Media Internasional Soroti Kasus Korupsi Indonesia

Inilah people power ter besar setelah 1998.
Media internasional menyoroti keseriusan penanganan korupsi di
Indonesia terkait dengan mencuatnya perseteruan Komisi Pemberantasan
Korupsi dengan kepolisian.

BBC News Service edisi 6 November lalu, misalnya, menuliskan Indonesia
tengah melawan korupsi dengan people power lewat maraknya demo. Ini
merupakan demo yang cukup besar setelah gerakan massa menggulingkan
Presiden Soeharto pada 1998.

BBC juga menyebutkan terkuaknya skandal korupsi yang melibatkan
pejabat di kepolisian dan kejaksaan, seperti yang terungkap dari hasil
rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, sebagai
Indonesia's Watergate (skandal yang menjungkalkan Presiden Amerika
Serikat Richard Nixon).

Asia Times Online edisi 7 November lalu juga menyoroti masalah ini.
Dalam tulisan berjudul "Bom Korupsi Meledak di Indonesia", Asia Times
menuliskan: hanya beberapa bulan sejak Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dilantik, protes marak terjadi di Jakarta dan kotakota
lainnya.

Masyarakat melakukan aksi demo melawan pemerintahannya terkait dengan
kasus korupsi. Aksi protes terjadi setelah terkuaknya rekaman Anggodo
Widjojo dengan sejumlah pejabat di kepolisian dan kejaksaan, yang
mengindikasikan terjadinya rekayasa melawan KPK.

Majalah terkemuka The Economist bahkan menyoroti kasus ini dalam
beberapa edisi. Dalam edisi cetak 5 November lalu, majalah ini menulis
dan memberi judul tulisannya "Yudhoyono: second term, first crisis".

The Economist menuliskan, seharusnya setelah dilantik bulan lalu, saat
ini Yudhoyono masih merasakan masa-masa bulan madu keduanya. Yudhoyono
juga seharusnya masih menikmati popularitasnya di dunia internasional
dan bersiap-siap menghadapi regional summit di Singapura bulan ini.
Kenyataannya yang kini dialami Yudhoyono justru sebaliknya.

Media asing lainnya, seperti The New York Times, The Wall Street
Journal, dan Telegraph, juga terus mengikuti perkembangan yang
terjadi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu berharap
perseteruan antarlembaga hukum ini segera selesai, karena bisa
berdampak pada perekonomian Indonesia. Penyelesaian kasus ini juga
menjadi tolok ukur bagi investor menyangkut kepastian hukum di
Indonesia.

Harapan serupa disuarakan oleh para ekonom dan analis.
Menurut analis ekonomi PT Samuel Sekuritas Indonesia, Lana
Soelistianingsih, jika laporan sementara Tim 8 atas kasus Bibit Samad
Rianto-Chandra M.
Hamzah memberi kejelasan hukum, nilai tukar rupiah bisa menguat.

Wakil Kepala Riset PT Valbury Asia Sekurities, Nico Omer Jonckheere,
mengatakan polemik KPK-kepolisian cukup meresahkan investor. Meski
begitu, kata dia, "Asal tidak menimbulkan kekisruhan, tidak akan
banyak berpengaruh terhadap bursa."

Rupiah kemarin masih ditutup menguat 50 poin di posisi 9.415 per dolar
Amerika Serikat. Indeks saham pun naik 11,328 poin menjadi 2.406,434.

G GRACE S GANDHI | VIVA B KUSNANDAR

http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2009/11/10/ArticleHtmls/10_11_2009_005_003.shtml?Mode=1