Wiranto Cemas Gerakan Istana

BANDUNG(SINDO) – Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mulai mewaspadai gerakan purnawirawan TNI yang berada di lingkungan Istana.


Bakal calon presiden (capres) dari Partai Hanura ini mengatakan, perlu pembatasan ruang gerak terhadap para purnawirawan yang saat ini masih aktif di pemerintahan. Bila ruang gerak para purnawirawan TNI itu tidak dibatasi, mereka bisa mempengaruhi, melakukan kampanye terselubung, dan menggalang dukungan dari kalangan prajurit aktif.

“Jadi harus ada lembaga khusus yang mengawasi para purnawirawan TNI yang sekarang masih menjadi pejabat sentral aktif di pemerintahan.Jangan sampai mantan militer itu bebas mendekati prajurit untuk mendapat dukungan pada pemilu legislatif maupun pilpres. Itu bahaya,” tandas Wiranto kepada wartawan setelah menghadiri Semiloka Nasional “Kepemimpinan Indonesia,Mencari Pemimpin yang Ideal bagi Bangsa” di Aula Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, kemarin.

Dia tidak secara gamblang menyebutkan pihak-pihak mana saja yang dimaksud melakukan gerakan-gerakan politis ke kalangan TNI untuk menggalang dukungan keluarga prajurit.

Yang jelas, menurut Wiranto, gerakan politis para pejabat aktif pensiunan TNI ini harus benarbenar diwaspadai karena prajurit TNI yang tidak mendapat hak pilih memiliki lingkungan dan keluarga yang bisa diajak untuk memilih parpol atau calon tertentu.

Meski begitu, mantan Menhankam/ Pangab ini mengaku tidak khawatir dukungan bagi dirinya dari kalangan purnawirawan TNI akan minim. “Saya banyak kenal dengan purnawirawan TNI. Banyak pula yang bekerja sama dengan saya di Hanura. Tentu, mereka di luar pejabat pemerintahan yang tidak menonjolkan sisi kemiliteran, tapi lebih pada kualitas orangnya,”ujar Wiranto.

Untuk membendung gerakan para purnawirawan TNI yang menjadi pejabat aktif di pemerintahan itu,Partai Hanura sudah melakukan antisipasi. Salah satunya melakukan pendekatan dari rumah ke rumah di semua kalangan.

“Jadi politik yang dilakukan Hanura saat ini adalah door to door politic. Itu efektif,”paparnya. Ditemui wartawan di tempat yang sama, menurut Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, wajar Wiranto khawatir.

Menurut dia, ada sekitar 600.000 anggota TNI dan Polri di Indonesia dengan jutaan anggota keluarga yang memiliki hak pilih. Meski demikian, pihaknya selalu berpikir positif menyikapi semua fenomena politik saat ini. Dia tampaknya belum menaruh curiga sebagaimana pernyataan Wiranto.

“Kalau saya tidak terlalu resah dengan mantan militer yang masih punya posisi sebagai pejabat sentral di pemerintahan.Tidak perlu berlebihan menyikapinya karena rakyat kita saat ini sudah sangat cerdas dan kritis,”ujarnya.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, keinginan Wiranto agar TNI netral merupakan harapan dan imbauan yang sama seperti Presiden SBY.Imbauan Presiden tersebut sudah sering disampaikan, termasuk saat memberikan pembekalan pada rapat koordinasi TNI dan rapat pimpinan nasional Polri di Istana Negara pada 29 Januari lalu.

Menurut Andi, SBY merupakan salah seorang yang ikut merumuskan reformasi dalam tubuh TNI dan Polri, agar kedua lembaga ini netral. Karenanya Istana yakin, apa yang dikhawatirkan oleh Wiranto tidak akan terjadi.

“Kita ingin menegaskan bahwa Presiden percaya netralitas TNI dan Polri bisa terjadi dan kita mengupayakan demokrasi yang jujur dan adil. Kalau Wiranto menginginkan itu, berarti sama dengan kita,” ujar Andi kepada SINDO tadi malam.

Andi mengatakan, netralitas TNI dan Polri merupakan suatu hal yang sangat diinginkan dan diharapkan oleh Presiden SBY. SBY selalu berharap apa yang terjadi pada tahun 2004 lalu tidak kembali terjadi pada tahun ini.“Pada 2004 yang jadi korban adalah SBY, maka SBY (sekarang) tidak mau jadi korban lagi,dan tidak mau ada lagi TNI dan Polri yang melanggar netralitas. Cukup SBY yang jadi korban, nggak boleh ada korban lagi, dan tidak boleh (purnawirawan) memengaruhi TNI dan Polri aktif,”tambahnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Marzuki Alie. Dia menilai pernyataan Wiranto sebagai hal yang biasa menjelang pemilu. Lontaran sebagai bentuk manuver politik antarpartai maupun politisi adalah hal yang wajar dalam menghadapi pertarungan pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Biasalah,namanya juga orang berusaha,”ujar Marzuki. Dia menyatakan,para purnawirawan yang ada di pemerintahan SBY, baik sebagai menteri atau apa saja,memiliki hak melakukan aktivitas politik, termasuk soal dukung mendukung.Yang tidak bisa dilakukan, jika para pejabat itu menggunakan fasilitas negara.

“Sebagai menteri, misalnya,itu kanpejabat politik. (Mereka) punya hak politik, tidak ada larangan. Asal dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar,” paparnya. (radi saputro/ rarasati syarief/rd kandi)



http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/212898/