KPK Periksa Politikus Demokrat

KPK Periksa Politikus Demokrat
Hari ini KPK memeriksa Emir Moeis dari PDI Perjuangan.
Jakarta--Politikus Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun, kemarin memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jhonny diperiksa sebagai saksi bagi anggota Dewan, Abdul Hadi Djamal, tersangka kasus dugaan suap proyek Departemen Perhubungan di kawasan timur Indonesia.
Jhonny datang dengan pengawalan belasan laki-laki berpakaian sipil. Setelah diperiksa hampir enam jam dari pukul 09.00 sampai 14.45, Jhonny menolak pertanyaan wartawan soal tuduhan Hadi Djamal bahwa dia telah menerima uang sekitar Rp 1 miliar dalam kasus suap dana stimulus infrastruktur itu. "Soal uang, tanya saja sama dia (Hadi)," ujarnya.
Sebelumnya, Jhonny tak memenuhi panggilan pertama KPK dengan alasan sedang sibuk berkampanye untuk Partai Demokrat. Hal itu membuat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perintah khusus agar Jhonny memenuhi panggilan KPK dan menghentikan kegiatan kampanyenya.
Kasus ini bermula dari penangkapan Abdul Hadi Djamal, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, awal Maret lalu. Tim KPK menciduk Hadi bersama pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Darmawati Dareho. Dari mobil para tersangka, petugas menemukan uang tunai US$ 90 ribu dan Rp 55 juta.
Tim KPK juga menangkap Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Bakti. Kepada penyidik, Hontjo mengaku telah menyerahkan uang Rp 3 miliar kepada Hadi Djamal.
Saat diperiksa penyidik, Hadi menyeret nama Jhonny Allen, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR. Menurut Hadi, Jhonny merupakan inisiator pertemuan di Hotel Four Seasons pada 19 Februari lalu.
Pertemuan itu, menurut Hadi, membahas usulan kenaikan anggaran dana stimulus infrastruktur dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Anggota Dewan yang menghadiri pertemuan itu dijanjikan imbalan uang yang disebut "hak inisiatif".
Jhonny mengakui hadir dalam pertemuan di Four Seasons. Namun, menurut dia, itu hanya pertemuan informal. "Tidak ada apa-apa, pertemuan informal kan boleh-boleh saja," kata Jhonny.
Jhonny pun membantah adanya usulan kenaikan anggaran dana stimulus dalam pertemuan itu. "Pemerintah berikan (setujui dana stimulus) tanggal 23 (Februari). Bagaimana bisa dibahas tanggal 19 (Februari)," ujar Jhonny.
Kemarin KPK pun memeriksa anggota Panitia Anggaran DPR, Enggartiasto Lukito. Enggar, yang diperiksa sejak pukul 7 pagi, baru keluar dari gedung KPK pada pukul 19.00.
Sama halnya dengan Jhonny, Enggar mengaku datang ke pertemuan di Four Seasons. Menurut dia, pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi antara DPR dan pemerintah tentang mekanisme anggaran. "Tidak membahas proyek per proyek," kata Enggar, yang mengaku telah menjawab 20 pertanyaan penyidik.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penyidik selanjutnya akan memeriksa Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis. "Emir dijadwalkan diperiksa besok, sekitar pukul 10.00," kata Johan kemarin. FAMEGA SYAVIRA

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/14/headline/krn.20090414.162427.id.html