Platform Asli dan Asli tapi Palsu

Platform Asli dan Asli tapi Palsu

Tadinya saya termasuk orang yang bergembira dengan komposisi tiga
capres/cawapres yang akan bertarung dalam “presidential race” kali ini.

Kegembiraan itu dipicu oleh kemungkinan adanya pertandingan gagasan
ekonomi yang menarik karena perbedaan spektrum yang luas antarkandidat.
Pertama, incumbent, dengan segala prestasi dan keterbatasannya, mudah
dinilai platform ekonominya dengan melihat pekerjaan yang dilakukan
sekitar lima tahun terakhir.

Kedua, pasangan Megawati-Prabowo merupakan kombinasi yang kompleks,
mengingat perbedaan antara kebijakan ekonomi yang dilakukan Megawati
selama menjadi presiden dengan platform Prabowo (Partai
Gerindra).Ketiga, pasangan JK-Wiranto mengemukakan platform ekonomi yang
tampak tidak terlalu “heroik”, tetapi disemangati oleh realitas ekonomi
yang ada di lapangan.Ketiga dasar platform itulah yang membuat saya
berpikir akan terjadi pertarungan ide yang apik.

“Crouching Tiger”

Bayangan pertarungan ide yang keras dan menarik itu mendadak punah
ketika deklarasi SBYBoediono dilakukan. Orasi Boediono sebagian
diarahkan untuk membalik serangan yang menuduhnya sebagai ekonom
“neoliberal”.

Secara eksplisit Boediono menyatakan tidak percaya dengan mekanisme
pasar bebas dan justru menghendaki intervensi negara melalui regulasi
yang kuat.Tentu saja ini menjadi antiklimaks karena pertarungan ide
“head to head”yang diharapkan itu menjadi pupus. Terhadap pernyataan
Boediono tersebut terdapat dua hal yang dapat dikomentari. Pertama,
sebetulnya Boediono perlu memberi pelajaran yang bagus kepada publik
mengenai jalur neoliberal.

Pembelajaran itu tidak lain adalah memberi argumentasi rasionalitas di
balik paham itu, tentu di samping kelemahan yang ada di baliknya.
Sebaliknya, saya malah menangkap adanya ketakutan yang berlebihan
terhadap tuduhan itu, sehingga mesti disembunyikan dalam desain platform
ekonominya. Kedua, pengelakan itu berpotensi menjadi petaka jika
dikaitkan dengan kebijakan yang diproduksi pemerintah selama ini,
khususnya 4–5 tahun terakhir.

Pada saat publik memberikan stempel neoliberalisme terhadap platform
ekonomi pemerintahan sekarang (di mana Boediono menjadi pemandunya),
tentu tidak dalam posisi menganggap segalanya begitu bebas dan tanpa
perlu adanya intervensi negara.

Neoliberalisme dalam pemaknaan yang akademik dicirikan dengan
kepercayaan mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi,
sektor swasta diberi ruang yang besar dalam kegiatan ekonomi, modal dan
investasi menjadi motor pembangunan ekonomi, intensitas perdagangan
internasional, dan penanaman modal/utang asing sebagai pendorong
pembangunan.

Pertanyaannya, bukankah pilarpilar seperti itu yang dipraktikkan selama
ini? Bukankah di samping ada kelemahan, pendekatan itu juga memproduksi
keunggulan (seperti yang diklaim selama ini)? Karena itu, penyangkalan
terhadap cap neoliberalisme itu sebenarnya tidak perlu dilakukan.
Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah pernyataan terbuka tentang
rasionalitas ide itu untuk membangun Indonesia.

Pada forumforum seminar dan diskusi gagasan itu terus dijual dan
dipamerkan, tapi mengapa dalam pertandingan politik mereka justru
seperti “macan merunduk” (crouching tiger)? Publik mengharapkan Boediono
dan tim ekonominya justru berdiri tegak menjelaskan pilihan paham dan
kebijakan ekonomi yang diambil selama ini,bukannya kabur/merunduk dengan
penjelasan yang amat sumir.

Sebab,sebagai sebuah paham, neoliberalisme juga layak diberi panggung
dalam pilihan kebijakan ekonomi di Indonesia. Sayangnya, penganut dan
penganjur mazhab ini tidak memiliki kepercayaan yang teguh atas paham
yang diyakininya (setidaknya dalam medan politik). Inilah yang nantinya
menghadirkan selisih jalan antara platform yang diucapkan dan kebijakan
yang diimplementasikan.

Uji Konsep Alternatif

Sementara itu, terdapat peluang yang besar bagi penganjur paham yang
lain untuk mencari alternatif yang segar bagi pembangunan ekonomi
Indonesia. Sebab, sekurangnya selama 4 dekade terakhir konsep
pembangunan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola
perekonomian Indonesia bisa dikatakan satu warna.

Jika istilah neoliberalisme dianggap terlalu keras,setidaknya selama ini
pemerintah memberi peran yang sangat besar bagi pasar untuk
mengalokasikan kegiatan ekonomi. Selain itu intervensi pemerintah kian
dilucuti, semangat yang menggebu untuk mendatangkan penanaman modal
asing dan utang luar negeri, serta dukungan terhadap liberalisasi
keuangan dan perdagangan.

Hasilnya, di samping prestasi-prestasi ekonomi yang dipublikasikan dan
diklaim selama ini, seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
makroekonomi; juga menyembulkan luka pembangunan yang tidak kalah
banyak, misalnya kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, eksploitasi
sumber daya alam, ketergantungan utang,dan porsi pelaku ekonomi asing
yang kian membesar. Tawaran pasangan JK-Wiranto yang mengusung tema
“kemandirian ekonomi” harus diperkuat dan diuji dengan agenda ekonomi
yang lebih detail, sehingga tidak jatuh dalam jargon kosong yang sulit
diimplementasikan.

Dalam beberapa hal agenda detail itu sudah diperinci cukup jelas,
misalnya mengurangi atau meniadakan campur tangan konsultan dan lembaga
asing (multilateral), fokus kepada pembangunan sektor riil ketimbang
sektor keuangan/pasar modal, dan pemihakan terhadap pelaku ekonomi kecil
dan sumber daya ekonomi lokal. Jika agendaagenda ini dijelmakan dalam
kebijakan ekonomi, maka potensi untuk mengubah tampilan ekonomi
Indonesia menjadi cukup besar.

Sekurangnya, dengan fokus kepada sektor riil, maka problem pengangguran
akan teratasi karena pembukaan kesempatan kerja lebih banyak di sektor
riil, bukan sektor keuangan. Hasilnya, persoalan kemiskinan dan
ketimpangan pendapatan juga terselesaikan dengan sendirinya. Seterusnya,
tawaran pasangan Megawati-Prabowo juga tidak kalah menawan.Hanya,publik
dalam beberapa hal agak skeptis akibat sejarah pemerintahan Megawati
sebelumnya yang tidak kalah masif dalam melakukan liberalisasi, seperti
penjualan BUMN.

Sungguhpun begitu, tanpa menengok kisah lampau itu, platform ekonomi
yang diusung Prabowo (seperti dipahami, Prabowo akan diberi wewenang
mengurus ekonomi jika pasangan ini terpilih) memberikan warna yang
kontras.Antusiasmenya yang begitu menyala untuk membangun ekonomi
kerakyatan lewat pembelaan terhadap kaum tani, nelayan, buruh, sektor
informal, pasar tradisional, dan lainnya perlu diapresiasi karena
sekurang-kurangnya dia tidak takut terhadap resistensi dari konstituen
lain (misalnya pengusaha besar).

Akhirnya, risalah ini semoga bermanfaat untuk memberi penilaian platform
pasangan mana yang berpotensi menghadirkan kesatuan napas antara gagasan
dan tindakan (platform asli),serta platform mana yang cuma ditampilkan
untuk menjala para pemilih (platform aspal alias asli tapi palsu).(*)

Ahmad Erani Yustika
Direktur Eksekutif Indef, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Brawijaya



http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/241622/