Pertumbuhan ekonomi lima negara anggota ASEAN pada 2010 berada di atas 7%, kecuali Vietnam (6,8%) dan Indonesia (6,1%). Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kecil daripada negara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, bahkan Vietnam. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi China (10,3%) dan India (10,4%). Fenomena itu menjadi alasan mengapa sebagian kalangan memandang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai di angka lebih dari 7% apabila sungguh-sungguh bekerja optimal dengan memperhatikan hal-hal seperti kebocoran anggaran, penciptaan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi, peningkatan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, dan penyediaan infrastruktur. Selain pertumbuhan ekonomi, asumsi makro yang perlu diperhatikan adalah harga minyak dunia, kurs rupiah, dan lifting minyak.

Dalam pidato kenegaraan juga disampaikan, besaran belanja pemerintah pusat pada 2012 direncanakan sebesar Rp954,1 triliun, mengalami peningkatan 5,1% dari APBN-P 2011 (atau naik Rp45,9 triliun).
Selanjutnya, anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2012 sebesar Rp464,4 triliun, naik 12,6% dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun, dengan komposisi Rp394,1 triliun untuk dana perimbangan dan Rp70,2 triliun untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian. Alokasi dana perimbangan itu terdiri atas dana bagi hasil Rp98,5 triliun, dana alokasi umum Rp269,5 triliun, dan dana alokasi khusus Rp26,1 triliun. Dalam kurun 2006-2011, proporsi anggaran pemerintah pusat-transfer daerah rata-rata berada pada titik 30%-34% untuk transfer daerah dan 66%-70% untuk belanja pemerintah pusat. Penaikan alokasi anggaran ke daerah dalam RAPBN 2012 perlu ditunjang dengan perbaikan kualitas birokrasi di daerah.

Melonjaknya belanja rutin pegawai di daerah yang membebani APBD juga merupakan persoalan serius karena tidak hanya terkait dengan administrasi keuangan daerah tetapi juga sistem administrasi kepegawaian, mulai identifikasi kebutuhan daerah, proses rekrutmen, kompetensi, hingga mekanisme insentif. Sebagai ilustrasi, pada 2011 belanja rutin pegawai di daerah membebani APBD rata-rata sebesar 55%63% dan 35%-45% sisanya untuk belanja modal. Tidak mengherankan jika pada 2011 hanya diperoleh 7 kota/kabupaten dari 495 kota/ kabupaten yang mengalokasikan belanja modal lebih dari 50%, sedangkan sebagian besar anggaran belanja modal yang dialokasikan di bawah 35% dari total anggaran.

Adapun anggaran belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp954,1 triliun--yang dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp476,6 triliun dan belanja nonkementerian dan lembaga sebesar Rp477,5 triliun--juga mengalami persoalan yang sama. Seperti halnya anggaran daerah, anggaran pemerintah pusat juga dibayang-bayangi lonjakan belanja rutin pegawai. Dari total belanja negara Rp1.418,5 triliun, belanja rutin pegawai mencapai Rp215,7 triliun atau naik 18% dari APBN-P 2011. Belanja rutin pegawai pada RAPBN 2012 menempati porsi terbesar dalam alokasi anggaran pemerintah pusat, di bawahnya angka belanja subsidi Rp208,9 triliun, belanja modal Rp168,1 triliun, belanja barang Rp138 triliun, bayar utang Rp123,7 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp100,4 triliun. Tentunya pening katan belanja rutin pegawai tidak menjadi masalah jika alokasi belanja rutin ini di sertai perbaikan berbagai pelayanan dan infrastruktur pub lik yang menjadi hak kon stitusi publik.

Yang juga mendapat sorotan dari banyak kalangan ialah arah kebijakan dan keberpihakan yang tertuang dalam RAPBN 2012. Misalnya, bantuan sosial yang turun hingga 22,3% dari APBN-P 2011. Padahal perubahan cuaca telah menghadirkan berbagai bencana alam.
Ditambah lagi, belanja rutin pegawai Rp215 triliun untuk 4,5 juta PNS. Bandingkan anggaran kemiskinan Rp50 triliun untuk 30 juta jiwa warga miskin, atau bandingkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp41,9 triliun untuk 237 juta jiwa di tengah ancaman ketahanan pangan yang berpotensi menaikkan jumlah orang miskin di Indonesia.
Asumsi dan target kesejahteraan Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat tentunya diharapkan akan dinikmati segenap masyarakat Indonesia. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada awal 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8%. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5%. Namun perlu dicatat juga, struktur pekerja Indonesia terbesar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian terbesar berada di perdesaan, dan 50%-60% tenaga kerja Indonesia tidak tamat SD.
Tantangan RAPBN 2012 ialah bagaimana alokasi anggaran ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor ini dan kesejahteraan para tenaga kerja yang bekerja di dalamnya.

Basis transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan yang digagas pemerintah patut diapresiasi. Namun, pemba ngunan berbasis pertum buhan ekonomi selama ini tidak cukup un tuk memerdeka kan manusia dan memanusiakan man u sia. P erl u upaya yang lebih dari sekadar mengejar pertum buhan ekonomi dan sejumlah indikator makro. Peningkat an target PDB/kapita, yang pada 2010 diharapkan sebe sar US$4.000/kapita, secara agregat perlu diimbangi pola penyebaran dan distribusi nya. Selain itu, kesenjangan kontribusi wilayah--Jawa dan Sumatra menyumbang kurang lebih 80% dari total PDB--perlu menjadi landasan untuk menggerakkan kawasan tengah dan timur Indonesia.

Dalam RAPBN, indikator yang terkait dengan pembangunan manusia perlu dikedepankan. Anggaran yang dimiliki negara merupakan instrumen untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan, terkait dengan pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa. Keberpihakan untuk mengurangi indikator kesenjangan sosial dan wilayah perlu dituangkan dalam strategi alokasi anggaran dan postur RAPBN 2012. Dengan demikian, manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan masyarakat luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok masyarakat.

Target produksi pangan perlu diiringi target kesejahteraan petani (dapat diukur dengan nilai tukar petani).
Target peningkatan produksi nelayan juga perlu diiringi target peningkatan kesejahteraan nelayan (dapat diukur dengan nilai tukar nelayan).
Sejumlah indikator ketimpangan, seperti jumlah dokter dan perawat di kota vs jumlah dokter dan perawat di desa, juga perlu menjadi target pengurangan setiap rupiah yang dialokasikan.

Selain itu, RAPBN perlu diarahkan untuk mengejar target-target perbaikan di tataran riil bangsa. Target pencapaian alokasi anggaran juga dibutuhkan untuk memecahkan sejumlah persoalan, seperti peningkatan gizi, penurunan mortalitas bayi dan ibu melahirkan, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses listrik dan air bersih, perluasan akses ekonomi dan kewirausahaan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan alih teknologi.

Keberanian untuk menjadikan indikator kesejahteraan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat dalam RAPBN tidak hanya menunjukkan keberpihakan yang lebih konkret, tetapi juga fokus pada peningkatan indikator kesejahteraan.
Terlebih lagi, proporsi belanja rutin mencapai 80,43%. Hal itu semakin memperkecil ruang fiskal 2012. Tanpa keberpihakan yang jelas terkait dengan target pencapaiannya, anggaran dikhawatirkan akan terserap untuk belanja birokrasi dan kurang mampu mengangkat sektor ekonomi yang selama ini terpinggirkan.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/RAPBN-2012-dan-Pembangunan-Manusia-22082011020003.shtml?Mode=1

Bukan Salah Bunda Mengandung

M SOBARY;

Apa salah para pendiri negeri kita ini—kaum idealis yang penuh semangat, jujur, dan tulus dalam perjuangan—sehingga generasi penerusnya, anak-anak dan para cucunya, terutama justru yang muda-muda, lebih khusus lagi para politikusnya, kelihatan begitu brengseknya?


Apa sebab kesalehan para orang tua melahirkan kebrengsekan dan watak ugal-ugalan pada anak-anak dan para cucu? Apa salah para pendiri negeri kita ini? Para pendiri bangsa lahir di negeri ini dan generasi penerusnya— anak-anak dan para cucu—juga lahir di negeri ini.

Para pendiri negeri kita bicara tentang kemerdekaan, nasionalisme, dan patriotisme, dan anak-anak serta para cucu pun brbicara hal yang sama. Tapi mengapa isi pembicaraan generasi penerus hanya gelembung kata-kata? Mengapa kita disuguhi kebohongan demi kebohongan tanpa henti?

Alangkah luasnya persoalan yang harus diuraikan di sini untuk memberi jawaban utuh atas persoalan di atas. Kita harus lebih dulu bicara tentang beberapa soal yang menyebabkan sikap dan pandangan hidup generasi pendiri negeri ini dan generasi penerusnya.

Kita harus juga berbicara kondisi politik dan dukungan birokrasi yang jauh berbeda antara di zaman generasi pendiri negeri kita dahulu dengan di zaman kita sekarang. Selebihnya kita harus juga bicara godaan materi di zaman itu, yang mungkin sangat kecil dan lemah, dibandingkan godaan materi yang begitu besar dan sangat kuat di zaman ini.

Apalagi di zaman ini materi menjadi ukuran utama harga diri dan penampilan manusia. Apalagi di zaman ini materi menjadi pujaan,disetengahtuhankan oleh manusia. Jelas tak semua manusia materialistis dan serakah.

Tapi bahwa pendirian dan cara memandang dunia materi macam itu telah menyebar demikian luas di masyarakat tak mungkin kita abaikan. Sikap pribadi dan kelompok di dalam masyarakat mungkin dibentuk oleh gagasan serta cara pribadi dan kelompok itu sendiri memandang persoalan hidup dan dunianya. Dan ini yang mungkin membentuk tingkah laku kita.Ini yang juga membentuk cara hidup kita.

“Idealisme?”

Kita pernah mendengar kata idealisme dan kata itu kita anggap baik. Dalam berbagai kesempatan kita membicarakannya seperti membicarakan benda suci. Kita memuliakannya. Kita memuji orang baik dengan ungkapan: dia memang orang idealis. Jarang orang seperti itu sekarang.

Dalam ungkapan itu terkandung penghormatan tinggi pada idealisme dan orang yang bersikap idealis. Itu cara pandang kita.Tapi cara pandang ini tak kita ikuti tindakan. Pandangan kita berbeda dari tindakan kita sendiri. Pendeknya, idealisme tak pernah kita telan. Kita bahkan tak pernah mengunyahnya.

Bagi banyak orang, mungkin terutamaparabirokratdanpara politikus, idealisme itu mengganggu. Mereka tak menyukainya. Kita sering mendengar ungkapan: “Ah, hidup yang konkret-konkret saja.”Kadang terdengar sanggahan dalam bentuk lain: “Hidup jangan muluk-muluk... yang realistis saja.”

Bagi mereka yang bernafsu ingin kaya secepatnya dan menikmati dunia ini sepuaspuasnya, hidup memang lain coraknya. Nafsu hidup ditujukan pada bagaimana menguasai materi sebanyak-banyaknya, tak peduli bahwa untuk kepentingan itu harus merampok uang rakyat.

“Nasionalis?”

Kelihatannya nasionalisme itu hanya sebuah kata.Apalagi, secara konsepsional kata nasionalisme memiliki—atau diberi—makna baru yang jauh lebih luas dibandingkan makna nasionalisme di zaman generasi pendiri negeri kita ini.

Tapi pergeseran makna kata tak dengan sendirinya membuat kita menggeser loyalitas kita pada kebenaran, pada keadilan atau pada kemuliaan cara hidup yang kita hormati. Kita tahu,banyak hal yang menentukan cara pandang atas hidup dan sikap kita sehari-hari, maka pertanyaan apa salah para pendiri negeri kita ini, seperti dikemukakan di atas, jawabnya mungkin— dan lebih jelas—tak ada.

Sikap dan cara pandang para leluhur kita itu satu hal. Sikap dan pandangan generasi sekarang— anak-anak dan para cucu mereka semua—jelas hal yang lain. Bagi kita lalu jelas, peribahasa yang dibuat oleh para leluhur, yang juga orang-orang bijak, mengenai “bukan salah bunda mengandung, buruk suratan tangan sendiri”, mungkin merupakan jawaban yang tegas dan tepat.

Anak-anak muda yang sangat serakah, yang mencuri uang rakyat hingga menjadi heboh seluruh bangsa, itu ulah mereka sepenuhnya dan tanggung jawab mereka.Dua orang muda,bahkan melibatkan pula istrinya, membuat kita sangat malu, mengapa ada manusia yang mampu mengembangkan keserakahan seperti itu.

Orang-orang tua,generasi Orde Baru yang juga serakah, tidak memengaruhi mereka? Mungkin—bahkan sangat pasti, sangat pasti, mengapa diragukan—memengaruhi mereka. Tapi mengapa anakanak muda, yang dulu mengejek Pak Harto, sebagai orang yang punya segalanya kecuali rasa malu,kini sikap itu mereka tiru?

Mengapa mereka pun tak tahu malu? Mengapa mereka, generasi pendukung reformasi, juga menjadi bandit yang merampok kekayaan negara? Dan mengapa mereka bersekutu— bukan mengutuk—generasi Orde Baru yang masih tetap menjadi koruptor sekarang? Apa salah para pendiri negeri ini, maka generasi penerusnya menjadi begitu brengseknya? Salah generasi penerus tak ada hubungannya dengan generasi tua.

Maka, seperti kata pepatah, bukan salah Bunda mengandung, (karena) buruk suratan tangan sendiri. Artinya, kalau mereka digantung, jelas hal itu karena buruknya hasil kerja tangan mereka sendiri.● M SOBARY Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422768/

Tak Ada Skandal Keuangan

Mustafa:

JAKARTA– Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah pemerintah menolak transformasi empat BUMN jaminan/asuransi sosial lantaran takut audit keuangan forensik bisa membuka skandal keuangan yang selama ini ditutup-tutupi.


”Tidak ada yang kami khawatirkan, apalagi takut diaudit. Semua BUMN siap diaudit seperti yang rutin dilakukan.PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes tidak bisa dilebur justru untuk mematuhi perundang-undangan,” ungkap Mustafa kepada SINDO di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia menilai pihak-pihak yang melontarkan isu penolakan transformasi empat BUMN karena ada dana yang mengalir untuk mengongkosi operasional politik atau diputar untuk investasi ilegal,sudah kehabisan ”peluru”. ”Kami selalu terbuka soal keuangan. Dan semua BUMN selalu diaudit secara rutin,” tandasnya.

Mustafa hanya tertawa ketika dimintai tanggapan atas tudingan bahwa PT Jamsostek pernah menyimpan sebagian dana yang dikelolanya di Bank Century.”Saya jamin tidak ada penyimpangan. Saya, Menteri BUMN,berkomitmen menjadikan semua BUMN sehat.
Kalau ada penyimpangan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, atau Polri pasti langsung turun tangan,” kata Mustafa.

Plt Sekretaris PT Taspen Pask Suartha juga membantah tudingan soal ada dana di PT Taspen yang dialokasikan secara tak wajar. ”Tidak begitu lah,” katanya singkat. Suartha tak mau bicara lebih panjang. ”Saya kan hanya pelaksana tugas,”kilahnya.

Mantan Sekretaris PT Taspen Faisal Rachman yang baru saja melepaskan jabatannya pada Juli 2011 mengatakan hal yang sama. ”Silakan audit setiap saat. Selama saya menjabat, setiap tahun kami memublikasikan laporan keuangan. Dan tidak ada data yang dimanipulasi,” jaminnya.

Faisal mengusulkan Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR agar mengundang PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri dalam pembahasan lanjutan di masa persidangan DPR saat ini. ”Supaya lebih mudah cari solusi kebuntuan,” kata Faisal.

Pekan lalu anggota Pansus RUU BPJS DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa sejumlah anggota Parlemen akan mendorong pelaksanaan audit investigasi keuangan keempat BUMN jaminan/asuransi sosial.

Dia mengaku tidak yakin hasil audit akan menyatakan keuangan keempat BUMN ini sehat. Rieke mencium indikasi ada penggunaan dana untuk membayar beberapa pihak agar menolak transformasi keempat BUMN.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik dan Kebijakan Kesehatan Bambang Sulistomo mengatakan, penolakan transformasi muncul lantaran keempat BUMN jaminan/asuransi sosial sudah menanam modal ke manamana. Penggabungan manajemen juga akan memberatkan.

”Dalam konteks ini, bagaimana supaya kepentingan masing-masing bisa mencapai titik temu.Mesti ada pendekatan lagi, terutama kepada Kementerian BUMN dan beberapa kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan,” katanya. ”Yang jelas, SJSN bagi seluruh masyarakat Indonesia harus berjalan, ”tambahnya.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri mengatakan, transformasi empat BUMN yang saat ini menjalankan jaminan/asuransi sosial ke dalam BPJS justru akan memperkuat infrastruktur kelembagaan jaminan sosial menyeluruh yang akan diterapkan di Indonesia.

Meski demikian, memang butuh proses yang bertahap untuk mewujudkannya. ”Tidak ada kerugian dari transformasi empat BUMN itu asal tujuh prinsip transformasi diterapkan dengan benar,”katanya.

Tujuh prinsip transformasi tersebut adalah tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak ada penghilangan hak-hak normatif para karyawan keempat BUMN itu, tidak merugikan peserta lama, tidak ada program yang terhenti pelayanannya, serta setiap peserta hanya membayar untuk satu program.

Tiga prinsip lainnya adalah pemerintah menyelesaikan seluruh pengaturan pelaksana yang diperlukan terkait persiapan pendirian dan operasional BPJS, harus ada kepastian investasi keempat BUMN yang saat ini masih berjalan, serta proses pengalihan aset dari BUMN tidak boleh menimbulkan banyak korban. Dalam proses bertahap ini, lanjut Usman,yang pertama dijamin adalah asuransi kesehatan yang lebih siap. hendry sihaloho/ dyah ayu pamela

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422797/

Membaca Arah Kasus Nazaruddin

Setelah Muhammad Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Kolombia, sinyal aneh benar-benar terlihat di kitaran kasus Nazar. Betapa tidak, publik seakanakan disihir ke suatu arah yang tidak jelas dengan menggunakan dalil yang penuh kebohongan, bahkan ngawur.


Lihat saja penuhnya kebohongan soal perlakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nazar. Entah apa yang ada di kepala publik hingga sangat gencar pemberitaan perihal “cuci otak” KPK selama di pesawat, tidak diberikannya akses yang memadai bagi pengacara terhadap Nazar dan perlakuan menghalang-halangi lainnya, hingga ketakutan dan tidak makan karena kemungkinan racun.

Yang mengherankan, hal tersebut dibangun sangat masif dan penuh kebohongan, termasuk oleh para pengacara Nazar.Terkuaknya kebohongan nanti setelah tim KPK memberikan bukti-bukti rekaman.

Yang mengherankan pula, tidak ada ralat dan ucapan permintaan maaf, tetapi kemudian dialihkan ke hal yang kedua, yakni akan bungkamnya Nazar plus surat permintaan “bargaining” dengan Presiden SBY.

Kembali publik dipaksa menduga-duga dan berprasangka buruk dengan meyakini ini adalah bagian dari skenario yang dibangun aparat penegak hukum untuk mengisolasi perkara ke arah yang hanya Nazar.

Tidak berhenti sampai di situ, para politikus dengan gegap gempita mempersalahkan KPK, bahkan menuding KPK dengan hal-hal yang nyaris tanpa alasan rasional.Tampil gagah dengan memeluk dan menciumi Nazar, hal yang merupakan pesan jelas bahwa mereka mau berada di pihak Nazar dan akan senantiasa memberikan dukungan kepada Nazar. Kelirunya pula, masih ada yang membenarkan perilaku politisi ini.

Negeri Aneh

Karenanya, negeri ini memang aneh. Seorang begundal pesakitan yang tersangka dan lari ke luar negeri karena kesalahannya kemudian dibela mati-matian oleh para politikus. Kita sudah lupa, kapan dukungan sejenis terhadap penegakan hukum pernah didengungkan politisi ini.

Padahal, jika memang antikorupsi, seharusnya mereka berpihak pada penegakan hukumnya dan bukan “seakan-akan” menjadi bagian integral dari para penghancur hukum. Negeri ini juga aneh karena dari sekian banyak kebohongan Nazar,hanya pengakuan di Skype yang kemudian dianggap benar dan diharuskan untuk dibuktikan oleh KPK.

Jika Nazar sering berbohong, maka kesaksian di Skype juga punya peluang kebohongan yang sama dengan kebohongan- kebohongan lainnya. Bukan untuk menegasikan kesaksian tersebut, tetapi penempatannya haruslah proporsional. Proporsional artinya KPK tidak boleh diberi frame atas pengakuan tersebut.

Frame yang sangat keliru adalah jika KPK gagal membuktikan apa yang dikatakan Nazar di Skype, dengan seketika KPK dianggap sebagai bagian yang merekayasa kasus dan tidak netral. Secara hukum, KPK sama sekali tidak diberi beban untuk membuktikan atas apa yang dikatakan Nazar di Skype.

KPK bukan punya tugas untuk membuktikan tuduhan Nazar atas Anas Urbaningrum dan petinggi partai Demokrat lainnya. Namun,tugas KPK jauh lebih berat dan besar,yakni membuka secara lebar keseluruhan kasus-kasus yang ada peran Nazar dan siapa pun yang terlibat di dalamnya.

Kata “siapa pun” tentu saja menggariskan bahwa tidak tertutup kemungkinan dari kalangan Partai Demokrat maupun berbagai kalangan lain. Negeri ini aneh karena sangat memercayai perkataanperkataan Nazar dan berbagai skenario yang dijalankannya, sebaliknya tidak memberikan bobot kepercayaan yang sama atas pernyataan KPK.

Hasilnya adalah semua perkataan KPK dianggap bagian dari skenario busuk untuk menutup dan/ atau mengisolasi perkara, sedangkan semua perkataan Nazar dan tim kuasa hukumnya adalah bagian dari kebenaran dengan pernyataan kesedihan dan kekecewaan terhadap skenario KPK.

Meski Nazar dan kuasa hukumnya telah berbohong berkali-kali, tetap saja posisi ini tidak berubah.Negeri aneh tetap “menghukumi” KPK dan “membebaskan” Nazar.

Tegakkan Hukum

Tidak ada kata lain selain segera melakukan penegakan hukum.Bungkamnya Nazar tidak boleh menjadi bagian dari skenario untuk membusukkan penegakan hukum.Ketika dia mengemis kepada Presiden SBY, kita harus meyakini bahwa tidak sedikit pun hal tersebut akan berpengaruh pada penegakan hukum.

Tidak seorang pun bisa dan diizinkan untuk memengaruhi proses hukum. Bahkan Presiden SBY pun tidak. Karenanya, sangat mudah ditebak bahwa gerakan permohonan itu hanya upaya untuk mengalihkan proses hukum ke arah politik. Hukumlah yang harus ditegakkan meski Nazar akan tutup mulut.

Pun ketika dia enggan untuk membuka perkara ini secara lebar,maka KPK yang harus lebih detail dan garang mengejar Nazar dan seluruh komplotannya dengan jalan lain.Jalan yang boleh jadi “memutar” dan agak panjang, tetapi bisa dijadikan sandaran untuk membongkar kebusukan Nazar dan komplotannya.

Kata “Nazar dan komplotannya” perlu ditegaskan karena tentunya Nazar tidak main sendiri. Kalau kita kembali ke asal mula perkara ini, sangat jelas bahwa persoalannya adalah mafia anggaran.Mafia anggaran yang memainkan anggaran negara dengan cara merampok melalui kewenangan perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan anggaran yang dimiliki.

Makanya, komplotan itulah yang harus dikejar KPK. Komplotan yang bermakna sangat jamak. Bisa lintas cabang kekuasaan karena bukan hanya di DPR, tetapi juga di pemerintah. Bisa juga lintas komisi karena melibatkan beberapa departemen.Dapat juga lintas partai karena kewenangan tersebut pada dasarnya dimiliki secara kolektif dan bukan individual.

Praktik korupsi yang benar-benar lahir dari prinsip “berjamaah” dan mustahil permainan individual. Dapatkah itu terbongkar? Sangat mungkin! Bahkan sangat berpotensi terbongkar secara besar. KPK dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang tersedia untuk membuka model-model korupsi berjamaah ini semisal PPATK.

Kolaborasi yang diperlukan juga lintas penegak hukum.Pola koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian sangat mungkin digunakan dalam rangka mengejar praktikpraktik korupsi berjamaah. Tapi tentu saja ada prasyarat penting, yakni asalkan publik mau membentengi KPK dan penegakan hukum dari berbagai serangan yang ada sekarang.

Serangan penuh kebohongan dari pihak Nazar dan pengacaranya serta politisi busuk pemihak koruptor harus kita lawan bersama. Kita semua harus mengambil tempat untuk melindungi penegakan hukumnya dan bukan melindungi para koruptornya.

Pengambilan tempat yang penting di tengah banyaknya upaya untuk mengaburkan antara penegakan hukum dan upaya perlindungan kepada para koruptor. Jika mampu, kita akan bisa menyambut arah proses perbaikan bangsa untuk menutup peluang mafia anggaran makin banyak bermain di keuangan negara kita.

Dan jika gagal, para koruptorlah yang akan berpesta karena bukan hanya bisa melanjutkan untuk terus menikmati uang negara,tetapi juga menikmati pembonsaian terhadap penegakan hukum dan kelembagaan KPK.● ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Pengajar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM Yogyakarta

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422765/

Saya Tidak Trauma Diseleksi di DPR

WAWANCARA
Bambang Widjojanto:



RMOL. Bambang Widjojanto pernah gagal saat fit and proper test di Komisi III DPR ketika bertarung dengan Busyro Muqoddas menjadi pimpinan KPK tahun lalu. Tapi aktivis hukum yang vokal itu tidak merasa trauma.

Calon pimpinan KPK tersebut justru percaya diri yang tinggi bisa melewati fit and proper test dengan baik. Sebab, sudah ber­pengalaman dites di DPR.

“Saya merasa optimistis bisa melewati test itu secara baik. Saya tidak trauma diseleksi di DPR. Ini akan berjalan profesio­nal dan obyektif,’’ ujar Bambang Widjojanto kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, Sabtu (20/8).

Menurut dosen Universitas Trisakti itu, Komisi III DPR me­miliki kontribusi yang besar untuk mendorong pengembangan gerakan anti-korupsi.

“Anggota Komisi III DPR me­miliki pertimbangan khusus untuk memilih calon pimpinan KPK. Pertimbangan itu setiap ta­hunnya semakin obyektif,’’ pa­parnya.

Beri­kut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda percaya sema­kin obyektif?
Ya dong percaya. Bila kita ti­dak percaya sama orang lain, mana mungkin kita dipercaya orang. Prinsipnya berlomba-lomba berbuat kebaikan dan ja­ngan meminta belas kasihan. Hal yang penting, tunjukkan saja pro­fesionalitas dan perform kita. Nanti orang akan menilainya.

Komisi III kabarnya mem­buat tim untuk mencegal orang yang tidak disukai, apa Anda tidak khawatir?
Daripada memulai dengan ke­curigaan, lebih baik kita mem­buat indikator calon pimpinan KPK dan indikator itu dijaga ber­sama-sama. Nanti orang menilai berdasarkan indikator yang sudah disepakati.

Maksudnya?
Intinya daripada kita memper­soalkan isu dan membangun ma­salah yang pada akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan masa­lah itu, kenapa tidak kita cari alter­­natif yang sifatnya lebih positif.

Apa indikator menjadi pim­pi­nan KPK?
Indikatornya seperti apa, sila­kan dibuat. Saya tidak mau ter­libat nanti dinilai punya konflik kepentingan.

O ya, dalam seleksi poin Anda tertinggi, apa rahasianya?
Sebagian waktu saya diguna­kan untuk gerakan anti korupsi. Misalnya saya mengajar di Aka­demisi Kepolisian dan saya juga terlibat dalam pembuatan strategi nasional pemberantasan korupsi yang dibuat oleh Bappenas. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman LSM dan KPK mengenai anti korupsi.

Bagaimana tanggapan ke­luarga?
Mereka semua mendukung apa yang saya kerjakan. Itu sudah dikomunikasikan sejak awal. Namun masalah waktu menjadi kendala bagi saya. Sebab, dari seminggu, lima hari digunakan untuk publik. Untuk itu saya ingin mencoba membagi waktu lebih adil lagi. Tapi saya anggap semua ini sebagai dinamika ke­hidupan untuk diatur secara pro­porsional saja.

Apa tantangan pemberan­ta­san korupsi ke depan?
Ada dua tantangan. Pertama, kesalahan kita adalah menempat­kan KPK seolah-olah single organ dalam memberantas ko­rupsi. Tidak bisa pemberantasan korupsi yang sudah massif hanya diberantas oleh KPK. Ini menjadi kepentingan negara, pemerintah, LSM dan masyarakat. Intinya pemberantasan korupsi bukan tanggung jawab KPK saja.

Kedua, korupsi harus dilawan dengan berbagai macam strategi. Jangan single strategi. Sebab, modus operandi korupsi berma­cam-macam, jadi kita harus punya berbagai usaha alternatif memberantas korupsi. Bila itu berhasil, pemberantasan korupsi bisa bersifat utuh, komprehensif, dan terukur.

Artinya perlu pelibatan lem­baga penegak hukum yang lain?
Di dalam undang-undang dise­butkan salah fungsi KPK adalah trigger mechanism. Artinya KPK harus memberikan pengetahuan, pengalaman, dan value yang di­milikinya bersama dengan lem­baga-lembaga penegak hukum.

KPK harus menempatkan diri sebagai mitra strategis, sehingga tidak hanya sinergitas tetapi juga konsolidasi pemberantasan ko­rupsi dan desainnya harus dibuat.

Maksudnya sebagai mitra stra­tegis?
Selama ini KPK dengan lem­baga penegak hukum melakukan. Itu bagus tapi perlu dibuat sistem­nya. Misalnya salah satu lembaga penegak hukum punya kerawa­nan penyalahgunaan wewenang, teman-teman KPK bisa memberi­kan kajian-kajian yang hasilnya bisa disampaikan kepada pimpi­nan mereka. Nanti bisa diketahui penyelesaian masalahnya secara proporsional. [rm]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=37185

Jika Shaum Kita "Nggak 'Nendang" - Akmal Sjafril

assalaamu’alaikum wr. wb.

“It’s like a finger pointing at the moon,” kata seorang guru Kung Fu pada muridnya. Sang murid yang berusaha mencerna kata-kata itu secara refleks langsung memelototi jari gurunya yang menunjuk ke angkasa. Apa dinyana, ia langsung dihadiahi tamparan keras di kepalanya.

“Do not concentrate on the finger, or you will miss all of the heavenly glory!”

Begitulah cuplikan sebuah adegan dalam film Enter The Dragon, salah satu film yang membuat nama Bruce Lee terpatri dalam sejarah perfilman dan bela diri dunia sekaligus. Adegan itu menunjukkan bagaimana karakter guru Kung Fu yang diperankan oleh Bruce Lee tengah mengajari seorang muridnya bagaimana cara menendang dengan benar. Sesi latihan supersingkat itu (bahkan sesi latihan itu dilakukan di tengah-tengah waktu sang guru menerima tamunya) menunjukkan betapa besar perhatian karakter ini pada hal-hal yang mendetil. Ia hanya menyuruh muridnya menendang tiga kali, mengoreksinya dan memberitahu apa yang benar dan yang salah dari gerakannya. Setelah itu, sang murid kembali untuk berlatih sendiri lagi.

Mungkin sebagian orang tidak mengerti apa korelasi antara jari, bulan dan teknik tendangan yang efektif hanya dengan mengamati petikan dialog singkat di atas. Bahkan mereka yang menonton filmnya secara utuh pun banyak yang belum sempat memahami adegan tersebut ketika film sudah beralih ke adegan berikutnya. Yang ingin ditekankan oleh karakter Lee adalah bahwa tendangan yang dilakukan oleh muridnya itu secara teknis sudah benar, namun kurang mantap, karena tidak ada apa yang disebutnya sebagai ‘emotional content’. Istilah yang satu ini bukan berarti bahwa tendangannya harus emosional atau dilandasi amarah (semua ahli bela diri yang sejati tahu persis bahwa amarah justru merusak konsentrasi dan kualitas gerakan), melainkan haruslah ada kesatuan antara badan dan pikiran. Singkatnya, pikiran dan perasaan terfokus pada satu tujuan. Itulah sebabnya digunakan analogi jari yang menunjuk ke bulan. Tidak ada manfaatnya berkonsentrasi ke jari yang menunjuk, karena yang harusnya menjadi pusat perhatian adalah bulan di langit.

Apa yang dijelaskan di sini juga tidak menunjukkan bahwa Bruce Lee (atau karakter yang diperankannya) tidak peduli dengan detil gerakan. Penekanan pada fokus tujuan diberikan sekurang-kurangnya karena dua hal. Pertama, karena secara teknis tendangan muridnya itu sudah benar dan cukup baik, hanya tinggal dimantapkan saja. Kedua, karena Bruce Lee memiliki prinsip bahwa bela diri yang paling efektif itu adalah yang mengikuti anatomi tubuh manusia. Itulah sebabnya Lee tidak dikenal karena jurus belalang sembah (the praying mantis), cakar harimau (the tiger claw), atau jenis-jenis jurus Kung Fu lainnya yang terinspirasi oleh gerakan hewan (jika tangan manusia berbeda dengan tungkai depan belalang sembah, lantas kenapa manusia harus memukul seperti belalang sembah?). Lee adalah tokoh yang mempopulerkan Wing Chun ke level internasional, sedangkan Wing Chun adalah bela diri yang sepenuhnya menggali teknik-teknik yang dianggap efektif untuk anatomi tubuh manusia. Nah, karena anatomi tubuh manusia toh secara umum sama saja, maka teknik tendangan yang efektif pasti sama saja. Dengan pemahaman tujuan yang baik dan repetisi yang cukup, pasti tekniknya akan sama saja, baik ia orang India, Cina, Amerika, Nigeria, atau Nikaragua. Kalau kakinya sama, maka teknik tendangan samping yang efektif pasti begitu-begitu juga. Itulah sebabnya fokus pada tujuan menjadi demikian penting.

Baik dalam bela diri, olah raga, atau dalam hal-hal lainnya, kita semua tahu bahwa teknik yang benar tidak dapat dicapai hanya dalam satu-dua kali percobaan. Sebab, setiap teknik pada hakikatnya bukanlah gerakan-gerakan parsial dari anggota-anggota tubuh, melainkan hasil dari kerja sama semua bagian itu. Tendangan bukanlah gerakan yang hanya mengandalkan kaki, melainkan keselarasan dengan pinggang, posisi tangan, bahkan juga gerakan bahu. Cara melakukan tembakan dalam basket juga bukan sekedar melempar dengan tangan, karena shoot yang benar melibatkan kolaborasi yang apik antara lutut, siku, bahu, jari-jemari dan seterusnya. Hal ini bisa kita aplikasikan dalam segala hal. Menulis bukan sekedar menceritakan suatu kejadian atau pemikiran, ilmu kedokteran bukan sekedar tahu penyakit dan bisa membuat resep, ekonomi (syariah) bukan sekedar menghitung laba-rugi pribadi, demikian seterusnya. Oleh karena itu, dalam segala hal, jam terbang menjadi penentu. Jam terbanglah yang akan membedakan antara orang yang:
tahu cara yang benar
mampu melakukan dengan benar
terampil melakukan dengan benar
memiliki kearifan terhadap teknik yang benar

Shaum, seperti segala sesuatunya, juga dipengaruhi secara langsung oleh jam terbang. Semua orang maklum jika anak usia 4-5 tahun ikut melaksanakan shaum, kemudian berbuka di waktu Zhuhur dan meneruskan hingga waktu berbuka yang sebenarnya. Hal yang sama juga berlaku bagi para muallaf, karena ini adalah suatu hal yang baru bagi mereka. Tubuh mereka perlu dikondisikan untuk beradaptasi dengan shaum.

Kalau jam terbangnya sudah bertambah tinggi, biasanya sejalan dengan bertambahnya usia, maka hal-hal lainnya mulai menjadi perhatian. Mulai berlatih menjaga emosi, meninggalkan obrolan-obrolan tak bermanfaat dan sebagainya. Lebih baik tidur daripada kelayapan.

Semakin tinggi jam terbangnya, maka tuntutannya pun semakin tinggi. Target-target dibuat. Jumlah tilawah harian mulai dipertanyakan. Shalat Dhuha menjadi ‘menu wajib’. Ibadah-ibadah wajib dimantapkan, ibadah-ibadah Sunnah digetolkan. Pemahaman terhadap ibadah shaum semakin tinggi. Tidak ada lagi yang ingat soal lapar dan haus, bahkan kedua hal itu menjadi tidak relevan lagi. Tidak ada lagi keluhan lemas-lemas atau badan tak bertenaga di bulan Ramadhan, karena tubuh sudah sangat terbiasa, hasil latihan selama bertahun-tahun.

Pada kenyataannya, sebagian umat Islam berada dalam kondisi yang sama seperti murid Kung Fu yang sedang belajar menendang tadi. Seharusnya pandangannya difokuskan ke bulan, tapi perhatiannya malah ke jari yang menunjuk. Matanya tidak tertuju pada keindahan yang tiada banding nun jauh di atas sana, melainkan pada jari yang sudah ia lihat jutaan kali sejak kelahirannya. Tidak heran kualitas tendangannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tendangannya sudah benar, tapi hanya sekedar itu saja.

Shaum itu sama saja sederhananya dengan teknik tendangan. Batasan shaum adalah waktu Subuh dan Maghrib. Yang membatalkannya hanya tiga, yaitu makan, minum dan berhubungan suami-istri. Selebihnya adalah perkara yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ‘suka mencari masalah’, misalnya muntah dengan sengaja, menghirup air lewat hidung (yang ujung-ujungnya masuk ke kerongkongan juga), atau onani. Hanya tiga hal tadi sajalah perkara halal yang diharamkan ketika sedang menjalankan ibadah shaum. Selebihnya, yang wajib tetaplah wajib, yang sunnah tetaplah sunnah, yang makruh tetaplah makruh, yang mubah tetaplah mubah, dan yang haram sudah pasti tetap haram. Semua kebaikan dilipatgandakan pahalanya, dan kemungkinan dikabulkannya doa menjadi semakin besar. Kalau kita tidak banyak ‘mencari masalah’, shaum yang benar dan memenuhi syarat itu cukup demikian saja.

Patut disayangkan, masih banyak Muslim dan Muslimah yang sudah dewasa, sudah belasan atau puluhan tahun melaksanakan ibadah shaum Ramadhan, tapi pemikirannya masih saja berkisar di seputar lapar dan haus. Di siang hari badannya lemas, maka kinerjanya menurun. Begitu adzan Zhuhur, langsung melesat ke Masjid untuk menunaikan shalat berjamaah, kemudian tidur hingga waktu istirahat kantornya selesai. Kerja tanpa gairah, menuntut pulang cepat, dan di akhir bulan mengharapkan THR. Itulah siklus kerjanya di bulan Ramadhan.

Jika seharian di rumah, saking ‘beratnya’ shaum, maka yang dicari adalah hiburan dan hiburan. Industri pertelevisian meresponnya dengan sangat baik. Bangun sahur langsung ditemani oleh acara lawak plus berbagai macam kuis. Setelah fajar menyingsing, acara konser live digelar seperti biasa; anak-anak muda yang entah sekolah entah kuliah entah bolos berkumpul seperti biasa pula. Bedanya, para host dan artis yang tampil di bulan Ramadhan biasanya pakai baju koko. Sinetron-sinetron Ramadhan bermunculan, bahkan sinetron yang biasanya pun tampil ‘tidak biasa’ di bulan Ramadhan; karakternya banyak yang berjilbab, pakai baju koko, dan sedikit-sedikit mengucapkan “Ya Allah!” Ada sedikit saja waktu, sekitar 15-30 menit, dimanfaatkan untuk taushiyah yang agak serius dan berisi menjelang berbuka. Setelah itu, siklus hiburan berjalan seperti biasa. Tapi sebelum tidur, masih ada lagi hiburan lain yang menunggu, yaitu hasil perkawinan antara konser dan taushiyah, sebut saja ‘konser taushiyah’. Para ustadz dan band-band terkemuka (tentu saja pakai baju koko) tampil bergantian. Bahkan adakalanya belasan ustadz ditampilkan pada malam yang sama, di panggung yang sama. Masing-masing dapat waktu memberikan taushiyah sekitar lima menit. Tentu saja, tampil bersama band-band yang sedang digandrungi itu, para ustadz pun tak boleh kalah menghibur. Maka tampillah para ustadz dalam format yang serba interaktif dengan para penontonnya; mulai dari yel-yel bersama hingga menyanyi bersama. Taushiyah-nya? Wallaahu a’lam. Tidurnya? Wallaahu a’lam juga, karena acara baru berakhir menjelang tengah malam.

Kasihan umat yang kebingungan. Dari tahun ke tahun, pemahamannya tentang shaum hanya sekedar lapar dan haus saja. Di koran-koran, siaran radio dan televisi, orang masih saja bertanya: apakah shaum batal jika kita muntah? Di mana-mana, ada saja yang berkata (entah berkelakar atau tidak), “Kok lemes? Puasa ya?” Menjelang Ramadhan, orang-orang pergi makan bersama. Katanya: “Mumpung masih bisa makan siang-siang!” Seolah Ramadhan telah merampas hak-hak mereka, dan seolah tidak makan siang selama sebulan itu sedemikian menderitanya. Belum masuk Ramadhan, orang sudah dibuai dengan ‘janji-janji kemenangan’, slogan ‘kembali ke fithrah’ dan berbagai diskon besar-besaran. Ramadhan datang, orang-orang sudah menanti datangnya Lebaran, seolah-olah ingin agar kesempatan emas itu segera lewat. ‘Idul Fitri semakin mendekat, orang-orang pun semakin gelisah memikirkan baju baru yang belum dibeli, kue-kue yang belum disiapkan, dan THR yang belum dibagikan. Ramadhan berlalu seperti bulan-bulan lainnya, tanpa jejak yang ditinggalkan kecuali beberapa potong pakaian di dalam lemari. Tidak ada ‘oleh-oleh’ yang dibawa berupa amalan Sunnah yang menjadi kebiasaan baru, dan tak ada perubahan signifikan dari karakter diri kita.

Sedikit saja yang ingat bahwa tujuan akhir shaum adalah agar kita semakin ber-taqwa; yaitu semakin awas dengan keadaan diri kita, semakin berhati-hati agar tidak melalaikan kewajiban atau terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak heran, sebab pikiran mereka disibukkan dengan lapar dan haus, dan selebihnya adalah hal-hal yang tidak relevan.

wassalaamu’alaikum wr. wb.

Akmal Sjafril