Meski amat mungkin berbeda alasan dengan para politisi itu. Saya tidak ingin mengulas apa kira-kira alasan mereka, tapi bagi saya memang pembubaran Satgas adalah suatu keharusan pada saatnya. Yang jelas, ada dua kelompok besar dengan kepentingan berbeda yang menginginkan Satgas bubar.Kelompok pertama adalah golongan promafia hukum, yang kenyamanannya terganggu dengan kehadiran dan sepak terjang Satgas.
Bagi kelompok ini,membubarkan Satgas adalah wujud dari mafia fights back! Saya berprasangka baik dan berkeyakinan, kelompok segelintir politisi di DPR yang ingin Satgas bubar tidak termasuk kelompok pertama ini. Kelompok kedua,yang jumlahnya lebih kecil, adalah para pengamat yang khawatir eksistensi Satgas mengganggu sistem penegakan hukum yang telah ada. Meski tidak jarang mereka memberikan masukan agar Satgas bubar justru untuk memicu agar Satgas bekerja lebih baik.
Adnan Buyung Nasution, misalnya, pernah meminta Satgas dievaluasi agar bekerja lebih efektif untuk mengungkap megaskandal mafia pajak dan mafia peradilan yang melibatkan Gayus Tambunan. Jauh sebelum politisi menyuarakan ide pembubaran Satgas, kami sendiri memang telah menargetkan agar Satgas bubar, pada saatnya. Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto,menegaskan bahwa indikator keberhasilan kerja kami adalah saat Satgas bubar,ketika Satgas tidak diperlukan lagi.
Demikian pula Presiden SBY. Ketika membuka perdagangan saham perdana 2011,Presiden menegaskan Satgas tidak perlu didesak untuk bubar. Satgas akan bubar sendiri pada saatnya: ketika penegak hukum yang lain sudah bekerja dengan baik.Ketika mafia hukum tidak lagi marak dan merajalela. Itulah sebabnya saya sangat mendukung ide segelintir politisi untuk membubarkan Satgas.
Dalam gagasan pembubaran Satgas demikian, seharusnya terkandung semangat pemberantasan mafia hukum yang sangat kuat. Pada 2011,tahun terakhir masa kerja Satgas, tugas akan semakin berat.Target meningkatkan militansi publik melawan mafia hukum pada 2010 alhamdulillah telah tercapai. Militansi publik di sini dalam arti yang positif-inspiratif.Bukan militansi dalam arti negatifprovokatif. Militansi yang inspiratif akan berujung pada perjuangan bersama melawan mafia hukum.
Militansi yang provokatif akan cenderung anarkistis. Militansi yang inspiratif saya yakin sedang tumbuh subur di hati publik pencinta dan pencari keadilan di Tanah Air. Pada 2010 kasus hukum yang sarat praktik mafia hukum telah menjadi pupuk luar biasa bagi tumbuh suburnya militansi publik yang inspiratif tersebut. Upaya meningkatkan militansi publik yang inspiratif itu pula yang membuat Satgas berusaha maksimal menggunakan media campaign.
Satgas sadar, dengan kewenangan yang terbatas di bidang koordinasi, koreksi, evaluasi dan pemantauan, kerja-kerja Satgas harus secara cepat disosialisasikan kepada publik agar virus baik militansi inspiratif antimafia segera menyebar di antara masyarakat luas. Maka, penulisan di media massa, pemunculan pemikiran di media cetak dan elektronik menjadi suatu keniscayaan. Itulah sebabnya tampilan di televisi dan radio dilakukan sebagai bagian strategi kampanye meningkatkan militansi publik yang inspiratif.
Tentu dengan tetap melakukan kontrol dan membuat pernyataan yang tepat dan terukur. Dilandasi oleh pemikiran yang sama pula,untuk membangun militansi publik yang inspiratif,mengapa saya Rabu lalu memunculkan foto scan paspor Gayus Tambunan alias ”Sony Laksono”melalui akun Twitter. Bagi yang paham betapa dahsyatnya perkembangan sosial media, termasuk akun Twitter dan Facebook, pilihan demikian tentu akan sangat mudah dipahami.Twitter di Indonesia berkembang sangat cepat dan mencengangkan.
Ketika men-twitfoto paspor Gayus Tambunan, saya sedang mengakselerasi kejelasan bahwa Gayus memang ”melancong” ke luar negeri— sebagaimana telah diakuinya di hadapan penyidik kepolisian. Dampaknya memang dahsyat. Informasi mengalir deras dan membuat pihak-pihak yang masih meragukan Gayus ke luar negeri menjadi patah argumentasinya. Sebagian kecil yang menanggapi beralih fokusnya dengan menyoal twit yang saya kirim.
Namun mayoritas tetap mengapresiasi dan fokus pada pertanyaan yang lebih substansial: apakah betul itu Gayus? Apa motifnya ke luar negeri? Bagaimana mungkin dia bisa ke luar negeri? Apa kontribusi terbongkarnya masalah Gayus ke luar negeri tersebut, dengan apa upaya membongkar mafia pajak dan mafia peradilannya? Memang sebaiknya pertanyaan- pertanyaan fokus itu yang harus dikedepankan ketimbang menyoal twit yang saya kirim—apalagi meminta saya diperiksa polisi karena twit informatif demikian.
Yang mengusulkan demikian jelas tidak tahu bahwa saya mendapatkan info Gayus tersebut dari Menkum HAM Patrialis Akbar. Kami memang bekerja sama dan saling bertukar informasi. Apalagi menggunakan twit untuk tugas bukanlah hal yang tabu. Seorang selevel Presiden Barack Obama saja kerap men-twitinfo kebijakannya di sana. Rekan saya, Staf Khusus Presiden Andi Arief, sangat efektif menggunakan akun twitter untuk menginfokan berbagai hal terkait bencana.
Lalu mengapa saya tidak boleh menggunakan akun saya untuk berbagi informasi yang mempercepat terkuaknya suatu praktik mafia hukum? Pemberantasan mafia hukum adalah amanat dengan tantangan yang sangat berat.Maka cara kerjanya pun harus cepat dan progresif. Mafia bergerak dengan sangat merusak, masif dan cepat.Maka melawannya pun tidak mungkin hanya cara-cara prosedural dan konvensional. Dengan tetap profesional dan terukur, perlawanan terhadap mafia harus dilakukan.
Termasuk dengan menggunakan jaringan sosial media,seperti Twitter,untuk menguatkan militansi publik yang inspiratif untuk berjuang bersama melawan para mafioso. Tentu saja gerakan memberantas mafia yang masif akan juga memancing reaksi para mafia untuk melakukan counter attack. Serangan balik demikian harus diantisipasi. Karena salah satu tujuannya adalah untuk mematahkan dan membubarkan Satgas. Nah,untuk ide pembubaran Satgas yang datang dari para mafia yang terusik kenyamanannya, saya tentu saja tidak setuju.Kepada mereka saya akan berteriak lantang: Satgas tidak akan bubar! Terus berdoa and do the best.Keep fighting for the better Indonesia.(*)
DENNY INDRAYANA
Guru Besar Hukum Tata Negara
UGM Staf Khusus Presiden Bidang Hukum,
HAM & Pemberantasan KKN
http://www.seputar-indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar