Calon Legislator Mulai Kehabisan Dana

Calon Legislator Mulai Kehabisan Dana
Banyak yang menjual asetnya.
YOGYAKARTA - Para calon legislator harus merogoh koceknya lebih dalam lagi untuk menghadapi pemilu tahun ini. Bahkan jumlahnya bisa berlipat-lipat dibanding pemilu silam. Keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak, menjadi salah satu penyebab mahalnya ongkos yang harus mereka bayar. Sebagian calon legislator mulai mengeluh telah kehabisan dana, bahkan banyak yang akan menjual aset kepemilikan.

Erwin Nizar, misalnya. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar itu mengaku sudah menghabiskan dana sekitar Rp 200 juta sejak Agustus lalu. "Saya sudah empot-empotan, bahkan boleh di bilang sudah habis," tutur Erwin, Sabtu silam.

"Saya sudah menyumbang untuk perbaikan jalan kampung, nyumbang semen dan pasir untuk membuat rumah, rehab musala, rehab masjid, bahkan makam," Erwin menambahkan.

Ia pun berencana akan menjual sebidang tanah miliknya di Bima, Nusa Tenggara Barat, untuk menalangi biaya kampanye yang masih tiga bulan lagi. "Karena makin dekat waktunya, dana yang dikeluarkan kian besar," ujarnya. Padahal, ia menambahkan, utang untuk kampanye pada Pemilu 2004 lalu masih belum lunas.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Nazaruddin, calon legislator Partai Amanat Nasional untuk DPRD Yogyakarta. Dia mengaku telah menghabiskan dana lebih dari Rp 200 juta untuk persiapan kampanye.

Nazaruddin pun mengaku mulai kehabisan dana. "Biaya kampanye pemilu ini menghabiskan dana tiga kali lipat dibanding sebelumnya," tuturnya. Padahal, "Utang saya untuk pemilu periode lalu belum lunas, tinggal sedikit. Hampir semua dewan yang terpilih sekarang memiliki utang," Nazaruddin menambahkan. Nazaruddin memperkirakan, untuk kampanye kali ini, dana yang harus dia keluarkan kira-kira mencapai Rp 500 juta.

Ali Anshori, calon anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, mengemukakan hal senada. Dalam seminggu, dia melakukan 10-15 kali pertemuan. Tiap pertemuan, dia harus merogoh paling tidak Rp 1 juta. "Bisa dibayangkan, berapa uang yang harus keluar, padahal pemilu masih tiga bulan lagi," kata Ali kemarin. Belum lagi ongkos membuat alat peraga kampanye, seperti bendera, spanduk, dan kaos yang angkanya mencapai puluhan juta. Untuk membiayai kampanye, terpaksa Ali menguras habis tabungannya.

Afnan Malay, calon legislator dari PDI Perjuangan tingkat provinsi, bahkan mengaku akan menjual rumahnya. "Ini pilihan terakhir," tutur mantan aktivis yang menciptakan sumpah mahasiswa itu .

Menurut Nur Ahmad Affandi, anggota PKB yang tahun ini tak mencalonkan diri lagi, dengan sistem suara terbanyak, maka rekan-rekannya paling sedikit harus merogoh Rp 600 juta. Berdasarkan pengalaman pada pemilu lalu, Affandi menghitung, bila seorang calon harus "membiayai" 12 ribu konstituen, maka untuk pembelian kaos, memasang baliho, membuat kartu nama, dan pertemuan dengan konstituen, dengan biaya Rp 50 ribu, maka total jumlahnya Rp 600 juta. "Padahal masyarakat sekarang banyak yang meminta "tinggalan" uang sebelum mau memilih," kata dia.

Menurut Dedy Suwandi, anggota Partai Golkar yang pada pemilu tahun ini enggan nyalon lagi, penentuan suara terbanyak akibat putusan MK itu telah membuat banyak calon tidak rasional lagi dalam berkampanye. "Ada yang sudah mengeluarkan dana lebih dari Rp 600 juta atau bahkan miliaran. Ini sudah tidak rasional," kata Dedy.

Ketidakrasionalan itu, kata Deddy, karena gaji anggota Dewan ketika terpilih maksimal Rp 10 juta per bulan. Bila dikurangi dengan biaya yang harus disetor ke partai, maka anggota Dewan hanya menerima Rp 7 juta per bulan. "Dikalikan lima tahun, maka seorang anggota Dewan tidak akan menerima lebih dari Rp 500 juta," tutur Deddy. BERNARDA RURIT | SOHIRIN



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/12/Berita_Utama-Jateng/krn.20090112.153468.id.html