Saya Memang Ngotot

Marzuki Alie:

SEJAK rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat terungkap tahun lalu, Ketua DPR Marzuki Alie tak henti dihujat. Tapi semangat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu tak kunjung surut. Kepada wartawan Tempo, Pramono, yang menemuinya di ruang kerjanya Kamis pekan lalu, Marzuki menjawab berbagai tudingan yang berkaitan dengan proyek senilai hampir Rp 1,2 triliun itu. Wawancara dilanjutkan melalui telepon sehari setelah sidang paripurna Dewan memutuskan meneruskan rencana pembangunan.

Kenapa Dewan tetap melanjutkan pembangunan?

Dari sembilan fraksi, hanya satu yang menolak. Sisanya menyatakan perlu gedung tambahan. Ada catatan, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan perlu, tapi belum waktunya. Tujuh fraksi menyatakan perlu dan harus dilanjutkan.

Tidakkah biaya lebih dari Rp 1 triliun itu terlalu besar?

Ada catatan: gedung harus sederhana, murah, dan mengakomodasi pendapat masyarakat. Kami akan meminta pendapat Kementerian Pekerjaan Umum, apakah ruang anggota saat ini sudah memenuhi standar. Lalu Kementerian mengkaji apakah harga yang disampaikan termasuk rendah, wajar, atau mahal. Setelah itu, Menteri menjelaskan kepada publik. Jangan kami yang menjelaskan. Kami orang politik, tidak mengerti soal teknis.

Pembangunan ini bertentangan dengan pernyataan Presiden?

Banyak orang salah menangkap pidato Presiden. Beliau menyatakan pembangunan gedung yang menggunakan anggaran negara tentu sudah berdasarkan hasil kajian. Hanya, perlu evaluasi dan efisiensi.

Presiden pernah menegur Anda?

Tidak. Dia menghargai sikap DPR.

Anda terkesan SSW sekali dalam pembangunan gedung.

Saya memang ngotot karena wajib menjelaskan yang sebenarnya. Saya tidak bisa membatalkan rencana ini. Apa kewenangan Ketua DPR? Kalau saya bisa memerintahkan 559 anggota dari sembilan fraksi dan dari berbagai daerah, luar biasa kekuasaan saya. Kalau saya bisa begitu, kasus Century tak akan sampai Panitia Angket.

Apa urgensinya membangun gedung?

Setelah reformasi, banyak anggota Dewan kena masalah hukum. Tingkat kepercayaan terus menurun. Dewan tidak jelas mau dibawa ke mana. Setelah berkonsultasi dengan Pusat Penelitian dan Pengolahan Data dan Informasi, kami membuat program pembenahan sistem kerja, organisasi, sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur. Dalam penguatan infrastruktur inilah ada rencana pembangunan gedung. Gedung sekarang juga sudah lama. Daya tampungnya terbatas. Lift saja ngantre. Ada lebih dari 2.000 orang naik-turun tiap hari. Ruangannya juga sempit. Padahal akan ada penambahan staf ahli. Belum lagi kalau ada tamu dari daerah. Yang menikmati gedung baru ini kemungkinan besar anggota periode berikutnya.

Desainnya terkesan muncul begitu saja....

Tidak ada yang tiba-tiba. Begitu dilantik, kami sudah disodori rencana gedung baru 36 lantai. Yang mengerjakan PT Yodya Karya. DPR periode lalu mengatakan perlu ada sayembara, tapi nyatanya tak ada. Mereka langsung melelang dan menunjuk Yodya sebagai konsultan.

DPR periode lalu menilai Anda berbohong karena mereka tak pernah menyetujui desain gedung baru....

Kalau mereka membantah, saya tidak bisa mempersoalkannya. Adalah kewajiban saya meluruskan, desain itu sudah dikerjakan berdasarkan kontrak dengan Yodya Karya. Kami pegang kontraknya.

Kenapa tidak bikin sayembara saja lagi?

Desain sudah ada. Sayembara juga bukan bagian dari prosedur yang harus dilewati. Prosedurnya adalah lelang.

Sejumlah anggota menyatakan ada tawaran uang dalam jumlah besar agar mendukung pembangunan gedung.

Tidak ada itu. Kalau ada, laporkan ke saya. Biar saya laporkan ke KPK. Kami juga sudah meminta KPK mengawasi rencana pembangunan gedung ini.

Sumber kami menyebutkan ada uang ditawarkan ke pemimpin DPR.

Saya ini seolah-olah dikorbankan. Seolah-olah saya makan duit. Saya tidak terima duit sama sekali.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/04/11/NAS/mbm.20110411.NAS136423.id.html