Ilmu Pengetahuan Indonesia
MENJELANG akhir 2010 masyarakat disuguhi data capaian pembangunan
ekonomi dan sosial selama tahun 2010 dan prediksinya untuk tahun 2011.
Data tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia
mencapai 6%-7%, suatu angka yang cukup tinggi untuk ukuran negara
besar seperti Indonesia. Ironisnya, di masyarakat masih terjadi
berbagai musibah akibat kemiskinan, utamanya akibat kelaparan dan
kesehatan yang sangat buruk. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya
terjadi dan mengapa sampai terjadi ketidaksesuaian antara gambaran
nasional dan kondisi masyarakat?
Dampak pendekatan statistik Data pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata
tidak membumi, tidak menggambarkan keadaan riil di masyarakat karena
diperoleh secara statistik.
Padahal metode statistik mempunyai banyak celah kelemahan apabila
tidak cermat dan hati-hati menggunakannya.
Data statistik adalah data agregasi yang menggambarkan kondisi makro,
sehingga informasi detail tidak tergambarkan. Bahkan dalam banyak hal
data agregasi tersebut justru mengaburkan informasi detail yang riil.
Data riil yang detail yang diperoleh dari hasil survei lapangan dan
sensus responden kemudian diolah dan dimanipulasi secara statistik
untuk menghasilkan gambaran makro. Pertanyaannya adalah bagaimana
menghasilkan gambaran makro yang riil dan kredibel sehingga bermanfaat
bagi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinyatakan relatif tinggi padahal
masyarakatnya sebagian besar masih miskin, artinya terjadi kesenjangan
ekonomi yang cukup besar di masyarakat.
Pendapatan dan aset kelompok masyarakat kaya dan sangat kaya saat ini
terusmenerus meningkat secara signifikan padahal populasi mereka
sangatlah kecil, tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia.
Sementara pendapatan kelompok masyarakat miskin berkurang terus secara
signifikan padahal populasi mereka sangatlah besar, lebih dari 60%
penduduk. Secara ratarata nasional, jika dihitung berdasarkan
statistik, terjadi kenaikan pendapatan nasional dan pertumbuhan
ekonomi, namun pada kenyataannya tidak terjadi peningkatan
kesejahteraan nasional, bahkan yang terjadi sebenarnya adalah
peningkatan kesenjangan nasional. Hal ini tentunya tidak diinginkan
karena kesenjangan yang besar akan dapat mengganggu stabilitas
nasional.
Gambaran tersebut menunjukkan betapa data statistik dapat memberi
informasi yang distortif dan menyesatkan, yang tidak menunjukkan
keadaan masyarakat yang sebenarnya.
Untuk menghindarkan pengambilan kebijakan yang salah, penggunaan data
statistik harus dicermati dan diwaspadai. Data statistik tidak
seharusnya digunakan mentah-mentah untuk penetapan kebijakan yang
bersifat nasional. Data statistik seharusnya hanya digunakan sebagai
alat bantu untuk melihat tren perkembangan secara makro dan untuk
melakukan ekstrapolasi makro atau prediksi makro. Upaya mengatasi
kesenjangan Dalam hal program pengentasan t kemiskinan, data yang
digunakan g adalah data kemiskinan yang diperoleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Pertanyaannya adalah bagaimana ketajaman dan
kecermatan BPS dalam menyusun data tersebut.
Pada kenyataannya data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan berkurang,
padahal masyarakat miskin saat ini semakin menderita dan kemiskinan
bertambah terus.
Secara sederhana saja, kenaikan harga terus terjadi sedangkan
pendapatan masyarakat miskin tidak lebih baik dari waktu ke waktu.
Data statistik sangat bergantung pada cara penjaringan data dan jenis
pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Di sisi lain cara
penjaringan data dapat diarahkan untuk kepentingan tertentu termasuk
kepentingan politik. Dengan demikian sangat mungkin terjadi bahwa data
statistik sangat bias dengan kepentingan tertentu sehingga menjadi
tidak realistis. Para pengambil kebijakan kemudian hanya mengandalkan
data BPS untuk kebijakan nasionalnya, dan karena data BPS tersebut
tidak akurat, terjadilah kesenjangan di masyarakat.
Data statistik akan sangat bermakna apabila diterapkan pada komunitas
yang homogen dengan distribusi normal, data tersebut akan dapat
menggambarkan keadaan riil komunitas tersebut. Untuk Indonesia,
sebagai negara yang majemuk dan yang kesenjangannya luar biasa, metode
statistik harus diterapkan per komunitas yang homogen dengan
distribusi normal.
Dengan demikian, nantinya kebijakan nasional yang diambil berdasarkan
data tersebut berlaku untuk komunitas yang bersangkutan. Artinya,
kebijakan nasional pembangunan tidak harus seragam untuk seluruh
wilayah, tetapi bersifat spesifik unik untuk tiap wilayah sesuai
potensi dan keunikan masing-masing, yang seragam adalah tujuannya,
yaitu menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat hanya dapat
diatasi dengan meminimalkan kesenjangan sosial, dan ini hanya dapat
diwujudkan jika menggunakan data dan informasi riil di masyarakat.
http://anax1a.pressmart.net/
0 komentar:
Posting Komentar