Iklan Sembako Murah Megawati

Iklan Sembako Murah Megawati
Khudori

pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian
Pemilu legislatif tinggal empat bulan lagi. Partai politik, calon presiden, dan calon anggota legislatif kian intensif melakukan manuver politik. Tidak hanya gerilya dan membangun jaringan untuk menggaet massa, iklan di media cetak dan televisi jadi pilihan. Belanja iklan partai politik mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Dari sejumlah iklan parpol di televisi, iklan sembako (bahan kebutuhan pokok) murah calon presiden Megawati Sukarnoputri tergolong unik.

Pertama, secara artistik iklan tersebut tidak istimewa, tapi isi dan pesan yang diusung cukup mengena. Survei oleh sejumlah lembaga, apakah itu Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Puskaptis, Indobarometer, dan lainnya, memberikan hasil seragam: kinerja duet SBY-JK amat lemah dalam bidang ekonomi. Dua indikator yang diukur adalah pengangguran dan harga bahan kebutuhan pokok. Sebaliknya, kinerja SBY-JK di bidang politik, keamanan, dan hukum cukup mencorong. Dari sisi elektabilitas, SBY masih jadi figur yang paling populer. Meskipun Megawati membuntuti, nilainya cukup jauh.

Hasil survei terakhir yang dilakukan Reform Institute menghasilkan pola serupa. Survei dilakukan pada November-Desember 2008 terhadap 2.500 responden se-Indonesia. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik atas kepemimpinan SBY-JK cukup baik: 75,48 persen responden menilai positif kepemimpinan SBY-JK. Elektabilitas SBY sebagai calon presiden juga cukup tinggi (42,18 persen), disusul Megawati (16,67 persen), dan Sri Sultan HB X (10,48 persen). Kinerja SBY-JK di bidang politik dinilai berhasil (51,68 persen). Sebaliknya, di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial dinilai gagal dengan angka 67,04 persen dan 57,28 persen.

Kedua, dengan mengusung iklan bahan pokok murah, Megawati dan PDI Perjuangan cukup jeli memanfaatkan kelemahan kinerja SBY-JK. Megawati dan timnya cukup cerdas memanfaatkan celah dengan "mengeksploitasi" sisi lemah itu. Akan tetapi, lebih dari itu, Megawati dan PDI Perjuangan sebenarnya telah menyampaikan visi konkret, tidak normatif seperti beberapa iklan partai politik lainnya yang hari-hari ini bertebaran di televisi. Terlepas dari sisi artistik yang biasa-biasa saja, iklan tersebut menawarkan program konkret, bukan sesuatu yang di awang-awang, abstrak, dan sulit diukur realistis-tidaknya.

Ketiga, mengusung visi (dan isu) bahan pokok murah, dari sisi pemasaran politik (political marketing) juga cukup pas dan cocok dengan konstituen PDI Perjuangan: wong cilik. Keberhasilan sebuah iklan bisa dilihat dari sukses-tidaknya memperluas dukungan bagi produk politik (partai, kandidat, kebijakan, dan presentasi dari ketiganya) yang ditawarkan (Fatah, 2008). Uniknya, isu bahan pokok murah sebenarnya tidak hanya efektif menjangkau komunitas wong cilik, tapi juga karakter calon pemilih lain. Dengan karakter seperti itu, iklan bahan pokok murah sebenarnya bisa berpeluang meraih dukungan luas.

Pertanyaannya, akankah iklan yang membidik komunitas wong cilik (yang dengan kasatmata bisa dilihat dari hadirnya figur petani, nelayan, dan buruh dalam iklan) berhasil menarik banyak calon pemilih? Wallahualam. Basis sosial PDI Perjuangan memang di situ. Tetapi soal sukses-tidaknya sebuah produk iklan bergantung pada frekuensi iklan itu dikomunikasikan dengan frekuensi penyampaian. Lebih dari itu, dan ini yang paling penting: apakah isi iklan tersebut realistis atau tidak, dan mungkin dilakukan atau tidak?

Seperti isi iklan di televisi dan media cetak, Megawati mencanangkan kebijakan bahan pokok murah dalam 100 hari kerja apabila ia terpilih menjadi presiden. Ada enam program kerja yang diusung untuk mencapai hal itu. Pertama, menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil. Kedua, mempercepat perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi. Ketiga, menyediakan pupuk dan bibit murah yang berkualitas. Keempat, meningkatkan operasi pasar untuk menurunkan harga bahan pokok. Kelima, memperkuat koperasi petani, lumbung pangan, dan membangun Bank Pertanian. Keenam, mengendalikan impor bahan pokok yang merugikan petani dan nelayan.

Realistiskah enam program ini? Tata kuasa (kepemilikan dan penguasaan) lahan memang tidak adil. Pada 1995, jumlah petani tuna-lahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat menjadi 49,5 persen pada 1999. Meskipun tak separah di Jawa, tren di luar Jawa sama. Pada 1995 jumlah petani tuna-lahan 12,7 persen, dan meningkat menjadi 18,7 persen pada 1999. Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1 persen tanah pada 1995, dan menjadi 55,3 persen pada 1999. Itu menunjukkan ketimpangan distribusi pemilikan tanah yang kian parah. Menata-ulang tata kuasa tanah, selain akan menjamin tegaknya keadilan, pada tahap berikutnya akan mengikis kemiskinan dan menjamin terpenuhi hak pangan warga. Masalahnya, tidak realistis menata-ulang tata kuasa tanah yang rumit dan amat politis dalam 100 hari.

Infrastruktur irigasi banyak yang rusak. Waduk-waduk besar di Jawa--Jatiluhur, Kedungombo, Gajah Mungkur, dan Bengawan Solo--kian kritis. Sekitar 25 persen jaringan irigasi tak berfungsi dan 35 persen rusak parah. Dua dasawarsa terakhir, pembangunan irigasi baru stagnan. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi akan menjamin ketersediaan air. Masalahnya, hasil pembangunan infrastruktur semacam ini tidak bisa segera dilihat, memakan waktu lama dan dana besar. Beranikah Megawati mengalokasikan sebagian besar duit APBN untuk pos irigasi dengan memotong kewajiban bayar utang, misalnya?

Pupuk dan bibit unggul adalah input utama usaha tani. Tanpa pupuk dan bibit unggul, hasil produksi tak maksimal. Dengan pupuk dan bibit (unggul) murah, petani akan bergairah berusaha tani. Selama pemerintahan SBY, pupuk dan bibit disubsidi. Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk gas ke pabrik pupuk. Skema subsidi itu merupakan instrumen kebijakan untuk mendukung industri pupuk domestik, bukan petani. Argumen bahwa pemberian subsidi gas bagi pabrik pupuk adalah kebijakan subsidi pupuk bagi petani adalah menipu. Beranikah Megawati mengubah skema subsidi, dan menjamin pabrik pupuk mendapat gas dengan merenegosiasikan kontrak gas oleh pembeli luar negeri?

Operasi pasar adalah instrumen jangka pendek yang fungsinya tak lebih dari tukang pemadam kebakaran. Efektivitasnya dalam mempengaruhi harga tergantung banyak hal: stok pemerintah, besar-kecilnya komoditas yang digerojok di pasar, stok yang dikuasai pedagang/spekulan, dan psikologi publik. Masalahnya, bukankah dalam stok pemerintah hanya punya beras? Bagaimana dengan komoditas pokok lain? Memberdayakan koperasi dan lumbung pangan dipastikan akan memperkuat basis pangan dan ekonomi pedesaan. Pengendalian impor bahan pokok yang merugikan juga menguntungkan produsen (petani). Tapi membentuk bank pertanian tanpa mengamendemen Undang-Undang Perbankan jelas ilegal. Dalam UU Perbankan hanya dikenal bank umum dan BPR. Bisakah amendemen digelar 100 hari? Beranikah Mega membuat kebijakan kewajiban alokasi kredit ke pertanian?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk menimbang realistis-tidaknya enam program Megawati diselesaikan dalam 100 hari. Pertanyaan-pertanyaan ini juga menunjukkan, enam program Megawati perlu turunan program yang lebih konkret dan membumi. Beranikah Megawati mengkonkretkan program-program itu? Lalu, agar wong cilik tidak ditinggalkan setelah presiden terpilih, beranikah Megawati membuat kontrak politik yang isinya akan mundur apabila tidak bisa merealisasi program-programnya? *

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/21/Opini/krn.20090121.154440.id.html