Jika Demokrat-Golkar Berkoalisi, PKS Akan Keluar

Jika Demokrat-Golkar Berkoalisi, PKS Akan Keluar
Kalaupun Golkar bergabung, sebaiknya minus Jusuf Kalla.
JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menyatakan partainya akan mengkaji ulang koalisi dengan Partai Demokrat jika Demokrat menerima Partai Golkar dalam koalisi. "Saya kira Partai Golkar sudah tidak konsisten," katanya di gedung MPR/DPR kemarin. "Jika Golkar masuk, mungkin PKS akan keluar dari koalisi."
Tidak konsistennya Golkar, menurut Anis, dibuktikan dengan keputusannya keluar dari koalisi sebelum masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla berakhir. "JK sudah menyatakan akan maju sebagai calon presiden sebelum koalisi berakhir," katanya.
Jika ada partai yang sudah menyatakan keluar dari koalisi dan masuk kembali, Anis melanjutkan, itu berarti sudah tidak ada komitmen yang bisa dipegang. "Mustahil koalisi itu bisa permanen. Ini menjadi resistensi budaya politik," katanya. Meski begitu, Anis menambahkan, posisi PKS tersebut masih akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro pekan depan.
Sebelumnya, kepada Tempo, Tifatul Nur Sembiring, Presiden PKS, menyatakan hal serupa. PKS, menurut dia, menginginkan koalisi Golden Bridge tanpa Golkar. Koalisi itu bakal terdiri atas Demokrat, PKS, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Amanat Nasional. Kalaupun akhirnya Golkar bergabung, sebaiknya minus Jusuf Kalla.
"Sebab, Pak Kalla dalam kampanyenya mengatakan siap menjadi calon presiden yang lebih cepat dan lebih baik (ketimbang Yudhoyono)," kata Tifatul saat dihubungi, Ahad lalu. Perihal koalisi, menurut dia, PKS tetap menawarkan sembilan tokohnya sebagai calon wakil presiden pendamping Yudhoyono. Ada kemungkinan PKS juga merestui tokoh lain, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemarin Dewan Pimpinan Wilayah PKS Daerah Istimewa Yogyakarta secara terbuka menyorongkan Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS, untuk mendampingi Yudhoyono. Menurut Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto, aspirasi duet Yudhoyono-Hidayat lebih bisa diterima daripada duet Sri Sultan Hamengku Buwono X-Hidayat maupun Megawati Soekarnoputri-Hidayat.
"Hidayat merupakan figur sederhana, bersih dari korupsi, dan merakyat," kata Sumiyanto, "Sosok seperti dia dibutuhkan SBY untuk mencapai target-targetnya dalam pembangunan Indonesia ke depan."
Untuk mendapatkan pemerintahan yang didukung parlemen kuat, Tifatul melanjutkan, pemilihan presiden sebaiknya memunculkan dua pasangan calon. Pertama, Yudhoyono, yang diusung Demokrat, PAN, PKS, dan PKB. Kedua, Megawati, yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Gerindra. "Berdasarkan hasil perolehan sementara, kedua kandidat akan didukung sekitar 40 persen suara," kata Tifatul.
Menanggapi manuver PKS tersebut, kubu Demokrat enggan berkomentar. "Lho, belum ketemu kok, belum bicara soal koalisi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng di kantor Presiden kemarin.
Jika ingin membicarakan tarik-menarik dukungan dalam koalisi, menurut dia, lebih baik dibicarakan dulu dalam pertemuan, bukan melalui pernyataan di media massa. "Kan lebih baik ketemu dulu, baru bicara soal koalisi. Kalau lewat koran, kita nggak tahu maksudnya apa, nggak jelas maksudnya apa," kata Andi. EKO ARI | PURWANTO | MUH. SYAIFULLAH | NININ DAMAYANTI | DWI WIYANA

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/14/headline