BERITA DARI ANDA UNTUK MEDIA KLATEN

Latest Post

Krisis dan Therapy

Written By gusdurian on Sabtu, 07 Maret 2009 | 09.06

Krisis dan Therapy


KAJIAN yang dikeluarkan Danareksa Research Institute beberapa hari lalu sungguh merisaukan.Kalau pemerintah tak segera bertindak, maka dalam empat bulan ke depan Indonesia segera memasuki resesi.


Indikator-indikator ekonomi makro memang sulit untuk dibantah. Namun, masih ada satu celah yang membuat kita masih bisa tersenyum: indeks keyakinan konsumen masih positif. Gejala apa ini?

Semua Orang Sulit Membaca Krisis

Tak dapat disangkal lagi, dunia telah berubah menjadi sangat kompleks. Ilmu pengetahuan saja sangat tidak cukup untuk menafsirkan apa yang tengah terjadi. Maka, dua orang doktor ekonomi yang bertemu bisa saja berbeda pandangan, seperti antara Dr Sri Mulyani Indrawati dan Dr Rizal Ramli.

Yang satu meramalkan ekonomi kita akan tumbuh kisaran 5–6%,yang satunya mengatakan sekitar 3%. Kita juga semakin sulit membedakan mana ramalanramalan yang benar-benar ilmiah—bebas nilai; dan mana ramalan yang bersifat politis–populis. Sama seperti iklaniklan politik, yang satu menunjukkan ekonomi sekarang jauh lebih sulit,yang lain berteriak sebaliknya.

Kita juga sulit membedakan mana sinyal yang sengaja dikirim agar pemerintah segera bertindak (dengan spirit sense of urgency) dan mana sinyal alamiah. Itu semua diingatkan oleh pelaku sektor keuangan yang sangat disegani, George Soros,yang mengatakan telah terjadi hukum refleksivitas di dunia ini.

Inti dari hukum itu sederhana saja,bahwa manusia menafsirkan data bukan semata-mata untuk memahaminya (to understand), melainkan juga untuk memanfaatkan dan memanipulasinya demi kepentingan pribadi (to manipulate). Data-data seperti ini semakin marak saat masyarakat mulai sinis terhadap masa depan dan situasi hidupnya di hari ini.

Mereka mengajukan pandangan-pandangan seperti para politisi yang menyajikan hasil-hasil angket (policy) yang bukan sekadar menyajikan,namun diarahkan untuk membentuk opini. Kalau sudah demikian sulit, maka perilaku ekonomi masyarakat akan selalu mendua.

Di satu sisi ada kelompok yang mempercayainya sebagai suatu kebenaran, di sisi lain ada kelompok yang hanya berpegang pada apa yang dilihat sendiri di lapangan. Kelompok pertama biasanya terdiri atas mereka yang bisnisnya terkena imbas langsung dari krisis seperti para profesional di pasar modal, pemasar kondominium yang sedang kesulitan menjual, atau para eksportir produkproduk tertentu dan para pengusaha tambang yang harga produknya sedang ambruk.

Adapun kelompok kedua adalah para pengusaha yang bisnisnya sedang dapat limpahan seperti airlines domestik, retailer (departement store) tertentu, restoran, dan jasa-jasa tertentu lainnya. Bisnis limpahan ini saya sebut sebagai fenomena downshifting, yang terjadi akibat krisis.

Seperti biasa, krisis bukan hanya menghilangkan daya beli dan mengurangi pasar, melainkan juga memunculkan pasar-pasar baru. Downshifting terjadi karena saat krisis konsumen mengalihkan konsumsinya pada produk-produk yang lebih murah, lebih terjangkau.

Jadi jangan heran bila samasama pengusaha restoran pandangannya berbeda.Restoran di daerah perkantoran di Jakarta yang biasa dikunjungi eksekutif yang menjamu relasinya mungkin sudah sangat dirugikan dan merasakan langsung dampak krisis.

Sebaliknya di daerah pinggiran,menerima limpahan kunjungan karena harganya lebih murah.Itu pula yang terjadi dalam dunia pariwisata, karena kunjungan ke Bali jauh lebih murah daripada melancong ke Eropa atau Amerika Serikat.

Marketing Therapy

Selain kedua fenomena di atas, krisis ekonomi biasanya lebih banyak menelan korban para pemula yang belum berpengalaman.Para pemula ini biasanya sangat terpengaruh oleh, apa yang dikatakan orang,data-data resmi serta pemberitaanpemberitaan yang bernada negatif.

Maka, sekalipun bisnis yang mereka tekuni belum terpengaruh krisis dan konsumen mereka masih sangat optimis, bisa jadi mereka mengurangi kapasitas dan ekspansi sebelum krisis itu benar-benar datang. Mereka menyebut perbuatannya itu sebagai antisipatif dan proaktif karena mereka merasa pandai.

Padahal yang sesungguhnya terjadi tetaplah sebuah misteri dan tak seorang pun mengetahuinya. Namun, krisis yang kita pikirkan itu bisa saja datang sungguhan karena kita bertindak secara kolektif dengan pikiran yang sama. Dari berbagai pengalaman menangani krisis seperti ini, saya menyimpulkan halhal berikut.

Pertama, krisis itu sesungguhnya tidaklah melulu membawa bencana. Ia juga membawa peluangpeluang baru dan belum tentu menyerang semua pihak. Kedua, kalau Anda jeli, bisa saja Anda mendapatkan limpahan dari perginya konsumen pada segmen-segmen yang setingkat berada di atas segmen Anda.

Ketiga, krisis hanya akan menyerang perusahaan-perusahaan yang daya tahan tubuh dan mentalnya lemah. Yang terakhir tadi akan banyak Anda temui, yaitu perusahaan-perusahaan yang teamwork para pemimpinnya tidak efektif, penuh konflik dan kecurigaan, dan tentu saja yang memiliki situasi over-commitment.

Selain itu juga ditemui di perusahaan-perusahaan yang terlalu mengedepankan paperworks sehingga kurang mendorong eksekutifnya mengedepankan intuitive reasoning dalam pengambilan keputusan. Karena krisis pertamatama akan menyerang sisi revenue perusahaan, maka sudah pasti diperlukan marketing therapy.

Itu sebabnya minggu-minggu ini saya menulis buku memotivasi diri, bangkit dari keterpurukan dan membongkar core-belief anak buah-anak buahnya agar kembali bekerja dengan hukum-hukum bisnis yang baru.Kita perlu mengajukan terapi untuk mereka agar didapat cara pandang baru yang lebih positif dan optimistis, namun tetap realistis. Proses terapi ini bisa berlangsung singkat, bisa juga satu-dua minggu dengan membongkar cara-cara melihat pasar dengan paradigma baru.Selamat mencoba.(*)

*)Ketua Program MM–UI
RHENALD KASALI *


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/218576/38/

MUI Terapkan Sistem Jaminan Halal

MUI Terapkan Sistem Jaminan Halal



JAKARTA, KOMPAS - Setelah mengeluarkan sertifikat halal, kini Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia melakukan sosialisasi Sistem Jaminan Halal kepada perusahaan-perusahaan.



”Perusahaan yang mengantongi SJH (Sistem Jaminan Halal) dapat dijamin kelangsungan produk halalnya,” kata Vice Director Bidang SJH Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim seusai memberikan workshop SJH di PT Nestle Indonesia, Rabu (4/3) di Jakarta.



Menurut Lukmanul Hakim, latar belakang terbitnya SJH antara lain sertifikat halal berlaku selama dua tahun. Selama masa produksi dua tahun itu, perkembangan usaha dapat terjadi secara dinamis. Di sisi lain, muncul pertanyaan di masyarakat, apakah MUI dapat menjamin konsistensi produksi halal dari produk yang telah mendapat sertifikat halal MUI.



LPPOM MUI, lanjut dia, tidak dapat mengawasi setiap saat. Perubahan pun sangat mungkin terjadi saat proses produksi. Karena itulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat SJH jika perusahaan telah diaudit dan perusahaan mendapat status SJH kategori A tiga kali berturut-turut.



”SJH dapat diterapkan di berbagai jenis industri seperti pangan, obat, kosmetik skala besar dan kecil, serta kemungkinan untuk industri berbasis jasa seperti transportasi, swalayan, atau distribusi produk-produk industri,” kata Lukmanul Hakim.



Karena sudah menerapkan SJH, Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muhammad Nadratuzzaman Hosen kemarin menyerahkan sertifikat SJH kepada President Director PT Nestle Indonesia Peter Vogt.



Muhammad Nadratuzzaman Hosen menjelaskan, walau ada tim auditor halal internal, setiap perusahaan wajib memberikan laporan sekali enam bulan. Sewaktu-waktu MUI juga akan melakukan inspeksi mendadak.



SJH secara teknis dirinci dalam standard operating procedure untuk tiap bagian terkait di perusahaan, misalnya sistem pembelian, bagaimana memilih bahan baku, proses produksi, dan distribusi. (NAL)



http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/05/05073492/mui.terapkan.sistem.jaminan.halal

Minat Baca, Oprah, dan Kick Andy

Minat Baca, Oprah, dan Kick Andy
Kelik M. Nugroho

Wartawan Tempo
Oprah Winfrey, pemandu acara talk show Amerika yang mendunia, Oprah, pernah menampilkan narasumber seorang penulis buku bernama Gary Zukav. Penulis buku The Dancing Wu Li Masters ini populer di dunia, khususnya di kalangan peminat masalah sains populer dan spiritualitas. Namun, dalam acara itu Gary Zukav diundang untuk wawancara dalam kaitan dengan bukunya yang lain: The Seat of the Soul.

Mengapa Gary Zukav diberi panggung oleh Oprah? Zukav adalah penulis yang memiliki kelebihan mampu menyampaikan materi sains dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Dalam komentar yang dimuat di sampul buku, Zukav dipuji begini: "Gary Zukav telah menulis Kitab bagi mereka yang penasaran pada perkembangan temuan mutakhir fisika--namun tak punya latar pendidikan sains." Karena tren Amerika--juga sebagian masyarakat internasional--sedang tertarik kepada spiritualitas, seorang Gary Zukav tepat untuk ditampilkan dalam acara Oprah. Harus diakui bahwa acara Oprah mewakili dan mengindikasikan kondisi kontemporer selera kebutuhan dan gaya hidup masyarakat menengah ke atas.

Ilustrasi Oprah-Zukav itu perlu ditampilkan dalam tulisan ini untuk membahas masalah upaya peningkatan minat baca di kalangan masyarakat kita. Sudah banyak diketahui bahwa minat baca sebagian masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibanding masyarakat di negara-negara lain. Untuk mendapatkan informasi, masyarakat kita lebih suka menonton televisi daripada membaca koran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2006 menunjukkan bahwa masyarakat kita belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Mereka lebih memilih menonton TV (85,9 persen) dan/atau mendengarkan radio (40,3 persen) daripada membaca koran (23,5 persen).

Namun, data ini sebenarnya tak bisa serta-merta dibaca sebagai fakta bahwa minat baca sebagian masyarakat kita rendah, yang dalam konteks data BPS, membaca koran. Dan bila toh, untuk mendapatkan informasi, sebagian masyarakat kita lebih suka menonton televisi daripada membaca koran, itu juga wajar. Harus diakui bahwa media televisi, yang bersifat audio-visual, lebih menarik, lebih atraktif, dan lebih efisien daripada media cetak. Poinnya, fakta data ini mesti dielaborasi bagian per bagian untuk bisa diambil pelajarannya.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan minat baca masyarakat, ilustrasi Oprah-Zukav penting untuk dipelajari. Pertama, bahwa resensi buku bisa ditampilkan secara menarik dan "mencerahkan" melalui acara informasi-hiburan di televisi. Namun, mungkin resensi buku tak menarik untuk dijadikan acara sendiri di antara program televisi. Contohnya, stasiun televisi swasta Metro TV dulu pernah mencoba menghadirkan acara khusus resensi buku. Walaupun sudah dikemas agar menghadirkan suasana rileks di kafe, toh acara itu tak berlanjut lama. Jadi, acara buku tetaplah harus "menumpang" popularitas bidang lain.

Kedua, harus dibuat semacam jembatan-jembatan kreatif untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Minat baca tentu hanya salah faktor pendorong masyarakat untuk membaca buku. Faktor lain menyangkut mutu buku, keterbacaan buku dari sisi harga, daya tarik, dan aspek-aspek kreatif lainnya. Di Indonesia, keterbacaan buku ini masih menjadi persoalan karena banyak penulis kita belum mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang populer. Buku-buku Gary Zukav bisa dijadikan contoh buku yang berhasil dalam hal ini.

Jembatan-jembatan kreatif itu terletak di pundak para penulis buku, tim kreatif di semua media, termasuk media televisi, radio, dan media cetak. Di media televisi, acara talk show Kick Andy di Metro TV telah menjadi jembatan kreatif yang baik. Dalam setiap episode, Kick Andy selalu membagi-bagikan buku secara gratis dan sering juga mewawancarai para penulis buku. Efeknya? Menurut situs Kick Andy, banyak buku yang kemudian laris manis (best seller) di pasar. Contoh buku yang pernah ditayangkan di acara Kick Andy, antara lain, Laskar Pelangi (Andrea Hirata) dan buku komik Benny and Mice. Seperti Oprah yang membikin klub buku, Kick Andy juga membikin Kick Andy Book Club (KABC).

Di kalangan media cetak, Koran Tempo membuat suplemen khusus untuk perbukuan yang diberi nama Ruang Baca. Muncul perdana pada 13 Februari 2005, suplemen ini pada masa-masa awal hanya terbit sesekali. Namun, sejak 3 januari 2007, Ruang Baca hadir rutin setiap bulan setebal 20 halaman. Mengandalkan rubrik Sampul Utama yang mengupas tema aktual setiap bulannya, rubrik ini dilengkapi sejumlah rubrik lain: Ulasan, Pengarang, Arsip, Sudut Lipatan.

Suplemen yang ditangani oleh tim inti yang terdiri atas tiga orang ini diracik sedemikian rupa sehingga tak hanya berisi resensi buku, tapi juga menulis hal-ihwal perbukuan dan kepengarangan. Semua tulisan disesuaikan dengan standar Tempo: enak dibaca dan perlu. Beberapa judul sampul yang pernah diturunkan antara lain Jakarta Punye Cerite (Juni 2008), Hidup Bersama Maut (Agustus, 2008), dan Menuju Buku 2.0. (Maret, 2008).

Suplemen yang bermisi "memberikan suplemen gizi" ini pernah memperoleh apresiasi dari beberapa lembaga. Bahkan perusahaan emas Newmont pernah memberikan "block grant" untuk kontrak penerbitan setahun. Sebuah apresiasi dan dorongan dari dunia usaha. Pada 5 sampai 9 Maret ini, Lokakarya Pengembangan Budaya Baca yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional di Makassar juga menampilkan Ruang Baca Koran Tempo sebagai salah satu materi bahasan.

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/06/Opini/krn.20090306.158817.id.html

Jamkesmas Diakui Ada Masalah

Jamkesmas Diakui Ada Masalah
Pemerintah juga membuat program penguatan puskesmas.
JAKARTA -- Departemen Kesehatan mengakui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih bermasalah. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Chalik Masuli mengatakan peserta program ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. "Banyak yang menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu," kata dia kemarin.

Menurut Chalik, semakin besar suatu kota dan semakin besar rumah sakitnya, maka potensi penyalahgunaan tersebut semakin besar. Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dan sebaliknya ada masyarakat mampu yang memperoleh pelayanan.

Penyalahgunaan tersebut terjadi pada periode 2006-2007. Akibatnya, realisasi anggaran Jamkesmas membengkak menjadi Rp 5,7 triliun, sementara anggaran yang tersedia hanya Rp 4,6 triliun. Utang sebesar Rp 1,13 triliun dibebankan dalam anggaran Jamkesmas 2008 dan telah dilunasi pada Agustus 2008.

Untuk menghindari penyalahgunaan tersebut, pemerintah telah menghentikan surat keterangan tidak mampu. Selain itu, pemerintah daerah diminta ikut membiayai kesehatan masyarakat miskin yang tidak masuk kuota. Pemerintah telah menetapkan kuota masing-masing daerah berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

Chalik mencontohkan, Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat memiliki porsi terbesar, yakni 97 persen. Selain itu, Nusa Tenggara Timur memiliki porsi 62 persen dan Nusa Tenggara Barat 54 persen. Provinsi yang memiliki kemampuan besar mendapatkan kuota kecil misalnya DKI Jakarta, yang mendapatkan 8 persen. Rata-rata setiap daerah mendapatkan kuota 34 persen.

Ia menambahkan, pemerintah juga membuat program penguatan bagi puskesmas agar pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas membuat program yang sifatnya promotif, preventif, dan kuratif melalui perencanaan mikro lintas sektor, antara lain bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Hal itu untuk menekan biaya pengobatan pasien.

Pasien dirujuk ke rumah sakit hanya jika alat tidak tersedia di puskesmas. Sebab, memberi rujukan pasien ke rumah sakit akan menambah beban biaya pasien, antara lain untuk transportasi, opname pasien, serta biaya menunggu keluarga.

Program Jamkesmas merupakan program yang sangat besar karena mencakup 74,6 juta penduduk sangat miskin, miskin, dan tidak mampu. Angka kematian bayi dan ibu juga masih tergolong tinggi. Untuk itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah agar ikut mengawasi.

Pemerintah daerah juga diminta mengumumkan nama-nama peserta yang masuk Jamkesmas melalui papan pengumuman pada lingkup rukun tetangga/rukun warga agar mendapat masukan langsung dari masyarakat.

Indonesia Corruption Watch sebelumnya mengumumkan hasil survei yang menilai program Jamkesmas belum optimal. Hasil survei ICW menunjukkan, 12,4 persen warga tidak memiliki kartu. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum optimal sehingga ada 25,8 persen responden tidak mengetahui program ini.

Survei dilakukan di Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak 24 Desember 2008 hingga 31 Januari 2009. Respondennya 868 orang dari populasi peserta Jamkesmas sebanyak 579.192 orang. ICW menyarankan pemerintah memperbaiki program ini. Aqida Swamurti

Status Kesehatan Masyarakat 2004-2009

Indikator 2004 2005 2006 2007 2009
Angka kematian bayi (per 1.000 LH) 30,8 29,4 28,1 26,9 26
Angka kematian ibu (per 1.000 LH) 270 262 255 248 226
Balita kurang gizi (%) 25,8 24,7 23,6 21,9 20
Usia harapan hidup 66,2 69,8 70,2 70,5 70,6

Bahan: Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/05/Nasional/krn.20090305.158743.id.html

Presiden: Iklan Tak Bisa Kurangi Kemiskinan

Presiden: Iklan Tak Bisa Kurangi Kemiskinan
Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak bekerja keras dan berikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Kemiskinan tidak akan berkurang karena iklan, spanduk, dan seminar-seminar, meskipun seminar atau talk show juga penting," kata Presiden saat penyerahan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan peresmian ruas jalan lintas pantai timur Sumatera di Bandar Lampung kemarin.

Dalam iklan di beberapa media massa, sejumlah calon presiden yang akan maju dalam Pemilihan Umum 2009 mengkritik situasi saat ini karena masih banyaknya pengangguran serta sejumlah kesulitan lain yang dihadapi masyarakat.

Presiden menegaskan, yang bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah kerja nyata semua pihak. Ia juga menegaskan bahwa program-program yang dilakukan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran adalah program pemerintah. "Bukan program miliknya SBY, tetapi program pemerintah, program negara," katanya.

Program tersebut, kata Yudhoyono, milik semua dan harus disukseskan dengan kerja keras dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, sampai kepala desa. "Ini semua program pemerintah untuk rakyat," katanya.

Menurut dia, sejak indonesia merdeka hingga sekarang, negara terus membangun. "Negara kita ingin kesejahteraan rakyatnya makin baik, kemiskinan dan pengangguran berkurang, tetapi tidak ada satu pun pemimpin dunia yang bisa membangun dalam satu atau tiga malam, satu atau tiga tahun. Itu proses," katanya.Gunanto ES



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/05/Nasional/krn.20090305.158729.id.html

Sudah 37.905 Buruh Di-PHK

Sudah 37.905 Buruh Di-PHK
Pola Pemesanan Tekstil Berubah


Jakarta, Kompas - Pemerintah harus secepatnya menjalankan berbagai proyeknya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Korban pemutusan hubungan kerja akibat industri kolaps terus berjatuhan. Sampai 27 Februari lalu sudah 37.905 buruh kehilangan pekerjaan.

Ini belum termasuk buruh yang dirumahkan. Sesuai dengan data tim pemantauan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterima di Jakarta, Kamis (5/3), sebanyak 16.329 buruh telah dirumahkan karena pabrik tak lagi optimal berproduksi.

Sebagian besar buruh bekerja di industri pengolahan, perkayuan, dan kehutanan.

Jumlah PHK dikhawatirkan terus bertambah mengekor tren negatif kinerja ekspor nasional.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menegaskan, walau kondisi sulit, PHK harus tetap mengikuti prosedur.

Pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi PHK dan terus mendorong forum dialog bipartit tingkat perusahaan.

Dihubungi seusai rapat koordinasi pelaksanaan program stimulus fiskal, Erman mengatakan, Depnakertrans mendapat anggaran tambahan Rp 300 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pelatihan keterampilan dan kewirausahaan korban PHK, melengkapi fasilitas pelatihan, dan program kerja padat karya.

”Pemerintah telah menajamkan anggaran APBN dan sisa anggaran sebagai stimulus khusus yang tidak boleh dipakai selain untuk pekerjaan yang membuka lapangan kerja penanggulangan krisis,” ujar Erman.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mustopa Djamaluddin mengatakan, korban PHK di sektor tekstil sampai akhir Februari mencapai 18.000 orang dan sebanyak 5.000 orang telah dirumahkan.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur Indra Wiraguna mengatakan, pihaknya menerima permohonan PHK untuk 1.247 buruh industri perkayuan, permebelan, dan kertas.

Sebanyak 2.388 buruh lainnya juga terancam PHK dan 2.638 buruh sektor transportasi dan makanan sudah dirumahkan. Para pengusaha pun meminta pemerintah bertindak menjalankan stimulus nyata, bukan sekadar utak-atik instrumen fiskal.

Biayai importir berpotensi

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono meminta pemerintah membiayai importir berpotensi dari seluruh dunia hadir dalam pameran International Furniture and Craft Fair Indonesia (Iffina) di Jakarta, 11-15 Maret 2009.

Sedikitnya ada 6 juta pekerja langsung dan 5 juta pekerja tak langsung dalam industri permebelan dan kerajinan, yang hampir 85 persen berskala kecil dan menengah. ”Iffina 2009 menjadi titik perjuangan optimal Asmindo. Kalau upaya pemasaran ini gagal, industri permebelan dan kerajinan nasional bisa hancur,” kata Ambar.

Krisis juga membuat pola pemesanan tekstil dan produk tekstil berubah. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan, dari sisi order, industri tekstil diperkirakan hanya bisa bertahan sampai Mei atau Juni. Pemesanan jangka panjang sudah sulit.

Pola pemesanan pun berubah, dari bulanan, triwulan, atau semester. ”Tidak ada yang untuk setahun,” ujarnya. Pengusaha berupaya mempertahankan tingkat utilitas 70-80 persen.

Apabila daya beli makin sulit dan utilitas produksi anjlok lagi menjadi 50 persen, industri tekstil terpaksa mengambil pilihan efisiensi terakhir, PHK.

Jika industri skala besar sudah banyak melakukan PHK, industri skala kecil menengah masih mampu bertahan. Ketua Perhimpunan Pengusaha Tekstil Majalaya Deden Sawega mengatakan, pengurangan hari kerja menjadi solusi untuk mempertahankan usaha mereka. Industri tekstil Majalaya adalah pemasok tekstil ke Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Hal senada diungkapkan Ketua Asmindo DI Yogyakarta Yuli Sugianto untuk menyiasati anjloknya ekspor mebel DIY sampai 50 persen.

Untuk industri persepatuan dan alas kaki di Jawa Timur, sampai saat ini belum ada kenaikan permintaan.

Ketua Asosiasi Industri Persepatuan Indonesia Sutan RP Siregar di Surabaya mengungkapkan, tingkat permintaan Januari 2009 sudah anjlok 15 persen dibanding Januari 2008.

Suku bunga

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang Soesatyo mengatakan, suku bunga yang tinggi di tengah kelesuan ekonomi sekarang ini menjadi penyebab utama turunnya permintaan kredit, baik untuk modal kerja, investasi baru, maupun konsumsi.

Langkah BI yang agresif menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) belum direspons perbankan dengan menurunkan bunga kreditnya. ”Secara gradual, suku bunga bank akan turun. Semakin bank percaya diri, semakin cepat bank menurunkan bunga,” kata Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad.

Namun, lanjut Muliaman, pada masa krisis, transmisi dari BI Rate ke suku bunga bank biasanya butuh waktu (time lag) lebih lama daripada masa normal.

Dalam kondisi normal, penurunan BI Rate akan ditransmisikan bank ke suku bunga dana dan kredit sekitar 2-3 bulan.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) Arwin Rasyid mengatakan, penurunan BI Rate merupakan sinyal positif bagi masyarakat, pengusaha, dan perbankan.

”Sekarang tantangannya adalah bagaimana bunga simpanan masyarakat benar-benar turun,” katanya. Menurut Arwin, deposan besar masih minta bunga tinggi. Kalau bank tidak memberi, deposan besar tersebut akan pindah ke bank lain.

Pada akhirnya bank juga akan menolak karena suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sudah lebih rendah dari bunga deposito yang diberikan kepada nasabah besar. Rendahnya suku bunga SBI juga akan mendorong bank menyalurkan kredit.(HAM/FAJ/OIN/OSA/ARA/ENY/GRE/BEE/SUP/ABK)



http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/06/04443352/sudah.37.905.buruh.di-phk

Yahoo! Riset Pengguna Internet Indonesia

Yahoo! Riset Pengguna Internet Indonesia


TEMPO Interaktif, Jakarta: Yahoo ! melakukan survei terhadap perilaku pengguna Internet di Indonesia. Dari riset ini, mereka membuat urutan aktivitas online paling populer di Tanah Air, yakni: mengunjungi portal online, membaca berita online, menggunakan email, menggunakan mesin pencari dan menggunakan layanan Internet messenger.

Beradasarkan hasil survei tersebut, Yahoo meluncurkan strategi tahun 2009 bagi publik Indonesia. “Indonesia merupakan pasar yang besar,” kata Pontus Sonnerstedt, Senior Director Yahoo! Indonesia kepada pers di Jakarta, Kamis (5/3). Dia mengutip data survei pengguna Internet Indonesia yang sampai akhir tahun lalu mencapai 15 juta. Diperkirakan pertumbuhannya sejak 2008 sampai 2010 sekitar 37 persen.

Strategi Yahoo! Sepanjang 2009 mengacu pada tiga hal. Pertama, menjadi must buy untuk pengiklan yang terus meningkatkan belanja iklannya ke digital. Yahoo! menyediakan iklan display dan search advertising yang kini tersedia untuk pasar di Indonesia.

Desember 2008, Yahoo! dan Nielsen Online menemukan indikasi bahwa pasar online advertising market akan terus berkembang dari sekitar US$ 26,5 juta di tahun 2007 diperkirakan mencapai US$ 41,9 juta pada tahun 2010.

Kedua, Yahoo! Open Strategy. Ketiga, Yahoo! Search dengan meluncurkan SearchMonkey. Para pengguna dapat melihat hasil pencarian yang lebih menarik yang dikembangkan oleh publisher dan developer pihak ketiga menggunakan open platform dari Yahoo!.


http://tempointeraktif.com/hg/it/2009/03/06/brk,20090306-163410,id.html

Kiai Lirboyo Halalkan Politik Uang

Kiai Lirboyo Halalkan Politik Uang
KEDIRI - Pemimpin Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Idris Marzuki menghalalkan pemberian uang dari calon legislator kepada masyarakat. Fatwa ini dikeluarkan setelah melihat banyaknya caleg yang melakukan politik uang menjelang pemilihan 9 April 2009.

Pemberian uang oleh para caleg itu, kata dia, diperbolehkan selama tidak ada komitmen tertentu kepada penerimanya. "Selama tidak ada perjanjian sah-sah saja menerima uang," kata Mbah Idris kepada Tempo kemarin.

Aksi bagi-bagi duit ini banyak dilakukan para caleg untuk mendongkrak popularitas. Sunarko, salah seorang caleg DPRD Kota Kediri dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, mengaku telah menyiapkan anggaran kampanye sebesar Rp 400 juta. Saat ini dia telah menghabiskan uang Rp 200 juta untuk membiayai konsolidasi massa di daerah pemilihannya. "Mana mungkin mereka mau datang ke TPS kalau tidak diberi uang," katanya. HARI TW

Anggaran Orang Miskin Kalah oleh Anggaran Mobil

BANYUWANGI -- Selain banyak terserap untuk belanja pegawai, APBD Banyuwangi 2009 lebih memprioritaskan pada kegiatan fisik dibanding pemberdayaan untuk warga miskin. Tercatat tahun ini pengadaan barang dan jasa naik dari Rp 103 miliar menjadi Rp 129,671 miliar.

Pengadaan barang dan jasa itu di antaranya untuk pembuatan jalan sebesar Rp 37,489 miliar, jembatan Rp 3,268 miliar, serta pengadaan mobil dinas dan operasional sebesar Rp 1,576 miliar.

Pengadaan mobil dinas itu antara lain untuk pembelian satu unit sedan sebesar Rp 296,930 juta, dua unit station wagon Rp 690,409 juta.

"Mobil dinas jenis sedan dan station wagon itu untuk menjemput para tamu very important person sekelas menteri negara," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Abdullah kemarin.

Ironisnya, anggaran pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah sangat rendah. Misalnya, program pemberdayaan kemiskinan atau komunitas adat terpencil hanya dianggarkan Rp 200 juta. Anggaran perlindungan anak hanya Rp 50 juta. ika n



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/04/Berita_Utama_-_Jatim/krn.20090304.158525.id.html

93,7 Persen Anak Indonesia Pernah Ciuman, Petting, dan Oral Sex

Written By gusdurian on Selasa, 03 Maret 2009 | 11.03

93,7 Persen Anak Indonesia Pernah Ciuman, Petting, dan Oral Sex



Laporan wartawan Evy Rachmawati

JAKARTA, SENIN — Banyak sekali orangtua sekarang terperangkap dalam
ketidaktahuan dan tidak tahu harus berbuat apa menghadapi maraknya
peredaran materi pornografi, baik dalam bentuk keping cakram, video
games, maupun komik. Padahal, anak-anak makin rentan terpapar materi
pornografi yang pada akhirnya bisa menimbulkan kecanduan seks dan
merusak otak.

Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Yayasan Kita dan Buah Hati Elly
Risman dalam seminar bertema "Memahami Dahsyatnya Kerusakan Otak Anak
akibat Kecanduan Pornografi dan Narkoba dari Tinjauan Kesehatan
Intelegensia", Senin (2/3), di auditorium Departemen Kesehatan,
Jakarta.

"Banyak orangtua tidak tahu harus berbuat apa ketika anaknya mogok
sekolah, mulai kelas lima sekolah dasar sampai sekolah menengah atas
karena main games tak henti-hentinya," kata Elly Risman. Hampir tiap
hari ada saja berita tentang anak dan remaja berbuat mesum dan foto
bugil yang ditayangkan, baik di televisi, maupun dinikmati rekan
sebaya mereka.

Dalam Pertemuan Konselor Remaja Yayasan Kita dan Buah Hati dengan
1.625 siswa kelas IV-VI sekolah dasar wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi tahun 2008 terungkap, 66 persen dari mereka
telah menyaksikan materi pornografi lewat berbagai media. Sebanyak 24
persen di antaranya lewat komik, 18 persen melalui games, 16 persen
lewat situs porno, 14 persen melalui film, dan sisanya melalui VCD dan
DVD, telepon seluler, majalah, dan koran.

Mereka umumnya menyaksikan materi pornografi itu karena iseng (27
persen), terbawa teman (10 persen), dan takut dibilang kuper (4
persen). Ternyata anak-anak itu melihat materi pornografi di rumah
atau kamar pribadi (36 persen), rumah teman (12 persen), warung
internet (18 persen), dan rental (3 persen). "Kalau kita jumlahkan,
yang melihat di kamar pribadi dan di rumah teman, berarti satu dari
dua anak melihatnya di rumah sendiri," ujarnya.

Adapun hasil survei yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak
terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007
menunjukkan, sebanyak 97 persen dari responden pernah menonton film
porno, sebanyak 93,7 persen pernah ciuman, petting, dan oral sex,
serta 62,7 persen remaja yang duduk di bangku sekolah menengah pertama
pernah berhubungan intim, dan 21,2 persen siswi sekolah menengah umum
pernah menggugurkan kandungan.

Kondisi ini terjadi karena mereka sudah terpapar pada pornografi sejak
belia. Hal itu dikatakan Elly. Dari pertemuan Yayasan Kita dan Buah
Hati dengan puluhan ribu orangtua di 28 provinsi ketika seminar,
pihaknya menemukan rata-rata hanya 10 persen dari para orangtua yang
bisa menggunakan peralatan atau permainan canggih yang mereka belikan
untuk anak-anak mereka.

Bahkan, belakangan ini banyak situs internet dengan nama yang tidak
terkait dengan materi seks ternyata mengandung materi pornografi.
Beberapa dari situs itu bahkan menggunakan nama tokoh kartun yang
digemari anak-anak seperti Naruto, serta memakai istilah nama hewan
seperti lalat atau nyamuk yang biasanya dibuka anak-anak itu ketika
mengerjakan tugas sekolah.

Mereka umumnya tidak tahu dampak negatif video terhadap kerusakan
otak anak. "Kita berada dalam kultur abai pada anak sendiri. Di sisi
lain, kita semua belum menganggap bencana pornografi itu sama
pentingnya dengan masalah flu burung, HIV/AIDS, narkoba, dan penyakit-
penyakit menular lainnya," ujarnya.

Maka dari itu, ia mengajak agar para orangtua, baik ayah maupun ibu,
lebih terlibat dalam pengasuhan anak-anak mereka sejak belia.
Kurangnya peran ayah dalam pengasuhan anak pada usia dini, khususnya
pada anak lelaki, mengakibatkan terputusnya jembatan komunikasi antara
orangtua dan anak. Hal ini membuat banyak anak memilih mencari
informasi dari luar rumah yang bisa jadi malah menjerumuskan mereka
dalam dunia pornografi.

Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran
materi pornografi, "Antara lain dengan membatasi atau memblokir situs-
situs internet pornografi, menerapkan regulasi yang ketat terhadap
video games, terutama yang mengandung materi tidak edukatif atau
berbau pornografi," kata Elly.

http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/03/02/16302969/937.persen.anak.indonesia.pernah.ciuman.petting.dan.oral.sex

Soliloquy Pemilu: MK,KPU,dan Pers

Soliloquy Pemilu: MK,KPU,dan Pers


PUTUSAN-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama hasil judicial review atas undang-undang bidang politik, masih banyak menimbulkan perdebatan yang membingungkan masyarakat.


Penulis mencoba menjernihkan persoalan ini dalam bentuk soliloquy(bergumam sendirian dalam bentuk dialog imajiner) yang bahanbahannya diambil dari pernyataanpernyataan di media-media massa yang telah tersebar luas baik yang dikemukakan oleh MK maupun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan wartawan (pers). Soliloquy ini ditulis tidak dalam kapasitas penulis sebagai Ketua MK, melainkan sebagai guru besar hukum tata negara di berbagai perguruan tinggi.

Pers: Putusan MK tentang suara terbanyak bagi caleg terpilih menimbulkan kontroversi, terutama menyangkut perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau revisi Undang- Undang (UU) Pemilu. Bagaimana ini?

MK: Sebenarnya isi vonis MK itu sudah jelas, membatalkan Pasal 214 UU Pemilu Legislatif dan memberlakukan suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih. Tak perlu perppu atau revisi undangundang lagi.

KPU: Tetapi dalam amar putusannya MK tidak menyebutkan harus menggunakan suara terbanyak, melainkan hanya membatalkan Pasal 214. Kami kan perlu payung hukum.

MK: Vonis MK adalah payung hukum. Sampai sekarang MK sudah memutus 171 kasus judicial review, semua amar vonis yang mengabulkan hanya mengatakan bahwa pasal yang diuji dinyatakan inkonstitusional,tak pernah mengurai rincian keharusannya, misalnya menyebut harus dengan suara terbanyak,sebab amar putusan MK itu hanya mengambil petitum.

Adapun konsekuensi dan keharusan amar putusan itu sudah ditegaskan secara lengkap di dalam pendapat mahkamah. Jadi isi amar putusan itu merupakan pernyataan singkat posisi yuridis dari pendapat MK dalam vonisnya.

KPU: Tapi pernyataan eksplisit agar KPU mantap kanperlu juga?

MK: Pernyataan eksplisit dalam amar vonis tak pernah dirinci, tetapi rincian eksplisit itu selalu ada dalam bagian pendapat mahkamah. Pandangan KPU agak kabur dan mengaburkan karena hanya berpegang pada kalimat amar vonis. Coba Anda lihat,putusan MK terdiri dari subjectum litis, objectum litis, legal standing, duduk perkara, pertimbangan hukum, ”pendapat mahkamah”,konklusi, danamarputusan.Rincian payung hukum yang Anda tanyakan itu tertulis jelas, lebih dari 15 itemdi pendapat mahkamah.

Pers: Apa itu petitum? Kita tahunya hanya vonis doang.

MK: Petitum adalah isi pokok permohonan agar pasal tertentu dinyatakan inkonstitusional. Itu saja yang dapat dimuat dalam amar putusan MK. Di mana pun di dunia ini tak ada amar putusan yang bertele-tele keluar dari petitum permohonan. Tetapi rincian perintah atas isi amar itu dimuat jelas sebagai payung hukum di dalam bagian pendapat mahkamah.

Pers dan KPU: Bukankah jika ada pasal sebuah undangundang dibatalkan harus dibuat undang-undangnya atau perppu untuk menggantikannya?

MK: Itu yang keliru.Putusan pembatalan undangundang oleh MK itu adalah undang-undang dalam arti negatif atau peniadaan ketentuan undang-undang yang dalam istilah kerennya negative legislature. Kedudukan putusan MK adalah sama dengan undang-undang karena MK adalah the sole interpreter atas konstitusi. Putusan MK memang ada yang memerlukan perppu atau revisi undang-undang, yakni putusan yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum pada muatan undang-undang. Sedangkan yang sifatnya teknis, bersifat self executing, tak perlu lagi perppu atau revisi undang-undang.

Pers: Apakah begitu dalam tata hukum kita? Mana buktinya?

MK: Ya, dan itu sudah berlaku untuk 171 vonis MK yang terdahulu tentang judicial review. Buktinya, ketika MK membatalkan pasal undang-undang yang melarang parpol kecil menjadi peserta pemilu tanpa verifikasi karena tak punya kursi di DPR, padahal sudah berbadan hukum,KPU langsung melaksanakan tanpa minta perppu.Ketika MK menyatakan bahwa calon anggota DPD harus berdomisili di daerah pemilihannya, KPU langsung melaksanakan,tanpa minta revisi undangundang.

Ketika MK membatalkan isi undang-undang yang mengharuskan kepala daerah incumbent yang mencalonkan diri lagi harus mengundurkan diri dari jabatannya, KPU langsung melaksanakan tanpa minta perppu atau revisi undangundang. Mengapa vonis yang satu ini diperumit oleh KPU, sedang yang lain tidak?

KPU: Tetapi vonis-vonis itu kan vonis parsial atas sebagian isi undang-undang?

MK: Saya tak paham dengan pernyataan tersebut. Kasus suara terbanyak kan juga parsial. Dari 171 vonis MK itu yang tidak parsial, dalam arti membatalkan seluruh isi undang-undang, hanya ada 4 kasus.Yang lain semuanya parsial.

Pers: Tetapi bukankah ada juga putusan MK yang harus ditindaklanjuti dengan perppu atau revisi undangundang?

MK:Ya,ada banyak.Tetapi yang perlu perppu atau revisi undang-undang itu adalah vonis MK yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum untuk materi muatan yang setara dengan undangundang, bukan untuk yang teknis operasional.

Vonis MK tentang pembatalan fungsi dan wewenang Komisi Yudisial memang perlu revisi undang-undang atau perppu; vonis MK tentang calon perseorangan dalam pilkada juga perlu revisi undangundang, vonis MK tentang Pengadilan Tindak Pidana juga perlu revisi undangundang atau perppu, vonis MK tentang pembatalan isi APBN juga perlu revisi undang-undang; sebab vonisvonis tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang setara dengan materi muatan undang-undang.

Pers :

Lalu apa ukuran antara vonis yang perlu dan tak perlu perppu atau revisi undang-undang?

MK: Ya itu tadi. Kalau pembatalan oleh MK menyebabkan terjadinya kekosongan hukum untuk materi yang setara dengan undangundang, maka pelaksanaannya perlu perppu atau revisi undang-undang, sedangkan yang bersifat teknis ya langsung self executing, tak perlu perppu atau undang-undang baru.Tentang materi muatan undang-undang bacalah UU No 10/2004.

KPU: Kalau penetapan suara terbanyak diatur dengan peraturan KPU, bagaimana kalau nanti diujimaterikan ke MA?

MK: Sulit membayangkan MA membatalkan peraturan KPU yang hanya bersifat teknis dan tidak menabrak isi undang-undang atau putusan MK. Tapi kalau dibatalkan juga kan sederhana. KPU tetapkan saja caleg terpilih dengan suara terbanyak. Kalau ada yang menggugat kan menjadi sengketa hasil pemilu.

Kalau sengketa hasil pemilu kan diadili oleh MK. Kalau diadili oleh MK kan kembali ke suara terbanyak juga.Perbincangan kita lanjutkan besok saja. Ruangan SINDO untuk rubrik ini terbatas.Sampai besok ya. (bersambung).

MOH MAHFUD MD
Guru Besar Hukum Tata Negara di Beberapa Perguruan Tinggi


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/217640/38/