Kapan Merdeka dari Kemiskinan?

HS Dillon

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan awal mula kita sebagai bangsa yang berhasil mematahkan belenggu penjajahan.

Yang kita coba nyalakan kembali setiap tahun adalah semangat dan solidaritas yang mendorong para pejuang mewakafkan diri agar anak-cucunya dapat hidup sebagai manusia merdeka. Oleh karena itu, suasana Agustusan kali ini sepatutnya kita isi dengan merenungkan kembali makna sesungguhnya ”kemerdekaan” yang diproklamasikan dan menempatkannya dalam konteks Republik dewasa ini.

Tidak tersangkal bahwa hari ini mungkin sampai separuh saudara kita masih miskin karena digolongkan poor atau near-poor. Diketahui juga selama ini pemerintah pusat telah menunjukkan political will yang besar, diindikasikan oleh laju pertumbuhan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan. Program bantuan langsung tunai dinilai cukup berhasil membantu meringankan beban rakyat, sementara Presiden berulang kali mengimbau agar strategi pertumbuhan diselaraskan dengan tujuan-tujuan menciptakan kesempatan kerja dan berusaha serta penanggulangan kemiskinan. Namun, kemiskinan seakan tidak bergeming, padahal kita sudah pernah meraih prestasi gemilang dalam penanggulangan kemiskinan.

Mengapa sekarang ini kelihatannya upaya kita kurang efektif? Adakah pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman dahulu?

Menurut pengakuan sang arsitek, Profesor Widjojo Nitisastro, keberhasilan pengurangan kemiskinan dahulu didukung tiga faktor utama. Pertama, program padat karya yang meluas dan berkelanjutan. Kedua, kaum miskin diikutsertakan dalam pertumbuhan melalui perbaikan mendasar pada bidang pendidikan, kesehatan, investasi, dan infrastruktur. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang turun dengan tajam.

Selain ketiga faktor utama tersebut, ada pesan penting yang masih sangat relevan untuk diperhatikan hingga saat ini, yaitu ”perlu adanya komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran pengurangan penduduk miskin. Komitmen tersebut harus nyata, bukan sekadar mode yang ikut-ikutan pada perdebatan-perdebatan mengenai pembangunan”.

Pada tataran global, entakkan tri-petaka—perubahan iklim, melonjaknya secara cepat harga pangan dan energi, serta krisis finansial—yang dikhawatirkan sebenarnya masih terus berlangsung merupakan peringatan alam kepada kita bahwa manusia, dengan mendewakan pertumbuhan, telah meninggalkan nilai-nilai esensial kelangsungan peradaban. Setelah beberapa dasawarsa Indonesia mengalami pertumbuhan yang seakan ajaib, sentakan krisis Asia menyingkapkan bahwa pertumbuhan kita selama ini belum memiliki landasan yang kokoh.

Ketimpangan penguasaan aset konvensional tanah, dengan lebih dari 45 persen tanah dimiliki oleh 11 persen rumah tangga, dan aset kontemporer tingkat pendidikan, dengan lebih dari 76 persen petani tidak lulus SD, menunjukkan bahwa pembangunan kita selama ini tidak berpihak kepada wong cilik. Perlu disadari bahwa kita belum merupakan bangsa dengan kehidupan yang cerdas, selagi masih membiarkan rakyat terus miskin sehingga mereka menjadi beban.

Pelajaran

Kendati kita kini hidup dalam alam demokrasi dan otonomi dengan pemekaran daerah, yang kadang kebablasan, sepantasnya kita dapat menarik pelajaran dari semua pengalaman pahit perjalanan bangsa. Terlihat jelas bahwa jalur pembangunan yang sudah kita lalui merupakan hasil penjerumusan kekuatan-kekuatan kapitalis tanpa landasan nilai-nilai moral. Selama ini kita terlena oleh janji-janji bahwa paradigma pro-growth kelak akan memakmurkan semua melalui proses trickle-down. Namun, kini, malah tokoh arus utama Profesor Emil Salim yang mengakui bahwa pertumbuhan tak serta-merta menciptakan lapangan kerja dan berusaha, apa lagi menanggulangi kemiskinan.

Kenyataan ini mendesak kita untuk mengubah paradigma pembangunan kita agar benar-benar pro-poor. Rakyat miskin yang paling memahami keadaannya. Oleh karena itu, adalah lebih tepat memosisikan rakyat sebagai pelaku utama penanggulangan kemiskinan di bawah naungan pemerintahan kabupaten/kota. Langkah yang akan paling efektif dalam membangun landasan bagi manusia Indonesia yang mandiri adalah mendahulukan keadilan atau growth through equity, melalui pembagian lahan negara kepada rakyat, pengucuran kredit kepada pengusaha kecil, dan pengalihan sebagian saham korporasi kepada karyawan.

Mazhab yang mengutamakan kemanusiaan adalah pendukung paradigma people-driven, yang menganjurkan agar semua kebijakan yang disusun, kelembagaan yang dibangun, teknologi yang dirakit maupun diambil alih, ditentukan oleh komposisi kebutuhan dan kemampuan rakyat, semuanya bermuara pada pemulihan harkat dan martabat seluruh rakyat.

Berlandaskan paradigma ini, kita mencoba menemu-kenali kendala yang menghadangnya melalui diskursus setara dengan para warga miskin, dan bersama-sama merakit tangga yang dapat digunakan untuk melepaskan diri dari kendala tersebut. Anak tangganya mengikuti urut-urutan pembangunan bangsa yang benar, yaitu KB, mencukupi kebutuhan pangan dan gizi, pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau, pendidikan yang menjawab tantangan lokal, serta infrastruktur dan kelembagaan yang menyenyawakan perekonomian rakyat dengan perekonomian korporasi.

Komitmen

Tidak mudah mendapatkan komitmen sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan. Komitmen seperti itu hanya dapat dibangun atas solidaritas terhadap sesama dan keberpihakan kepada yang terpinggirkan. Ia tidak hadir dengan sendirinya, tetapi biasanya muncul tatkala terinspirasi oleh lingkungan, mulai dari orangtua, guru, hingga kepada pemimpin formal dan tokoh masyarakat. Solidaritas dan keberpihakan tumbuh subur manakala dibina dan dipupuk melalui keteladanan dalam kebajikan yang didorong oleh kemampuan melintasi kepentingan diri sendiri yang lahir dari hati-nurani.

Tahun ini kita memperingati pengorbanan para pendahulu dalam suasana Ramadhan, saat kita berusaha menyucikan diri untuk dapat kembali pada fitrah kemanusiaan kita. Mari kita hidupkan kembali roh bulan ini dengan menjiwai solidaritas keberpihakan terhadap kaum miskin yang dipesankan Nabi Muhammad SAW melalui demikian banyak instrumen ekonomi guna dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan fidyah.

Nun di negeri kapitalis jauh di sana, kita mendengar tentang gerakan yang dipelopori orang kaya-raya, seperti Bill Gates dan Warren Buffett, yang telah menyumbangkan lebih dari Rp 1.380 triliun ke badan amal. Kini mereka sedang giat membujuk orang-orang kaya lainnya agar rela menyumbangkan separuh kekayaan mereka kepada saudaranya yang masih kurang berkemampuan.

Kendati para politisi masih asyik mendahulukan diri, pemerintah kita sudah memperlihatkan komitmen politiknya. Berapa lama lagi kita akan menunggu sampai miliarder di negeri Pancasila yang sarat simbol-simbol agamis ini tampil menghibahkan separuh hartanya? Maukah kita mendahului memberikan makna kepada kata ”Merdeka!” dengan mendengarkan hati nurani dan merelakan sebagian milik kita agar saudara kita dapat juga merebut kemerdekaannya dari kemiskinan?

HS Dillon Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, 2001

http://cetak.kompas.com/read/2010/08/16/0455278/kapan.merdeka.dari.kemiskinan