Hasil Survei tentang Kinerja Para Menteri, Siti Fadilah Terbaik, Paskah Terburuk

Hasil Survei tentang Kinerja Para Menteri, Siti Fadilah Terbaik, Paskah Terburuk
Hasil Survei tentang Kinerja Para Menteri JAKARTA - Hasil survei berbagai lembaga riset menunjukkan kinerja pemerintahan di berbagai bidang dinilai kurang memuaskan. Namun, popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat tetap melambung. Reform Institute melakukan riset kinerja pembantu presiden yang dinilai memengaruhi persepsi publik tentang kinerja pemerintah. Dari hasil survei terhadap 2.500 responden di seluruh Indonesia pada kurun 13-25 November 2008 didapatkan nama-nama menteri yang menurut persepsi publik mempunyai kinerja memuaskan. Ada 36 nama menteri Kabinet Indonesia Baru (KIB) yang disurvei kinerjanya.Hasilnya, kinerja Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dinilai paling memuaskan. Dia dipilih oleh 10,12 persen responden. Posisi kedua ada Menko Polhukam Widodo A.S. dengan 9,52 persen. Disusul Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault yang mendapatkan simpati dari 8,04 persen responden. Di bawahnya ada Menko Kesra Aburizal Bakrie dengan 7,92 persen. Sementara posisi kelima ditempati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 6,32 persen.Selain mendapatkan nama menteri yang kinerjanya memuaskan, diperoleh nama menteri yang kinerjanya paling buruk. Di posisi terbawah terdapat Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang kinerjanya hanya diapresiasi 0,04 persen responden. Sedikit lebih baik dari dia adalah Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman 0,12 persen, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar dan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ashari dengan 0,16 serta 0,20 persen. Lalu, Menteri BUMN Sofjan Djalil dengan 0,24 persen.Kemudian muncul pertanyaan terkait indikasi dari prestasi kinerja menteri yang berada di papan atas. Ada nama Adhyaksa Dault yang tak berhasil menyelesaikan masalah PSSI dalam melawan hegemoni Nurdin Halid. Ada juga nama Aburizal Bakrie yang tak henti-hentinya diterpa berita tentang derita korban lumpur Lapindo.Menanggapi argumen tersebut, Direktur Reform Institute Yudhi Latief mengatakan, persepsi publik mudah terbentuk oleh media massa. Menteri-menteri yang dinilai berprestasi adalah mereka yang rajin tampil di media. ''Akhir-akhir ini muncul banyak program kementerian yang ditayangkan di televisi,'' ujar Yudhi saat peluncuran hasil survei Reform Institute di Hotel Gran Melia Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (22/12).Siti Fadilah Supari mempunyai program mingguan di sebuah televisi swasta. Namanya Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes (B4M). Sementara Adhyaksa Dault juga tampil secara berkala dalam acara Ngaji Bersama Menpora yang ditayangkan TVRI. Program-program sosialisasi dan iklan melalui media massa dinilai sangat efektif memengaruhi persepsi publik.Di sisi lain, persepsi terhadap kinerja pemerintah sangat tidak apresiatif. Misalnya dalam bidang ketertiban dan keamanan, hanya 22,56 persen responden yang menilai berhasil. Sisanya, 75,4 persen, menilai pemerintah gagal. Pada bidang kesejahteraan sosial, suara yang menilai pemerintah berhasil hanya 40,36 persen. Bidang ekonomi, 67,04 persen menilai pemerintahan SBY gagal. Sementara bidang politik hanya 51,68 persen yang menyatakan kinerja pemerintah berhasil.Namun, indikasi kegagalan kinerja pemerintah tersebut tidak otomatis menurunkan citra SBY dan Partai Demokrat. Hasil survei tersebut menempatkan posisi Partai Demokrat sebagai partai yang mempunyai tingkat elektibilitas tertinggi dengan 26,36 persen. Ditambah lagi, SBY juga masih menjadi capres terfavorit dengan dukungan tertinggi 42,18 persen. ''Ini memang black box (misteri, Red) dunia politik kita. Pemerintahnya dinilai gagal, tapi presiden dan partainya tetap terfavorit,'' tambahnya.Peneliti Reform Institute Kholied Novianto lalu memaparkan argumennya tentang ketidakkonsistenan sikap pemilih tersebut. Menurut dia, hasil survei itu menunjukkan kegagalan lawan-lawan politik SBY untuk memanfaatkan kelemahan pemerintahan. ''Kegagalan itu tidak mampu dikapitalisasi melalui isu-isu politik untuk menurunkan citra pemerintahan SBY,'' paparnya.Selain itu, Yudhi berpendapat bahwa SBY adalah tokoh yang mampu menjaga citra. Terkait beberapa isu sensitif, seperti pengumuman kenaikan harga BBM, tidak dilakukannya sendiri. Dia melakukannya bersama Menteri Keuangan. Namun, pengumuman penurunan harga BBM langsung dilakukan di Istana Negara dan oleh SBY. Tentang kelangkaan elpiji juga diberikan wewenang mengatasinya kepada Wapres. Sejumlah kementerian juga semakin intens me-launching program-program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, yang mampu dikapitalisasi dengan baik oleh Partai Demokrat sebagai keberhasilan pemerintah. ''Program-program tersebut, operator di lapangannya orang-orang Partai Demokrat,'' tambahnya. (cak/nw)
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=42488