demokrasi ini, yaitu prinsip check and balances. Mekanisme kritik yang
mestinya dilakukan oleh rakyat dan lembaga legislatif terhadap
eksekutif tidak berjalan.
Mereka yang tengah berkuasa sebagai eksekutif adalah juga mereka yang
menguasai lembaga legislatif. Ini terjadi baik di tingkat pusat maupun
daerah. Yang terjadi kemudian saling menyandera,saling gertak,namun
hanya basa-basi karena masingmasing memegang ”kartu as”kelemahan
lawannya. Mereka berkawan dalam persaingan, mereka bersaing dalam
perkoncoan. Para politisi sibuk bernegosiasi berbagi posisi dan
proyek,namun manfaat yang menetes ke bawah sangat sedikit.
Layanan masyarakat sangat mengecewakan. Betapa murahnya tenaga buruh
dan nyawa,baik karena kecelakaan kerja, bencana alam,kemiskinan,maupun
korban kriminalitas, namun bantuan negara sangat minim. Lalu lintas
semakin macet. Banjir terjadi di mana-mana.Para petani tak kunjung
membaik nasibnya. Barang impor kian menguasai pasar. Kenaikan ekonomi
tak mampu menciptakan kebutuhan lapangan kerja baru.Dari mana harapan
dan perubahan akan datang?
Masih sulit menjawab karena para elite parpol yang kita harapkan
bekerja untuk rakyat ke-lihatannya lebih sibuk bekerja untuk agenda
partainya.Tak ada kesatuan visi, program besar, dan satu komando untuk
melakukan perubahan dan perbaikan besar untuk mengakhiri status quo
yang mahal biayanya ini. Orang bilang secara sinis, yang terjadi
adalah sustainable transition. Sekarang bahkan sudah mulai testing the
water dengan melemparkan nama-nama calon presiden dan calon wakil
presiden untuk Pemilu 2014.
Kalau tahun ke depan ini pemerintah tidak melakukan tindakan yang
drastis dan tidak membuat prestasi kinerja yang langsung dirasakan
rakyat,kekecewaan dan apatisme akan semakin menguat dan rakyat, ibarat
rumput kering,akan mudah terbakar oleh percikan api provokasi. Ada
indikasi bahwa antarsesama elite kelihatannya ramah dalam konotasi
lemah atau saling menutupi kekurangan masing- masing.Sekian banyak
skandal korupsi tidak terungkap sampai tuntas.
Mungkin hal itu akan termaafkan oleh rakyat jika ditutupi dan
dikompensasi dengan layanan sosial yang memuaskan terutama pendidikan
dan kesehatan yang bagus dan terjangkau.Lebih dari itu adalah
tersedianya infrastruktur dan lapangan kerja sehingga masyarakat bisa
mengembangkan usahanya tanpa mesti menggantungkan pada belas kasih
pemerintah. Saya sendiri sesungguhnya tidak senang menulis dengan
semangat mengkritik, terlebih lagi menghujat.
Saya sadar sekali, andaikan saya dalam posisi sebagai presiden atau
menteri,tidak ada jaminan lebih baik dari mereka. Namun, panggilan
moral-intelektual mendorong saya untuk mengkritik justru karena
kecintaan saya pada bangsa,negara,dan rakyat. Dulu semasa Orde Baru
masih ada tokoh-tokoh sipil yang tampil sebagai ikon kritikus meskipun
dengan cara yang ekstrahati-hati di hadapan kekuasaan Pak Harto.
Posisi Gus Dur,Cak Nur,Megawati, Amien Rais, dan beberapa yang lain
dipandang sebagai ”suara sumbang” terhadap rezim Pak Harto.
Mereka kalau mengkritik mesti pandai-pandai memilih ungkapan agar
tidak membuat Pak Harto marah dan Kopkamtib bertindak. Karena itu,
ketika Amien Rais melontarkan gagasan ”suksesi”, waktu itu bagaikan
petir di siang bolong.Aneh, hebat, dan berani sekali Amien Rais.
Tetapi, sekarang ruang kritik semakin terbuka.Televisi dengan leluasa
menampilkan tokoh-tokoh yang dengan jenaka atau sarkastik menyampaikan
kritik pada pemerintah.
Pertanyaannya, mengapa kata-kata itu hampir kehilangan wibawa dan
maknanya? Suara kritis dan galak sekarang ini bisa muncul dari
LSM,kampus,DPR,rakyat biasa,dan entah siapa lagi,yang kesemuanya tak
ada hambatan untuk disuarakan melalui media massa. Tapi, lagi-lagi,
kritik itu hampirhampir tidak membawa pengaruh pada sasaran yang
dikritik.Apakah kritik mesti disampaikan melalui demo di jalanan agar
memperoleh perhatian? Tetapi, demo pun sekarang tidak lagi memperoleh
dukungan masyarakat, bahkan sering dianggap mengganggu ketertiban
sosial.
Panggung kritik di televisi kadangkala lalu berubah seperti adegan
sinetron.Pihak-pihak yang bertikai telah diatur sebelumnya.Dan pemirsa
pun merasakan adegan demi menaikkan rating ini. Akibatnya? Kata dan
sabda kehilangan makna dan wibawa. Sesama elite tetap saja saling main
mata meski sekali-sekali diselingi gertak dan intimidasi. Seakan
mereka berseberangan, oposisi, tetapi yang terjadi adalah kompromi dan
negosiasi. Biaya panggung politik jadi amat mahal.Ujungnya rakyat yang
membayar dan jadi korban. (*)
KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah
http://www.seputar-indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar