Bangunan Koalisi

Bangunan Koalisi

Pemilu legislatif telah berlangsung pada 9 April 2009. Lebih kurang 11 lembaga survei sejak malam harinya telah mengumumkan perkiraan perolehan suara masing-masing parpol dengan pola quick count(hitung cepat).

Meskipun hasil final dari KPU pusat secara resmi diumumkan awal Mei 2009, namun hasil quick count tersebut telah dijadikan dasar sementara oleh parpolparpol, terutama yang menduduki peringkat sepuluh besar untuk mulai melakukan langkah-langkah dalam menentukan bangunan koalisi menghadapi pemilihan presiden mendatang. Terlepas dari berbagai penilaian atas cacat dalam persiapan, pelaksanaan, serta hasil pemilu legislatif, namun cacat-cacat tersebut tidak mungkin dijadikan sebagai dasar suatu keputusan untuk membatalkan kemudian mengulang pemilu legislatif.

Artinya,setiap kesalahan atau kecurangan yang dapat dibuktikan tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku dalam pemilu,sedangkan cacat-cacat itu sendiri akan diperbaiki agar tidak terulang pada pelaksanaan pemilu presiden mendatang. Pertemuan yang dilakukan beberapa parpol sebelum pemilu legislatif lebih bersifat penjajakan dalam komunikasi politik sebagai antisipasi atas berbagai kemungkinan setelah pemilu legislatif. Setelah pemilu legislatif usai,langkah- langkah parpol sedemikian cepat dan intens.

Berikut beberapa di antaranya. Pertama,pertemuan yang buruburu dilakukan oleh Wiranto dengan Megawati, kemudian disusul oleh pertemuan Prabowo dengan Megawati. Pertemuan buru-buru tersebut tidaklah sekadar untuk membuat kesepakatan terhadap cacat-cacat pemilu legislatif,tetapi juga suatu indikasi sebagai persiapan untuk bergabung pada bangunan koalisi.

Adapun pertemuan dua puluh satu parpol dengan Prabowo di Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, juga tidak sekadar membuat kesepakatan terhadap cacat-cacat pemilu legislatif untuk kemudian dijadikan dasar penuntutan ke KPU, tetapi ada nuansa keinginan tahu ke-21 parpol itu, apakah ada keinginan Prabowo untuk membangun koalisi sendiri atau hendak bergabung dengan bangunan koalisi lain. Kedua, pertemuan Megawati, Wiranto,Prabowo,Gus Dur,Sri Sultan, Yusril dan lain-lain juga tidak sekadar membuat kesepakatan tentang cacat pemilu legislatif, tetapi semakin mengarah pada koalisi partai yang akan terbentuk.

Selanjutnya pertemuan Wiranto dengan Prabowo secara tersendiri yang sejak awal telah menyatakan tidak akan bergabung dengan Partai Demokrat (PD), lebih menguatkan komitmen pada bangunan koalisi mana mereka akan bergabung. Itu sekaligus menunjukkan bahwa komunikasi politik keduanya yang selama ini beku telah mencair,tentu dengan alasan demi kepentingan nasional.

Kehadiran Yusril dalam pertemuan itu mungkin didasarkan juga pada hubungannya yang sudah tidak harmonis dengan SBY karena dia keluar dari kabinet di tengah jalan. Ketiga, pertemuan sebelumnya, antara PD dengan PKS dan PKB, telah lebih memperkuat kemungkinan berkoalisi. Lalu pertemuan antara Suryadharma Ali dengan Jusuf Kalla (JK) antara lain dapat juga diindikasikan sebagai penjajakan.

Sementara pertemuan JK dengan SBY,yang sudah berlangsung tiga kali,mungkin lebih mengutamakan dasar pemikiran tentang kepentingan nasional dalam melaksanakan program-program pembangunan masa lima tahun mendatang, untuk menjadi pertimbangan pada bangunan koalisi nanti. Berbagai pertemuan tokoh-tokoh parpol dan yang akan berlanjut paling tidak sampai akhir April 2009 telah menunjukkan indikasi kuat bangunan koalisi yang mungkin akan terbentuk.

Bagaimanapun kepentingan nasional haruslah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membangun koalisi. Artinya keseimbangan yang kondusif antara eksekutif dengan legislatif haruslah juga terbangun. Namun, membangun koalisi yang kuat dan solid diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih progresif dalam upaya mempercepat untuk segera meninggalkan ”masa transisi”.Sehubungan beberapa pertimbangan dari berbagai pertemuan di atas,yang masih perlu analisis tajam adalah beberapa kemungkinan langkah yang diambil oleh Golkar,PAN,PPP,Gerindra, dan Hanura.

Masyarakat tahu persis,bahwa dalam tubuh Golkar terdapat faksifaksi dengan tokoh-tokoh terkenal seperti: JK,Surya Paloh,Sri Sultan, Agung Laksono, Muladi, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie. Ada yang mendorong JK maju menjadi capres, ada yang ingin mempertahankan koalisi, bahkan ada yang mendorong mencari pasangan lain. Demikian pula halnya dengan PAN dan PPP dalam mempertimbangkan langkahnya demi kepentingan nasional serta keuntungan partai untuk konsolidasi menghadapi tahun 2014.

Khusus bagi PPP,suarasuara dari tokoh-tokoh, terutama ”massa pendukungnya” yang sangat berkeinginan agar PPP bergabung dengan Demokrat, perlu dipertimbangkan secara matang. Apalagi mengingat hasil pemilu legislatif kali ini jauh menurun di banding Pemilu 2004.

Di samping itu pertemuan khusus antara Wiranto dengan Prabowo, apakah dalam rangka bergabung dengan PDIP atau tiba-tiba membuat kejutan membangun koalisi baru dengan berusaha menarik satu atau dua parpol yang menempati peringkat 10 besar serta seluruh partai yang memperoleh suara di bawah 2%? Meskipun kemungkinannya kecil, namun tetap perlu menjadi bahan pertimbangan oleh Golkar, PDIP, termasuk Demokrat.

Prediksi

Dari analisis tersebut di atas, maka kemungkinan bangunan koalisi yang terbentuk dalam rangka pemilihan presiden yang akan datang diperkirakan sebagai berikut. Pertama, SBY mempunyai dua pilihan dalam membangun koalisi.

Pilihan pertama adalah mempertahankan koalisi lama yang berarti akan terdiri dari PD,Golkar , PKS, PKB, PAN, PPP, PBB. Koalisi ini dengan ”kontrak politik” yang transparan akan menjadi sangat kuat dan solid yang dapat menjamin pemerintahan lebih mudah dan cepat bergerak untuk meninggalkan masa transisi serta melangkah pasti menuju era Indonesia baru.

Pilihan kedua, membangun koalisi baru yang lebih ramping apabila Golkar, PAN, PPP, PBB, tidak lagi masuk dalam koalisi (apakah hanya satu, dua, tiga, atau keempatnya). Kedua,Megawati akan membangun koalisi yang harus mampu mengimbangi koalisi yang dibangun oleh SBY.Kemungkinan bangunan koalisi akan terdiri atas PDIP, Gerindra, Hanura, serta beberapa partai kecil.(bertambah besar apabila Golkar,PAN,PPP, PBB, tidak membangun koalisi baru dan bergabung dengan PDIP apakah satu,dua,tiga,atau keempatnya).

Terlepas dari isi bangunan koalisi, adalah suatu kejutan apabila dalam pemilihan presiden yang akan datang hanya terbangun dua koalisi yang berarti dua pasang calon saja yang bertarung.Apabila pada akhirnya dua bangunan koalisi tersebut menjadi kenyataan, maka yang menjadi persoalan berikutnya adalah calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh masing-masing koalisi.

Apabila akhirnya SBY-JK masih diusung oleh koalisinya,lalu siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi yang dibangun bersama PDIP dan mampu bersaing dengan SBY-JK? Memperbandingkan tokoh-tokoh yang mampu menyaingi SBY, tampaknya hanya Prabowo dengan calon wakil presiden dari PDIP yang dapat diterima baik oleh tokoh- tokoh yang berkoalisi dan masa pendukung. Kecuali mengajukan calon presiden wakil presiden, Megawati dan Prabowo dengan catatan bila Prabowo bersedia.

Walau begitu, pasangan ini belum tentu didukung oleh tokoh-tokoh lain bersama massa pendukungnya. Memang tidak mudah dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung, belum lagi dengan pertimbangan tentang ”kontrak politik” seperti apa yang dapat diterima oleh parpol- parpol yang berkoalisi.Dilematis bagi PDIP karena bisa terjadi muncul dua kubu yang menginginkan Megawati atau Prabowo diusung menjadi calon presiden.

Namun satu hal yang patut menjadi catatan penting bagi parpol-parpol dalam koalisi ini, bahwa menyatunya Prabowo dengan Wiranto merupakan penyatuan kecerdasan, kepandaian,kelihaian,keberanian dalam hal kepiawaian strategi,taktik, kreativitas, dan tentu dana yang tersedia. Hal ini tentu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan oleh SBY bersama koalisinya.

Harapan

Dalam pemilihan presiden nanti hendaknya masing-masing pasangan dalam kampanye tidak hanya menampilkan kelemahan pasangan lawan secara bombastis. Cara itu kurang etis dan bisa memicu konflik dan anarkisme.

Rakyat tidak hanya menginginkan agar segera terwujud peningkatan kesejahteraan mereka, tetapi menginginkan juga suasana damai lewat program-program terbaik yang disampaikan oleh pasangan calon. Di samping itu, rakyat sangat mendambakan tampilan para pemimpinnya yang tidak arogan, tetap rendah hati mendapat kemenangan serta secara ksatria dapat menerima kekalahan,serta berakhir dengan saling menunjukkan penghargaan dan penghormatan untuk jadi contoh dan diikuti oleh masing- masing masa pendukungnya.

Apabila SBY dengan calon wakil presidennya menang, maka inilah momentum terbaik yang patut disyukuri karena dalam sistem pemilihan presiden memunculkan dua pasang calon dari dua bangunan koalisi. Itu merupakan model baru untuk dapat dijadikan acuan dalam menyempurnakan sistem pemilu di masa mendatang. Dalam melanjutkan programprogram lima tahun ke depan,perlu disertai dengan upaya perbaikan sistem politik, sistem ekonomi, sosial serta jaminan akan keamanan nasional.

Salah satu contoh adalah tentang sistem politik yang diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu sistem presidensial.Karena apa yang selama ini berlangsung adalah sistem campuran, yaitu sistem presidensial dengan semangat dan praktek parlementer. Sistem yang ambigu tidak harus untuk diteruskan karena akan melemahkan pemerintahan.

Perlu meluruskan kembali sistem presidensial tentu dengan aturan yang dapat membatasi agar tidak menjadi otoriter, dengan terus mendorong daya kritis legislatif yang kreatif, sehingga tercipta ”hubungan yang sehat” antara eksekutif dengan legislatif. Di samping itu, penyempurnaan sistem politik tidaklah bermaksud untuk membatasi jumlah parpol.Namun, alangkah baiknya jika partaipartai berkoalisi terlebih dulu dan dalam koalisi itu masing-masing parpol sharing dengan caleg-caleg dari masing-masing parpol yang cukup dikenal dan berkualitas untuk ditampilkan bertarung dengan bendera koalisi tersebut?

Penulis yakin langkah itu akan menekan angka golput. Apabila capres/wapres yang diusung koalisi PDIP bersama parpol- parpol lain yang menang,maka harapan yang sama diletakkan di pundaknya. Mewujudkan ”sembako murah” tidaklah mudah karena terkait dengan banyak aspek yang berpengaruh langsung. Masyarakat banyak yang berpendapat, lebih baik ”sembako mahal tetapi tetap dapat terjangkau oleh rakyat”daripada ”sembako murah tetapi tetap tidak terjangkau oleh rakyat”, terutama oleh kalangan yang sering disebut sebagai wong cilik.

”Kontrak politik”dengan rakyat hendaklah dapat dibuktikan dengan baik dengan segera melakukan penyempurnaan sistem politik, ekonomi, sosial dan keamanan dalam rangka secepatnya meninggalkan masa transisi untuk melangkah menuju era baru yang didambakan rakyat Indonesia. Hanya pemikiran dengan bahasa cukup sederhana yang mungkin berguna, selamat bertarung dengan menampilkan program-program terbaik, ciptakan suasana damai, menang dan kalah secara terhormat yang saling menghargai.

Agar pemenang dapat memberikan karya terbaik bagi rakyat,bangsa, dan negara untuk menjadikan Indonesia yang kuat, disegani negara- negara di dunia.Semoga.(*)

A Wahab Mokodongan
Mantan Kapuspen TNI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/230199/