Negara Butuh Politik Pencerdasan

PEMIMPIN partai poli tik tidak mampu me nunjukkan kinerja positif. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap partai politik rendah. Untuk membalikkan hal itu, muncul wacana perlunya mengusung calon presiden yang dikehendaki rakyat. Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli mengatakan rakyat pada masa sekarang ini menginginkan cita-cita politik yang lebih besar, bukan politik pencari uang dan kekuasaan, melainkan ingin politik yang memiliki karakter dan roh yang prokerakyatan. “Kita lihat saja kiprah Jokowi. Tokohnya ada, momentumnya akan kerinduan figur yang prorakyat juga ada. Jokowi betul-betul dipilih penduduk di Jakarta. Berhasil atau tidak, masih perlu dibuktikan hingga lima tahun mendatang. Kalau tidak, ya akan ada kekecewaan baru lagi,“ tandas Rizal di dalam diskusi DPD RI bertema Adu figur atau adu partai?, kemarin. Menurut Rizal, masyarakat sudah mulai paham akan perbedaan pencitraan dan pencerdasan. Karena itu, serta-merta masyarakat meninggalkan politik pencitraan dan beralih pada politik pencerdasan. “Tokoh-tokoh hebat modalnya bukan dari pencitraan, melainkan pencerdasan. Kita lihat negara tetangga yang berhasil memajukan rakyatnya mengatasi ketertinggalan dari negara Barat, justru lewat politik pencerdasan,” ujarnya. Ketua DPP Partai Golkar Indra J Pilliang mengakui bahwa fi gur lebih dominan dan cenderung mengalahkan mesin partai. Menurutnya, itu satu perkembangan yang baik. “Saya lihat ada kebutuhan figur yang genuine (asli) dan tidak dibuat-buat. Gabungan di antara karakter itulah yang bisa untuk Indonesia ke de pan,” tandasnya. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai warga semakin meninggalkan pemikiran mengenai dari partai politik mana seorang kandi dat berasal. Saat ini lebih merujuk kepada bagaimana karakter setiap kandidat tersebut. Resmi tolak Sipol Sementara itu, kemarin, Fraksi PDI Perjuangan se cara resmi menolak kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerapkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai instrumen verifi kasi parpol menjelang Pemilu 2014. “Kami mengkhawatirkan cara kerja Sipol tidak akan mampu memuat data lengkap dan akurat dari partai-partai politik yang diverifi kasi,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arif Wibowo, kemarin. Menurut dia, dari pantauan yang dilakukan langsung oleh perwakilan PDI Perjuangan di KPU, data yang dimasukkan hasilnya tidak sama dengan yang muncul, bahkan berubah-ubah. Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu itu mencontohkan, pada pelaksanaan Pemilu 2009 yang menerapkan sistem teknologi informasi, ternyata terjadi manipulasi data dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam menanggapi hal itu, komisioner KPU Ida Budhiarti malah mengajak publik untuk mengawasi langsung proses verifi kasi faktual parpol jelang Pemilu 2014. Ia menjelaskan pihaknya akan memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana mengawasi kinerja KPU dan KPUD saat melakukan verifi kasi. (*/Ant/P-1) http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/10/20/ArticleHtmls/Negara-Butuh-Politik-Pencerdasan-20102012003004.shtml?Mode=1