Tajuk, SBY Harus Lebih Cepat

Koalisi di pemerintahan dan Parlemen sudah retak. Ultimatum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pidatonya kemarin menunjukkan keutuhan koalisi yang dibangun sejak 2009 sudah pada kondisi yang kritis.

Wajar jika SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) yang merupakan pimpinan koalisi mengeluarkan ultimatum terhadap dua partai yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap mbalelo. Bahasa politik yang digunakan SBY adalah dua partai tersebut dianggap melanggar 11 butir kesepakatan koalisi. Tidak ada partai politik yang dominan di negeri ini membuat keutuhan dan keberlangsungan negara dibangun dari koalisi politik.Ini sebuah konsekuensi sistem politik yang sudah berjalan sejak reformasi.

Partai pemenang dipaksa merangkul partai lain untuk memperkokoh posisinya di pemerintahan maupun di Parlemen. Inilah yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat saat memenangkan Pemilu 2009. Namun,persoalan utama bangsa ini bukan pada keretakan atau keutuhan koalisi ini.Masih banyak persoalan bangsa ini yang lebih penting yang perlu campur tangan Presiden. Sebut saja pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, konflik horizontal di masyarakat, dan pembenahan sistem subsidi bahan bakar minyak adalah persoalan pemerintah yang harus lebih diutamakan daripada memikirkan terlalu berlarut dalam kondisi koalisi.

Ingat,sebuah pembangunan dan pertumbuhan terlaksana jika terdapat stabilitas negeri.Jika empat persoalan di atas tidak menjadi prioritas dan hanya fokus pada persoalan koalisi, dikhawatirkan justru menimbulkan instabilitas. Akan lebih baik jika SBY bertindak cepat untuk menyelesaikan keretakan koalisi ini. Meski keutuhan dan keberlangsungan negara ini dibangun dengan cara koalisi parpol,jika persoalan ini dibiarkan berlarut, akan menimbulkan situasi tidak kondusif pada negara ini.

Padahal, masih banyak persoalan yang lebih penting untuk diselesaikan. Ke depan ultimatum saja belum cukup (meski untuk saat ini sudah cukup). Harus ada tindakan konkret dari SBY, apakah terus mempertahankan koalisi parpol yang ada saat ini atau mengganti posisi dua parpol tersebut dengan parpol lain. Pemerintahan SBY-Boediono yang masih 3,5 tahun lagi masih mempunyai banyak waktu untuk mewujudkan janji-janjinya demi masyarakat.Jika 1,5 tahun koalisi selama ini dianggap tidak efektif, SBY harus berani mengambil sikap untuk membubarkan dan membentuk koalisi baru.

Begitu juga jika memang harus mereshuffle kabinet (konsekuensi pembubaran koalisi), SBY harus lebih cepat dalam berhitung demi persoalan-persoalan yang di depan mata cepat diurus dan diselesaikan. Masyarakat saat ini sudah pintar dalam memandang persoalan bangsa. Dan masyarakat akan memandang persoalan koalisi hanyalah persoalan elite atas yang tidak akan berpengaruh langsung kepada mereka. Jika SBY tidak sesegara mungkin menyelesaikan persoalan koalisi, akan muncul rasa antipati dari masyarakat terhadap parpol bahkan pada pemerintah.

Dengan begitu, tingkat trust masyarakat terhadap sistem politik semakin turun dan akan menjadikan iklim yang tidak bagus di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.Sekali lagi,persoalan utama bangsa ini bukan keutuhan dan keretakan koalisi pemerintahan dan Parlemen.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/384784/