Kiprah Demokrasi tidak Kenal Henti

D ARI sekian banyak iklan dalam rang ka pemilu, iklan Mahkamah Konstitu si adalah satu-satunya yang bisa membuat kita tertawa di tengah ku bangan kekecewaan. Iklan singkat berbentuk opera yang penuh humor itu mempertontonkan sejumlah jagoan dan perempuan kebanyakan yang siap berkelahi karena kecewa akan hasil pemilu. Lalu tiba-tiba datang orang membawa pesan yang intinya menyatakan, "Jangan heboh. Sampaikan keluhan dan kekesalan ke Mahkamah Konstitusi. Dialah yang akan menyelesaikan secara adil." Maka rakyat pun kembali rukun.
"The party is over...." Pesta pemilu sudah usai. Yang tersisa hanya remah-remah dan benah-benah. Buntutnya memang akan panjang karena menyangkut perang ego, hak-hak yang ditelikung, keinginan untuk mengerdilkan kekurangan dan kecurangan, dan--bimsalabim--kalau bisa, menyulap supaya akibat kesemrawutan bisa lenyap. Pesta demokrasi 2009 menunjukkan, kita terbukti belum lolos uji, sekalipun 50 triliun rupiah telah menguap. Bahkan dikatakan, inilah pemilu yang terburuk dalam sejarah perpolitikan kita.
Banyak yang menasihati--mungkin demi ketenangan hati--sebaiknya diingat, "The loyalty to the party ends when the loyalty to the country begins." Tetapi banyak pula yang menyangkal kejujuran ungkapan itu, dan menanggapinya dengan, "The loyalty to the country ends when the loyalty to the individual interest begins." Ungkapan-ungkapan itu tentunya terutama ditujukan kepada kalangan politisi yang penuh dinamika, di samping ambisius secara pribadi. Rakyat dalam hal ini diperankan sebagai penonton. Rupanya baru sampai di situ demokrasi membawa kita.
Maka setelah berhari-hari mendengarkan uraian, analisis, prediksi, dan gosip kelas tinggi, saat-saat ini kita mulai mereka-reka dan menerawang ke depan, yang mana-mana yang akan saling berkoalisi, dan siapa yang menjelang penutup tahun ini akhirnya menjadi pemimpin masa depan. Bagaimanapun, kinerja suatu organisasi--apakah kecil, menengah, besar atau meraksasa seperti negara--ditentukan oleh apa dan siapa yang memimpinnya. Apakah mereka bijaksana dan memiliki cita-cita luhur? Itu pertanyaan penting pertama yang perlu kita ingat ketika kita membuat pilihan.
Rakyat berpartisipasi "Vox populi, vox Dei." Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, Tuhan menghendakinya demikian. Memakai konsep itu sebagai patokan, mungkin pertanyaan berikut ini bisa terjawab, mengapa Sukarno dan Soeharto dipilih-Nya menjadi dua presiden pertama kita.
Setelah lebih dari 300 tahun penjajahan, kita membutuhkan pemimpin dengan idealisme menggelora. Soekarno dengan entourage-nya, dan dengan menyuruh rakyat menggantungkan citacita setinggi langit, telah memungkinkan kepulauan Nusantara yang terdiri lebih dari 13.500 pulau itu menjadi negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan luar biasa itu penuh pengorbanan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Peralihan dari pemerintahan 20 tahun Soekarno ke pemerintahan Soeharto pun menuntut banyak pengorbanan. Inilah penggalan sejarah yang menyaksikan kembal inya Indonesia ke dalam ranah pergaulan internasional demi pembangunan, dengan mengikuti perjalanan bisnis dan ekonomi dunia, antara lain, pragmatisme menjadi pilihan. Itulah benang merah yang dapat ditarik dari sejarah sebelum masa reformasi, mulai 21 Mei 1998. Prosesnya tentu tidak segampang dan sesederhana itu. Jauh lebih rumit dan banyak lika-liku. Perpolitikan tak selesai-selesainya menjadi ajang perselisihan dan perdebatan menuju kehidupan de mokrasi yang terusmenerus menuntut penyempurnaan. Perjalanan demokrasi tidak pernah mandek. Semua negara demokrasi di dunia mengalami dan tekun menjalaninya. Rakyatnya bukan hanya menjadi saksi, tetapi secara intens berpartisipasi. Sebenarnya itu hanya mungkin bila rakyat mendapat pendidikan politik yang memadai.
Partai dan ketokohan Orang boleh ramai berdebat sepanjang hayat, tetapi dalam hal memilih pemimpin di masyarakat demokrasi, rakyatlah yang akhirnya menentukan. Ini yang mengharuskan sosialisasi. Tanpa itu, rakyat tidak akan tahu. Soal sederhana dalam pelajaran komunikasi ini seharusnya disampaikan oleh semua tim sukses, termasuk rombongan PR, kepada para politikus yang ingin bertarung. Jangan karena merasa hebat dan dikenal, proses sosialisasi terabaikan dan/atau tertundatunda. Sosialisasi memerlukan perencanaan matang. Proses penyampaian ke masyarakat memerlukan waktu lama dan ketekunan. Dalam hal ini, sistem politik dengan sendirinya mengun tungkan incumbent yang menjadi fokus perhatian tanpa diminta dan tanpa henti. Namun, dia pun masih perlu memberikan pencerahan lebih lanjut demi dampak positif bagi citranya. Rakyat tidak boleh diabaikan.
Sosialisasi inilah antara lain yang membuat seseorang menjadi tokoh. Bila apa yang dia lakukan bermanfaat, menguntungkan dan menyenangkan rakyat banyak, tentunya ketokohannya semakin sempurna. Kenyataan bahwa artis-artis dan selebritas berhasil menjadi pilihan rakyat untuk masuk dewan legislatif membuktikan, rakyat perlu mengenal apa dan siapa yang dipilihnya.
Yang sekarang banyak diwacanakan, tampaknya ketokohan lebih menentukan daripada partai politik yang menjadi kendaraannya. Maka segenap partai politik dan para tokohnya rasanya perlu menentukan, apa tujuan akhir koalisi agar dia tidak salah memilih partai dan tokoh sebagai mitranya.
Koalisi dan wibawa pemimpinnya Di atas disebutkan, pertanyaan penting pertama untuk memilih pemimpin masa depan adalah apakah sang pemimpin memiliki kebijaksanaan dan cita-cita luhur? Pertanyaan penting kedua adalah apakah sang pemimpin yang menghela kendaraan koalisi memiliki wibawa dan karisma cukup besar untuk menarik dan menghimpun suara rakyat? Idealnya, kita mampu menemukan pemimpin yang mengusung perpaduan spirit Sukarno dan spirit Soeharto. Itu yang kita impikan.
Kita rasanya juga perlu merenungkan, cu kupkah kalau koalisi itu dilakukan sekadar demi kelancaran politik agar business as usual tidak terhambat? Ataukah koalisi atas dasar kesamaan platform itu perlu dilakukan secara permanen demi kepentingan negara? Atau koalisi diinginkan demi kepentingan golongan karena cita-cita sulit terwujud kalau dijalankan sendiri-sendiri. Bisa juga demi kelangsungan hidup partai dan para tokohnya. Yang terakhir itu khusus menyangkut partai-partai kecil dan/atau baru yang masih harus berjuang demi eksistensinya.
Mungkin hal-hal tersebut juga sedang menjadi pemikiran semua partai politik dan tokohtokohnya. Hal berikut yang tidak kalah peliknya adalah kecocokan hubungan antarpribadi para tokoh dan kalangan politisi yang mengelilinginya. Mungkin saja tokoh-tokoh pimpinan saling setuju, tetapi sekeliling setiap tokoh belum tentu karena alasan kepentingan partai atau lainnya. Inilah masalahmasalah sensitif yang tentunya menunggu diselesaikan semua partai sebelum diambil keputusan untuk membuat koalisi dengan pihak mana pun.
Banyak partai, banyak keruwetan Di lubuk hati kita masih tersimpan pertanyaan, apakah kekacauan Pemilu 2009 terutama disebabkan oleh banyaknya partai politik yang bersaing dalam pemilu, yang jum lahnya mencapai 44, atau karena kecerobohan penyelenggara? Banyak yang mencurigai, banyak kecurangan telah terjadi yang bisa menafikan keabsahan pemilu. Apa pun, kekacauan itu menunjukkan, yang dikedepankan bukanlah kepentingan rakyat, tetapi kepentingan para caleg, khususnya partai-partai politik.
Kalau partai-partai politik benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, inilah saatnya mereka memikirkan koalisi permanen, bukannya malahan mengutamakan ego-ego pribadi para tokoh. Secara profesional dapat dilakukan studi, partai-partai mana yang memiliki platform seiring dan dapat disatukan. Jangan membuat rakyat bingung dan tampak bodoh. Bentanganbentangan lebar yang memuat ratusan nama caleg, yang tidak mereka kenal, membuat seluruh proses di TPS tampak penuh pretensi. Apakah penyelesaian kekacauan pemilu dapat ditindaklanjuti anggota-anggota baru perwakilan rakyat? Kita tunggu.
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/17/ArticleHtmls/17_04_2009_024_002.shtml?Mode=1