Laskar Dagelan

NALISIS POLITIK

SUKARDI RINAKIT

Minggu lalu, setelah menonton Laskar Dagelan: From Republik Jogja with Love besutan Butet Kartaredjasa, Djaduk Ferianto, dan Agus Noor, saya menjadi lebih memahami kuatnya pendekatan kultural dalam sebuah pergerakan, termasuk untuk kontestasi politik.

Ke dalam, pendekatan itu tidak saja dapat mengukuhkan soliditas bersama, tetapi juga melahirkan jargon politik yang ampuh guna memompa alam bawah sadar dan identitas kesejarahan. Dalam kasus Yogyakarta, terakit kalimat sakral ”Yogya tetap istimewa, istimewa orangnya, istimewa negerinya”. Energi ini sulit dikempiskan oleh langkah politik konvensional, apalagi hanya oleh manuver politik prosedural.

Ke luar, lawan politik bisa dibuat malu tak bertepi karena kebijakan politiknya hanya dilawan oleh satu regu pasukan bersenjata simbol kultural yang kaya lelucon dan pelesetan. Tidak perlu bambu runcing, brent, granat, atau meriam. Laskar Dagelan ngluruk tanpa bala (menyerang tanpa pasukan). Serangannya terasa menggetarkan. Pendeknya, pemerintah harus ingat, pengaruh perang kultural semacam itu tidak mudah dibunuh oleh waktu, apalagi oleh bedil. Sebab itu, jangan memaksakan kehendak hanya untuk memonolitkan demokrasi.

Mulai mengendur

Kekayaan simbolik yang dihadirkan dalam lakon Laskar Dagelan tanpa terasa juga memperhalus sensitivitas penulis dalam menangkap sinyal politik yang berkembang dewasa ini. Karena itu, saat seorang teman bertanya tentang situasi Republik sekarang, dengan spontan penulis menjawab, ”Secara hipotesis, dukungan dunia internasional pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai mengendur.” Teman itu kaget mendengar jawaban tersebut. Padahal, jika diamati secara saksama, hipotesis semacam itu layak diuji di lapangan sekarang ini.

Hal itu terkait dengan beberapa fenomena aneh belakangan ini. Sejak terjadinya kekerasan horizontal atas nama agama di Temanggung (Jawa Tengah) dan Cikeusik (Banten), Indonesia dihantam oleh beberapa kejadian yang datang bergelombang. Sebut saja bocoran Wikileaks yang dimuat The Age dan The Sydney Morning Herald tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden, protes 27 anggota Kongres Amerika Serikat sehubungan dengan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, teror bom buku, dan isu kudeta oleh jenderal purnawirawan seperti dilansir Al-Jazeera.

Rangkaian kejadian itu hampir mustahil berdiri sendiri dan tanpa ada nilai di belakangnya. Ia bisa ditafsirkan sebagai peringatan bagi Presiden SBY bahwa masyarakat internasional akan menarik dukungannya apabila Presiden tidak segera melakukan langkah yang perlu untuk menegakkan hak asasi manusia, utamanya melindungi warganya dari aksi kekerasan atas nama agama.

Selain itu, tebaran bom buku dan isu kudeta, entah siapa yang melakukan, terkesan dimaksudkan untuk merapuhkan kepercayaan publik pada otoritas keamanan. Masalah itu harus segera dibuat terang. Jika tidak, ketidakpercayaan masyarakat kepada penguasa akan semakin akut dan kerusuhan sosial bisa meledak kapan saja.

Serangkaian fenomena aneh itu tentu saja memperburuk keadaan yang memang sudah miskin optimisme. Harga pangan yang masih relatif mahal, distribusi bahan bakar minyak yang tersendat, dan infrastruktur yang buruk adalah beberapa prakondisi yang memelihara sekam konflik sosial tetap menyala.

Sementara dalam tiga bulan terakhir Presiden dililit oleh manuver politik dari partai koalisi yang terhimpun dalam Sekretariat Gabungan. Ada yang berinisiatif mengumpulkan koin untuk Presiden, mengibarkan bendera perombakan kabinet, dan mengusung hak angket pajak. Dalam situasi seperti itu, sulit untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan pemerintah selama tiga bulan terakhir. Yang tampak di permukaan hanya kegaduhan politik dari hari ke hari.

Gambaran tentang politik Indonesia menjadi makin tidak menggairahkan apabila perilaku parlemen ikut diperhitungkan. Dalam kondisi sulit, mereka bukannya menahan diri demi menjaga perasaan rakyat, tetapi malah bersikeras akan membangun gedung baru senilai Rp 1,16 triliun lebih. Fakta ini menjadi tanda bahwa karakter kebanyakan politisi kita, meminjam istilah Mancur Olson (2000), tak lebih dari bandit pengembara (roving bandits). Mereka tidak tunduk kepada ”bos” dan tidak ada yang mereka takuti dalam menguras kekayaan rakyat.

Katup pengaman

Indonesia adalah Indonesia. Meskipun eksekutif, legislatif, dan tentu saja yudikatif secara umum terjebak pada kepentingan sempit pribadi dan golongan, tetap ada kelompok masyarakat yang setia memanggul prinsip bahwa ”berpolitik adalah bernegara dan bernegara adalah berkonstitusi”.

Dalam konteks sekarang ini, peran itu dimainkan oleh tokoh lintas agama, aktivis dan mahasiswa, serta seniman. Terlepas dari kritik dan perilaku mereka yang sering memerahkan telinga para elite, eksistensi kelompok masyarakat ini telah menjadi katup pengaman yang menguntungkan penguasa. Mereka menjadi saluran dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi rakyat. Namun, jangan coba-coba meremehkan pengaruh mereka. Apabila mereka sudah berdiri bersama-sama di depan rakyat, ibarat air bah, tembok kekuasaan pun akan dapat dirobohkan.

Sama seperti Laskar Dagelan, masyarakat sipil tersebut juga menerapkan strategi luhur ngluruk tanpa bala dalam melawan kekuasaan.

SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/05/0319462/laskar.dagelan