Muhammadiyah : Politik Menjadi Mata Pencaharian

Muhammadiyah : Politik Menjadi Mata Pencaharian


*JAKARTA, KOMPAS.com-*Meski diakui pemerintah telah berhasil dalam
berbagai hal seperti pemulihan krisis ekonomi, resolusi konflik di
sejumlah daerah, namun saat ini masih menghadapi berbagai masalah
nasional yang kompleks.

"Masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya memerlukan prioritas dan
perhatian untuk dipecahkan," ucap Prof Din Syamsudin saat jumpa pers
'Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa' di Kantor Muhammadiyah Jakarta,
Selasa ( 23/6 ).

Ikut hadir beberapa tim perumus PP Muhamadiyah yaitu Haedar Nashir,
Bahtiar Effendy, Siti Noorjannah, Fadhil Hasan.

Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah berpendapat perlu dilakukan
revitalisasi visi dan karakter bangsa setelah 10 tahun reformasi.
Bahtiar memaparkan dalam bidang politik, saat ini ada sejumlah masalah
seperti kerancuan sistem ketatanegaraan dan pemerintah dapat dilihat
dari pemberian kewenangan terlalu luas kepada daerah sehingga
mengaburkan hubungan antara pusat dan daerah.

Hal itu muncul ketika sistem pemilihan kepala daerah secara langsung
sehingga kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.
"Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bukan bawahan Presiden. Hal itu
cenderung praktik asas federalisme," ucapnya.

Selain itu, katanya, kelembagaan negara yang tidak efektif seperti
lembaga eksekutif yang tidak terjadi perkembangan yang berarti,
legislatif terjadi kesenjangan antara struktur dan fungsi. "Sedangkan
yudikatif lebih berkaitan lemahnya penegakkan hukum," tegasnya.

Kelemahan lain, lanjutnya, sistem kepartaian yang tidak mendukung akibat
sistem multipartai yang sangat liberal. Kelemahan lain, berkembangnya
pragmatisme politik tampak dari para elite politik yang mudah berpindah
partai atau mendirikan partai. "Para elite menjadikan politik sebagai
mata pencaharian," ucapnya.

Untuk itu, papar Bahtiar, perlu dilakukan revitalisasi bidang politik
dengan penyederhanaan jumlah partai dengan pemberlakuan /electoral
threshold/ yang ketat. "Partai yang tidak melampaui ambang batas tidak
boleh mengikuti pemilu, tidak boleh diubah menjadi partai baru, dan
pengurus partai tidak boleh mendirikan partai baru," tegasnya.

Kedua, lanjutnya, pengefektifan struktur dan fungsi kelembagaan negara.
Hal itu dapat dilakukan dengan pemilihan yang tegas antara sistem satu
kamar (hanya DPR) atau dua kamar (DPR dan DPD) serta masing-masing
dengan tugas dan kewenangan yang jelas. "Bidang eksekutif perlu
penyederhanaan departemen dan kementerian negara," ucapnya.

Ketiga, perlu dirumuskan ulang hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Dapat dilakukan dengan merevisi UU Otonomi Daerah, menempatkan Gubernur
yang diangkat oleh pemerintah pusat."Bupati dalam hal-hal yang strategis
menjadi bagian pemerintah pusat," katanya. Terakhir, pengembangan etika
dan pendidikan politik.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/23/15444584/Muhammadiyah..Politik.Menjadi.Mata.Pencaharian