Membenturkan Neolib

Neo (artinya baru) dan liberalisme (suatu paham tentang kebebasan) adalah kepanjangan istilah dari neolib yang sering dipakai oleh para politisi dan pengamat untuk dibenturkan dengan sistem ekonomi kerakyatan / Pancasila.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan 2 sistem ekonomi yang telah dipraktekan, begitu juga dengan sistem ekonomi lainnya seperti sosialisme / komunisme. Jika kita pelajari dari literatur masa lalu, sistem dan ilmu ekonomi selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan di mana para pemikir ekonomi saat itu menyumbangkan pikiran dan telaah ilmiahnya. Adam Smith sampai dengan Karl Marx pasti memulai ide dan semangat bagaimana men-sejahterakan masyarakat dan membangun industri di masa tokoh-tokoh tersebut hidup, yang tentu saja memiliki pola pikir maupun sudut pandang yang berbeda.

Di masa kini, akademisi dan para teknokrat tentu nya juga mempunyai pemikiran bagaimana menerapkan sistem ekonomi yang cocok dan dapat diaplikasikan dengan sempurna di masyarakat. Zaman Orde Baru, dengan sistem ekonomi Pancasila (sekarang yang dipakai istilah ekonomi Kerakyatan), di mana kekuasaan Negara begitu dominan, menentukan hampir segala lini kehidupan masyarakat, maka pembangunan dapat berjalan dengan sistematis, ada GBHN dan berbagai macam program yang telah dicanangkan dalam Repelita.
Pemerintah memberikan pendidikan murah dan wajib sekolah melalui Inpres, subsidi 9 bahan pokok melalui Bulog, kurs mata uang di-peg, harga BBM yang murah, swasembada pangan serta kontrol bisnis yang ketat di mana badan usaha milik negara dipakai untuk menguasai dan mengatur sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semua yang dilakukan sudah pasti bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Masalah apakah subsidi dan anggaran yang dipakai berasal dari pinjaman luar negeri, atau karena kontrol yang terlalu kuat menimbulkan monopoli karena hanya yang dekat dengan pemegang tampuk kekuasaan dan kalangan tertentu saja dapat mega-proyek, tentu saja bukan karena salah sistem ekonomi, tetapi disebabkan lemahnya kontrol dan penanggung jawab pemerintah yang tidak berintegritas dan melupakan mandat rakyat.
Begitu juga dengan sistem neo-lib dan sosialisme, beranikah kita menyatakan sistem itu lebih bagus atau lebih jelek dari sistem ekonomi kerakyatan ? Jika berdasarkan angan-angan dan idealisme semua pemikir ekonomi terdahulu, setiap sistem akan berjalan dengan sempurna jika tidak ada faktor-faktor non-teknis seperti alam, jumlah penduduk maupun intervensi dan keterlibatan faktor perilaku oknum-oknum.

Mao beranggapan jika harta dan kekayaan orang kaya diambil negara dan dibagikan kepada fakir miskin maka rakyat akan sejahtera. Tetapi ketika habis dibagikan yang kaya memang menjadi miskin sedangkan yang miskin juga tidak cukup kaya karena yang mau dibagi terlalu banyak sehingga kebagian rata semua, rata-rata miskin.
Begitu juga sistem kapitalisme / neo-lib yang sudah dipraktekan di negara-negara Barat, terutama AS. Apakah tidak mempunyai kelemahan? Sudah tentu masih banyak kekurangan, kalau tidak AS tidak akan mengalami beberapa kali resesi, pemerintah AS tidak akan mengeluarkan bail-out atau subsidi terhadap perusahaan-perusahaan AS yang terancam bangkrut. Dan yang pasti tidak pusing menghadapi tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Ternyata tidak mudah mengurusi ekonomi.

Kita di negara-negara berkembang, tentu tidak akan asal mencomot dan mempraktekan sistem ekonomi secara sembarangan. Kita juga tidak tertarik dengan jargon-jargon politik dan kampanye hitam yang hanya bertujuan untuk kepentingan pihak tertentu. Sistem apa saja, termasuk neo-lib tentu bukan pantangan jika bertujuan untuk men-sejahterakan rakyat. Neo-lib sudah pasti tidak mentolerir praktek korupsi dan tidak fair. Oleh sebab itu ada KPPU untuk mengawasi kartel dan persaingan tidak sehat.

Dulu kita tidak bisa membangun pabrik mie-instan sesuka hati, nonton di bioskop juga tidak punya pilihan, pulsa telepon mahal, itu semua akibat praktek monopoli, bukan sistem ekonominya yang salah. Sekarang semuanya berpacu memperbaiki diri, termasuk air PAM. Yang tidak baik seperti komersialisasi pendidikan, biaya kesehatan mahal dan korupsi harus diberantas. Meskipun namanya praktek liberalisasi, tetapi pemerintah tetap punya kebijakan dan musti menerapkan aturan tegas untuk kepentingan umum seperti praktek di AS.

Jaminan sosial, pajak, pengawasan soal penjualan PMA dan BUMN sehingga lebih transparan. Dulu ketika saham Freeport dilego, yang menikmati hanya pengusaha tertentu. Sekarang Newmont dan masalah pajak impor film asing saja pemerintah campur tangan. Pemerintah tidak lepas tangan bukan?

Akhirnya, semua sistem ekonomi berjalan baik dan menguntungkan rakyat tetap ditentukan oleh para pemegang kekuasaan dan hukum, bukan sistemnya itu sendiri. Tidak penting kucing itu warnanya apa, asal dapat menangkap tikus. Neo-lib, Sosialisme dan ekonomi Kerakyatan tidak relevan jika masih dapat mensejahterakan rakyat. Bukankah PLN bertambah bagus kinerjanya di tangan Dahlan Iskan meskipun masih monopoli? Pertamina justru terpacu untuk memperbaharui diri justru setelah Shell, Petronas, dll hadir di Indonesia?
Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu yang akan menentukan baik-buruknya suatu sistem!
Salam,
Liman

http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/07/08/membenturkan-neolib/