BERITA DARI ANDA UNTUK MEDIA KLATEN

Home » » Kritik Harus Bertanggung Jawab

Kritik Harus Bertanggung Jawab

Written By gusdurian on Selasa, 18 Januari 2011 | 11.18

JAKARTA (SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan
dirinya tidak antikritik. Namun, Presiden mengingatkan bahwa kritik
yang diarahkan kepada dirinya atau pemerintah harus bertanggung jawab.

“Semoga umat tokoh agama dan rakyat Indonesia tenteram karena melihat
terjalin komunikasi meskipun kritis, tapi penuh tanggung jawab antara
pemuka agama dan kami jajaran pemerintah yang mengemban tugas,” ucap
Presiden saat menggelar pertemuan dan dialog dengan tokoh lintas agama
di Istana Negara semalam. Pertemuan Presiden dengan tokoh- tokoh
lintas agama semalam diprakarsai Ketua Umum PP Muhammadiyah Din
Syamsuddin.

Menurut penuturan Presiden,Din mengirim pesan pendek atau SMS kepada
dirinya (14/1) yang intinya mengajak Presiden melakukan pertemuan
serta dialog dengan pemuka- pemuka agama.Ajakan Din kemudian
disanggupi Presiden dengan menggelar dialog. Presiden SBY menilai
pertemuan dan dialog dengan tokoh lintas agama penting untuk
mengurangi salah persepsi di antara mereka.

Tokoh lintas agama mengkritik pemerintah yang dianggapnya telah
berbohong dalam memaparkan keberhasilan pembangunan. Tuduhan bohong
ini langsung di-tolak pemerintah sehingga muncul kesan ada
pertentangan antara tokoh agama dan pemerintah. “Kita semua tahu bahwa
dialog dan komunikasi sangat penting untuk mengurangi mispersepsi.
Semoga budaya saling mendengar di antara kita makin tumbuh dengan baik
karena adakalanya kita bicara adakalanya kita mendengar,”katanya.

Presiden menambahkan, pertemuan semalam diharapkan bisa menjadi sarana
konstruktif untuk membangun bangsa. “Marilah kita jadikan pertemuan
malam ini sebagai pertemuan anak bangsa yang sama bertanggung jawab
terhadap masa depan negeri ini. Mari kita laksanakan pertemuan ini
saling konstruktif saling menerima dan memberi komitmen,”ungkapnya.
Presiden mengingatkan bahwa persatuan dan kerja sama adalah cara
terbaik untuk mempersatukan Indonesia.

Dalam upaya menjaga persatuan itulah, Presiden menjelaskan bahwa tokoh
agama dan Presiden memiliki tanggung jawabnya masing-masing. “Syarat
agar Indonesia bersatu tiada lain persatuan.Tokoh agama membimbing
umat dan memberi contoh dalam memahami kehidupan berbangsa, sementara
saya bersama wapres bekerja sekuat tenaga menjalankan pemerintahan,”
katanya.

Di antara tokoh agama yang hadir di Istana antara lain Din Syamsuddin,
pimpinan Wihara Mendut Biksu Sri Pannyavaro,Ketua Persekutuan Gereja
Indonesia AndreasAnangguru Yewangoe,Sekretaris Majelis Ulama Indonesia
Ichwan Syam,Ketua Wali Umat Buddha Indonesia Hartati Murdaya, dan
tokoh Katolik Frans Magnis Suseno, serta tokoh Konghucu Budi
Tanoewibowo.

Krisis Kepercayaan

Sementara itu, sejumlah tokoh dan aktivis menggelar pertemuan
mengkritisi kebijakan pemerintah terkait ekonomi,hukum,dan sosial.
Para tokoh ini menilai ada gejala krisis kepercayaan terhadap
pemerintah karena politik pencitraan yang dinilai tidak sesuai fakta.
“Terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk itu, harus ada
modus penyelesaian secepat-cepatnya,”kata pengamat politik Yudi Latif
di Gedung Joang 45 Jakarta kemarin.

Menurut Yudi,mulai hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah terlihat
dari pernyataan para tokoh lintas agama yang menyatakan pemerintah
telah melakukan kebohongan. Menurut dia,pernyataan itu sebenarnya
merupakan kristalisasi dari pikiran masyarakat yang bosan dengan
politik pencitraan pemerintah. Untuk itu,dia mengatakan, masalah ini
harus segera diselesaikan pemerintah. Pernyataan para tokoh lintas
agama tersebut merupakan landasan moral adanya krisis kepercayaan
terhadap pemerintah. ”Pemerintah harus segera menjawabnya,” ujarnya.
(maesaroh/nurul huda/ rahmat sahid)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/376480/
Share this article :

0 komentar: