Kemiskinan Sujana Ruyat mengatakan,sejak 2007–2010 korupsi dana
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mengalami
peningkatan.
Menurut dia, jumlah dana PNPM Mandiri yang sudah dikorup sejak 2007–
2010 mencapai Rp110 miliar. Namun, secara statistik angka korupsi di
PNPM Mandiri hanya 0,1% jika dibandingkan dengan tingkat korupsi
lainnya.Penyalahgunaan dana PNPM Mandiri tidak dilakukan oleh oknum
dalam birokrasi pemerintah. Biasanya penyalahgunaan dilakukan oleh
fasilitator lapangan dan masyarakat sendiri.”Itu dilakukan oleh
masyarakat sendiri,” ungkap Sujana di Jakarta kemarin.
Menurut Sujana, pihaknya tidak akan main-main lagi dan akan menindak
tegas siapa pun yang melakukan korupsi di PNPM Mandiri. ”Jika ada yang
ketahuan melakukan tindakan korupsi terhadap dana PNPM, baik itu
dilakukan oleh oknum dari pemerintah maupun masyarakat, maka akan
diproses secara hukum.Kami tidak akan toleran lagi terhadap pelaku
korupsi di PNPM Mandiri,”tegasnya. Untuk menindak pelaku penyelewengan
dana PNPM Mandiri, pihaknya akan konsentrasi pada pemberian efek jera
terhadap pelaku sesuai hukum yang berlaku.
Di samping itu, dia meminta kepada sejumlah pihak seperti
kepolisian,pemerintah daerah, beserta masyarakat, untuk ikut membantu
memberikan pengawasan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri yang
disalurkan kepada masyarakat. Hal yang terberat dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri, lanjut Sujana, bukan hanya pada sistem pengawasannya, tetapi
sikap permisif masyarakat yang melakukan pembiaran terhadap pelaku
penyalahgunaan dana hanya karena yang melakukan adalah tetangganya
atau tokoh yang disegani di daerah setempat.
”Ke depan diharapkan dengan bantuan dari sejumlah pihak dalam
mengawasi proses penyaluran dan penggunaannya, korupsi dana PNPM
Mandiri tidak ada lagi,”ujar Sujana. Dia menambahkan,bahwa pada 2011
anggaran dana yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri sebesar Rp12
triliun.Jumlah tersebut mengalamipenurunanjikadibandin
Mandiri pada 2010.
”Target pada 2011, kami akan berusaha mengintegrasikan PNPM
Mandiri.Sebab,masih ada sejumlah kementerian yang memiliki program
pemberdayaan yang belum mau diintegrasikan ke dalam PNPM Mandiri. Kami
juga akan terus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan PNPM
Mandiri,”imbuhnya. Peneliti SMERU Muhammad Syukri menilai, model
pencairan dari pemerintah pusat memang tidak ada masalah tetapi proses
pencairan di tingkat daerah terhadap kelompok penerima bantuan sangat
rentan dimanipulasi, terutama terkait syarat penerima dana PNPM
Mandiri.
”Proses pencairan memerlukan perhatian secara serius dan teliti,
jangan sampai terjadi manipulasi data kelompok penerima,”terangnya.
Tak hanya itu,menurut Syukri, program PNPM Mandiri dalam konteks
pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sekolah, jalan, dan
jembatan belum berdampak secara langsung pada upaya pengentasan rakyat
miskin.Bahkan, pemberian PNPM Mandiri hanya berdampak pada masyarakat
yang tinggal di daerah, itu pun belum bisa dikatakan berhasil. (andi
setiawan)
http://www.seputar-indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar