BIAYA politik saat ini yang begitu mahal tidak hanya menjadi sumber bencana politik, tetapi juga berdampak buruk bagi hukum dan pemerintahan. Hal itu disampaikan pengamat politik Yudi Latief saat menjadi pembicara dalam Evaluasi Kinerja Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, kemarin.
“Pembiayaan politik yang mahal itu menjadi sumber segala macam bencana. Kita tahu, di balik ongkos politik yang mahal, menjadi penyebab kurang dari 5% kepala daerah yang dinyatakan berprestasi. Di samping itu, sekitar 250 kepala daerah terancam korupsi,” keluhnya.
Mahalnya ongkos politik ini, sambung dia, juga menjadikan partai-partai yang berhasil duduk di parlemen bersikap serakah. Mereka berupaya melakukan segala cara untuk menutup jalan partai-partai baru menuju parlemen. “Salah satu contohnya dengan meng
hambat arus peserta baru dalam politik," ujarnya. Upaya menghambat antara lain terlihat melalui undangundang kepartaian. Langkah ini, menurut dia, berisiko besar.
Ketidakpuasan nantinya tidak hanya datang dari kalangan partai baru, tetapi masyarakat secara luas.
"Kalau syaratnya setiap partai baru harus punya kantor di seluruh provinsi, 75% di kabupaten dan 50% di seluruh kecamatan, artinya partai baru harus mengeluarkan triliunan uang. Arus ini akan menimbulkan frustrasi luar biasa dari kalangan-kalangan yang punya aspirasi masuk ke politik tetapi diakali," urainya.
Kiamat politik Pada kesempatan yang sama, J Kristiadi, pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengaku khawatir, jika politik uang tidak bisa ditekan, tahun 2011 menjadi kiamat politik.
Apalagi, selama ini masyarakat tidak mengawasi keuangan partai politik.
"Masyarakat berhak curiga bahwa setiap proses politik terdapat permainan politik uang.
Karena masyarakat tidak bisa mengontrol berapa uang partai, berapa dana kampanye, berapa uang-uang yang terjebak untuk politik ini. Semua tidak bisa diaudit, tidak transparan. Saya kira ini kiamat," cetusnya.
Proses politik yang mengan dung politik uang ini, menurut Kristiadi, ikut menghancurkan birokrasi. "Penetrasi politik sangat kuat sekali dan susah dibuktikan. Tapi kita semua melihat bagaimana birokrasi diacak-acak untuk kepentingan politik," ujarnya.
Di sinilah, sambung dia, dibutuhkan peran penting Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). "Ini tugas paling berat Menko Polhukam. Di Indonesia koordinasi menjadi hal yang sangat susah dilakukan.
Diperlukan penataan struktur kekuasaan dan bagaimana meminimalisasi politik uang," ujarnya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengaku tetap optimistis tahun 2011 terus terjadi perbaikan di bidang penegakan hukum. "Saya tetap punya optimisme, pejabat baru di kepolisian dan kejaksaan bisa menjawab keinginan publik dalam penegakan hukum," tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, kontrol publik yang sangat luas membuat pejabat publik tidak akan berani sembarangan membuat kebijakan atau berbuat yang tidak-tidak.
"Kecuali kalau dia berani mengambil risiko masuk (Lembaga Pemasyarakatan) Cipinang dan sebagainya," imbuh dia. (P-3)http://anax1a.pressmart.net/
0 komentar:
Posting Komentar