Layanan Kesehatan Keluarga Miskin Perlu Direformasi

HARI KESEHATAN


Jakarta, Kompas - Hari Kesehatan Dunia jatuh pada hari ini, Kamis (7/4). Berkenaan dengan itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendesak pemerintah agar mereformasi layanan kesehatan bagi warga, khususnya keluarga miskin.

”Yang kita minta, adanya standar layanan kesehatan, bukan layanan sekadarnya,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat, Rabu.

Dalam laporan LBH, jumlah kasus pelanggaran hak atas pelayanan kesehatan terlihat semakin meningkat dari tahun 2007 hingga 2010. Pelanggaran hak atas kesehatan yang ditangani LBH paling banyak terjadi di Jakarta. Pada tahun 2007 hanya ada tiga laporan. Pada tahun 2008 jumlahnya menjadi enam kasus dengan korban sebanyak 135 orang. Pada tahun 2009 LBH menangani tiga kasus malapraktik. Sementara pada tahun 2010 ada tujuh pengaduan kasus pelanggaran hak atas kesehatan.

Berdasarkan data LBH, ada beberapa klien korban yang melaporkan bahwa mereka diwajibkan menandatangani sejumlah kuitansi kosong oleh oknum pegawai rumah sakit. Selain itu, mereka juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat minim.

RS dan dokter melanggar

Nurkholis meyakini jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi lebih banyak lagi karena pasien, khususnya warga miskin, tidak banyak mengetahui pelanggaran hak atas kesehatan atau memilih diam ketika mengalami pengalaman buruk. ”Hasil identifikasi menunjukkan bahwa rumah sakit dan dokter menjadi pihak yang diduga paling banyak melakukan pelanggaran hak,” kata Nurkholis.

Sementara itu, Johnny Simanjuntak, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, mempertanyakan hak-hak warga yang tinggal di daerah ilegal. ”Mereka tidak bisa memperoleh KTP. Padahal, semua fasilitas layanan publik, termasuk kesehatan, hanya bisa diakses jika mereka memiliki KTP. Pemerintah harus mencari jalan keluar karena ketika pemilu, pemerintah mengambil suara mereka juga,” kata Johnny.

Audit anggaran

Penggunaan anggaran kesehatan untuk warga miskin juga harus diaudit rutin oleh akuntan independen. Menurut Nurkholis, audit akan menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo sepakat perlu ada reformasi layanan kesehatan untuk keluarga miskin. ”Yang diperlukan itu keseimbangan anggaran untuk perawatan ketika sakit dan anggaran untuk mendidik warga hidup sehat,” kata Sudaryatmo.

YLKI juga meminta program layanan kesehatan bagi warga miskin disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Di Jakarta, misalnya, anggaran bagi pegawai negeri golongan rendah harus lebih diperhatikan.

”YLKI pernah menangani pegawai negeri sipil yang akhirnya meninggal karena tidak tertangani kebutuhan perawatan kesehatannya. Alasannya, kartu Askes ternyata tidak menjamin perawatan untuk penyakitnya. Ia pun telantar,” ujar Sudaryatmo.

(NEL/ARN)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/07/04001325/layanan.kesehatan.keluarga.miskin.perlu.direformasi