SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto Saling Sindir

SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto Saling Sindir

JAKARTA (SI) – Suhu politik menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2009
memanas. Dua kubu yang akan bertarung, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto, saling sindir.

Kemarin tim kampanye pasangan SBY-Boediono meminta Jusuf Kalla bisa
menjaga pernyataan dan kearifan.”Pernyataan Pak Jusuf Kalla itu, saya
bacakan kutipan langsungnya, kalau si A, yang dimaksud Boediono, yang
neoliberal, itu benar, maka negara itu akan dikuasai oleh pemilik saham.

Kami, sebagai tim kampanye SBY-Boediono, mengatakan bahwa pernyataan itu
tidak benar,” kata juru bicara tim kampanye SBY-Boediono, Rizal
Mallarangeng, dalam sebuah konferensi pers kemarin. Dalam konferensi
pers itu turut hadir Boediono, cawapres SBY.

Permintaan kepada Kalla itu dimulai dengan mengutip pernyataan Kalla di
sebuah media massa. Rizal berharap Kalla mampu menempatkan diri sebagai
wakil presiden.Pada posisi itu,ujar Rizal, Kalla dituntut bersikap arif
dan santun, baik dalam perilaku maupun dalam membuat pernyataan. ”Kami
harap Pak Jusuf Kalla sebagai wapres menjaga posisi itu tetap terhormat.

Dengan posisi itu, sebaiknya, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan
adalah pernyataan yang terukur,”kata Rizal. Rizal mengakui saat ini
pemerintahan dalam posisi sulit,di mana presiden dan wakil presiden
berhadap-hadapan langsung dalam pemilihan presiden untuk periode
berikutnya.

Jika situasi ini tidak benar-benar dipahami, rakyat akan sodori gambaran
sebuah aktivitas berdemokrasi yang tidak santun dan saling menyerang.
”Berkompetisi tidak pernah ada yang melarang, kritik juga diperbolehkan,
tapi perlu ditekankan pentingnya rasa saling menghargai dan dalam
situasi yang tepat.

Jangan menuduh yang tidak berdasar,”tukasnya. Soal tudingan sebagai
penganut neoliberal, kata Rizal, Boediono sudah menyangkal dengan pidato
bahwa dia bukan seorang neoliberal.Pandangan utama mantan Gubernur Bank
Indonesia (BI) soal ekonomi adalah menciptakan keseimbangan yang
produktif antara negara dan pasar untuk kesejahteraan rakyat.

Boediono yang juga hadir dalam kesempatan itu enggan berkomentar
banyak.”Nanti ada waktunya saya memberi penjelasan,” kata Boediono.
Selain soal pernyataan yang dinilai tidak terukur, kubu SBY – Boediono
juga menilai aktivitas Kalla mencari dukungan politis sebagai hal yang
tidak etis. Kalla harusnya mengutamakan tugas sebagai wapres.

”Satu detik pun pemerintahan tidak boleh berhenti,apalagi hanya untuk
kampanye, penggalangan dukungan dan keliling-keliling. Menomorduakan
tugas sebagai pemimpin hanya untuk kampanye dan
penggalanganadalahperilakuyang kurangetis, ”tutur Ketua DPP Partai
Demokrat Anas Urbaningrum.

Anas kemudian membandingkan Jusuf Kalla dengan capres partainya, SBY.
Menurut dia, hingga saat ini langkah SBY masih proporsional dan tidak
mengganggu tugas sebagai presiden. ”Anda bisa lihat, SBY sebagai
presiden tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan,pembangunan,dan
pelayanan publik,”ujar Anas. Juru bicara tim kampanye nasional Jusuf
Kalla-Wiranto,Poempida Hidayatullah, mempertanyakan kapasitas Rizal yang
melarang Kalla berbicara.

”Kebebasan berpendapat dan berbicara diatur dalam UUD 1945. Jadi kenapa
pakai dilarang kalau memang apa yang disampaikan benar adanya,” kata
Poempida kepada Seputar Indonesiakemarin. Menurut dia,Kalla tidak asal
memberikan pernyataan. Apa yang disampaikan Kalla tersebut dalam
kapasitas pribadi, bukan sebagai wakil presiden.

Termasuk juga kunjungan Kalla ke sejumlah daerah mencari dukungan
politik dalam kapasitas sebagai calon presiden. Bahkan pernyataan Kalla
selalu disampaikan dalam forum informal, bukan forum resmi— dalam
kapasitas Kalla sebagai wapres. ”Kalau dalam kapasitas pribadi apa yang
mau diprotes? Bukankah banyak gubernur yang hadir dalam deklarasi
SBYBoediono, tapi dalam kapasitas pribadi kok hanya Kalla yang
dipersoalkan,”ujarnya.

Tindakan Nyata

Kemarin Jusuf Kalla kembali menyindir secara tidak langsung rivalnya di
pilpres, SBY. Pada acara deklarasi tim suksesnya di Bandung,kemarin,
Kalla meminta masyarakat memperhatikan sisi keterwakilan dalam kontestan
pilpres.”Ini bukan pilkada,tapi pilpres.Makanya memilih presiden (harus)
berdasarkan kebhinnekaan dan (dalam skala) Nusantara,” ujar Kalla.

Kalla menyatakan sudah berpengalaman dalam urusan mempersatukan bangsa.
Menurut dia,konflik di Poso,Aceh, dan Ambon bisa selesai pada saat dia
menjabat sebagai menteri koordinator kesejahteraan rakyat. Bagi Kalla,
menyelesaikan persoalan bangsa tidak bisa hanya dilaksanakan dengan
rapat alias tanpa tindakan nyata.

”Hobi rapat tidak selalu baik untuk kemajuan bangsa ini, karena bangsa
ini butuh tindakan nyata. Saya nanti akan memperbanyak tindakan
ketimbang menghabiskan waktu di ruang rapat,”papar Kalla. (helmi
firdaus/ahmad baidowi/radi saputro)


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/240819/38/