Stimulus Fiskal dan Pertaruhan Terakhir Presiden

Stimulus Fiskal dan Pertaruhan Terakhir Presiden
Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin/Ketua Umum Ardin Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus lebih cepat demi efektivitas dan efisiensi dalam implementasi stimulus fiskal 2009. Yudhoyono patut memimpin dan mengoordinasi langsung implementasi stimulus. Bukan waktunya lagi bertindak lambat. Ini bukan saran mengada-ada atau berlebihan. Kita menghadapi fakta krisis dengan daya rusak luar biasa. Gagasan stimulus dengan alokasi anggaran pas-pasan bertujuan mereduksi kerusakan. Dan sudah menjadi kelaziman bahwa diperlukan waktu relatif pendek dalam upaya menstimulasi perekonomian. Maka implementasi stimulus butuh atau harus diperkuat dengan manajemen kepemimpinan khusus. Proses menstimulasi perekonomian bukan urusan biasa, melainkan luar biasa. Sebab, pemerintah melakukan ekspansi anggaran untuk suatu periode kerja yang pendek. Kadang, dalam periode seperti itu, dibutuhkan langkah atau kebijakan darurat demi efektivitas stimulus tersebut. Atas pertimbangan itulah dibutuhkan peran ekstra Presiden dalam mengelola paket stimulus fiskal 2009, terutama pada realisasi proyek-proyek infrastruktur.

Juga bukan hal aneh atau sesuatu yang baru. Presiden Amerika Serikat Barack Obama bahkan ikut langsung mengatur dan menetapkan beberapa ketentuan saat memutuskan jumlah bantuan dana untuk tiga besar industri mobil AS (General Motors, Ford, dan Chrysler). Obama memerintahkan pemotongan gaji para eksekutif tiga besar dan menginstruksikan mereka membuat mobil irit bensin. "Kalau mereka (eksekutif tiga besar) tidak bisa menerima persyaratan ini, mereka tidak perlu bersama kita," kata Obama. Para pemimpin Uni Eropa melakukan hal yang kurang-lebih sama dengan Obama.

Sikap tegas pemimpin AS dan Uni Eropa berlandaskan pada kesadaran bahwa apa yang sedang terjadi sekarang adalah kontinuitas proses pendalaman krisis. Kerusakan pada skala global sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah perusahaan multinasional yang menengadahkan tangan minta bantuan pemerintah terus bertambah. Kekuatan mereka bertahan sudah mencapai limit. Eksistensi mereka bergantung pada dana penyelamatan dari negara.

Di AS, tak hanya tiga besar yang minta infus. Raksasa industri keuangan Citigroup (Citibank) dan American International Group (AIG) juga minta dana penyelamatan. Citigroup bahkan harus melepas 36 persen sahamnya kepada pemerintah AS untuk mendapatkan dana segar US$ 25 miliar. Federal Reserve mengalokasikan bantuan dana segar US$ 30 miliar untuk menyelamatkan AIG dari kebangkrutan. Di Eropa, Royal Bank of Scotland harus melepas 60 persen sahamnya untuk mendapatkan infus 20 miliar pound sterling dari pemerintah. Adapun di Jepang, Honda Motor dan Nissan Motor menjajaki pinjaman dana dari pemerintah untuk bisa bertahan dalam periode krisis sekarang.

Kontinuitas proses pendalaman krisis juga terus terjadi di Indonesia. Data remi pemerintah menyebutkan sudah 40 ribu buruh mengalami pemutusan hubungan kerja. Riilnya pasti jauh lebih besar dari itu karena jumlah pekerja informal yang kehilangan mata pencariannya juga sangat banyak. Selain itu, selama empat bulan terakhir, volume ekspor turun 30 persen. Perbankan kering likuiditas. Rupiah makin lemah terhadap sejumlah valuta utama dunia. Bahkan permintaan kredit dari dunia usaha pun turun. Grafik konsumsi masyarakat juga memperlihatkan tren yang jauh dari menggembirakan. Akhirnya kita telah berulang-ulang mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2009. Proyeksi angka pertumbuhan terbaru yang 4 persen pun mulai diragukan pencapaiannya karena Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan volume ekspor 2009 akan anjlok sampai 50 persen.

Karena itu, pencapaian maksimal dari paket stimulus fiskal 2009 menjadi harga mati. Itulah pentingnya implementasi stimulus fiskal 2009 dikelola dalam kerangka manajemen krisis. Kepemimpinan langsung manajemen krisis oleh Presiden semakin terasa urgensinya. Pertama, karena fungsi dan mekanisme kerja beberapa instrumen ekonomi kita sudah tidak normal lagi. Kedua, ada potensi gangguan yang sangat serius terhadap fokus stimulus fiskal 2009, mengingat konsentrasi banyak pejabat atau birokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terpecah akibat persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden 2009.

Bukannya berlebihan kalau dikatakan bahwa kerja mesin ekonomi kita sudah tidak normal lagi. Hal ini bisa dilihat dari suku bunga bank dan harga barang. Sudah beberapa kali Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, BI Rate. Tapi sudah terbukti pula kalau penurunan BI Rate gagal total bertransmisi pada penurunan suka bunga bank-bank umum. Begitu juga dengan harga aneka barang yang nyaris tak bisa diturunkan. Tiga kali sudah harga bahan bakar minyak diturunkan. Logikanya, biaya produksi dan biaya distribusi barang turun. Maka masuk akal jika harga aneka barang juga turun atau terkoreksi. Nyatanya, logika itu tidak ada dalam sistem perekonomian kita. Itu sebabnya, layak untuk mengatakan kerja mesin ekonomi kita tidak normal.

Bisa dipastikan bahwa dibanding memuluskan realisasi proyek-proyek dalam paket stimulus ekonomi, para birokrat di pusat maupun daerah pasti melihat target pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009 jauh lebih "seksi". Sekarang saja kecenderungan itu mulai terasa. Kecenderungan inilah yang berpotensi menggagalkan stimulus fiskal 2009.

Karena implementasi stimulus dipimpin langsung oleh Presiden, dan dengan pendekatan manajemen krisis, dua masalah itu diharapkan bisa diatasi. Sentuhan langsung Presiden terhadap implementasi stimulus fiskal 2009 ibarat terapi kejut bagi para dirjen, bupati, wali kota, dan para pemimpin proyek agar mereka konsisten merealisasi semua proyek dalam paket stimulus itu. Lagi pula, hasil kerja besar dari stimulus fiskal 2009 ibarat pertaruhan terakhir Presiden di tengah kesiapannya menuju panggung pemilihan presiden 2009. Popularitas pemerintahan ini akan terdongkrak jika stimulus fiskal 2009 sukses menurunkan tekanan ekonomi pada periode krisis sekarang.

Presiden menginstruksikan agar program-program dalam stimulus fiskal 2009 mulai bergulir April mendatang. Khusus untuk sektor infrastruktur dengan alokasi anggaran Rp 12,2 triliun, persiapannya dijadwalkan rampung pada 18 Maret 2009. Untuk mendapatkan stimulus itu, kementerian/lembaga dan daerah harus menyerahkan laporan rencana kerja anggaran. Saat ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi anggaran sedang menyiapkan dokumen pelaksanaan proyek.

Ada baiknya, setelah 18 Maret 2009 atau setelah semua dokumen pelaksanaan proyek disetujui, Presiden memanggil dan mengumpulkan para dirjen, gubernur, bupati/wali kota, dan para pemimpin proyek. Tak sekadar memberi pengarahan, tapi juga memberi penekanan khusus tentang urgensi dan makna strategis menyukseskan stimulus fiskal 2009.

Cakupan stimulus sektor infrastruktur terlihat sederhana karena menyentuh subsektor-subsektor dari 11 departemen. Dengan hanya mencakup 11 sektor, pendekatan manajemen krisis oleh Presiden praktis lebih mudah. Secara teknis dibantu para menteri, sentuhan langsung Presiden dibutuhkan manakala realisasi setiap proyek menemui hambatan serius yang tak bisa ditangani para menteri, gubernur, atau para bupati/wali kota. Barangkali, selama periode implementasi stimulus, agenda rutin Presiden perlu ditambah, yakni monitoring implementasi stimulus.

Presiden hendaknya juga menyatakan semua proyek stimulus infrastruktur ini sebagai proyek terbuka untuk memudahkan pengawasan oleh publik. Juga mewajibkan para menteri, gubernur, atau bupati/wali kota membuat laporan atas progres setiap proyek dan disajikan kepada publik. Laporan itu bisa berisi perkembangan penanganan atau pembangunan proyek sampai seberapa besar anggaran yang sudah terserap. Mudah-mudahan, pada akhir 2009, tak ada sisa anggaran dari paket stimulus fiskal 2009. *



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Opini/krn.20090318.159867.id.html