Gaji PNS Ancam Pemda Kolaps

Besarnya anggaran untuk belanja pegawai akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dulu pernah ada kebijakan zero growth, yang artinya tidak akan ada pembukaan PNS lagi, tapi kenapa sekarang malah jadi membengkak."

Sri Adiningsih Pengamat ekonomi UGM
PEMERINTAH dae rah (pemda) di ham pir seluruh Indonesia dikhawatirkan akan bangkrut akibat lebih dari 50% anggaran pendapatan belanja daerah digunakan untuk menggaji pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu dikatakan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, kemarin.

“Pemda harus waspada, karena kalau sudah 50%, tidak tertutup kemungkinan meningkat menjadi 60%-70%. Aceh bangkrut karena belanja pegawainya sampai 70%,“ ujarnya. Dia menjelaskan penelitian yang dilakukan Fitra di 47 kabupaten/kota dan lima provinsi menunjukkan belanja pegawai cenderung terus meningkat.
Tentunya hal itu akan berimplikasi terhadap belanja modal, barang, dan jasa yang pada akhirnya bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Berdasarkan penelitian kami, rata-rata belanja modal menurun dari 39% pada 2007 menjadi hanya 28% pada 2010,“ paparnya.

Untuk mengatasi itu, Uchok mengusulkan agar pemda menutup pengadaan PNS baru untuk sementara waktu. “Minimal satu atau dua tahun dengan memberdayakan yang sudah ada. Ini berpengaruh terhadap belanja pegawai,“ jelasnya. Selain itu, lanjutnya, PNS yang masih aktif diimbau untuk pensiun dini.

Salah satu contoh beratnya belanja untuk PNS terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada tahun anggaran 2011 ini dipastikan defisit Rp20 miliar.

“Mudah-mudahan defisit itu bisa kami tutup dari silpa, yakni dari sisa pelelangan, sisa belanja, sisa efisiensi, dan peningkatan pendapatan,“ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Temanggung, Bambang Dewantoro.
Efisiensi Pengamat ekonomi dari UGM, Sri Adiningsih, mengatakan pemerintah seharusnya konsisten untuk tidak membuka lowongan PNS. “Dulu pernah ada kebijakan zero growth, yang artinya tidak akan ada pembukaan PNS lagi, tapi kenapa sekarang malah jadi membengkak,“ kata Sri.

Sri menekankan pemerintah dapat melakukan efisiensi terkait membengkaknya jumlah PNS.
Efisiensi dibutuhkan karena banyak bidang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi kenyataannya ditempati lebih dari dua orang. “Setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus menekan jumlahnya,“ lanjut Sri.

Berdasarkan catatan, sejak 2005 anggaran belanja PNS meningkat setiap tahunnya. Saat itu anggarannya Rp54,3 triliun, tetapi pada APBN 2010 menjadi Rp147,9 triliun. Kenaikan drastis juga terjadi pada 2011, anggaran belanja PNS sebesar Rp180,6 triliun (RAPBN).

Mengenai wacana pensiun dini bagi PNS yang kurang produktif, Sri menilai hal itu sulit dilakukan. “PNS maunya justru usia pensiunnya lebih lama. Kemudian kalau pensiun dini apa tawaran ke mereka, apa golden shakehand, nanti malah membebani anggaran juga,“ urainya.

Hal senada disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. Ia memilih opsi memperkecil rekrutmen daripada melakukan pensiun dini.

Menurutnya, pengetatan rekrutmen dapat dilakukan berdasar kebutuhan formasi. Angkanya dapat dibandingkan dengan pensiun yang dilakukan.

Selain itu, lanjutnya, jumlah PNS saat ini masih bisa dikelola dengan melakukan perimbangan ke daerah yang membutuhkan, karena beberapa daerah masih memerlukan PNS lebih banyak.
Saat ini jumlah PNS tercatat 4,7 juta. Jumlah ini belum termasuk pegawai honorer. (TS/ AO/X-5)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/27/ArticleHtmls/Gaji-PNS-Ancam-Pemda-Kolaps-27062011012003.shtml?Mode=1