Jamkesmas Diakui Ada Masalah

Jamkesmas Diakui Ada Masalah
Pemerintah juga membuat program penguatan puskesmas.
JAKARTA -- Departemen Kesehatan mengakui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih bermasalah. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Chalik Masuli mengatakan peserta program ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. "Banyak yang menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu," kata dia kemarin.

Menurut Chalik, semakin besar suatu kota dan semakin besar rumah sakitnya, maka potensi penyalahgunaan tersebut semakin besar. Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dan sebaliknya ada masyarakat mampu yang memperoleh pelayanan.

Penyalahgunaan tersebut terjadi pada periode 2006-2007. Akibatnya, realisasi anggaran Jamkesmas membengkak menjadi Rp 5,7 triliun, sementara anggaran yang tersedia hanya Rp 4,6 triliun. Utang sebesar Rp 1,13 triliun dibebankan dalam anggaran Jamkesmas 2008 dan telah dilunasi pada Agustus 2008.

Untuk menghindari penyalahgunaan tersebut, pemerintah telah menghentikan surat keterangan tidak mampu. Selain itu, pemerintah daerah diminta ikut membiayai kesehatan masyarakat miskin yang tidak masuk kuota. Pemerintah telah menetapkan kuota masing-masing daerah berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

Chalik mencontohkan, Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat memiliki porsi terbesar, yakni 97 persen. Selain itu, Nusa Tenggara Timur memiliki porsi 62 persen dan Nusa Tenggara Barat 54 persen. Provinsi yang memiliki kemampuan besar mendapatkan kuota kecil misalnya DKI Jakarta, yang mendapatkan 8 persen. Rata-rata setiap daerah mendapatkan kuota 34 persen.

Ia menambahkan, pemerintah juga membuat program penguatan bagi puskesmas agar pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas membuat program yang sifatnya promotif, preventif, dan kuratif melalui perencanaan mikro lintas sektor, antara lain bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Hal itu untuk menekan biaya pengobatan pasien.

Pasien dirujuk ke rumah sakit hanya jika alat tidak tersedia di puskesmas. Sebab, memberi rujukan pasien ke rumah sakit akan menambah beban biaya pasien, antara lain untuk transportasi, opname pasien, serta biaya menunggu keluarga.

Program Jamkesmas merupakan program yang sangat besar karena mencakup 74,6 juta penduduk sangat miskin, miskin, dan tidak mampu. Angka kematian bayi dan ibu juga masih tergolong tinggi. Untuk itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah agar ikut mengawasi.

Pemerintah daerah juga diminta mengumumkan nama-nama peserta yang masuk Jamkesmas melalui papan pengumuman pada lingkup rukun tetangga/rukun warga agar mendapat masukan langsung dari masyarakat.

Indonesia Corruption Watch sebelumnya mengumumkan hasil survei yang menilai program Jamkesmas belum optimal. Hasil survei ICW menunjukkan, 12,4 persen warga tidak memiliki kartu. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum optimal sehingga ada 25,8 persen responden tidak mengetahui program ini.

Survei dilakukan di Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak 24 Desember 2008 hingga 31 Januari 2009. Respondennya 868 orang dari populasi peserta Jamkesmas sebanyak 579.192 orang. ICW menyarankan pemerintah memperbaiki program ini. Aqida Swamurti

Status Kesehatan Masyarakat 2004-2009

Indikator 2004 2005 2006 2007 2009
Angka kematian bayi (per 1.000 LH) 30,8 29,4 28,1 26,9 26
Angka kematian ibu (per 1.000 LH) 270 262 255 248 226
Balita kurang gizi (%) 25,8 24,7 23,6 21,9 20
Usia harapan hidup 66,2 69,8 70,2 70,5 70,6

Bahan: Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/05/Nasional/krn.20090305.158743.id.html