Kawat Rahasia Sebut Peran Ibu Negara

Rubrik Focus dalam harian The Age memaparkan informasi WikiLeaks dengan judul Bambang thank-you ma'am.
SELAIN tulisan utama di halaman pertama berjudul Yudhoyono `abused power', harian The Age juga menampilkan ulasan di halaman 17 dalam rubrik Focus. Rubrik itu memaparkan informasi WikiLeaks dengan judul Bambang thankyou ma'am.

Berikut tulisan di halaman 17 yang diterjemahkan oleh kontributor Media Indonesia di Albury, New South Wales, Australia, Meilani.

Penyuapan, korupsi, dan memperkaya diri sendiri. Kawat rahasia Amerika Serikat mengungkap tuduhan serius atas penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istri Kristiani Herawati, laporan oleh Phillip Dorling.

Ketika Yudhoyono secara mengejutkan memenangi Pemilu 2004, AS menyambutnya dengan menyatakan sebagai `kemenangan yang mengagumkan dari seorang figur yang populer dan artikulatif atas rivalnya (incumbent Presiden Megawati) yang memiliki kekuatan lebih besar dan dukungan dana melimpah serta jaringan yang luas'.

Bahkan tiga tahun kemudian, diplomat AS di Jakarta membanggakan pemerintahan Yudhoyono atas komitmen untuk memberantas terorisme.

Namun, prestasi Yudhoyono tersebut tampaknya akan ditinjau ulang setelah kawat rahasia AS, yang bocor ke WikiLeaks dan diserahkan ke The Age, mengungkap penyalahgunaan wewenang yang mengiringi jalan menuju istana.

Menurut kawat diplomatik tersebut, Yudhoyono secara pribadi memengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi tokoh politik yang korup dan menjadikannya sebagai alat penekan.

Dia juga dilaporkan menggunakan tenaga intelijen untuk memata-matai lawan-lawan politiknya dan, paling tidak sekali, terhadap menteri senior di dalam kabinetnya sendiri.

Mantan wakil Yudhoyono juga dilaporkan mengeluarkan jutaan dolar untuk mengontrol partai politik terbesar di Indonesia, sedangkan istri Yudhoyono dan keluarganya dituduh memperkaya diri sendiri melalui koneksi politiknya.

Namun demikian, laporan politik kedubes yang sebagian besar bersifat `Rahasia/ NoForn'--yang berarti hanya untuk mata Amerika--menjelaskan meluasnya pengaruh politik uang di sekitar Yudhoyono meskipun Presiden sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Kawat Kedubes AS mengungkapkan, salah satu langkah awal Yudhoyono adalah mengintervensi secara pribadi kasus Taufik Kiemas, suami dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Taufik dilaporkan menggunakan pengaruh atas PDIP untuk melindunginya dari dakwaan yang disebut diplomat AS sebagai `korupsi besar-besaran selama pemerintahan istrinya'.

Taufik dituduh, meskipun tidak pernah diadili, atas dugaan korupsi pada proyek infrastruktur besar yang dikerjakan tidak sesuai aturan.
Dia dipercaya diuntungkan dari kesepakatan-kesepakatan proyek JORR (Jakarta Outer Ring Road) senilai US$2,3 miliar, proyek rel ganda MerakBanyuwangi senilai US$2,4 miliar, proyek Trans-Kalimantan senilai US$2,3 miliar, dan TransPapua senilai US$1,7 miliar.

Pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melapor kan, salah seorang informan politik pentingnya, penasihat senior Presiden, TB Silalahi, telah menginformasikan Asisten Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang memimpin komisi antikorupsi yang baru dibentuk pemerintah, telah mengumpulkan `bukti-bukti korupsi yang cukup untuk menangkap Taufik Kiemas'.
Namun, Silalahi, salah seorang rekan politik terdekat Yudhoyono, mengatakan bahwa Presiden `secara pribadi telah menginstruksikan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik tersebut'.

Tidak ada tindakan hukum yang dikenakan pada Taufik, tokoh politik berpengaruh yang sekarang menjabat sebagai Ketua MPR, lembaga negara yang anggotanya termasuk anggota DPR.

Sementara Yudhoyono melindungi Taufik dari kejaksaan, wakilnya, Jusuf Kalla, dituduh mengeluarkan apa yang disebut Kedubes AS sebagai `penyuapan besar-besaran' untuk memenangi kursi Ketua Umum Partai Golkar, partai politik terbesar di Indonesia, pada kongres 2004, dalam hal ini diplomat AS menyaksikannya langsung.

"Menurut beberapa sumber yang dekat dengan kandidat unggulan, tim sukses Kalla menawarkan pengurus cabang paling tidak Rp200 juta untuk memilihnya," demikian laporan Kedubes AS.

Diplomat AS melaporkan, karena memerlukan 243 suara untuk menang secara mayoritas, calon ketua umum Golkar harus menyediakan dana sebesar lebih dari US$6 juta. "Seorang sumber mengklaim (Ketua DPR Agung Laksono waktu itu) sendiri-tidak sekaya pendukung Kalla-telah mengalokasikan (jika tidak dikeluarkan) Rp50 miliar (lebih dari US$5,5 juta) pada kongres tersebut." Kawat Kedubes AS juga menuduh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi telah mengintimidasi hakim pada kasus sengketa PKB pada 2006. PKB adalah partai mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut sumber Kedubes AS, kepada hakim tersebut, Sudi mengatakan, "Jika pengadilan membantu, sama saja dengan membantu menyerang pemerintah."

Intervensi dari tangan kanan Yudhoyono tersebut dianggap gagal karena, menurut sumber Kedubes AS yang dekat dengan PKB dan pengacara yang terlibat pada kasus tersebut, pendukung Gus Dur memba yar jaksa sebesar Rp3 miliar (sekitar US$322 ribu) untuk menyuap agar keputusan hakim memenangkan PKB Gus Dur. Di luar kegagalan tersebut, secara strategis tujuan Yudhoyono telah tercapai karena berhasil menjadi tekanan eksternal pada posisi Gus Dur sehingga mampu memaksa PKB untuk mendukung pemerintahannya.

Laporan Kedubes AS lainnya mengindikasikan Yudhoyono menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mematamatai baik kawan maupun lawan politiknya. Yudhoyono juga dilaporkan memakai jasa BIN untuk memata-matai bakal calon presiden lainnya.

Praktik tersebut dimulai sejak Yudhoyono bertugas sebagai Menko Polkam pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Dia memerintahkan intelijen untuk melaporkan halhal berkenaan dengan mantan Panglima TNI dan calon presiden dari Partai Golkar, yaitu Wiranto. Pada sebuah rapat kabinet, Ketua BIN Syamsir Siregar menyebut Wiranto sebagai `dalang teroris'.

B e rd a s a r k a n i n f o r m a s i dari orang-orangnya sendiri, Wiranto mengetahui bahwa dia menjadi objek `pelecehan' dalam laporan BIN. Namun, ketika dia mengeluhkannya, dia diberi tahu oleh penasihat presiden, TB Silalahi bahwa laporan tersebut tidak ada.

Kawat Kedubes AS yang bocor tersebut tidak memperlihatkan secara jelas keterlibatan Yudhoyono dalam kasus korupsi. Tetapi, diplomat AS melaporkan pada 2006 ketika bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Yudhoyono `hingga saat itu menyesali kegagalannya membangun bisnis untuk dirinya sendiri', dan tampaknya merasa `dia perlu mengejarnya', dan `menginginkan warisan yang cukup untuk anak-anaknya'.

Kristiani Herawati dan keluarga juga menjadi topik menarik dalam laporan tersebut. Diplomat AS menekankan upaya keluarga presiden `khususnya Ibu Negara Kristiani Herawati untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politiknya'.

Pada Juni 2006, salah seorang staf presiden memberi tahu staf Kedubes AS bahwa anggota keluarga Kristiani `sangat menginginkan keuntungan fi nansial dari badan-badan usaha milik negara'.

Keinginan ini dilaksanakan dengan sangat rapi, `di mana pelaksana utamanya adalah staf-staf terdekat (seperti Sudi Silalahi), sementara Yudhoyono tetap menjaga jarak hingga tidak terkena akibatnya'.

Kedubes AS menggambarkan pengaruh Kristiani di balik layar ini sebagai `kabinet nomor satu' dan `penasihat utama Presiden yang tidak terbantahkan'.

Kedubes juga melaporkan, "Penasihat Presiden, TB Silalahi, mengatakan bahwa staf presiden mulai merasa terpinggirkan dan tidak punya kekuatan untuk memberikan konsultasi pada Presiden".
Anggota BIN Yahya Asagaf secara pribadi mengatakan pendapat Ibu Negara `menjadi satu-satunya hal penting'.

Sejalan dengan itu, diplomat AS juga mengindikasikan peran utama Kristiani yang mendorong Yudhoyono mengambil keputusan untuk tidak menjadikan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pasangannya dalam Pemilu 2009.

Bersama Gubernur Bank Indonesia Boediono, Yudhoyono meraih kemenangan sebagai presiden periode 2009-2014.
Yudhoyono berhasil meraup 60% suara, mengalahkan mantan Presiden Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan Wapres Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto.

Pada Januari 2010, Kedubes AS mengamati, "Sepuluh tahun reformasi politik dan ekonomi telah menjadikan Indonesia demokratis, stabil, dan semakin percaya diri sebagai pemimpin negara-negara Asia Tenggara dan dunia Islam. Indonesia telah menjalankan pemilu dengan sukses, bebas, dan adil, mengatasi krisis keuangan global, dan menangani ancaman keamanan internal."

Akan tetapi, diplomat AS mencatat, serangkaian skandal politik yang terjadi sejak akhir 2009 hingga 2010, sangat merusak posisi politik Yudhoyono. Pertentangan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merusak citra pemberantasan korupsi di Indonesia, ditambah lagi dengan pertanyaan DPR seputar kasus Bank Century yang mengaitkannya dengan kinerja Wapres Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI.

Salah satu LSM antikorupsi yang cukup berpengaruh, kepada Kedubes AS mengatakan, berdasarkan sumber yang bisa dipercaya dana dari Bank Century telah digunakan untuk membiayai kampanye pemilu Yudhoyono.

Mantan Wapres Jusuf Kalla, sangat tidak setuju dengan bailout tersebut dan menuding Bank Indonesia yang saat itu dipimpin Boediono, telah gagal melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank Century.

Menurut Kalla, Bank Century seharusnya ditutup karena dianggap gagal mengelola dananya. Kegagalan tersebut diakibatkan oleh kecurangan pemegang saham besar.

Latar belakang ini, yang menurut Kedubes AS, menjadikan Yudhoyono semakin lumpuh, di mana popularitas politiknya menurun drastis.

"Yudhoyono dianggap memperlambat proses reformasi karena enggan untuk mengambil risiko berseberangan dengan DPR, media, birokrasi, dan masyarakat sipil. Dia juga enggan untuk menerobos peraturan-peraturan sebelum merasa posisinya kuat, Yudhoyono tidak akan melepas modal politiknya untuk menjalankan agenda reformasi."

Selama 13 tahun terakhir, demokrasi di Indonesia semakin kukuh. Kediktatoran Soeharto telah digantikan oleh sistem politik yang kompetitif yang tecermin dari perdebatan yang sengit dan kebebasan pers.

Akan tetapi, menurut laporan tersebut, di balik kesuksesan pemerintahan Yudhoyono, sebagian kebiasaan buruk dan korup era Soeharto masih mewarnai politik kepresidenan di Indonesia. (P-1)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/03/12/ArticleHtmls/12_03_2011_002_003.shtml?Mode=0