Tema Debat Capres Tak Fokus

Tema Debat Capres Tak Fokus

MINTA MASUKAN Capres dari PDIP, Megawati Soekarnoputri, bertatap muka
dengan para wartawan di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta,
kemarin. Megawati mendengarkan masukan-masukan untuk persiapan kampanye
pemilihan presiden.

JAKARTA (SI) – Tema debat calon presiden dan calon wakil presiden yang
digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih sangat umum.Kalangan
akademisi berpendapat tema debat perlu dipertajam.

Kemarin KPU menentukan lima tema debat yang berhasil disepakati dengan
tim kampanye tiga pasangan capres dan cawapres.Lima tema tersebut
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta
Menegakkan Supremasi Hukum; Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran;
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Demokrasi, dan Otonomi Daerah;
Pembangunan Jati Diri Bangsa; dan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
Indonesia.Dari 5 tema itu,3 untuk debat antarcapres dan 2 tema untuk
debat antarcawapres.

Anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan, tema-tema tersebut dinilai
telah mewakili permasalahan bangsa. Dari tema tersebut bisa diketahui
visi, misi, dan program para pasangan capres cawapres. ”Debat ini akan
dilaksanakan di masa kampanye pemilu presiden (pilpres),” kata I Gusti
Putu Artha di Kantor KPU kemarin. Adapun kampanye pilpres akan
dilaksanakan pada 2 Juni hingga 4 Juli 2009. Rektor Universitas
Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menilai perlunya penajaman tema agar
didapatkan pandangan yang utuh dari pasangan capres-cawapres tentang
visi-misi pemerintahan ke depan.

Gumilar mencontohkan, pada tema “tata kelola pemerintahan yang baik dan
supremasi hukum” seharusnya pasangan capres-cawapres dapat memaparkan
gagasannya mengenai reformasi birokrasi. Sebab,hambatan membangun tata
kelola pemerintahan yang baik terjadi akibat saling ketidakpercayaan
antara kelompok masyarakat sipil,negara,dan sektor swasta. “Dari
calon-calon pemimpin tersebut seharusnya bisa digali pemikiran mengenai
pembenahan pada sektor birokrasi, yang merupakan representasi
negara,”ujarnya.

Gumilar juga berpendapat bahwa fokus pada tema pengentasan kemiskinan
dan pengangguran masih perlu untuk dipertajam. Mengingat 70% penduduk
miskin tinggal di pedesaan, capres sebaiknya mampu untuk memaparkan
gagasannya tentang pembangunan sosial di pedesaan. “Bagaimana mereka
(capres) mampu untuk memberikan jawaban dalam mengembangkan sumber daya
manusia di pedesaan di tengah kondisi minimnya aset,” ujarnya.

Gumilar mengingatkan, dalam debat capres mendatang sebaiknya perlu
digali lebih jauh mengenai pembangunan kepedulian terhadap isu-isu
penting peradaban. Saat ini peradaban manusia berhubungan erat dengan
masalah energi, krisis lingkungan, serta kependudukan. Wacana
peningkatan kualitas pendidikan pun harusnya menjadi perhatian penting.

Menonjolkan Program

Menurut Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Nur
Ahmad Fadhil Lubis, tema yang ditentukan KPU masih terlalu luas. Menurut
dia, presiden adalah pemimpin besar yang tidak harus memahami segala hal.

“Seharusnya dalam debat itu masing-masing capres diberikan kebebasan
untuk menonjolkan program apa yang mereka perjuangkan. Jangan dibatasi
oleh tema tertentu,karena kekuatan setiap pasangan pasti berbeda,”ujar
Nur Ahmad kepada Seputar Indonesiatadi malam. Dengan penentuan tema
seperti ini, peraih gelar doktor dari Universitas California, Los
Angeles,AS, itu berpendapat, ada pasangan capres tertentu yang lebih
siap untuk menghadapi debat dibanding yang lain. Dosen Fisip Universitas
Airlangga, Surabaya, Daniel Sparingga, menambahkan,lima tema yang
disiapkan KPU sebenarnya penting.

Hanya saja, tema-tema itu lebih layak dijadikan sebagai perdebatan
akademis.“Seperti di seminar atau didiskusikan di dalam kelas,”nilai
Daniel kemarin. Dia berpendapat,untuk konsep debat pilpres semestinya
lebih banyak mendengarkan tawaran dari para kandidat,terutama seputar
masalah-masalah mendesak yang tengah dihadapi bangsa ini. Misalnya
dengan melakukan identifikasi sepuluh permasalahan mendesak. Kemudian
dari hasil identifikasi itu, para kandidat harus memaparkan solusi,
termasuk jawaban-jawaban alternatif dari sepuluh masalah hasil
identifikasi itu.

“Dari beberapa alternatif itu mereka lebih memilih yang mana,”tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh dosen Fisip Universitas Sriwijaya Palembang,
Ardian Saptawan. KPU semestinya tidak memilih tema normatif yang hanya
bisa membuahkan silat lidah capres dan cawapres. Dia menilai tematema
tersebut terkesan tidak menarik dan debat yang akan disiarkan secara
nasional tersebut menjadi hanya sebagai rutinitas.

“Tidak ada tema bersifat terobosan, misalnya bagaimana mengoptimalkan
percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,”saran Ardian. Guru besar
Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf,
mengingatkan bahwa selain tema,peran moderator akan sangat menentukan.
“Yang penting justru kecerdasan moderator untuk terus mengembangkan,
mengeksplorasi, dan menggali hingga sekonkret mungkin langkah yang akan
dilakukan dan target-target si calon untuk membuat kondisi menjadi lebih
baik bila terpilih nanti,”ujar Asep kepada Seputar Indonesia kemarin.

Menurut dia, dengan kecerdasan dan pengetahuan yang sudah terjamin
mumpuni, para moderator idealnya benar-benar mengerahkan kreativitas dan
“kemampuan spontan” dalam merespons lontaran-lontaran para calon, baik
yang berbentuk serangan maupun pembelaan. “Di panggung debat tanpa
panelis ini, tentu moderator harus berani dan lincah ‘mengadu-adukan’
para calon. Adu argumen, adu gagasan,dan adu solusi.Dari sana bisa diuji
betul seperti apa kompetensi dan kapasitas setiap calon,”kata Asep.

Lima Moderator

Kemarin KPU sudah menetapkan moderator untuk setiap tema debat. Kelima
moderator yang dipilih KPU adalah Rektor Universitas Paramadina Anies
Baswedan, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) Aviliani, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada
Pratikno,Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin
Hidayat, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fachmi Idris.

Menurut I Gusti Putu Artha, teknis debat capres-cawapres kemungkinan
akan memakan waktu 90 menit. Menurut dia, format debat diawali dengan
pemaparan visi, misi, dan program kandidat selama 7 hingga 10
menit.Kemudian, moderator mempunyai waktu memberikan pertanyaan
pendalaman pada kandidat selama 30 menit.Terakhir adalah tanya jawab
antarkandidat yang dialokasikan selama 30 menit. Pembahasan tema debat
capres dan moderator berlangsung lima jam di salah satu ruang rapat
lantai dua Gedung KPU kemarin.

Pembahasan secara tertutup tersebut diikuti oleh anggota KPU I Gusti
Putu Artha; anggota Tim Kampanye Jusuf Kalla-Wiranto, Burhanuddin
Napitupulu; anggota Tim Kampanye Megawati Soekarnoputri- Prabowo
Subianto, Firman Jaya Daeli; dan anggota Tim Kampanye Susilo Bambang
Yudhoyono- Boediono,Milton Pakpahan. Menurut Milton, dalam pembahasan
tentang tema dan moderator, tidak ada yang alot secara substansial.

Sejauh ini dia sepakat dengan tema karena sudah
mewakilibeberapapermasalahanbangsa. Firman Jaya Daeli memberikan
beberapa masukan tentang tema debat. Dia mengatakan, perwakilan tim
kampanye pasangan yang lain juga memberikan masukan. Tapi memang masukan
tersebut akhirnya tidak di akomodasi.”Tapi ya tidak masalah, ini semua
untuk kepentingan bangsa,”ujarnya. Tim Mega-Prabowo, melalui Firman,
menerima kelima tema tersebut.Pasangan Megawati-Prabowo pun siap dengan
semua tema yang telah disepakati.

”Kita taat asas seperti yang telah disepakati,” ujar Firman. Begitu pun
Burhanuddin Napitupulu. Namun, dia lebih menyoroti agar dalam masa
kampanye dimunculkan kampanye yang damai dan menjunjung etika. ”Ya, kita
harapkan agar tidak ada upaya mencederai pasangan lain saat
kampanye,”ujarnya.

Sekadar diketahui,kelima tema yang sebelumnya diusulkan KPU adalah
strategi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terkait penegakan
hukum dan hak asasi manusia (HAM); strategi peningkatan untuk mewujudkan
ketahanan pangan dan mengatasi kemiskinan serta pengangguran; ilmu
pengetahuan dan keagamaan; lingkungan hidup; dan fokus pembangunan lima
tahun ke depan. Secara garis besar tema yang awalnya diusulkan KPU
tersebut tidak banyak berubah dengan tema yang akhirnya disepakati.

Hanya tema jati diri bangsa yang akhirnya masuk. Di sisi lain tema
spesifik HAM yang sebelumnya masuk usulan KPU dihilangkan. Namun, bukan
berarti tema tersebut dihilangkan sepenuhnya. ”Tema HAM akan masuk di
dalam tema penegakan hukum,” ujar I Gusti Putu Artha. (pasti
liberti/fakhrur rozi/ deny bachtiar/ kholil)


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/242523/38/