PILIHLAH "ANU"

PILIHLAH "ANU"


NomorT18011365
Edisi18/01
Halaman06
RubrikNasional
SubyekSETELAH 16 TAHUN
3 Jul 1971



Deskripsi
PEMILI KE-2 TAHUN 1971 SIFATNYA TAK BEDA DENGAN PEMILU PERTAMA
TAHUN 1955, MASYARAKAT LEBIH MEMILIH TANDA GAMBAR DARI PADA
CALON. 10 BUAH TANDA GAMBAR YANG DIIZINKAN SERTA TEMA KAMPANYE
PUN DIPERSEMPIT.




APAPUN jang anda pilih 3 Djuli ini katakanlah "Anu" anda belum
tentu bisa segera melihat hasilnja. Apa lagi sebelumnja. Tapi
itu lumrah. Tidak ada ramalan pendahuluan jang bisa di pegang
mengenai satu hasil Pemilihan Umum Indonesia. Negeri ini belum
tjukup modern untuk memiliki pengumpulan pendapat publik buat
memperkirakan pilihan rakjat mendjelang hari pemungutan suara.
Lagipula Pemilihan Umum di Indonesia -- karena perkembangan
politik jang belum teratur -- baru dua kali ini diadakan setjara
nasional. Jang berlangsung ditahun 1971 ini terdjadi 16 tahun
setelah Pemilihan Umum pertama, dan Pemilihan Umum pertama
ditahun 1955 itu terdjadi setelah 10 tahun Republik berdiri.
Seandainja setjara teratur tiap 5 tahun sekali orang memberikan
suaranja, maka ramalan dan perhitungan akan lebih mudah.

Itulah sebabnja kemelesetan ramalan terdjadi ditahun 1955. PSI,
misalnja, jang menjangka -- atau disangka -- akan dapat keluar
sebagai salah satu partai besar, ternjata malahan djadi
mentjiut. Sementara itu PKI dan terutama NU muntjul mendjadi
partai besar disamping PNI dan Masjumi. Berhasilnja NU di tahun
1955 -- satu partai jang dianggap mewakili golongan Islam
ortodoks -- di Djawa djuga tak pernah terbajangkan sebelumnja.
Lebih-lebih tak terbajangkan bahwa NU djustru mendapat pemilih
jang banjak dimana djuga PKI mendapat pemilih jang banjak.
Adakah pengalaman lama akan terulang pula dalam Pemilihan Umum
kedua hari Sabtu ini? Mungkin. Keadaan belum banjak berubah
didalam susunan dan nilai-nilai masjarakat. Tapi bagaimanapun
djuga, djarak waktu dua windu tjukup pandjang, dan dasar
perhitungan dulu belum tentu akurat untuk masa kini.

Partai-Partai Jang Melemah

16 tahun bangsa ini tidak pernah mengalami Pemilu setelah Pemilu
pertama 1955. Selama masa itu proses kehidupan politik sudah
berdjalan sedemikian rupa, sehingga fikiran tentang adanja
Pemilihan Umum sadja sudah djarang. Sedjak dibubarkannja
Parlemen hasil Pemilu 1955 bulan Maret 1960 oleh Presiden
Sukarno, memang Badan Perwakilan Rakjat tetap ada. Tetapi badan
perwakilan itu telah berubah dan makin sukar untuk menentukan
adakah disana tertjermin kekuatan-kekuatan sosial-politik
dimasjarakat atau hanja kekuatan jang sekedar memenuhi kebutuhan
jang sedang berkuasa. Apa jang di sebut wakil-wakil rakjat dalam
badan legislatif adalah hasil dari penundjukkan dari atas.

Masa itu djuga menundjukkan, bahwa arti pengertian "kekuatan
sosial-politik" tidak dengan sendirinja mentjerminkan banjaknja
suara rakjat dalam Pemilu dan kursi perwakilan diparlemen.
Parlemen dan partai-partai kehilangan dajanja, berhadapan dengan
langkah-langkah Presiden Sukarno dan TNI dibawah Djenderal
Nasution. Meskipun tokoh Masjumi Prawoto Mangkusasmito
sebelumnja menulis sadjak bahwa "demokrasi tampak miring", tapi
saat itu pengertian demokrasi djustru sedang membingungkan
dimaklumkannja Demokrasi Terpimpin dari atas telah menggantikan
demokrasi parlementer jang dibulan Nopember 1945 djuga
dimaklumkan dari atas hingga melahirkan banjak partai. Dan
Demokrasi Terpimpin itu njatanja diterima oleh sebagian besar
chalajak politik, ketjuali Masjumi, meskipun tafsirannja
berbeda-beda. Orang-orang Murba menginginkan dari sistim baru
itu timbul partai tunggal. PKI menghubungkannja dengan Konsepsi
Presiden tahun 1957 untuk memasukkan orang-orang komunis dalam
Kabinet. Tentara menjokongnja karena menganggap tidak beres para
politisi sipil, sementara kesatuan negara sedang amat terganggu
oleh pergolakan daerah PNI setudju mungkin karena dekat dengan
Bung Karno-nja, dan NU mungkin karena pandangannja waktu itu
memang sering tak sama dengan Masjumi, sementara sikapnja untuk
beroposisi memang belum pernah nampak. Sementara itu banjak
orang lain terpikat oleh sembojan kembalinja "semangat
Revolusi".

Perbedaan tendensi dalam menerima Demokrasi Terpimpin itulah
jang kelak menjebabkan timbulnja konflik-konflik mendjelang masa
sendjakala pemerintahan Sukarno. Meskipun demikian, tahun-tahun
permulaan Demokrasi Terpimpin adalah periode politik non-partai
Di Kabinet jang dipimpin Presiden Sukarno semua Menteri harus
melepaskan afiliasi kepartaian mereka, dan dari ABRI duduk 11
Menteri. Pegawai tinggi dilarang berpartai, ABRI mulai duduk
dibirokrasi non-militer dan PN-PN. Dan setelah-Parlemen hasil
Pemilu dibubarkan karena menjerang rentjana anggaran belandja,
dibentuklah Parlemen baru dengan 283 anggota, dengan wakil-wakil
partai tjuma sekitar 130 orang, meskipun diantara 131 anggota
golongan karya dan lain-lain masih terdapat djuga
"tangan-tangan" parpol. Bersama dengan itu makin terkenallah
istilah "karyawan" sebagai orang jang tidak berada dibawah
parpol -- diantaranja dipakai para seniman dan intelektuil dalam
Manifes Kebudajaan tahun 1963. Masa itu barangkali merupakan
masa jang disebut Lenin sebagai "revolusionisme non-partai". Dan
itu sudah tentu tak dikehendaki PKI, jang menganggap partai
sebagai alat pokok perdjuangan, bahkan orang komunis selalu
menganggap partainja sebagai sesuatu jang luhur Lagipula PKI
djuga harus mempertahankan hidup dan identitasnja.

Pendidikan Politik Massal

Maka tak mengherankan bila PKI-lah sebenarnja jang mempelopori
kebangkitan partai-partai dibabak keduanja Demokrasi Terpimpin.
Sementara itu hubungan Sukarno -- TNl mulai terganggu. Mungkin
karena Presiden lagi mengimbangi kekuatan tentara dengan
kekuatan partai-partai, ia mulai meningkatkan posisi Front
Nasional dalam kehidupan partai-partai masih utuh dan bulat,
meskipun di Front Nasional ada djuga orang-orang non-partai atau
jang dianggap non-partai, Slogan NASAKOM jang makin lama makin
keras, djuga makin lama makin diartikan sebagai koalisi
partai-partai PNI, NU dan PKI pertama. Dan dengan dipelopori PKI
makin keraslah "kompetisi Manipoli" untuk mengarah kepada partai
mana jang bakal djadi "partai pelopor" Kegiatan parpolpun makin
menghebat dengan PKI sebagai sutradara dan pemain utama
Pengerahan massa, pawai drumband, demonstrasi-demonstrasi
hebat-hebatlah merajakan ulaln-tahun, semua itu mendjalar dari
kota kedesa. Suasana terasa seperti sedang menudju suatu kontak
fisik jang besar, sementara TNI dan golongan karya jang
didukungnja berada dalam keadaan defensif. Dan karena segala
hiruk-pikuk politik itu di lakukan diluar Parlemen, termasuk
pemukulan dan pembunuhan, hampir seluruh lapisan masjarakat,
terutama para pemuda, mengalami proses pendidikan politik jang
militan Pertumpahan darah besar-besaran setelah 1 Oktober 1965
adalah akibatnja.

Adakah proses pendidikan politik setjara massal selama
tahun-tahun itu berpengaruh dalam Pemilu 1971 ini? Tentunja
demikian Dan karena pendidikan massal itu terutama dilakukan
partai-partai -- sekarang chususnja tinggal PNI dan NII
nampaknja akar partai tjukup kokoh. Suasana kampanje mendjelang
3 Djuli kinipun menun-djukkan sisa-sisa militansi beberapa tahun
jang lalu, sekitar 1965, dikalangan ormas-ormas. Tapi tentu
sadja perlu di tjaat, bahwa meskipun partai-partai mengambil
inisiatif penting dalam pengganjangan PII tahun 1965-1966,
mereka merosot kembali peranannja sedjak 1966- 1967. Dihadapan
Sukarno jang sedang djatuh mereka ternjata belum djuga kuat,
dibawah Suharto mereka merasa terdesak atau seperti kehilangan
ilham. Tak mudah memperkirakan posisi Golkar dipemungutan suara
1971 ini

Dimana Anak-Anak Muda?

Pemilihan Umum jang sekarang djuga sukar diramalkan djika
diingat faktor komposisi pemilih Penduduk Indonesia selama 16
tahun telah bertambah dari 77.987.879 djiwa menurut sensus tahun
1954 men-djadi 114.972.428 menurut Sensus jang diadakan tahun
1970. Sedang djumlah jang berhak memilih dari hanja 43.104.464
ditahun 1955 telah meningkat mendjadi 57.750.615.

Jang penting dari jumlah 57 djuta itu terdapat mereka jang pada
Pemilu 1955 tak ikut memilih. Mereka itu sekarang
setidak-tidaknja berada dalam usla antara 18 dan 30 tahun atau
setjara pukul rata berusia 25 tahun, Enambelas tahun jang lalu,
sebagian mereka adalah tabula rasa dalam politik, polos. Sebab
sedjumlah diantaranja masih berumur 5 tahun, bahkan 2 tahun --
dan ingusan dalam arti harfiah. Meskipun begitu setelah 1955
banjak hal terdjadi. Masa pergolakan daerah ditahun 1957 dan
terutama masa "Kompetisi Manipolis" ditahun 1960-an pasti
membekas. Sebagian besar pemuda tentu merasakan zaman berpawai
dengan drumb-band di masa Nasakom itu. Dari sini djuga
muntjulnja penggerak-penggerak utama kekuatan jang kemudian
menumbangkan kekuasaan Sukarno dan melahirkan pemerintahan jang
sekarang. Mereka ini kemudian sebagai apa jang lazim disebut
Angkatan '66. Berapa djumlah mereka ini'? Perhitungan kasar
menundjukkan paling tidak mereka meliputi 50% dari jang berhak
memilih sekarang. Atau diukur dengan djumlah 360 kursi jang
diperebutkan dalam pemilihan untuk anggota DPR sekarang suara
dari kalangan pemuda ini akan men-tjakup sedikitnja 180 kursi

Apakah artinja? Seandainja mereka berkumpul dalam satu wadah dan
wadah itu turut dalam Pemilu, mereka sesungguhnja adalah
golongan pertama jang harus diperhitungkan tapi sebagaimana
telah terdjadi, pada pemuda ini tidak berada dalam satu wadah;
mereka tersebar didalam partai-partai politik, di dalam Golkar
dan diluar tanda gambar jang manapun. Termasuk dalam kategori
terachir ialah semua mereka dari jang apatis sampai kepada jang
paling ekstrim tidak mau ikut memilih -- seperti halnja dengan
kelompok pemuda jang menamakan dirinja Golongan Putih.

Satu problim penting untuk kini dan masa depan adalah kenjataan
terpetjahnja suara warganegara muda. Mereka terpetjah dalam
menghadapi pemerintah -- jang dulu turut mereka lahirkan sendiri
dan terutama dalaml menghadapi ABRI, kekuatan jang menentukan
perkembangan Indonesia jang akan datang. Selain jang sudah
memihak partai-partai dan jang menundjukkan sikap "keras"
terhadap militer, menarik djuga fenomena pemuda-pemuda Golput.
Celompok sematjam Golput memang hanja terdiri dari beberapa
gelintir pemuda. Waktu "kampanje" mereka djuga terlalu sempit
dan terlambat. Tetapi sebelum Golput memperdengarkan suaranja,
orang sudah mendengar sikap jang sama selain di Djakarta, djuga
di Bandung, Surabaja dan Jogja. Setelah Golput bergerak dan
mendapat publisitas dipers, sikap itu rupanja punja gema. Di
Jogja lahir "Germo" nama lelutjon untuk Gerakan Moral. Di
Djakarta dan Bandung mahasiswa dikampus djuga bersuara meereka
lebih-kurang memprotes banjaknja tangan Pemerintah mendjelang
Pemilu, menekan hak-hak azasi dan lain-lain untuk memenangkan
Golkar.

Pemerintah & Pemilu

Djika peran penguasa sebagai wasit kini digugat sikapnja, apakah
itu karena pada masa kampanje Pemilu 1955 dulu tidak ada
"permainan" Pemerintah? Nampaknja tjukup ada. Dan karena
pemerintah menurut sistim jang berlaku waktu itu adalah partai
jang memimpin kabinet, partai jang kebetulan berkuasa setjara
sistimatis dan terarah telah memanfaatkan kekuasaannja untuk
me-nolong memenangkan partainja dalam Pemilu.

Dimulai dengan Kabinet Ali pertama dari PNI, jang menghampiri
saat Pemilu 1955, dilakukanlah usaha "parpolisasi' aparat
pemerintahan, terutama dikalangan pamong-pradja. Proses ini
dimula dengan penggantian personil pemerintahan ditingkat atas,
posisi sekretaris sekretaris djenderal dan djuga pos-pos
perwakilan luarnegeri serta tingkat propinsi. Tindakan ini dapat
dipandang sebagai pukal awal dari tradisi ketergantungan pegawai
negeri kepada parta politik.

Kabinet Burhanuddin Harahap jang menggantikan Kabinet Ali hanja
beberapa minggu sebelum Pemilu mentjoba mengurangi kembali
pengaruh PNI di kalangan pegawai negeri itu. Tentu sadja dengan
berusaha menggantikan pegawai jang PNI dengan pegawai-pegawai
simpatisan Masjumi atau PSI. Dengan itu satu tradisi merupakan
partai-politikkan aparat pemerintah telah dirintis, meskipun di
tahun 1959, saat mulainja Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno
dan ABRI mentjoba menjetopnja: pegawai tinggi pemerintah dan
perusahaan negara di larang berparkir. Dari situ agaknja bisa
didjelaskan langkah memuntjulkan Kokarmendagri dan Kokar-Kokar
lainnja: dengan alasan untuk sekadar membersihkan pengaruh
politik kedalam aparat pemerintah. Alasan itu sudah tentu bisa
difahami.

"Monolojalitas"

Meskipun begitu, dari soal penempatan Tempat Pemungutan Suara di
kantor-kantor nampak bahwa Pemerintah memang bukan sekadar
melakukan "deparpolisasi" birokrasi melainkan "golkarisasi".
Sebagai rentjana singkat soalnja memang soal menambah djumlah
suara buat tanda gambar No.5, sebagaimana tersirat dalam
formulir-formulir "monolojalitas". Sebagai rentjana djangka
pandjang, barangkali itulah satu tjara untuk mengketatkan
koordinasi dan kontrol terhadap birokrasi Indonesia jang
terkenal sulit dirapikan. Tapi sementara itu orang tahu, bahwa
tindakan "deparpolisasi" pegawai negeri hanja bisa dibenarkan,
asal pem-bentukan Kokar-Kokar diinsjafi bahajanja jaitu bahaja
kalau-kalau ukuran ketjakapan pegawai seterusnja musti
digantikan dengan ukuran "kesetiaan" pada Pohon Beringin. Jang
demikian bisa menghantjurkan norma-norma administrasi jang
wadjar. Dan karena itulah agaknja beberapa tokoh-tokoh Golkar
belakangan ini menjatakan bahwa "golkarisasi" itu bersifat
sementara -- untuk selandjutnja digantikan dengan korps
birokrasi jang benar-benar tidak memihak atau "steril". Walaupun
demikian, image Pemerintah sebagai "wasit" jang tidak memihak
kini memang tidak tjukup terlihat.

Tapi tidakkah pemihakan Pemerintah diluar lembaga Pemilihan
Umum, bisa dianggap wadjar kalau orang mengingat kehidupan
politik di-negara seperti AS dimana bahkan Presiden sendiri
turut ber-kampanje? Bisa sadja sebenamja. Hanja rupanja di
Indonesia kini ada hal jang menjebabkan pemihakan itu dirasa
kurang patut. Pertama, ialah pemihakan ABRI kepada Golkar.
Sebenarnja ABRI ditentukan tidak ikut memilih dan mendapat 75
kursi djatah --suatu ketentuan jang sudah mulai sedjak djaman
Front Nasional dan Demokrasi Terpimpin di tahun 1959. Kedua,
adanja sikap jang masih ingin memandang Pemerintah,
personifikasinja sekarang ialah Presiden, sebagai tokoh "diatas
semua golongan". Ini sebagian merupakan bekas kenangan dari masa
demokrasi parlementer dulu. Pada masa itu, Presiden Sukarno jang
dianggap memihak Kabinet Ali Sastroamidjojo ditahun 1954,
mendapat kritik dari Natsir: ia dianggap telah meninggalkan
posisinja sebagai "Bapak Negara" jang menengahi pertentangan
partai-partai.

Dan bagaimana djika dibandingkan sekarang? Presiden Suharto
sebagai Menteri Hankam pernah mengandjurkan agar isteri-isteri
pradjurit memilih Golkar. Sebenarnja banjak ahli politik jang
menganggap hal itu djustru baik sekali, mengingat Presiden
Suharto sudah sewadjarnja mengambil posisi seperti lajaknja
seorang kepala Pemerintahan jang dipilih rakjat, jakni
berkampanje dalam Pemilu untuk memperpandjang masa djabatannja.
Tapi sisa-sisa pemikiran masa lalu memang masih kuat. Agaknja
karena itulah Nj.Tien Suharto baru-baru ini menjatakan, bahwa
"Pak Harto berada diatas semua golongan". Presiden dianggap tak
patut berkampanje, seolah-olah untuk djabatan itu ia tak dipilih
rakjat.

Setjara umum, sikap menghadapi Pemilu 1971 dengan UUD '45 memang
mirip dengan sikap menghadapi Pemilu 1955 dengan UUD'50.

Pilihlah tandagambar.

Tak ubahnja dengan Pemilu jang sekarang, Pemilu pertama dulu
djuga sifatnja lebih memilih tanda-gambar, dan kurang tampak
memilih tjalon. Bahkan dulu tjalon-tjalon perseorangan -- jang
tidak ada dalam Pemilu sekarang -- djuga harus kampanje dengan
mnenampilkan tandagambar. Dan tandagambar jang rupa-rupa itu
--ada jang mirip-mirip kode hwa-hwe, seperti Tjupu Manik
Astagina misalnja -- oleh jang empunja dikampanjekan dengan
tafsiran jang sedemikian rupa sehingga sebuah partai lebih
dikenal melalui tandagambarnja daripada melalui program dan
perdjuangannja. Sikap tradisionil untuk menghormati
simbul-simbul memang masih kuat.

Dan hal itu masih berulang pada kampanje Pemilu kedua ini: tidak
hanja berlaku dalam parpol, tetapi djuga dalam Golkar jang
dianggap tjukup banjak punja tokoh-tokoh pembaharuan. Barangkali
ini dilakukan karena kesadaran bahwa rakjat Indonesia masih
lebih mudah menerima sebuah tandagambar dari pada program dan
perdjuangan sesuatu golongan. Barangkali djuga karena sedikit
tokoh partai dan Golkar sendiri jang masih terikat sebara tak
sadar pada sikap lama itu. Ditambah lagi, sistim pemilihan jang
dipakai kini masih memungkinkan rakjat untuk tidak menentukan
langsung wakil-wakilnja sendiri, melainkan ditentukan oleh para
pemimpin organisasi peserta Pemilu. Tentu sadja harus ditjatat
bahwa kinipun ada usaha menampilkan tjalon-tjalon jang dianggap
menarik, terutama oleh Golkar -- seperti Sultan Hamengkubuwono,
Adam Malik dan lain-lain. Meskipun dulu PKI ada mentjobanja
djuga, misalnja dengan menampilkan pelukis Affandi, tapi dalam
hal mengadjukan tjalon, sekarang ini memang nampak ada kemadjuan
sedikit.

Sebab antara kampanje Pemilu 1955 dengan jang sekarang, memang
ada perbedaan penting. Disamping djumlah tandagambar jang
diizin-kan ikut dalam Pemilu sekarang hanja dibatasi 10 buah
sadja, tema kampanje untuk Pemilu kedua inipun telah
dipersempit. Misalnja tidak satupun diantara kesepuluh kontestan
mempersoalkan perdjuangan ideologi selain Pantjasila dan UUD 45
sebagai dasar -- meskipun bukan tidak mungkin tafsirannja masih
berbeda-beda. Dan penjempitan tema kampanje itu memang
ditjantumkan dalam ketentuan kampanje jang dikeluarkan Ketua LPU
Menteri Dalam Negeri. Tidak hanja itu. Bahkan djuga dalam lagu
Pemilu misalnja. Lagu Pemilu 1955 jang disiarkan RRI
menjebut-njebut kata-kata "Menurut pilihan bebas rahasia", tapi
apa bunji lagu Pemilu 1971? Seakan sebuah instruksi, bait
terachirnja berbunji: "Pilihlah wakilmu jang dapat dipertjaja,
Pengemban AMPERA, Dibawah Undang-Undang Dasar Empat Lima". Tentu
sadja meskipun dalam lagu ini tiada kata-kata "bebas rahasia",
itu tidak berarti dengan sendirinja Pemilu 1971 tidak akan
bebas-rahasia -- setidak-tidaknja begitulah jang tertulis dalam
buku resmi.

Issue Jang Tersingkir.

Walaupun begitu, apa jang tertjantum dibuku resmi itu toch
ternjata masih djadi persoalan. Sebabnja mungkin karena
terlihatnja peranan ABRI setjara terang-terangan dipermukaan --
bukan hanja sebagai pendjaga keamanan, jangan berarti keamanan
pemilih, tapi djuga sebagai penjokong Golkar. Dibandingkan
dengan tahun 1955, ini memang hal jang baru.

Akan tetapi peranan ABRI dan terutama TNI-Angkatan Darat bukan
pula tidak ada dalam suasana Pemilu tahun 1955. Kegiatan Letnan
Kolonel Zulkifli Lubis dibelakang (atau didepan?) kabinet
Burhanuddin Harahap waktu itu dengan djelas terlihat
padaterdjadinja penangkapan-penangkapan dihari-hari sekitar
Pemilu. Usaha fihak Angkatan Darat ini agaknja gabungan antara
usaha pemberantasan korupsi jang djuga banjak melibatkan
orang-orang partai -- dan jang terkena adalah orang PNI --
dengan usahanja untuk membendung meningkatnja pengaruh komunis
dikalangan ma- sjarakat pemilih. Dan tentu sadja itu djuga
mentjerminkan kehendak TNI untuk ikut dalam kantjah politik --
suatu kehendak jang sudah lama dirasakan, bersama timbulnja
keketjewaan terhadap politisi sipil. Menindak korupsi adalah
sekaligus menundjukkan gigi dan mentjanangkan missi jang
populer.

Dalam hubungan ini tjukup menarik bahwa suara anti-korupsi
praktis tidak terdengar sebagai tema kampanje Pemilu 1971, baik
oleh partai politik maupun oleh Golkar. Bahkan djuga tidak
terdengar disuarakan oleh mereka jang tidak mau memilih dan
bernama Golput, bekas-bekas peserta Komite Anti Korupsi tahun
1970. Masalah korupsi jang sebelumnja ekplosif setjara tiba-tiba
mereda dan menghilang. Mengapa demikian?

Dari fihak partai-partai issue korupsi dan pemberantasannja
agaknja djauh kurang mendesak dibandingkan dengan issue tentang
intimidasi, dilanggarnja hak azasi dan sebangsanja jang sekarang
in; sedang dirasakannja setjara langsung. Sedang dari fihak
Golkar, jang platformnja adalah pembangunan dan pembaharuan,
lebih mudah dimaklumi: memakai issue korupsi dalam kampanje
berarti memukul aparat pemerintahan sendiri. Apalagi issue
anti-korupsi sedjak 1969 biasanja dirasakan memukul fihak ABRI
fihak jang djustru sekarang menopang Golkar.

Sementara itu pers, berbeda dengan keadaan sekitar Pemilu 1955,
ternJata kini djuga tak merepotkan itu. Dan apabila pers memang
merupakan tjermin suasana sosial-politik, maka jang tertjermin
kini di Indonesia njatalah suatu ketegangan lain. Djika kekuatan
kekuatan beradu dan jang dibitjarakan ialah soal hak azasi
disatu pihak dan pembaharuan dilain fihak, itu berarti suatu
periode jang amat menentukan sedang dalam proses. Sebab jang
dipersoalkan adalah hal-hal fundamentil dalam kehidupan
bernegara.

Konflik & Ketjemasan.

Maka bisa dimengerti bila penjelewengan dan korupsi mendjadi
terasa kurang penting dan mendesak sekarang. Perkara korupsi
adalah perkara administrasi jang sedang bekerdja. Perkara hak
azasi dan pembaharuan adalah perkara suatu bangsa jang sedang
menentukan sikap. Tak mengherankan, djika banjak orang
menghadapi Pemilu 1971 dengan tegang. Apalagi karena Pemilu bagi
masjarakat belum djadi soal biasa, dan masih merupakan peristiwa
besar jang sangat djarang terdjadi. Ditambah dengan ingatan akan
masa kekerasan berdarah 5-6 tahun jang baru lalu, kekerasan dan
konflik jang disana-sini terdjadi sekarang makin mentjemaskan.

Sudah barang tentu ketegangan itu tidak lantas tiba-tiba akan
lenjap dengan selesainja orang memasukkan suara kedalam kotak.
Akan tiba giliran para petugas di TPS.melakukan penghitungan
suara. Dan menampakkan betapa buruknja tjuatja djika sudah
terdengar peringatan misalnja dari Imron Rosjadi (NU) bahwa
puntjak ketegangan djustru akan terdjadi pada saat tersebut.
Disitu memang terletak bahaja. Apakah akan djadinja nanti,
sekiranja partai-partai menjatakan bahwa ada ketjurangan dalam
penghitungan suara dan kemudian menjatakan tidk mengakui
hasil-hasil dari Pemilu ini? Meskipun kedengarannja kekuatiran
derikian terlalu dramatis, tapi hal itu bukan tidak mungkin
terdjadi. Soalnja siapkah fihak pemerintah menampung
akibat-akibat jang mungkin timbul? Dan partai-partai, jang
selama masa kampanje kom-pak dan melatih diri dalam keberanian,
tidakkah akan terpetjah-petjah karena tidak semua pimpinannja
bersedia "berkonfrontasi" dengan penguasa?

Tentu sadja ideal, bila semua berdjalan tanpa kemungkinan
seperti itu. Kcnjataan menundjukkan bahwa suatu Pemilu sering
berakibat buruk, karena orang menghadapinja dengan terlalu
serius -- meskipun untuk Pemilu kedua di Indonesia ini orang
memang sukar untuk tidak demikian. Tetapi, sedjauh konflik bisa
dicegah tanpa paksa, keadaan politik setelah Pemilu akan
mendorong semua fihak untuk saling melakukan pendekatan kembali
(lihat halaman 11 & 12).

Koalisi-koalisi akan terdjadi, mungkin antara Golkar & Parmusi &
Katholik disatu fihak dan NU & PNI dilain fihak. Dengan kata
lain ketegangan mungkin mereda. Korban djiwa memang djatuh,
dalam Pemilu 1971 ini seperti djuga dalam Pemilu 1955 (menurut
laporan LPU waktu itu, 150 orang terbunuh atau hilang, tapi
mereka petugas-petugas keamanan menghadapi gerombolan). Dan
Pemilu memang penting. Tapi ia bukan satu soal jang harus
memetjah-belah Republik. Ia hanja perlu mengadjar orang
Indonesia untuk berbeda-beda, selain bersatu -- bukan sadja
dalam kebudajaan, tapi djuga dalam politik.


http://www.pdat.co.id/tempo/view_article.php?article_id=60997