PDIP-Gerindra Galang Kekuatan

PDIP-Gerindra Galang Kekuatan


JAKARTA(SINDO) – PDIP dan Partai Gerindra akan menggalang kekuatan partai politik (parpol) untuk mempersoalkan dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).


Kedua parpol berencana menggelar pertemuan lintas partai pada Senin (23/3) mendatang.”Saya dan Ibu Mega tadi membicarakan masalah apa yang diungkap mantan Kapolda Jatim tentang dugaan manipulasi DPT yang menurut pandangan saya dan Ibu Mega membahayakan masa depan bangsa kalau ada indikasi kecurangan,” ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Prabowo Subianto di kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri,Jalan Teuku Umar, Jakarta,tadi malam.

Prabowo dan Megawati tadi malam menggelar pertemuan khusus membahas dugaan penggelembungan DPT dalam Pilkada Jatim.Pertemuan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berlangsung hampir satu jam. Sebelumnya, Megawati juga menggelar pertemuan dengan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja membahas masalah yang sama. Prabowo mengatakan, dugaan manipulasi DPT harus segera dituntaskan. Sebab, masalah ini bisa mengancam pelaksanaan Pemilu 2009. ”Kalau ada penyimpangan, ini pasti dilakukan secara sistematis dan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil,”tandasnya.

Prabowo berpandangan, adanya ancaman kecurangan sistematis juga semakin mencemaskan karena hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyerahkan DPT kepada parpol.Menurutnya, manipulasi DPT sangat membahayakan kehidupan berdemokrasi sekaligus masa depan bangsa Indonesia. ”Karena itu, dalam waktu dekat, saya akan usulkan ke KPU untuk memberikan hard copy dan soft copy DPT kepada seluruh peserta pemilu,” ungkapnya.

Prabowo menegaskan, pemilu harus dilaksanakan jujur dan adil dengan menggunakan DPT yang sah dan benar. Kalau memang ditemukan kecurangan, bisa saja KPU menunda pemilu. ”Kalau (DPT) belum siap, KPU harus jujur.Kalau perlu pemilu ditunda. Untuk apa pemilu kalau palsu,” tandasnya. Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengungkapkan, setelah mempelajari kasus Pilkada Jatim, terutama di Sampang dan Bangkalan, pihaknya menemukan indikasi manipulasi DPT Pemilu Legislatif 2009.

”Kami coba cari data di daerah pemilihan (dapil) Jatim Ngawi, Pacitan, Magetan, Trenggalek. Surprise, kami menemukan secara sistematis ada upaya untuk melakukan penggelembungan manipulasi data,” ungkapnya. Berdasarkan pengkajian data, ditemukan nomor induk kependudukan (NIK) yang digandakan untuk beberapa pemilih. Selain itu, ditemukan juga pemilik NIK dengan nama yang sama, tetapi alamatnya berbeda.

”Bahkan kita temukan juga nama, NIK, dan alamatnya sama, tapi diubah nomor urutnya dalam DPT atau muncul berulang kali di beberapa TPS,”paparnya. Manipulasi juga diduga dilakukan dengan memalsukan umur.Menurut Pramono, terdapat nama-nama pemilih yang umurnya di bawah 17 tahun dan belum menikah. Bahkan di beberapa DPT ditemukan nama-nama pemilih yang umurnya di bawah 15 tahun dan belum menikah.

”Ada juga nama-nama pemilih yang datanya kosong atau tidak lengkap,tidak ada NIK,umur, status perkawinan, dan alamat pemilih,tetapi masuk dalam DPT. Namanama itu ada di kami, akan dikaji lagi,”katanya. Berdasarkan data yang telah dikajinya, dari DPT Trenggalek, Ngawi, dan Magetan, dugaan manipulasi mencapai 25% dari sekitar 3,5 juta pemilih. PDIP akan mengajak partai lain untuk mempelajarinya agar di lapangan ada kekompakan untuk saling memerangi kecurangan.” Itu baru di tiga kabupaten. Saya tak sebutkan Pacitan agar tak terjadi prejudice,”ungkapnya.

PDIP juga meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu mengecek kembali DPT. Kalau memang ada pelanggaran, KPU harus segera mengumumkannya ke publik. ”Itu harus segera diumumkan daripada hasil pemilu menjadi rawan gugatan karena ketidakpuasan parpol,” ungkapnya. Pramono enggan menuduh parpol tertentu di balik upaya manipulasi itu. Namun, dengan diplomatis dia menyatakan,hal itu tidak mungkin dilakukan oleh partai oposisi. ”Saya tidak mau prejudice. Tapi yang punya akses itu pasti bukan partai oposisi,”tandasnya.

Seusai bertemu Megawati, mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja mengungkapkan, manipulasi DPT tergolong kejahatan politik.Dia berharap hal tersebut bisa ditindaklanjuti agar tidak mencederai demokrasi. ” M u d a h - m u d a h a n (manipulasi) hanya terjadi di Bangkalan dan Sampang. Tapi PDIP juga menemukan di daerah lain. Bagaimana kalau terjadi di Indonesia dan ada chaoskalau diketahui setelah ada pemenangnya? Sebagai polisi, ini yang saya khawatirkan,”ujarnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahyo Widodo mengatakan, Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan Panwas di daerah-daerah untuk mengantisipasi pemalsuan DPT. Namun, dia tetap berharap agar parpol berperan aktif. Terkait ditemukannya ribuan DPT yang dimanipulasi, dia menyarankan agar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panwas daerah melakukan pengecekan ulang sehingga tidak ada NIK ganda yang masuk ke DPT. ”Ini masih punya waktu untuk melakukan pengecekan. Kalau ternyata bermasalah, bisa dicoret dari DPT,” tandasnya.

Di tempat terpisah,Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali khawatir kecurangan kembali terulang pada Pemilu 2009. Dia mengimbau kader PPP untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2009. ”Kasus di Jatim menjadi perhatian kita semua. Selama Orde Baru, PPP sudah kenyang dikerjai. Pemilu kali ini jangan sampai lagi terjadi kecurangan kepada PPP,” kata Suryadharma di hadapan ribuan kader PPP di Lapangan Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kemarin.

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay menilai, temuan manipulasi DPT di Jatim harus dijadikan pelajaran bagi KPU. Jika tidak segera diatasi, praktik manipulasi DPT bisa memicu konflik pada Pemilu 2009. ”Jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik terbuka dan secara keseluruhan pemilu tidak punya legitimasi. Hasil pemilu juga akan dipertanyakan,” ujar Hadar kepada SINDO kemarin.

Kendati begitu, menurut Hadar, pemilu tidak perlu sampai ditunda. KPU masih memiliki kesempatan untuk meminimalkan kemungkinan manipulasi DPT. Pertama,KPU harus memberikan soft copy DPT kepada setiap parpol peserta pemilu. Kedua, KPU seharusnya memberikan DPT kepada setiap TPS.

”Masyarakat bisa ikut mengawasi apakah ada nomor induk yang sama atau ada nama pemilih yang sama,”paparnya. (rahmat sahid/ahmad baidowi/maya sofia)


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/222341/38/