2009, Tahun Korupsi Politik

2009, Tahun Korupsi Politik
[JAKARTA] Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis mengkhawatirkan ritual lima tahunan, berupa pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada 2009, akan menjadi lahan subur bagi korupsi.
"Walaupun Indeks Persepsi Korupsi kita mengalami peningkatan dari 2,3 pada 2007 menjadi 2,6 pada 2008, kita tak bisa berpuas diri dalam menghadapi tahun politik, yang menurut pengamatan banyak pihak, akan menjadi tahun korupsi politik," ucapnya saat peringatan ulang tahun ke-8 TII, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (18/12).
Di satu sisi, lanjutnya, bangsa ini boleh berbangga bisa mewujudkan demokrasi namun pada sisi lain demokrasi itu ternyata sangat mahal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengelola dana lebih dari Rp 23 triliun.
Dana pemilu ini akan lebih besar lagi jika ditambah dengan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana yang dikelola KPU pada 2004 sekitar Rp 7 triliun dan itu pun sudah dikerubuti banyak "tikus".
"Bisa dibayangkan betapa akan banyak tikus yang berkeliaran di sekitar KPU, yang mungkin juga akan terpedaya atau memang sudah main mata dengan tikus-tikus yang akan bermain dalam berbagai proyek pengadaan. Semoga, KPU tidak menjadi sarang tikus," ujarnya.
Dikatakan, korupsi lain yang akan banyak terjadi adalah dalam keuangan partai politik dan para calon yang pasti akan mendapat gelontoran dana dari banyak donatur, badan hukum, atau perorangan. Karena itu, dia mempertanyakan pencatatan dana tersebut dan akuntabilitasnya.
Selain itu, patut pula ditelusuri sejauh mana KPU dan auditor yang akan memeriksa keuangan partai politik dan para calon. "Tampaknya, tingkat kebocoran akan sangat banyak dan kita tak akan mampu melakukan deteksi dini," tukasnya. [M-7]
Last modified: 19/12/08

http://202.169.46.231/News/2008/12/19/Nasional/nas02.htm