BERITA DARI ANDA UNTUK MEDIA KLATEN

Home » » Tak Ada Skandal Keuangan

Tak Ada Skandal Keuangan

Written By gusdurian on Senin, 22 Agustus 2011 | 09.37

Mustafa:

JAKARTA– Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah pemerintah menolak transformasi empat BUMN jaminan/asuransi sosial lantaran takut audit keuangan forensik bisa membuka skandal keuangan yang selama ini ditutup-tutupi.


”Tidak ada yang kami khawatirkan, apalagi takut diaudit. Semua BUMN siap diaudit seperti yang rutin dilakukan.PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes tidak bisa dilebur justru untuk mematuhi perundang-undangan,” ungkap Mustafa kepada SINDO di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia menilai pihak-pihak yang melontarkan isu penolakan transformasi empat BUMN karena ada dana yang mengalir untuk mengongkosi operasional politik atau diputar untuk investasi ilegal,sudah kehabisan ”peluru”. ”Kami selalu terbuka soal keuangan. Dan semua BUMN selalu diaudit secara rutin,” tandasnya.

Mustafa hanya tertawa ketika dimintai tanggapan atas tudingan bahwa PT Jamsostek pernah menyimpan sebagian dana yang dikelolanya di Bank Century.”Saya jamin tidak ada penyimpangan. Saya, Menteri BUMN,berkomitmen menjadikan semua BUMN sehat.
Kalau ada penyimpangan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, atau Polri pasti langsung turun tangan,” kata Mustafa.

Plt Sekretaris PT Taspen Pask Suartha juga membantah tudingan soal ada dana di PT Taspen yang dialokasikan secara tak wajar. ”Tidak begitu lah,” katanya singkat. Suartha tak mau bicara lebih panjang. ”Saya kan hanya pelaksana tugas,”kilahnya.

Mantan Sekretaris PT Taspen Faisal Rachman yang baru saja melepaskan jabatannya pada Juli 2011 mengatakan hal yang sama. ”Silakan audit setiap saat. Selama saya menjabat, setiap tahun kami memublikasikan laporan keuangan. Dan tidak ada data yang dimanipulasi,” jaminnya.

Faisal mengusulkan Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR agar mengundang PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri dalam pembahasan lanjutan di masa persidangan DPR saat ini. ”Supaya lebih mudah cari solusi kebuntuan,” kata Faisal.

Pekan lalu anggota Pansus RUU BPJS DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa sejumlah anggota Parlemen akan mendorong pelaksanaan audit investigasi keuangan keempat BUMN jaminan/asuransi sosial.

Dia mengaku tidak yakin hasil audit akan menyatakan keuangan keempat BUMN ini sehat. Rieke mencium indikasi ada penggunaan dana untuk membayar beberapa pihak agar menolak transformasi keempat BUMN.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik dan Kebijakan Kesehatan Bambang Sulistomo mengatakan, penolakan transformasi muncul lantaran keempat BUMN jaminan/asuransi sosial sudah menanam modal ke manamana. Penggabungan manajemen juga akan memberatkan.

”Dalam konteks ini, bagaimana supaya kepentingan masing-masing bisa mencapai titik temu.Mesti ada pendekatan lagi, terutama kepada Kementerian BUMN dan beberapa kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan,” katanya. ”Yang jelas, SJSN bagi seluruh masyarakat Indonesia harus berjalan, ”tambahnya.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri mengatakan, transformasi empat BUMN yang saat ini menjalankan jaminan/asuransi sosial ke dalam BPJS justru akan memperkuat infrastruktur kelembagaan jaminan sosial menyeluruh yang akan diterapkan di Indonesia.

Meski demikian, memang butuh proses yang bertahap untuk mewujudkannya. ”Tidak ada kerugian dari transformasi empat BUMN itu asal tujuh prinsip transformasi diterapkan dengan benar,”katanya.

Tujuh prinsip transformasi tersebut adalah tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak ada penghilangan hak-hak normatif para karyawan keempat BUMN itu, tidak merugikan peserta lama, tidak ada program yang terhenti pelayanannya, serta setiap peserta hanya membayar untuk satu program.

Tiga prinsip lainnya adalah pemerintah menyelesaikan seluruh pengaturan pelaksana yang diperlukan terkait persiapan pendirian dan operasional BPJS, harus ada kepastian investasi keempat BUMN yang saat ini masih berjalan, serta proses pengalihan aset dari BUMN tidak boleh menimbulkan banyak korban. Dalam proses bertahap ini, lanjut Usman,yang pertama dijamin adalah asuransi kesehatan yang lebih siap. hendry sihaloho/ dyah ayu pamela

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422797/
Share this article :

0 komentar: