Visi Hijau Kandidat Presiden

Visi Hijau Kandidat Presiden
MARISON GUCIANO, Juru Kampanye Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia

Beberapa bulan belakangan, berbagai media cetak dan televisi nasional dijubeli iklan politik para kandidat presiden dan partai politik yang akan bertarung pada Pemilihan Umum 2009. Sayangnya, hampir semua iklan politik itu tidak mendidik dan tidak menawarkan jalan keluar persoalan bangsa. Meskipun begitu, masih ada satu iklan--di mata saya--yang cukup brilian dan mencerahkan, yaitu "iklan politik" Gerakan Menanam Pohon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Menteri Kehutanan, M.S. Kaban.

Iklan itu muncul untuk mengkampanyekan gerakan menanam 100 juta pohon pada 28 November tahun lalu dan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional.

Iklan itu menawarkan jalan keluar dari persoalan nyata yang sedang dihadapi bangsa. Ratusan juta pohon dari berbagai jenis yang ditanam rakyat berfungsi sebagai penyedia sumber air dan kebutuhan nyata jutaan penduduk, penyedia tanaman obat, sumber stok genetik, regulasi iklim, pencegah bencana alam, dan penjaga keseimbangan ekosistem.

Meski menjadi tugas pokoknya, ajakan menanam pohon oleh Menteri Kaban perlu didukung. Budaya menanam pohon harus terus ditumbuhkan. Rakyat harus terus diyakinkan bahwa menanam dan memelihara pohon akan memberi mereka kehidupan yang lebih baik dari sekarang.

Sepekan terakhir bencana banjir banyak melanda daerah di Indonesia, dari Kabupaten Tulungagung di Jawa Timur, Kabupaten Majene di Sulawesi Barat, hingga Samarinda di Kalimantan Timur. Di Samarinda, puluhan orang hingga 28 November tahun lalu dikabarkan masih terkepung air bah. Beberapa gedung sekolah diberitakan ambruk hingga ratusan siswanya diliburkan.

Bencana banjir itu diprediksi akan terus meluas karena, secara geologis, klimatologis, dan geografis, wilayah Indonesia tergolong rentan. Ditambah lagi persoalan luasnya lahan kritis dan hutan gundul yang masih belum tertanami. Departemen Kehutanan merilis ada sekitar 60 juta hektare lahan kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Sementara itu, data Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2007/2008 menunjukkan luas tutupan hutan di Pulau Jawa tinggal 7 persen, Nusa Tenggara 25 persen, Sumatera 25 persen, Bali 27 persen, Kalimantan 44 persen, Sulawesi 64 persen, Maluku 73 persen, dan Papua 81 persen.

Pada 1995, Indonesia pernah tercatat sebagai negara di urutan kedua setelah Brasil dalam penguasaan hutan tropis, dengan luas hutan mencapai 100 juta hektare. Saat ini luas hutan di Indonesia diperkirakan tinggal 88 juta hektare dan negeri ini berada pada urutan kedelapan dunia setelah Kongo dalam penguasaan hutan tropis yang tersisa di dunia.

Luas hutan itu menyusut karena maraknya penebangan liar. Sebagian lagi dialihfungsikan oleh pemerintah menjadi dermaga dan pusat kota. Dalam kasus alih fungsi hutan, belakangan puluhan pejabat negara--termasuk Menteri Kaban--diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap. Hasil penyadapan KPK yang diputar dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (7 Juli 2008) bahkan mengindikasikan suap diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga layanan pekerja seks.

Kerugian akibat hancurnya hutan tiada terkira. Puluhan juta penduduk kehilangan sumber kehidupan akibat jutaan keanekaragaman hayati punah. Lenyapnya hutan juga menimbulkan bencana banjir yang merenggut banyak korban jiwa dan harta benda.

Data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menunjukkan sepanjang 2007 terjadi 379 bencana alam, yang 67 persen dari bencana itu merupakan banjir dan tanah longsor. Disebutkan 918 orang tewas dan korban tidak ditemukan serta 200 ribu rumah penduduk rusak.

"Visi hijau"

Lahan kritis dan hutan gundul adalah persoalan bangsa yang hadir di depan mata. Sayangnya, iklan (elite) partai politik dan para kandidat presiden yang bertebaran di berbagai media cetak dan televisi tidak menawarkan jalan keluar penyelesaiannya. Semua iklan terjebak pada isu sentral perbaikan ekonomi dengan mengabaikan persoalan lingkungan hidup dan pelestarian hutan.

Iklan Prabowo Subianto bicara soal petani dan pedagang kecil di pasar tradisional. Iklan Partai Keadilan Sejahtera bicara soal "guru bangsa" dan "buruh dan pemuda adalah pahlawan". Iklan Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bicara soal keberhasilan pemerintahannya dan "PNPM mandiri". Iklan Partai Golkar bicara "karya untuk bangsa". Iklan Megawati bicara "100 hari pertama" pemerintahannya. Hanya iklan M.S. Kaban yang bicara perbaikan lingkungan hidup dengan mengajak rakyat untuk menanam pohon. Sayangnya, Ketua Umum PBB itu belum menyatakan diri maju sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2009. Iklan itu pun muncul terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Kehutanan.

Ke depan, dari iklan-iklan partai politik dan para kandidat presiden itu, kita tentu bisa menebak seberapa suram masa depan lingkungan hidup dan hutan Indonesia.

Pemilu 2009 tinggal hitungan bulan. Pada sedikit waktu yang tersisa ini kita tentu berharap munculnya partai politik dan kandidat presiden yang menawarkan "visi hijau" perbaikan lingkungan hidup dan pelestarian hutan Indonesia.



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/13/Opini/krn.20090113.153618.id.html