Menggenapkan Hajat Demokrasi

Menggenapkan Hajat Demokrasi
Oleh Zacky Khairul Umam Peneliti Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam,
Universitas Indonesia


R UMUS berpolitik tentu tidak matematis.

Satu ditambah satu sama dengan dua, misalnya. Politik kerap bersifat
spekulatif.

Karena itu, misalnya lagi, satu ditambah satu bisa menghasilkan lima.
Seni keserbamungkinan hadir di sini.

Itu terlihat dari pergerakan peta koalisi belakangan ini. Tidak ada
persekutuan yang persis abadi. Yudhoyono-Kalla harus bisa: berpisah.

Perhimpunan kepentingan dalam ruang kekuasaan benar adanya. Keputusan
berani Kalla (atau Golkar) dipasangkan dengan Wiranto tentu mempunyai
makna tersendiri, terpisah dari ada kekurangan dan kelebihannya. Itu
berpaling dari dalil, jika Yudhoyono-Kalla berpasangan lagi, trayek
pemerintahan akan berjalan mulus, program pembangunan tinggal
diteruskan, dan keseimbangan eksekutif-legislatif bisa terjaga.

Sebagai partai yang identik dengan partai pemerintah, kini Golkar pun
harus membentuk induk semang yang baru; mampukah dia menjadi oposan
seperti yang digariskan tegas oleh PDIP? Nalar kuasa yang tidak linear
memungkinkan gerak demokrasi menjadi dinamis. Koalisi pemerintah hari
ini bisa jadi buyar di kemudian hari.

Lawan politik sekarang mungkin saja menjadi mitra setia di masa
mendatang. Selain variabel kepentingan, yang dibutuhkan bukan kesetiaan
bersekutu antarpartai atau antarelite politisi, melainkan juga kalkulasi
terkait dengan modal politik di kemudian hari. Entah itu modal kapital
ataupun modal yang lebih tradisional, yakni pewarisan trah kekuasaan dan
syukur-syukur penurunan garis ideologis kepartaian, kalau bisa.

Logika terbalik karena itu penting diperhatikan sebagai jalan demokrasi.
Kemampuan untuk mengubah wajah dan posisi yang berbeda dalam suatu masa
pemerintahan patut ditabalkan. Partai apa pun mesti bisa menjadi
pendukung pemerintah hari ini, dan besok siap menjadi penentang sebagai
oposisi. Meski tak mudah dengan sistem multipartai yang dianut,
setidaknya terdapat kemampuan untuk mengelola sebuah pemerintahan yang
efektif. Ada yang menjalankan, ada yang mengawasi. Sekarang mengawasi,
besok menjalankan, dan seterusnya. Lebih bagus lagi jika yang digunakan
sebagai arah berpolitik ialah mengukuhkan kesamaan misi dan program.

Daya politik yang bisa melompat seperti itu yang bisa meramaikan ruang
publik menjadi seru sebagai wahana saling bertukar pikiran dan
membuyarkan keajekan, yaitu sesuatu yang tampak mustahil karena
kestabilan berarti proses berpolitik menjadi mati. Teorema ‘selagi setia
gandeng, tak setia tak lagi bersekutu’ menjadi wajar saja. Fenomena itu
tak perlu ditakuti sebagai bentuk ketidakkonsistenan yang tak produktif.

Sebaliknya, eksperimen menjalankan demokratisasi ada di situ. Tepatnya,
demokrasi ala elite politik. Percaya saja bahwa proses itu, justru
karena tak linear, sedang mematangkan dirinya menuju perbaikan yang
lebih maksimal.

Kalaupun ada kekurangan berhitung dalam melangkah, anggap saja sebagai
percobaan demokrasi yang masih terus berlangsung dan belum berakhir.

Itu agar kehidupan berpolitik tak mengikuti cara berpikir ala lembaga
survei yang bukan menyuguhkan data yang dipercaya, melainkan malah
menentukan pola pikir masyarakat dengan tendensi hasil-hasil angka
tertentu. Artinya, tidak semua gerak politik dinominalkan secara pasti
dan bersifat menentukan. Nalar keganjilan menjadi penting. Hasil kreasi
politik mesti mendekati kualitas dan bukan melulu menggunakan parameter
kuantitas. Kualitas politik ialah perihal bagaimana menggunakan
rasionalitas dan kesetiaan pada khitah berpolitik untuk memajukan
demokrasi. Sementara itu, kuantitas politik selalu mengarah pada raupan
suara yang bisa dikibuli amanahnya di suatu saat.

Berimbang Hanya, ada yang lebih sulit ketimbang mengganjilkan gerak
politik yang tidak selalu ajek.

Memang, perlu digarisbawahi, ganjil tak selamanya buruk. Yang lebih
sulit daripada hal itu ialah mengembalikan kepraktisan berpolitik pada
imajinasi bersama untuk tujuan yang lebih luhur dan berjangka panjang.
Itu membersitkan sebuah imperatif untuk menggenapkan hajat demokrasi.
Tepatnya, selalu menghadirkan keadaban dan kemanusiaan sebagai pangkal
kebajikan dalam berpolitik.

Itu kenapa yang ganjil dalam berpolitik mesti digenapkan dengan
membangun partisipasi masyarakat yang luas, masyarakat tidak
terbengkalai lagi, program-program kesejahteraan ditingkatkan,
pendidikan diprioritaskan, masalah kesehatan diperhatikan, dan standar
kualitas kemanusiaan Indonesia dinaikkan ke martabat yang lebih
manusiawi. Penambahan hal-hal tersebut terasa penting untuk mengimbuhi
sesuatu yang luput dalam keasyikan membangun kepentingan, memperkuat
koalisi perhimpunan, dan memperlebar sayap persekutuan politik.

Kebajikan-kebajikan itu yang kerap terlupakan.

Pemilu memang penting. Pergantian periode pemerintahan memang perlu
dilewati. Namun, kalau hanya berhenti di sini arah berpolitik kita amat
celaka. Terlebih jika kualitas penyelenggaraan pemilu yang menambah
ruwet. Yang lebih penting jika dibandingkan dengan hajatan demokrasi
lima tahunan itu ialah mengisi titiktitik dari hari ke hari untuk
perbaikan peradaban bangsa. Kepemimpinan politik berperan penting di
sini. Titik-titik itu yang kita lihat sebagai sebuah garis lurus yang
tak termungkiri.

Jalan garis lurus itu tidak bisa ditelikung hanya dengan pemilihan dan
pergantian pemimpin.

Jika satu, tiga, lima, dan seterusnya ialah kedinamisan berpolitik,
bilangan itu mesti diisi dengan dua, empat, enam, dan seterusnya supaya
genap. Keganjilan dalam berpolitik wajar, tetapi kalau sudah menghindari
kegenapan politik untuk mewujudkan kebajikan semakin menyeruak, politik
hari ini ialah politik manipulasi, yaitu politik yang gagal berhitung
tentang masa depan.

Karena klaim politik yang netral, yang ganjil dan yang genap perlu
digabungkan agar seimbang.

Agar kehidupan demokrasi kita tidak timpang. Supaya demokrasi kita
mempunyai jiwa dan raga sekaligus.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/06/09/ArticleHtmls/09_06_2009_025_003.shtml?Mode=0