Sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan terbuka. Mereka
menyebut pemerintah telah berbohong. Tidak tanggung-tanggung
kebohongan itu. Jumlahnya delapan belas, terdiri dari sembilan
kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Demikian tersua di
pelbagai media.
Karena pernyataan terbuka ini merupakan seruan moral tokoh lintas
agama yang tak punya kepentingan politik praktis, gaungnya ke mana-
mana. Pemerintah berusaha membela diri, tetapi membikin situasi justru
lebih buruk. Pemerintah dinilai kurang arif dan tak mau menerima
masukan konstruktif.
Salah satu kebohongan lama yang disebutkan adalah perihal penyampaian
angka kemiskinan. Pemerintah dituduh berbohong karena menyatakan
jumlah penduduk miskin 2010 adalah 31,02 juta jiwa, padahal data
penduduk yang layak menerima beras miskin 70 juta jiwa.
Pertanyaannya, mengapa sampai ada dua angka kemiskinan yang jauh
berbeda, padahal keduanya sama-sama berasal dari Badan Pusat Statistik
(BPS).
Data kemiskinan makro
Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah.
Setakat ini belum satu pun metodologi yang sempurna memotret
kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat
seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya
untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga
bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud
dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar?
Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
Dari definisi itu terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah
multidimensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan
pengukuran yang dipakai.
Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak
negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas
mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai
ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan.
Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk
miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga
hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi.
Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di
Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi
Nasional. Pencacahannya dilakukan setiap Maret dengan jumlah sampel
68.000 rumah tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak
tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin
bisa diikuti dari waktu ke waktu.
Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data
kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin
naik dari 35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi
39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006 karena kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM).
Data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS adalah posisi
Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau 13,33
persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi
jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna untuk perencanaan
serta evaluasi program kemiskinan dengan target geografis.
Akan tetapi, data itu tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat
penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program penyaluran
bantuan langsung, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat
miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Data kemiskinan mikro
Masalah muncul saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 dan
ingin memberi kompensasi kepada penduduk lapisan bawah berupa
penyaluran bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat. Orientasi program penanggulangan
kemiskinan di Indonesia mendadak berubah total.
Di zaman Orde Baru, program penanggulangan kemiskinan memakai
pendekatan geografis (desa), seperti Inpres Desa Tertinggal. Sejak
tahun 2005, yang digunakan pendekatan individu atau rumah tangga,
seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat.
Penyaluran bantuan langsung tak bisa memakai data kemiskinan makro
sebab memerlukan nama dan alamat si miskin. Pengumpulan data harus
dengan sensus, bukan sampel, sehingga data yang dihasilkan disebut
sebagai data kemiskinan mikro. Ini berbeda dengan metode penghitungan
kemiskinan makro dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Pengumpulan data kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah
tangga miskin supaya pendataan bisa cepat dan hemat biaya.
Sampai saat ini baru dua kali BPS mengumpulkan data kemiskinan mikro:
Oktober 2005 dan September 2008. Data yang diperoleh disebut data
rumah tangga sasaran (RTS) dan mencakup bukan hanya rumah tangga
miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin yang hidup sedikit di
atas garis kemiskinan.
Jumlah RTS hasil pendataan September 2008 adalah 17,5 juta. Dengan
asumsi kasar rata-rata jumlah anggota rumah tangga empat orang,
diperoleh angka 70 juta jiwa. Jadi, sebetulnya tak ada dua angka
kemiskinan. Data 31,02 juta menunjukkan penduduk miskin, sementara
data 70 juta menunjukkan penduduk miskin plus hampir miskin.
Selisih di antara keduanya menunjukkan besarnya penduduk hampir miskin
di Indonesia. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan
terhadap kemiskinan. Sedikit gejolak ekonomi akan menyebabkan mereka
mudah berubah status menjadi miskin. Maka, setiap kebijakan yang
diambil harus memperhitungkan dampaknya bukan hanya pada rumah tangga
miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin. Sehari-hari keduanya
sering tak berbeda nyata.
Kecuk Suhariyanto Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, BPS
http://cetak.kompas.com/read/
0 komentar:
Posting Komentar