BERITA DARI ANDA UNTUK MEDIA KLATEN

Home » » Anwar Nasution : RI Dianggap Orang Sakit di Asia

Anwar Nasution : RI Dianggap Orang Sakit di Asia

Written By gusdurian on Selasa, 13 Januari 2009 | 12.07

KELEMAHAN sistem akuntansi dan sistem hukum sebagaimana terungkap dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia.
Bahkan ada anggapan Indonesia merupakan bangsa atau orang yang sakit di Asia.

"Akibat ulah kita sendiri, kehidupan rakyat menjadi sengsara dan Indonesia dianggap sebagai the sick man of Asia," kata Ketua BPK Anwar Nasution pada perayaan ulang tahun ke-62 BPK di Jakarta, kemarin.

BPK tidak mau pengalaman pahit itu terulang lagi sehingga BPK menjalin kerja sama dengan para penegak hukum dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Sejak 2005, BPK telah mengadakan kesepakatan dengan sejumlah institusi negara terkait dengan pemeriksaan BPK yang berindikasi pidana seperti Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, dan Polri. Adapun BPK telah me laporkan 210 kasus hasil pemeriksaan kepada penegak hukum dengan nilai Rp30,18 triliun dan US$470 juta.

Kerja sama itu merupakan wujud komitmen bersama dalam upaya meminimalisasi penyimpangan keuangan negara. Kesepakatan bersama itu bertujuan agar penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK dapat segera diproses penegak hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BPK telah melaporkan 210 kasus hasil pemeriksaan kepada penegak hukum dengan nilai Rp30,18 triliun dan US$470 juta.

Rekening liar BPK juga mendeteksi adanya rekening liar di beberapa kementrian/lembaga negara. Selama periode 2004 sampai 2007, BPK telah menemukan rekening liar yang belum dilaporkan senilai Rp33,74 triliun.

Menurut Anwar, adanya rekening liar disebabkan ketidakmampuan pemerintah menerapkan sistem perbendaharaan tunggal. Hal tersebut mengakibatkan banyak uang negara tersebar ke berbagai rekening, termasuk rekening individu pejabat negara yang sudah lama meninggal dunia.

Selain itu, BPK telah memeriksa dana perimbangan daerah, pemeriksaan atas pengelolaan aset, pemeriksaan atas minyak dan gas bumi, dan pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan. "Kami telah memberikan saran perbaikan sistem pengendalian intern," ujarnya. (*/Ant/E-2)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/01/13/ArticleHtmls/13_01_2009_013_003.shtml?Mode=1
Share this article :

0 komentar: