Mengukur kinerja gubernur baru DKI Jakarta

Harapan besar masyarakat Jakarta tersandar di bahu Jokowi-Ahok. Tangan dingin Jokowi benar-benar dinantikan hasilnya, bukan saja oleh warga Jakarta, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia yang merindukan model kepemimpinan merakyat yang mengutamakan kerja dan hasil nyata. Harapan besar masyarakat Jakarta tersandar di bahu Jokowi-Ahok. Tangan dingin Jokowi benar-benar dinantikan hasilnya, bukan saja oleh warga Jakarta, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia yang merindukan model kepemimpinan merakyat yang mengutamakan kerja dan hasil nyata. Sebenarnya mudah saja bagi warga Jakarta untuk menilai kinerja gubernur mereka yang baru, lihat saja apakah Jakarta dalam 2-3 tahun ke depan akan terbebas dari masalah kemacetan dan banjir, karena kedua hal tersebutlah yang selama ini memang menjadi beban utama warga dan kota Jakarta. Dalam literatur ilmu manajemen, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemimpin dan organisasi, salah satunya Maclom Baldrige. Ada satu anekdot yang sangat relevan untuk hal ini "we can not manage what we can not measure"artinya kita tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak dapat kita ukur. Metode Malcom Baldrige (MB) pada awalnya (tahun 1987) merupakan penghargaan yang diberikan oleh kongres Amerika Serikat bagi organisasi atau perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi dalam mencapai kinerja terbaiknya. Organisasi atau perusahaan itu kemudian diukur berdasarkan kriteria MB yang disebut Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellent (MBCPE).MB diambil dari nama menteri perdagangan Amerika Serikat periode 1981- 1987. Ada tujuh kriteria yang diukur dalam MBCPE dengan bobot yang telah ditentukan: kepemimpinan (120); perencanaan strategis (85); fokus pada pelanggan dan pasar (85); pengukuran, analisa dan pengelolaan pengetahuan (90); fokus kepada sumber daya manusia (85); manajemen proses (85); dan hasil (450). Total poin seluruhnya 1.000, yang terbesar adalah hasil, yaitu 450 poin dan yang kedua kepemimpinan 120 poin. Kita akan kupas masingmasing kriteria untuk menilai Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Pertama, kepemimpinan (120). Pada kriteria ini diukur bagaimana model kepemimpinan Jokowi, model komunikasi dan efektivitasnya, kepekaan terhadap kinerja organisasi, tanggung jawab publik, serta perilaku dan etika.Jika kita menilai, Jokowi tentu mempunyai nilai tinggi pada poin ini, paling tidak sampai dengan saat ini. Seharusnya Jokowi dapat mempertahankan model kepemimpinan dan gaya komunikasinya selama ini,untuk mencapai hasil yang maksimal nantinya. Kedua, perencanaan strategis (85). Dalam perencanaan strategis akan dinilai efektivitas pemimpin dalam menurunkan semua target dan tujuan yang hendak dicapai ke dalam suatu perencanaan program kerja dengan memperhitungkan segala kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan skala prioritas, membuat tahapan program, serta mencari cara terbaik agar suatu program dapat dilaksanakan. Ketiga,fokus pada pelanggan (85).Hal yang dimaksud dengan pelanggan di sini tentu warga Jakarta dan siapa pun yang berada di Jakarta.Di sini dinilai kepekaan pemimpin dan organisasi dalam menerjemahkan semua harapan dan keinginan warga kota ke dalam program kerja yang dilaksanakan. Semua janji kampanye Jokowi selama ini telah mencerminkan kepekaan beliau terhadap keinginan dan harapan masyarakat, tinggal bagaimana konsistensi Jokowi dalam mengonversi janji kampanye ke dalam program kerja. Keempat, pengukuran analisa dan pengelolaan informasi/ pengetahuan (90). Dalam kriteria ini kita akan dilihat bagaimana Jokowi mampu membuat sistem pengukuran terhadap program-program kerja yang dijalankan untuk menilai kinerja aparat di dalam organisasinya. Misalnya, dalam program pilot proyek pembangunan transportasi publik harus sudah ada: pilihan model transportasi publik; pilihan jalur pilot project; potensi daya angkut dan tingkat kemacetan yang dapat dikurangi di jalur tersebut; bagaimana cara melaksanakannya; dan seterusnya. Kelima, fokus pada sumber daya manusia (85).Aspek sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian juga. Bagaimana Jokowi bisa memahami kekuatan SDM yang tersedia untuk semaksimal mungkin mendukung semua target dan program kerja yang telah dicanangkan. Pemilihan orang yang tepat pada posisi yang tepat amat menentukan dalam proses ini.Pelaksanaan program kerja untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang tersedia juga menjadi ukuran keberhasilan dari kriteria ini--bukan saja teknis, tetapi juga non-teknis, yang terkait dengan moral,perilaku,dan disiplin pegawai.Pembentukan lingkungan dan suasana yang kondusif di kalangan SDM serta keselarasan visi dan misi pemimpin dengan seluruh jajaran SDM dalam organisasi menjadi ukuran yang sangat penting. Keenam, pengelolaan proses (85).Peningkatan efisiensi pada semua proses baik proses di dalam organisasi maupun proses keluar organisasi berupa pelayanan publik menjadi fokus pada aspek ini. Peningkatan tersebut bisa diukur dari kecepatan maupun kemudahan dalam menjalankannya. Pemotongan proses dan birokrasi yang tidak penting harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja di area ini. Demikian juga proses untuk melaksanakan suatu program atau proyek, semua harus dibuat lebih cepat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, ketika menjadi wali kota Solo,Jokowi telah berhasil melakukan terobosanterobosan di area ini, sehingga berbagai macam proses pelayanan publik di Solo berhasil ditingkatkan menjadi lebih singkat, mudah, dan transparan. Ketujuh,hasil yang diperoleh (450). Hasil yang diperoleh memiliki bobot tertinggi pada MBCPE, ini menunjukkan bahwa MBCPE memang berorientasi kepada hasil.Namun, kriteria MBCPE ini juga menyiratkan pesan bahwa hasil ini tidak mungkin tercapai jika pemimpin suatu organisasi tidak menjalankan keenam kriteria lain yang berkontribusi sebesar 55 persen dari keseluruhan bobot penilaian. Dengan lain perkataan, jika seorang pemimpin organisasi menjalankan keenam kriteria tersebut, maka tingkat keberhasilan sudah mencapai 55 persen. Untuk kasus Jokowi-Ahok ini hasil akhir yang harus dicapai misalnya terbebasnya Jakarta dari masalah kemacetan dan banjir, maka hasil akhir inilah yang akan memberikan bobot terbesar bagi tinggi atau rendahnya kinerja pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan mereka. Beberapa kriteria seperti yang tercantum dalam indeks MBCPE juga sudah terlihat pada gaya kepemimpinan Jokowi dan kita sebagai warga yang baik juga dapat memantau apakah dia menjalankan semua kriteria MBCPE tersebut secara konsisten dan benar. Jika dilaksanakan, maka keberhasilan Jokowi untuk membawa Jakarta pada keadaan yang lebih baik tinggal menunggu waktu saja. Handi Sapta Mukti Pemerhati Masalah Sosial & Lingkungan, Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Magister Manajemen PPM-Jakarta http://nasional.sindonews.com/read/2012/11/29/18/692632/mengukur-kinerja-gubernur-baru-dki-jakarta