Pembangunan dan Trilogi Ketimpangan

Seiring dengan prestasi stabilitas ekonomi yang terus meningkat,bahkan ketika diterpa krisis ekonomi, mencuat pula masalah akut yang harus segera diatasi di Indonesia.Persoalan itu tidak lain adalah ketimpangan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, investasi yang terus meroket, dan cadangan devisa yang makin banyak ternyata menimbulkan ongkos yang besar pula. Pembangunan ekonomi di Indonesia menghasilkan residu ketimpangan yang sulit diurai jika tak segera ditangani dengan serius. Ketimpangan itu minimal mengambil tiga bentuk (trilogi) yaitu ketimpangan antarwilayah, disparitas antarsektor ekonomi, dan kesenjangan pendapatan antarpenduduk. Sejarah mencatat, krisis ekonomiyangbesarbiasanya ditandai oleh adanya kesenjangan ekonomi yang meluas dan berdampak terhadap instabilitas sosial dan politik.Pengalaman yang dialami oleh Indonesia, juga negara lain, di masa lampau semoga tidak terulang kembali. Karakteristik Ketimpangan Sampai tahun 2011 kue pembangunan masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. PDRB Jawa menyumbang sekitar 57,6% dari total PDB dan Pulau Sumatera memberikan donasi sebesar 23,3% (BPS, 2012). Dengan begitu, kedua pulau itu menguasai sekitar 82% dari PDB Indonesia. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara hanya mendapat porsi sekitar 18%. Sebagian ahli menganggap ini tidak masalah karena proporsi penduduk di masingmasing pulau memang terbagi dengan pola seperti itu. Pulau Jawa misalnya saat ini dihuni oleh57,5% dari total penduduk nasional, demikian pula Pulau Sumatera yang ditinggali oleh 21,3% penduduk (BKKBN, 2011). Namun,argumen itu bisa dipatahkan oleh data lainnya, di mana hanya Kalimantan yang pendapatan per kapita penduduknya bagus, bahkan tertinggi di Indonesia, sedangkan pulau di luar Jawa dan Sumatera pendapatan per kapitanya sangat rendah, di bawah rata-rata pendapatan per kapita nasional. Selanjutnya ketimpangan sektoral juga tidak bisa dianggap remeh. Sektor pertanian dan industri dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat rendah. Sektor pertanian hanya tumbuh 3% pada 2011,bahkan pada 2010 tumbuh 2,86%, padahal pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6%. Hal yang sama juga terjadi di sektor industri, yang pertumbuhannya kerap di bawah 4% misalnya pada 2008 dan 2009. Untungnya, pada 2011 sektor industri sudah menggeliat dan tumbuh sebesar 6,2%. Sungguh pun begitu, sampai kini kontribusi sektor industri terhadap PDB merosot menjadi 24%, padahal pada 2005 mencapai 28%. Sebaliknya, sektor nontradeable tumbuh kencang dan menyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Masalahnya, sektor ini tidak banyak menyerap tenaga kerja, kecuali sektor perdagangan. Inilah yang kemudian menjadi sebab munculnya ketimpangan yang ketiga, yaitu disparitas pendapatan antarpenduduk sehingga berpotensi memicu persoalan sosial. Terakhir, seperti disampaikan di muka adalah disparitas pendapatan penduduk yang kian meningkat sehingga pada 2011 menjadi 0,41 dengan menggunakan ukuran Gini Rasio.Tidak pernah Gini Rasio nasional setinggi ini sebelumnya, di mana sebelum 2005 hanya pada kisaran 0,33. Ketimpangan pendapatan penduduk ini bersumber dari dua sisi. Pertama, sektor pertanian dan industri tumbuh rendah, padahal sektor itu dihuni sebagian besar tenaga kerja. Sebaliknya, sektor nontradeable tumbuh pesat yang dibagi untuk sedikit tenaga kerja. Jadi, wajar kalau kemudian ketimpangan sektoral ini berdampak terhadap kepincangan pendapatan penduduk. Kedua, liberalisasi perdagangan, keuangan, dan investasi menjadi sumbernya karena hanya penduduk yang punya pendidikan dan keterampilan mendapatkan manfaat. Padahal, sebagian besar tenaga kerja (70%) di Indonesia hanya tamat SMP ke bawah sehingga mereka tersingkir dari arena ekonomi. Ekonomi Maritim Mengurai persoalan ini tentu tidak gampang karena sudah berjalan sangat lama dengan intensitas penyimpangan yang cukup tinggi. Pucuk dari penyelesaian masalah tampaknya dengan menggerakkan satu kaki yang selama ini nyaris tidak dimanfaatkan yakni pembangunan sektor maritim/ kelautan. Ibaratlombalari, selama ini ekonomi nasional hanya bergerak dengan satu kaki yaitu ekonomi daratan, padahal dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Apabila ekonomi maritim digerakkan, percepatan pembangunan ekonomi lebih mudah dicapai.Lebih penting dari itu, jika ekonomi kelautan dikembangkan, pembangunan Indonesia bagian timur secara otomatis akan pesat sebab sumber daya kelautan sebagian besar ada di wilayah itu.Aktivitas ekonomi dari hulu sampai hilir dapat didesain sehingga penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah bisa diperoleh sekaligus. Pemerintah mengabaikan potensi dahsyat ini dalam pembangunan ekonomi nasional. Jika strategi itu dijalankan, kebijakan pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan dengan strategi ekonomi maritim tersebut. Infrastruktur pelabuhan, armada kapal, pusat penangkapan ikan, wisata bahari, dan industri/jasa pengolahan produk laut merupakan prioritas yang dipilih. Selama ini pemerintah mengabaikan pembangunan infrastruktur itu sehingga kuantitas dan kualitas pelabuhan nasional sangat memprihatinkan, termasuk armada kapal. Di negara maju, seperti Jepang dan Thailand, rata-rata tiap 50 km terdapat satu pelabuhan, sedangkan di Indonesia pelabuhan baru ditemukan pada kisaran jarak 500- 1000 km. Saat ini kapal laut yang berseliweran di perairan nasional mayoritas adalah kapal asing karena keterbatasan armada kapal domestik. Jika perombakan infrastruktur dikerjakan secara sistematis, implikasi ekonomi yang diciptakan dari pembangunan sektor maritim ini dipastikan akan luar biasa. Apabila itu sudah berhasil dicapai,pekerjaan yang tersisa adalah mengatasi ketimpangan sektoral dan antarpenduduk/ kelompok.Persis seperti yang kerap disarankan ekonom, pilihan yang masuk akal adalah mengembangkan sektor pertanian dan industri atau yang berbasis pertanian atau sumber daya alam. Pertumbuhan sektor pertanian harus digenjot lagi hingga minimal menyentuh 4% dan sektor industri 7%. Seperti yang diungkapkan di muka,jika kedua sektor ini tumbuh bagus, ketimpangan akan bisa diturunkan secara lebih mudah dan signifikan. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengendalikan kebijakan liberalisasi agar terdapat ruang bagi usaha domestik bergerak. Liberalisasi bukan hanya menggusur pelaku ekonomi domestik, melainkan juga berpotensi menyingkirkan warga yang tak punya pendidikan dan keterampilan. Jadi, liberalisasi juga bagian dari instrumen ekonomi yang menjadi penyebab munculnya ketimpangan ekonomi.● AHMAD ERANI YUSTIKA Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/536119/