Mahfud Jamin Tak Ada Uang di Balik Putusan

Mahfud Jamin Tak Ada Uang di Balik Putusan
Kredibilitas didukung sistem informasi yang transparan.
JAKARTA—Ketua Mahkamah Konstitusi M. Mahfud Md. menjamin tidak ada uang di balik putusan yang dibuat lembaganya. ”Permintaan uang tidak ada. Kalau ada, hubungi saya atau laporkan polisi,” kata Mahfud kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin. Mahfud menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya. ”Dan tidak mungkin bisa dibeli.”

Mahkamah Konstitusi baru-baru ini digemparkan oleh aksi percobaan penipuan oleh seseorang yang mengaku bisa memenangkan perkara sengketa pemilihan kepala daerah. Mahfud mengatakan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya menelepon pihak yang bersengketa dalam perkara pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Riau. Orang tersebut meminta uang Rp 1,5 miliar dan akan diserahkan ke hakim konstitusi karena perkaranya menang.

Tak hanya itu, Mahfud menuturkan, dua hari lalu ada yang menghubungi nomor telepon rumahnya. Orang di ujung telepon itu mengatakan dua orang dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, datang ke Jakarta menenteng duit Rp 2,5 miliar. Uang itu akan diserahkan ke hakim konstitusi yang sedang memutuskan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Belu. ”Kami akan menelusuri ini,” kata Mahfud.

Mahfud mengingatkan pihak-pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi agar berhati-hati terhadap upaya pemerasan. “Siapa pun yang mempunyai perkara pilkada agar tidak tertipu oleh orang-orang yang menyatakan bisa menghubungi hakim untuk memenangkan perkara,” ujar Mahfud. Aksi percobaan penipuan itu, Mahfud menegaskan, dilakukan oleh orang di luar Mahkamah Konstitusi.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada, Denny Indrayana, mengapresiasi antisipasi yang dilakukan Mahfud. Dia menilai pernyataan Mahfud sebagai penegasan dari komitmennya untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi.

Denny juga menilai kredibilitas Mahkamah Konstitusi masih terjaga. Menurut dia, kredibilitas itu didukung oleh sistem informasi yang transparan. Misalnya dengan sistem manajemen peradilan berbasis teknologi informasi. Sistem itu, kata dia, menjadi modal bagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah juga dengan cepat mengunduh putusan ke internet sehingga publik memiliki akses untuk memonitor putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi, kata Denny, berperan penting karena putusan yang diambil lembaga itu sangat berpengaruh. Sehingga, ujarnya, tidak ada pilihan lain. ”Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyimpang,” katanya.SUKMA | SUTARTO | DESY PAKPAHAN



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/16/Nasional/krn.20090116.153966.id.html