Debat Capres, Pembiayaan APBN dan Perpajakan

Debat Capres, Pembiayaan APBN dan Perpajakan

DEBAT para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres)
terkait isu ekonomi masih terfokus pada hal-hal populis.

Mereka hanya bicara dari sisi pengeluaran (expense) anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN).Janji ekonomi seperti bantuan langsung tunai
(BLT), kredit usaha rakyat (KUR), program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM),bibit murah,sembako murah, subsidi solar dan subsidi
pertanian, gencar disampaikan masingmasing pasangan.

Namun, bagaimana mereka membiayai janji-janji politik itu belum
sepenuhnya terungkap. Dalam struktur APBN,terdapat dua sisi,yaitu
pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Ironisnya, jarang sekali pasangan
capres-cawapres menyampaikan strategi meningkatkan penerimaan pemerintah.

Padahal, janji politik membutuhkan biaya untuk merealisasikannya.
Struktur penerimaan APBN yang terdiri atas beberapa bagian, seperti
penerimaan pajak, penerimaan nonpajak,dan hibah, belum cukup untuk
mengimbangi sisi pengeluaran APBN, sehingga terjadi defisit anggaran.
Sampai sekarang, belum ada capres-cawapres yang menawarkan solusi untuk
menyeimbangkan defisit anggaran tersebut dari sisi penerimaan, bukan utang.

Jika kampanye capres-cawapres ini terus hanya bicara sisi pengeluaran,
pertanyaan yang perlu kita ajukan, dari mana mereka akan memenuhi
kebutuhan dana untuk berbagai program kerja APBN? Kemudian, seberapa
besar kontribusi sumber dana itu bagi sisi penerimaan APBN? Sisi
penerimaan APBN perlu diperhatikan masyarakat karena, jika terpilih
nanti, capres-cawapres akan menghadapi kebutuhan dana yang semakin besar
demi melaksanakan berbagai program kerja yang mereka janjikan.

Di sisi lain, kritik akan dihadapi pemerintah baru jika mereka harus
merealisasikan program kerjanya dengan menambah utang.Kebijakan utang
sangat tidak populis, sehingga capres-cawapres cenderung akan mengambil
kebijakan ini sebagai pilihan terakhir.

Lantaran utang tidak terlalu diminati dan penerimaan hibah proporsinya
sangatlah kecil, keduanya tidak dapat diandalkan untuk membiayai program
kerja. Pemerintah perlu membangun strategi demi meningkatkan penerimaan
nonpajak yang bersumber dari beberapa hal seperti penerimaan sumber daya
alam serta BUMN—yang kontribusinya mencapai 26% dari total penerimaan
APBN 2009.Pos lain yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan APBN
adalah perpajakan, menyumbang 70% penerimaan APBN nasional.

Diskusi tentang Joe the Plumber, menjadi topik utama debat capres di
Amerika Serikat (AS).Joe the Plumber adalah seorang tukang ledeng yang
bercerita kepada Barack Obama bahwa dia mempunyai mimpi untuk menjadi
pengusaha yang berpenghasilan USD250.000.

Masalahnya Obama berencana menaikkan pajak bagi mereka yang
berpenghasilan di atas USD250.000 hingga menjadi 20% dari sebelumnya
15%. Kebijakan meningkatkan pajak ini mempunyai implikasi ke pemerintah
dan pengusaha. Insentifnya bagi pemerintah berupa peningkatan pemasukan,
sehingga dapat dipakai untuk membiayai APBN.

Di sisi lain, kebijakan kenaikan pajak akan menyebabkan pendapatan
pengusaha menurun. Strategi perpajakan ini terkait erat dengan kinerja
ekonomi.Apakah pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pajak?
Sektorsektor mana saja yang akan dinaikkan atau diturunkan? Pertanyaan-
pertanyaan sederhana ini menjadi penting dalam debat capres karena
terkait langsung dengan sumber penerimaan pemerintah dan upaya
menggairahkan kinerja ekonomi nasional.

Pengaruh pajak ke proyeksi penerimaan APBN untuk beberapa tahun ke depan
juga perlu diketahui masyarakat. Program kerja dan alokasi pengeluaran
capres-cawapres juga perlu dilihat efektivitasnya dalam memutar roda
perekonomian (multiplier effect).Debat visioner,dalam rentang waktu lima
tahun, yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)
dan visi rencana 10 tahun ke depan dapat menjelaskan pengaruh dari
kebijakan anggaran yang dirancang masing-masing pasangan capres-cawapres.

Debat ekonomi seperti ini akan menambah pemahaman kita terhadap masa
depan perekonomian Indonesia. Sebagai sumber penerimaan APBN yang vital,
masing-masing pasangan capres-cawapres perlu merancang langkah-langkah
mencapai target penerimaan pajak. Tentu mempertimbangkan sistem dan
budaya membayar pajak masyarakat Indonesia. Capres-cawapres dituntut
untuk dapat merasakan apa yang dialami oleh masyarakat sebagai wajib pajak.

Mereka perlu turun ke lapangan untuk merasakan apa yang dibutuhkan
masyarakat Indonesia. Dengan demikian, alokasi pengeluaran dana yang
diperoleh dari pajak juga dapat memberikan kontribusi positif bagi
kesejahteraan masyarakat. Perdebatan dari sisi penerimaan APBN
diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengetahui apakah program
kerja capres-cawapres realistis atau tidak.

Sampai sekarang, mengukur kelayakan (feasibility) dari masingmasing
pasangan sulit dilakukan karena belum ada informasi bagaimana
capres-cawapres akan membiayai janji-janji politik mereka apabila
terpilih. Karena itu, pasangan capres-cawapres perlu memaparkan seperti
apa sumbersumber penerimaan APBN untuk 2009–2014. (*)

FIRMANZAH, PHD
Dekan Fakultas Ekonomi UI


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/247718/38/