WikiLeaks Bidik Calon Presiden Ketujuh?

Christianto Wibisono, ANALIS BISNIS

Karena itu, target utama adalah calon presiden ketujuh yang diperkirakan akan diorbitkan oleh SBY mengikuti pola Argentina, yaitu Ibu Negara Ani Yudhoyono. Karena itulah, bocoran itu secara terfokus dibidikkan kepada Ani Yudhoyono.
Redaktur WikiLeaks, The Age, dan Sydney Morning Herald telah menjadi alat atau sutradara ca lon presiden ketujuh RI dengan ungkapan tidak komprehensif atau pilih kasih dan tebang pilih terhadap elite Indonesia. Sasaran sesungguhnya bocoran itu bukan SBY, yang sudah akan menjadi masa lalu karena SBY tidak mungkin dipilih kembali. Karena itu, target utama adalah calon presiden ketujuh yang diperkirakan akan diorbitkan oleh SBY mengikuti pola Argentina, yai tu Ibu Negara Ani Yudhoyono. Karena itulah bocoran itu secara terfokus dibidikkan kepada Ani Yudhoyono. Motifnya jelas pembunuhan karakter, bahwa putri Sarwo Edhie itu, yang terkenal spartan dan antikorupsi, melakukan praktek seperti Nyonya Tien Soeharto.
Itulah kesan yang akan ditimbulkan oleh WikiLeaks.

Yang menarik ialah, tidak ada satu nama calon presiden lain yang sangat berpotensi untuk maju ke 2014.Yang dibongkar oleh WikiLeaks hanya politikus masa lalu TK, JK,YIM. Seolah mereka ini adalah contoh soal elite kolusif dan koruptif. Padahal semua orang tahu, elite politik lain tidaklah bersih dari praktek jumbuhnya konflik kepentingan dengan posisi pejabat publik penyelenggara Negara.

Dalam dua nomor berturut-turut, majalah Tempo telah mengungkap kasus korupsi yang melibatkan elite Partai Demokrat dan PKS. Tidak ada malaikat di negeri "Sodomindo"ini. Terutama karena aplikasi undang-undang tentang batasan konflik kepentingan nyaris tak dihayati filosofinya. Para penerima cek pelawat Mirandagate berkelit bahwa dana itu adalah dana kampanye partai. Seolah dana kampanye partai menghalalkan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdaya karena tidak pernah berani menyentuh korupsi tipe state capture, di mana negara dibajak atau disandera oleh penyelenggara Nngara, para elite partisan. Untuk diobok-obok, dieksploitasi guna membesarkan dana partai untuk kemudian menguasai negara melalui kemenangan partai dalam pemilu yang penuh money politics.

Jin money politics sudah telanjur keluar dari botol, dan kita lupa mantra penjinaknya. Di AS, kampanye dibatasi dan dipantau secara transparan. Masih bisa terjadi dana dari mafia, bandit, kriminal, politikus yang terlibat skandal, preman, dan harta tidak terpuji nyelonong masuk ke rekening dana kampanye Obama, misalnya. Tapi auditor sigap dalam mengembalikan atau menyerahkan dana itu ke badan amal (charity). Maksimum sumbangan individu US$ 2.500, tapi perusahaan bisa menghim pun misalnya 100 karyawan hingga terkumpul US$ 250 ribu. Atau menjual tiket dinner bersama calon presiden US$ 10 ribu per kursi. Ini juga sumber dana yang transparan, dilakukan secara sukarela oleh pengusaha kepada calon favorit nya. Semua sah-sah saja dan akan bisa dipantau terus-menerus apakah di kemudian hari ada dampak favoritisme dari sang presiden atau politikus yang menerima dana dan sumbangan kampanye dari pelbagai metode yang transparan itu.

Di atas segalanya, presiden terpilih langsung menempatkan aset dan portofolio bisnisnya kepada blind trust management independen. Baik Clinton maupun Bush memasrahkan pengelolaan aset bisnisnya kepada blind trust management profesional, nonpartisan, dan imparsial yang sama. Di Indonesia, pengusaha menjadi penguasa penyelenggara negara. Kemudian mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan yang dimilikinya secara tidak kentara.
Semua melalui proses tender, tapi jelas ada konflik kepentingan sebagai penyelenggara negara yang harus mengambil keputusan atas nama 240 juta orang penduduk Indonesia dan kepentingan bisnis order atau kontrak bagi perusahaan yang dimilikinya.

Inilah yang terjadi pada lintas partai, dan semua partai terlibat dalam amburadul konflik kepentingan.
Semua menteri politikus tentu akan berusaha mengalokasikan anggaran kepada rekan separtai atau simpatisan yang mau menyetor sebagian keuntungan proyek un tuk dana kampanye partai. Ini adalah ra hasia umum yang dianggap bukan korupsi, dan KPK tidak akan berani menyentuh ini, kare na nasib dan anggar annya berada di tangan politi kus parlemen yang bisa mengamputasi anggaran KPK.
Akibatnya, yang menderita hantaman KPK adalah orang yang tidak berpartai atau dikorbankan oleh partai. Sedangkan partainya sendiri tetap segar-bugar dan elitenya tetap melanjutkan praktek KKN--konflik kepentingan--secara business as usual.

Bagaimana calon presiden ketujuh Nyonya Ani harus menghadapi gempuran ini.
Peristiwa ini mirip pengalaman Hillary yang digoyang pelbagai isu tidak sedap di sekitar keuangan suami-istri Clinton. Hil lary unggul sebelum Obama direstui Ted Kennedy. SBY baru sadar akan ruwetnya skenario 2014 dan calon presiden ketujuh, tapi telanjur bereaksi emosional. Sebenarnya SBY harus mengoptimalkan mandat 60 persen pribadi secara canggih dengan tiga gebrakan.

Pertama, membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional, berjiwa besar model Nelson Mandela, mengakui kesalahan dan dosa negara oleh rezim Orba Soeharto yang menelantarkan Bung Karno dan melakukan genosida terhadap PKI. Kedua, memberlakukan amnesti berpenalti dan pembuktian terbalik untuk mengatasi korupsi pada tingkat partai politik dan seluruh elite politik. Ketiga, memberlakukan UU Anti-Konflik Kepentingan, money politics partai dikelola terbuka dan transparan lengkap dengan ketentuan pencegahan konflik kepentingan.

Dengan tiga senjata pamungkas, rekonsiliasi, amnesti berpenalti, dan pembuktian terbalik, serta anihilasi konflik kepentingan, SBY mewariskan suatu legacy bagi masa depan, sehingga dapat memuluskan siapa pun calon presiden ketujuh yang didukungnya. Tapi, kalau SBY sendiri dengan mandat 70 juta suara tersandera oleh DPR yang penuh KKN dan tidak berani bertindak, maka siapa pun yang diorbitkan, termasuk Ani, pasti tidak akan sukses.
Apalagi setelah Ani ditembak jitu oleh WikiLeaks, yang digerakkan oleh calon presiden ketujuh yang lain.

http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2011/03/17/ArticleHtmls/17_03_2011_011_003.shtml?Mode=1