BERITA DARI ANDA UNTUK MEDIA KLATEN

Home » » Pemerintah Berjanji Pacu Penyerapan Anggaran

Pemerintah Berjanji Pacu Penyerapan Anggaran

Written By gusdurian on Jumat, 17 April 2009 | 12.54

Pemerintah menyadari penyerapan anggaran pada akhir tahun merupakan hal yang buruk. Tadi disepakati para menteri untuk memfokuskan aktivitas pada kuartal II dan III 2009.
S ETIAP tahunnya penye rapan anggaran pa da kuartal I tidak pernah lepas dari kisaran ang ka 10%. Padahal penyerapan ang garan merupakan kunci bagi bergeraknya perekonomian Indonesia yang sedang dilanda dampak krisis ekonomi global.
Akibat rendahnya penyerapan, banyak pelaku usaha yang bergantung pada proyekproyek pemerintah tidak bisa bekerja. Dampak buruk lainnya adalah menumpuknya dana di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang hingga akhir bulan lalu telah mencapai kisaran Rp200 triliun. Padahal dana menumpuk di SBI merupakan biaya yang harus ditanggung pemerintah pada akhirnya.
Untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran itulah, para menteri melakukan rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, kemarin.
Dalam rakor itu para menteri sepakat untuk memfokuskan berbagai kegiatan pada kuartal II dan III 2009 sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
"Tadi disepakati para menteri untuk memfokuskan aktivitas pada kuartal II dan II sehingga pe nyerapan anggaran tidak terjadi di akhir tahun," kata Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati seusai rakor, kemarin.
Menurut dia, kementerian/ lembaga yang sudah memiliki program yang pasti beserta alokasi anggarannya harus segera melaksanakan program/kegiatan itu di kuartal II dan III. Pihaknya meminta agar para menteri menginventarisasi berbagai masalah terkait dengan penyerapan anggaran.
"Jika memang ada kelambatan di tingkat Depkeu, tanggung jawab kami untuk membenahi dan mempercepat," katanya.
Sampai dengan kuartal I 2009, penyerapan anggaran mencapai 11,3%. Bila ditambah dengan stimulus, menjadi lebih rendah, yaitu 10,9%. Namun, angka itu lebih baik daripada penyerapan anggaran 2008 sebesar 9%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyatakan penyerapan anggaran di 2009 yang nilainya lebih dari Rp1.000 triliun harus lebih cepat daripada kebiasaan yang ada. Hal itu akan lebih ber dampak besar daripada belanja stimulus Rp12,2 triliun.
Menurut Rusman, pada kuartal I 2009 memang belum ada dampak apa pun dari stimulus fiskal. Ia berharap stimulus dapat mulai berdampak di kuartal II 2009. "Jadi karena di 2009 bukan tahun yang harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerapan anggaran harus cepat," katanya.
Progres stimulus Instruksi agar meningkatkan penyerapan anggaran tidak hanya untuk anggaran rutin, tapi juga anggaran stimulus fiskal. Terkait dengan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan penekanan khusus dalam rapat kabinet yang digelar awal pekan ini.
Untuk penerima dana stimulus yang paling besar, yaitu Departemen Pekerjaan Umum (PU) dengan total sebesar Rp6,6 triliun, sebanyak Rp3,6 triliun telah diselesaikan dokumennya. "Hanya tinggal persetujuan Dirjen Anggaran dan Panggar," cetus Menteri PU Djoko Kirmanto seusai rapat koordinasi.
Sisanya sebesar Rp3 triliun masih dalam proses koordinasi dengan pihak daerah, yaitu bupati dan gubernur.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran dana stimulus infrastruktur sektor listrik Rp425 miliar dalam jangka empat bulan terhitung April ini.
Untuk mempercepat realisasi stimulus itu, pihak Departemen ESDM memberi ancaman hukuman Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) yang tidak dapat memenuhi target waktu tersebut.
"Saya paksa para pemimpin proyek tersebut supaya dalam waktu empat bulan dana untuk listrik sudah terserap, saya tidak mau tahu," ujar Sekretaris Jenderal Departemen ESDM Wayono Karno.
Alokasi dana stimulus yang masih terganjal ada pada proyek Rp58 miliar yang semula diserahkan Departemen Perhubungan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
"DKP mengatakan mungkin tidak bisa melaksanakan. DKP menyarankan untuk digunakan Dephub," ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal.
Dengan adanya penolakan pihak DKP atas pengalihan alo kasi dana dari Dephub, untuk proyek pembangunan dermaga ikan tersebut masih bermasalah. "Itu masih dibintangi," cetusnya.
Sampai saat ini, proyek tersebut masih dalam proses pencarian lokasi dan realokasi untuk pelaksanaan proyek tersebut.
(Tup/Ant/E-2)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/17/ArticleHtmls/17_04_2009_013_010.shtml?Mode=1
Share this article :

0 komentar: